Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Petugas Palang Puskesmas Atuka! Tuntut Transparansi Anggaran dan Pergantian Kepala Puskesmas
Papuanewsonline.com, Timika —Suasana
tegang menyelimuti Puskesmas Atuka, Distrik Mimika Tengah, pada Rabu
(15/10/2025). Sejumlah petugas kesehatan melakukan aksi pemalangan kantor
sebagai bentuk kekecewaan terhadap pimpinan mereka. Aksi ini menjadi sorotan
publik karena menyinggung isu sensitif: transparansi anggaran dan ketimpangan
kebijakan dalam pelayanan kesehatan. Para petugas menempelkan sejumlah
poster dan karton bertuliskan tuntutan di dinding dan jendela puskesmas.
Tertulis antara lain, “Kepala Puskesmas Harus Diganti,” dan “Kami
Minta Penjelasan Kenapa Uang TPP Dipotong.” Tulisan-tulisan itu menjadi
simbol kemarahan dan keputusasaan para tenaga medis yang merasa tidak dihargai. Para petugas mengaku kecewa
dengan kebijakan pimpinan puskesmas yang dianggap tidak transparan dalam
pengelolaan dana operasional dan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP).
Mereka menilai, tidak ada penjelasan resmi mengenai pemotongan tunjangan yang
mereka alami, padahal seluruh staf tetap aktif melaksanakan tugas di lapangan. “Kami sudah bekerja sesuai
tanggung jawab, tapi gaji dan tunjangan kami justru dipotong tanpa alasan yang
jelas,” ujar salah satu petugas yang enggan disebutkan namanya. Selain itu, mereka mendesak agar semua
dana operasional puskesmas diumumkan secara terbuka, sehingga setiap petugas
mengetahui alokasi dan penggunaannya. Bagi mereka, transparansi adalah kunci
untuk membangun kepercayaan dan meningkatkan kinerja layanan kesehatan di
wilayah pedalaman. Isu lain yang turut disorot
adalah keberadaan Sekretariat Puskesmas Atuka yang berada di Kota Timika, jauh
dari lokasi pelayanan masyarakat. Para petugas menilai hal ini tidak efisien
dan hanya memboroskan anggaran. “Sekretariat di kota tidak ada
manfaatnya bagi pelayanan di kampung. Kami butuh fasilitas yang langsung
mendukung masyarakat, bukan birokrasi di kota,” kata salah seorang petugas
lainnya. Mereka juga meminta agar speedboat
puskesmas selalu tersedia dan berada di lokasi kerja, karena transportasi air
merupakan sarana utama untuk menjangkau warga di wilayah terpencil. Sering
kali, pelayanan kesehatan terhambat karena speedboat tidak berada di tempat
atau tidak berfungsi dengan baik. Sebagai puncak tuntutan, para
petugas mendesak Bupati dan Wakil Bupati Mimika, serta Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Mimika, untuk segera mengganti Kepala Puskesmas Atuka, Lia Tahitu. Mereka menilai, pergantian
pimpinan adalah langkah paling realistis untuk mengembalikan kepercayaan dan
memperbaiki sistem kerja yang dinilai sudah tidak sehat. “Kami tidak ingin konflik terus
berlarut. Kami hanya ingin pimpinan yang bisa mendengarkan, jujur, dan mau
melibatkan semua pihak, termasuk OAP,” tegas perwakilan petugas dalam aksi
tersebut. Aksi ini juga menjadi refleksi
dari tuntutan Orang Asli Papua (OAP) agar lebih dilibatkan dalam proses
pengambilan keputusan dan pengelolaan anggaran publik di sektor kesehatan. Hingga berita ini diterbitkan, Kepala
Puskesmas Atuka, Lia Tahitu, belum memberikan tanggapan resmi atas aksi
pemalangan dan berbagai tuntutan tersebut.
Tim Papua News Online masih berupaya menghubungi pihak terkait, termasuk Dinas
Kesehatan Kabupaten Mimika, untuk mendapatkan klarifikasi dan penjelasan lebih
lanjut.
Sementara itu, suasana di lokasi
pemalangan masih kondusif. Para petugas tetap berjaga di area puskesmas sambil
menunggu respons dari pemerintah daerah dan dinas terkait. Penulis: Jidan
Editor: GF
16 Okt 2025, 01:47 WIT
Menko Polkam Tegaskan AI Sebagai Instrumen Strategis Nasional: Dorong Aparatur Kuasai Teknologi
Papuanewsonline.com, Jakarta - Kementerian
Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam) terus
berinovasi menghadapi tantangan era digital. Kali ini, langkah nyata tersebut
diwujudkan melalui kegiatan “Sosialisasi dan Pengenalan Artificial Intelligence
(AI) bagi Aparatur Kemenko Polkam” yang digelar di kantor Kemenko Polkam,
Jakarta, Selasa (14/10/2025). Acara ini dipimpin langsung oleh Menteri
Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago,
didampingi Wakil Menteri Koordinator, Letjen TNI (Purn.) Lodewijk F. Paulus.
