Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Alami Luka Parah, 1 Warga Di Serang OTK di Puncak Jaya
Papuanewsonline.com, Puncak Jaya - Seorang warga sipil menjadi korban kekerasan menggunakan senjata tajam yang diduga dilakukan oleh orang tidak dikenal (OTK). Peristiwa ini terjadi pada Kamis (31/7/2025) sekitar pukul 12.30 WIT, di Jalan Pasar lama Kota Mulia menuju Kamp Dokome, Distrik Yamo.Korban diketahui bernama Satu'in (51), yang beralamatkan di Kamp. Usir, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Saat ini, korban tengah menjalani perawatan intensif di RSUD Mulia akibat luka serius akibat kekerasan menggunakan senjata tajam di bagian lengan kiri tubuhnya.Kejadian ini bermula saat tetangga korban, Satu'in (51), yang saat itu mengantar penumpang perempuan dari Pasar Lama Kota Mulia menuju Kamp. Dokome. Dalam perjalanan, tiba-tiba korban melihat ada 2 (dua) OTK berboncengan dengan menggunakan motor MX King (R2) berwarna biru mengikuti dari belakang. Setelah melewati lokasi PT. NIKITA, korban melanjutkan perjalanan menuju Kamp. Unduh. Saat dalam perjalanan, kedua OTK tersebut memberhentikan korban dan langsung melakukan kekerasan menggunakan senjata tajam (parang) di bagian lengan kiri korban. Korban langsung terjatuh, dan motor serta penumpang yang bersama korban diambil paksa oleh pelaku, kemudian mereka melarikan diri ke arah Kampung Purbalo. Setelah pelaku pergi membawa motor korban, korban menelepon teman ojeknya di kota Mulia untuk meminta pertolongan. Empat orang teman ojek segera menjemput korban dan membawanya ke RSUD Mulia untuk mendapatkan perawatan medis.menanggapi hal tersebut, Kepala Operasi Damai Cartenz, Brigjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H., yang didampingi Wakaops Damai Cartenz, Kombes Pol. Adarma Sinaga, S.I.K., M.Hum., membenarkan kejadian tersebut."Ya benar, telah terjadi kekerasan menggunakan senjata tajam tersebut. Korban saat ini sedang menjalani perawatan intensif di RSUD Mulia. Saat ini Satgas Operasi Damai Cartenz masih melakukan penyelidikan terkait adanya dugaan keterlibatan dari KKB dan pengejaran terhadap pelaku," ujar Brigjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani.Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz-2025, Kombes Pol. Yusuf Sutejo, S.I.K., mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan mempercayakan penanganan situasi ini kepada aparat keamanan.“Kami mengimbau seluruh masyarakat untuk tetap tenang namun tetap waspada. Aparat keamanan menjamin bahwa pengejaran dan penegakan hukum terhadap pelaku akan dilakukan secara tegas,” tegas Kombes Yusuf.Hingga kini, Satgas Ops Damai Cartenz masih melakukan penyisiran dan penyelidikan terkait adanya keterlibatan KKB di sekitar lokasi kejadian untuk mengidentifikasi pelaku dan memastikan kondisi kamtibmas tetap aman dan terkendali. PNO-12
01 Agu 2025, 18:50 WIT
Bapenda Mimika Gencar Sosialisasi Pajak: Dorong Kesadaran Masyarakat, Kuatkan Pembangunan Daerah
Papuanewsonline.com, Timika –
Pajak bukan sekadar kewajiban, tapi kunci utama pembangunan. Hal ini menjadi
sorotan dalam kegiatan penyuluhan dan sosialisasi kebijakan pajak dan retribusi
daerah yang digelar Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mimika pada
Kamis (31/7/2025) di Timika. Kegiatan ini menghadirkan para wajib
pajak, perwakilan OPD, dan pemangku kepentingan dalam rangka membangun
pemahaman bersama tentang pentingnya membayar pajak demi optimalisasi Pendapatan
Asli Daerah (PAD). Mewakili Bupati Mimika, Asisten I
Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Mimika, Drs. Ananias Faot,
M.Si, menyampaikan bahwa kesadaran pajak masyarakat perlu terus dibangun dan
diperkuat. “Pajak adalah tulang punggung