Keduanya menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan dalam
memperkuat sistem tata kelola politik dan keamanan nasional. “Penguasaan teknologi Artificial
Intelligence bukan sekadar kebutuhan teknis, tetapi sudah menjadi tanggung
jawab strategis bangsa. Kita tidak boleh tertinggal dalam pemanfaatan AI untuk
mendukung kebijakan publik yang cerdas dan responsif,” tegas Menko Polkam
Djamari Chaniago dalam arahannya. Menko Polkam menjelaskan bahwa AI
harus ditempatkan sebagai instrumen utama dalam memperkuat ketahanan informasi,
koordinasi lintas sektor, dan analisis kebijakan strategis. Melalui pemanfaatan
teknologi berbasis data ini, pemerintah diharapkan dapat mempercepat proses
pengambilan keputusan dan meningkatkan kemampuan deteksi dini terhadap potensi
gangguan politik maupun keamanan. “AI dapat membantu kita membaca
pola ancaman lebih cepat, mengidentifikasi risiko secara akurat, dan merumuskan
kebijakan yang lebih adaptif. Dengan begitu, kita dapat mencegah krisis sejak
dini,” tambahnya. Wamenko Polkam Lodewijk F. Paulus
turut menegaskan pentingnya kesiapan sumber daya manusia dalam mendukung
penerapan AI di lingkungan pemerintahan. Menurutnya, teknologi tidak akan
bermanfaat optimal tanpa kapasitas SDM yang memahami prinsip etika, keamanan
data, dan tata kelola digital. “Transformasi digital bukan
sekadar soal perangkat lunak, tetapi soal kesiapan mindset aparatur. AI akan
efektif jika digunakan oleh birokrat yang paham arah kebijakan dan tanggung
jawab nasional,” ujar Lodewijk. Sosialisasi ini menghadirkan dua
narasumber utama: Pengamat Teknologi Informasi Yono Reksoprodjo dan Tenaga Ahli
Utama Badan Komunikasi Pemerintah Wahyu Andrianto.
Keduanya membahas potensi penerapan AI di bidang pemerintahan, mulai dari
analisis big data, penguatan keamanan siber, hingga otomatisasi proses
administrasi. Dalam pemaparannya, Yono
menyoroti pentingnya membangun sistem AI yang transparan, akuntabel, dan
berpihak pada kepentingan publik. Sementara Wahyu menjelaskan bagaimana
integrasi AI dapat mempercepat komunikasi dan respon kebijakan antarinstansi,
terutama dalam menghadapi isu strategis yang membutuhkan koordinasi cepat. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Sekretaris
Kemenko Polkam Letjen TNI Mochammad Hasan, Deputi Bidang Koordinasi Politik
Dalam Negeri Mayjen TNI Heri Wiranto, Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar
Negeri Dubes Mohammad K. Koba, Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan
Kesatuan Bangsa Mayjen TNI Purwito Hadi Wardhono, serta para Staf Ahli dan
pejabat eselon II. Kehadiran para pejabat tinggi ini
menunjukkan dukungan penuh terhadap agenda transformasi digital di lingkungan
Kemenko Polkam, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam mengadopsi
teknologi modern untuk memperkuat sistem keamanan nasional yang tangguh dan
adaptif terhadap perubahan zaman. Menutup kegiatan, Menko Polkam
menyampaikan bahwa penguasaan AI adalah bagian dari upaya membangun pemerintahan
yang cerdas, transparan, dan berorientasi pada solusi cepat berbasis data. “Ke depan, tantangan keamanan
nasional tidak hanya datang dari aspek fisik, tetapi juga dari ruang digital.
Karena itu, penguasaan AI harus menjadi bagian dari budaya kerja baru di
Kemenko Polkam,” pungkas Djamari. Dengan terselenggaranya
sosialisasi ini, Kemenko Polkam berharap seluruh aparatur mampu beradaptasi
terhadap perubahan teknologi dan terus meningkatkan kapasitasnya dalam
menghadapi dinamika politik, hukum, dan keamanan yang semakin kompleks di era
digital. (GF)
16 Okt 2025, 01:39 WIT
Kemenko Polkam Dorong Transparansi Demokrasi Lewat Publikasi Indeks Demokrasi Indonesia 2024
Papuanewsonline.com, Jakarta – Kementerian
Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam) kembali
menunjukkan komitmennya dalam memperkuat sistem demokrasi nasional melalui
keterbukaan informasi publik. Dalam upaya tersebut, Kemenko Polkam menggelar Rapat
Koordinasi Penyusunan Publikasi Capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun
2024, yang diselenggarakan di Jakarta pada Selasa (14/10/2025). Rapat ini dipimpin langsung oleh Plh.