pembangunan daerah. Dengan pajak, kita bisa bangun jalan, sekolah, puskesmas,
dan fasilitas lainnya. Maka, kesadaran membayar pajak harus jadi budaya
masyarakat,” tegasnya. Ia juga mengingatkan bahwa Perda
Mimika Nomor 4 Tahun 2023 menjadi landasan hukum penting dalam pengelolaan
pajak dan retribusi daerah. Dalam kesempatan yang sama, Kepala
Bapenda Mimika, Drs. Dwi Cholifah, M.Si, memaparkan strategi Bapenda dalam
menggenjot penerimaan daerah melalui pendekatan kolaboratif dan berbasis
teknologi. “Kami lakukan pelatihan,
sosialisasi, pembangunan sistem informasi, dan peningkatan koordinasi lintas
instansi. Semua demi pelayanan pajak yang lebih cepat, transparan, dan
akuntabel,” ujar Dwi. Ia juga menyampaikan kebijakan
terbaru yang berpihak kepada masyarakat, antara lain:
Pembebasan BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan
rendah sesuai Perda No. 4/2025
Pembebasan retribusi persetujuan bangunan gedung
(PBG) melalui Perda No. 5/2025
Kebijakan ini mendukung program nasional 3 juta rumah untuk rakyat.
Penyuluhan ini juga menghadirkan
narasumber dari Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, serta Direktorat Pajak
Daerah Papua Tengah dan BPPKD, yang menjelaskan mekanisme pemungutan pajak
berdasarkan UU dan Perda No. 24 & 25 Tahun 2024. Dengan semangat inklusif dan
partisipatif, Bapenda berharap kegiatan ini mendorong masyarakat makin sadar
pajak, taat regulasi, dan bangga menjadi bagian dari pembangunan Mimika. “Semakin tinggi partisipasi
masyarakat, semakin besar PAD, semakin cepat pula pembangunan daerah kita,”
tutup Dwi Cholifah. (Jidan)
31 Jul 2025, 23:54 WIT
Rakorda Dukcapil se-Tanah Papua Digelar di Mimika: Genjot Digitalisasi dan Pendataan OAP Akurat
Papuanewsonline.com, Timika –
Kabupaten Mimika, Papua Tengah, menjadi pusat perhatian Tanah Papua pada Kamis
(31/7/2025) sebagai tuan rumah Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Kependudukan
dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) se-Tanah Papua. Dengan tema strategis “Percepatan
Pendataan dan Penginputan Database Orang Asli Papua (OAP) serta Digitalisasi
Layanan Adminduk untuk Peningkatan Kualitas Layanan Publik”, Rakorda ini
menjadi momentum penting memperkuat layanan publik yang inklusif dan berbasis
data. Acara dibuka langsung oleh Bupati
Mimika Johannes Rettob, didampingi Dirjen Dukcapil Kemendagri Dr. Teguh
Setyabudi dan Wakil Gubernur Papua Tengah Deinas Geley. Dalam sambutannya,
Bupati Rettob menegaskan pentingnya data kependudukan yang akurat untuk
menjamin keadilan distribusi program pemerintah, khususnya bagi masyarakat
Orang Asli Papua. “Database OAP sangat menentukan
arah kebijakan afirmatif di Papua. Maka dari itu, Dukcapil memegang peran kunci
sebagai ujung tombak pendataan yang tepat dan terpercaya,” tegas Rettob. Ia juga menyoroti kondisi Mimika
sebagai miniatur Indonesia dengan populasi yang sangat beragam, sehingga
akurasi data bukan hanya penting, tapi wajib. Sementara itu, Dirjen Dukcapil
Dr. Teguh Setyabudi menyampaikan bahwa dokumen kependudukan adalah fondasi
seluruh layanan publik, mulai dari pendidikan, kesehatan, bantuan sosial,
hingga demokrasi. “Transformasi digital layanan
Adminduk bukan sekadar inovasi, tapi kebutuhan mendesak di era modern. Karena
itu, sinergi pusat dan daerah harus diperkuat untuk memastikan semua warga,
khususnya OAP, terdata dan terlayani,” ujar Teguh. Ia pun mengapresiasi Mal
Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Mimika sebagai salah satu yang terbaik secara
nasional dalam menghadirkan layanan publik yang cepat, terintegrasi, dan ramah
masyarakat. Rakorda ini juga memaparkan data
sementara integrasi OAP hingga 28 Juli 2025, yaitu:
Papua Tengah: 526.410 jiwa
Papua Barat: 294.436 jiwa
dan akan diperluas ke provinsi lainnya.
Rakorda menghasilkan sejumlah
strategi percepatan, seperti digitalisasi layanan Adminduk berbasis biometrik,
pendataan OAP door-to-door di wilayah terpencil, dan penguatan kapasitas SDM
Dukcapil. Dengan semangat kolaborasi lintas
provinsi, Rakorda ini diharapkan mendorong percepatan pendataan OAP secara
menyeluruh dan mewujudkan layanan kependudukan yang modern, merata, dan adil di
seluruh Tanah Papua. “Data yang benar adalah dasar
kebijakan yang adil,” tutup Bupati Rettob. (Jidan)
31 Jul 2025, 23:42 WIT
Mewabah di Pasar dan Media Sosial, Kosmetik Ilegal Ancam Warga Papua Tengah
Papuanewsonline.com, Timika – Di
balik kemasan menarik dan harga terjangkau, bahaya besar mengintai para
pengguna kosmetik di Papua Tengah. Loka Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
Kabupaten Mimika mencatat lonjakan signifikan peredaran kosmetik ilegal selama
Januari hingga Juni 2025. Yang mengkhawatirkan,
produk-produk ini bukan hanya tak berizin, tetapi juga mengandung bahan
berbahaya seperti merkuri yang bisa memicu kerusakan permanen pada kulit hingga
gangguan organ dalam. “Kosmetik menjadi temuan
pelanggaran tertinggi dibandingkan produk pangan, obat, maupun suplemen. Ini
sangat mengkhawatirkan,” tegas Kepala Loka POM Mimika, Rudolf Surya Pandu
Winata Bonay, saat ditemui di kantornya, Rabu (30/7/2025). Sebagian besar produk ini dijual
secara paketan baik di pasar tradisional maupun melalui media sosial, dengan
iming-iming hasil instan memutihkan atau menghilangkan jerawat. Ironisnya,
sebagian besar pembeli tidak sadar akan kandungan zat berbahaya di dalamnya. “Kalau pangan kedaluwarsa
biasanya karena kelalaian. Tapi kosmetik yang sengaja mengandung zat berbahaya
adalah pelanggaran berat dan disengaja,” jelas Rudolf. Dari pantauan Loka POM Mimika,
pengawasan intensif terus dilakukan di lapangan. Di Nabire, beberapa kasus
bahkan sudah diproses hukum. Di Timika sendiri, tahun 2025 ini sudah ada tiga
kasus, dengan satu kasus sudah masuk tahap dua dan diserahkan ke kejaksaan. Meski demikian, Rudolf menegaskan
bahwa upaya penegakan hukum bukanlah tujuan utama. “Kami tetap mengedepankan
pendekatan edukatif dan pembinaan. Harapannya, pelanggaran bisa dicegah sebelum
masuk ke ranah hukum,” tambahnya. Sebagai bentuk antisipasi,
masyarakat diimbau untuk lebih teliti sebelum membeli produk kosmetik, dan selalu
memeriksa izin edar resmi melalui aplikasi BPOM Mobile atau situs resmi BPOM.
Produk yang aman akan memiliki nomor registrasi yang bisa diverifikasi dengan
mudah. “Kami ajak masyarakat lebih
kritis. Jangan tergoda murah dan janji instan. Kesehatan kulit dan tubuh jauh
lebih berharga,” tutup Rudolf. Dengan sinergi antara masyarakat
dan pengawasan ketat dari Loka POM, diharapkan peredaran kosmetik ilegal di
Papua Tengah bisa ditekan, dan masyarakat makin terlindungi dari ancaman produk
berbahaya. (Jidan)
31 Jul 2025, 23:26 WIT
Wapres Gibran Tinjau Sekolah Rakyat di Padang: Akses Pendidikan Merata Bukan Sekadar Janji
Papuanewsonline.com, Padang –
Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, melakukan kunjungan
kerja ke Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 4 Padang yang berlokasi di
Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Padang,
Sumatera Barat, Rabu (30/7/2025). Kunjungan ini menegaskan
keseriusan pemerintah dalam memperluas akses pendidikan berkualitas, khususnya
bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dan wilayah 3T (tertinggal, terdepan,
dan terluar). "Program Sekolah Rakyat
adalah bukti nyata bahwa pendidikan inklusif dan merata bukan hanya wacana,
tapi prioritas utama," ujar Wapres Gibran saat meninjau langsung fasilitas
sekolah. Sejak diluncurkan pada 14 Juli
2025, program Sekolah Rakyat telah hadir di 63 titik di seluruh Indonesia dan
akan terus diperluas ke 37 titik tambahan dalam waktu dekat, serta 59 titik
lainnya pada bulan September. SRMP 4 Padang menjadi salah satu
dari sekolah percontohan yang dipantau langsung oleh Wapres untuk memastikan
seluruh aspek berjalan optimal. Dari sisi kurikulum, tenaga pengajar, hingga
fasilitas seperti ruang kelas, asrama, dan dapur umum, seluruhnya ditata untuk
mendukung sistem pendidikan berbasis komunitas dan kesejahteraan sosial. Yang membedakan Sekolah Rakyat
adalah pendekatan holistik dalam pembelajaran. Selain memberikan pendidikan
formal secara gratis, sekolah ini juga menyediakan asrama, makan harian,
pembinaan karakter, serta dukungan sosial lainnya, menjadikan peserta didik tak
hanya cerdas secara akademik, tapi juga tangguh secara mental dan moral. Wapres Gibran menegaskan,
pendekatan seperti ini adalah cara terbaik untuk mengangkat anak-anak dari
latar belakang sulit menjadi generasi unggul yang siap bersaing secara nasional
dan global. “Pendidikan bukan hanya soal
angka dan ijazah. Ini tentang menciptakan manusia Indonesia yang seutuhnya. Dan
Sekolah Rakyat menjadi awal perubahan itu,” tegasnya. Program Sekolah Rakyat diharapkan
dapat menjadi model pendidikan nasional masa depan, terutama untuk
wilayah-wilayah yang selama ini minim akses pendidikan layak. (Ning)
31 Jul 2025, 23:10 WIT
Ketua Komisi III DPR Apresiasi Polri Atas Pengungkapan Kematian Diplomat Kemlu
Papuanewsonline.com, Jakarta - Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengapresiasi Polda Metro Jaya (PMJ) yang dinilai berhasil mengungkap kasus kematian diplomat Kementerian Luar Negeri (Kemlu) berinisial ADP (39). Ketua Komisi III menilai kasus kematian ini sudah terang dan jelas. "Sebagai Ketua Komisi III kami mengapresiasi kinerja Polri khususnya PMJ yang mengungkap kasus meninggalnya diplomat muda dengan terang dan jelas," ujarnya, Kamis (31/7/2025).Ia mengapresiasi mekanisme investigasi kriminal ilmiah yang dijalankan Polda Metro. Menurutnya, investigasi dengan melibatkan banyak ahli sangat membantu masyarakat untuk memahami kasus tersebut."Dari fakta-fakta yang disampaikan, bisa kami lihat bahwa para penyidik telah bekerja dengan penuh kehati-hatian, sabar, cermat, dan teliti," kata Ketua Komisi III.Ia menyoroti sikap Polda Metro yang belum menutup kasus itu meski beberapa fakta sudah ditemukan. Menurutnya, sikap Polda Metro itu menunjukkan penyidik memahami prinsip hukum pidana."Yang menarik, dikatakan bahwa korban meninggal tanpa keterlibatan orang lain, namun penyidik masih belum menutup kasus. Ini menunjukkan bahwa penyidik sangat memahami prinsip hukum pidana bahwa kesimpulan akhir harus diambil dengan bukti yang tidak terbantahkan lagi," ucapnya. PNO-12
31 Jul 2025, 20:18 WIT
Tingkatkan Moral dan Spiritualitas, Polda Maluku Gelar Binrohtal
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku melaksanakan kegiatan pembinaan rohani dan mental (binrohtal) kepada anggota dan pegawai negeri sipil pada Polri, Kamis (31/7/2025).Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan moral dan spritual personel ini dilaksanakan secara terpisah baik kepada anggota beragama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, dan Hindu.Untuk personel beragama Islam, kegiatan binrohtal dihelat di Mushollah Ar-Rahman Polda Maluku. Sementara bagi personel beragama Kristen Katolik dilaksanakan di Gereja Santo Michael Aspol Tantui. Untuk personel beragama Kristen Protestan dilakukan di Gereja Oikumene Uriah Polda Maluku. Sedangkan bagi agama Hindu digelar di Ruang Sidang BP4R Biro SDM Polda Maluku.Kegiatan binrohtal bagi agama Islam dihadiri langsung oleh Wakapolda Maluku, Brigjen Pol. Imam Thobroni, S.IK., M.Si, dan seluruh Pejabat Utama (PJU) Polda Maluku hadir pada masing-masing kegiatan.Bagi agama Islam kegiatan diawali dengan Sholat Dhuha, dilanjutkan dengan pengajian Surah Yasin dan tausiyah yang disampaikan langsung oleh Wakapolda Maluku.Sementara untuk agama Kristen Katolik, kegiatan diawali dengan Ibadah Sabda, kemudian pembacaan Injil, dan renungan oleh Ipda M.Herlina Weridity, S.A.P. Selanjutnya ditutup dengan doa dan berkat.Terhadap personel beragama Kristen Protestan, kegiatan diawali dengan Pujian dan Penyembahan oleh Pdt. Hesty Parihala, S.Si. Kemudian Pemberita Firman Tuhan, selanjutnya Pemberian persembahan syukur/kolekte serta Doa Safa’at dan Berkat.Sedangkan bagi personel beragama Hindu, pembinaan rohani dan mental diawali dengan Persembahyangan dengan Tema Mendidik Anak sehingga menjadi Suputra. Selanjutnya penyampaian materi oleh Sukardi Rianto, S.Ag. MH, Pembimas Hindu Kemenag Prov. Maluku. Selanjutnya Parama Santi oleh IPDA I Ketut Suhermantaka.Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.IK, mengungkapkan, dalam membentuk pribadi personel yang religius, disiplin, dan berintegritas. "Kegiatan binrohtal ini dilakukan agar personel mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan landasan nilai-nilai moral dan keagamaan," ungkapnya.Kegiatan tersebut diharapkan mampu menguatkan personel Polda Maluku secara spiritual, bermoral tinggi, serta mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan integritas. "Kegiatan Binrohtal ini juga menjadi salah satu bentuk pembinaan internal yang berkesinambungan dalam menciptakan sosok polisi yang presisi, humanis, dan religius," pungkasnya. PNO-12
31 Jul 2025, 20:00 WIT
Rumah Subsidi Akan Dibangun Secara Masif di Indonesia
Papuanewsonline.com, Jakarta –
Pemerintah Indonesia akan meluncurkan program pembangunan rumah subsidi secara
besar-besaran di seluruh wilayah tanah air, mulai September 2025. Langkah
strategis ini disampaikan langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan
Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di
Istana Kepresidenan, Rabu (30/7/2025). “Kami akan menggelar launching
rumah subsidi secara masif pada bulan September di berbagai kota. Target awal
kami minimal 25 ribu unit,” ujar Maruarar, Kamis (31/7/2025). Dalam pertemuan tersebut, dibahas
pula peningkatan kuota rumah subsidi dari 200 ribu menjadi 350 ribu unit pada
tahun ini. Kenaikan ini dianggap sebagai langkah besar untuk menjawab kebutuhan
hunian rakyat, terutama kalangan berpenghasilan rendah. “Biasanya kuotanya hanya sekitar
200 ribuan, tapi tahun ini naik menjadi 350 ribu unit. Ini sebuah terobosan
besar," tegasnya. Maruarar juga menyebut rumah
subsidi akan dialokasikan secara adil dan terarah untuk masyarakat yang
benar-benar membutuhkan. Di antaranya, petani, nelayan, buruh, guru, pengemudi,
dan pekerja media. “Petani kita alokasikan 20 ribu
unit, nelayan 20 ribu, buruh 20 ribu, guru 20 ribu, teman-teman media 3 ribu
unit, dan sopir 8 ribu unit. Ini langkah nyata pemerintah menyentuh lapisan
masyarakat bawah,” jelasnya. Tak hanya rumah subsidi,
pemerintah juga tengah menyiapkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan,
yang untuk pertama kalinya akan diterapkan di Indonesia. Skema ini akan
memberikan dukungan keuangan bagi pengembang dan kontraktor lokal. “Dengan dukungan dari Danantara,
BUMN, dan koordinasi Menko Perekonomian Pak Airlangga serta Ibu Sri Mulyani,
KUR perumahan ini akan mendorong pengembangan kawasan, termasuk sektor
pariwisata melalui pembangunan homestay,” ujar Maruarar. Program ini diharapkan tak hanya
menyelesaikan backlog perumahan nasional, tetapi juga membuka lapangan kerja
baru dan menggerakkan ekonomi daerah secara inklusif. (Ning)
31 Jul 2025, 16:04 WIT
Kemenko Polkam Dorong Percepatan Pembangunan 4 DOB Papua
Papuanewsonline.com, Jakarta –
Setelah dua tahun disahkan, empat Daerah Otonomi Baru (DOB) di Tanah Papua
masih menghadapi sejumlah tantangan dalam pembangunan dan operasional
pemerintahan. Menanggapi hal itu, Kementerian Koordinator Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam) menegaskan komitmennya untuk mengawal dan
mendorong percepatan pembangunan di Papua Selatan, Papua Tengah, Papua
Pegunungan, dan Papua Barat Daya. “Aspek infrastruktur pemerintahan
yang belum optimal, layanan dasar yang masih terbatas, serta regulasi
kelembagaan yang belum tuntas merupakan pekerjaan rumah bersama yang harus
segera diselesaikan,” ujar Asisten Deputi Koordinasi Otonomi Khusus Kemenko
Polkam, Ruly Chandrayadi, dalam pernyataan tertulis, Kamis (31/7/2025). Ruly mengakui, sejumlah kendala
seperti sulitnya pembukaan lahan hingga keterbatasan pendanaan menjadi penyebab
utama lambannya progres di lapangan. Meski begitu, ia menegaskan bahwa ada
komitmen kuat dari lintas kementerian—yakni Kemendagri, Kemenkeu, Bappenas, dan
Kementerian PUPR—untuk menuntaskan pembangunan infrastruktur pusat pemerintahan
paling lambat tahun 2028. Beberapa skema yang disiapkan
termasuk mekanisme cost-sharing antara APBN dan APBD, serta mendorong kawasan
pemerintahan DOB masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). “Kami akan terus lakukan
asistensi, monitoring, dan evaluasi berkala untuk memastikan pembangunan tidak
mandek dan progresnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegas Ruly. Dalam rapat koordinasi bersama
perwakilan dari empat DOB, beberapa permasalahan mengemuka. Mulai dari keterlambatan
pembentukan perangkat daerah dan manajemen ASN, hingga belum selesainya
pengesahan lembaga seperti Majelis Rakyat Papua (MRP) dan DPRP. Selain itu, pembangunan
gedung-gedung pemerintahan strategis seperti kantor gubernur, DPRP, dan MRP
masih terkendala anggaran. Ruly menekankan, penyelesaian
persoalan ini membutuhkan pendekatan komprehensif dan sinergi nyata dari pusat
hingga daerah. “Kemenko Polkam akan terus
menjalankan peran sebagai penghubung dan penyelaras kebijakan lintas sektor.
Kami ingin kehadiran DOB ini benar-benar berdampak positif bagi masyarakat
Papua,” pungkasnya. (Ning)
31 Jul 2025, 15:59 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