Asisten Deputi Demokrasi dan Kepemiluan Kemenko Polkam, Themy Usman, dan
dihadiri oleh berbagai perwakilan dari kementerian, lembaga, dan instansi
terkait. Forum ini menjadi langkah penting dalam memfinalisasi dan
mempublikasikan capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2024, yang akan
dituangkan dalam bentuk buku resmi. “Sebagai pengampu Indeks
Demokrasi Indonesia, Kemenko Polkam memiliki tanggung jawab strategis dalam
memastikan transparansi dan akuntabilitas capaian demokrasi nasional,” tegas Themy
Usman saat membuka kegiatan tersebut. Menurut Themy, IDI 2024 tidak
hanya menjadi alat ukur perkembangan demokrasi, tetapi juga bagian penting dari
strategi pembangunan jangka panjang Indonesia. Ia menegaskan, publikasi IDI
merupakan wujud nyata dari keterbukaan informasi publik yang mendukung salah
satu indikator dalam Program Prioritas Nasional Ke-1, yakni Penguatan Ideologi
Pancasila, Demokrasi, dan HAM. “Pembangunan demokrasi telah
ditetapkan sebagai salah satu dari delapan misi besar dalam Undang-Undang Nomor
59 Tahun 2024 tentang RPJP 2025–2045. Artinya, IDI bukan sekadar angka, tapi
arah bagi seluruh elemen bangsa dalam menjaga kualitas demokrasi Indonesia,”
jelas Themy. Lebih lanjut, ia menjelaskan
bahwa hasil pengukuran IDI 2024 akan dijadikan dokumen evaluasi penting untuk
melihat capaian demokrasi nasional, termasuk efektivitas kebijakan publik dan
dinamika kehidupan politik masyarakat di tingkat daerah maupun pusat. Dalam forum tersebut, sejumlah
peserta rapat turut menyoroti pentingnya hasil IDI menjadi bahan evaluasi
kebijakan pemerintah. Data yang dihasilkan tidak hanya merekam dinamika
demokrasi secara nasional, tetapi juga menggambarkan variasi kualitas demokrasi
di setiap provinsi. Kemenko Polkam berharap publikasi
ini dapat menjadi rujukan akademis dan praktis bagi berbagai pihak—mulai dari
pengambil kebijakan, lembaga riset, hingga masyarakat luas—untuk memahami
kondisi nyata demokrasi di Indonesia. “Publikasi IDI ini akan menjadi
dokumen referensi bagi banyak pihak. Dari sini, pemerintah bisa menyusun
strategi perbaikan, sementara masyarakat dapat menilai sejauh mana hak-hak
politik mereka terjamin,” lanjut Themy. Selain itu, keterlibatan berbagai
pemangku kepentingan dalam penyusunan laporan ini menjadi bukti nyata sinergi
antar lembaga dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang partisipatif. Menutup arahannya, Themy
menegaskan bahwa pemerintah akan terus berupaya menjaga keterbukaan informasi
publik sebagai pilar utama demokrasi yang sehat dan berkelanjutan. “Keterbukaan informasi bukan
hanya bentuk tanggung jawab, tapi juga cara pemerintah membangun kepercayaan
rakyat. Demokrasi tidak bisa tumbuh tanpa transparansi dan partisipasi
masyarakat,” ujar Themy menegaskan. Melalui publikasi Indeks
Demokrasi Indonesia 2024 ini, Kemenko Polkam berharap agar seluruh elemen
bangsa dapat berpartisipasi aktif dalam memperkuat demokrasi yang inklusif,
adil, dan berkeadaban. (GF)
16 Okt 2025, 01:37 WIT
Kondisi Puskesmas Atuka Kian Memprihatinkan, Warga Minta Pemerintah Turun Tangan Segera
Papuanewsonline.com, Mimika – Suasana
di Puskesmas Atuka, Kabupaten Mimika, kini tampak jauh dari kata layak.
Bangunan puskesmas yang menjadi satu-satunya fasilitas kesehatan di wilayah
tersebut mengalami kerusakan parah. Atap bocor di berbagai ruangan, dinding
retak, hingga fasilitas penunjang yang tidak lagi memadai, membuat pelayanan
kesehatan menjadi terhambat. Keluhan datang dari tenaga medis
yang setiap hari harus berjuang memberikan layanan di tengah kondisi sarana
yang tidak mendukung. Air hujan yang masuk melalui atap bocor sering membasahi
ruangan perawatan dan ruang tunggu pasien, sementara beberapa peralatan medis
tak lagi bisa digunakan dengan optimal akibat lembab dan rusak. “Kami tidak bisa memberikan
pelayanan kesehatan yang maksimal dengan kondisi bangunan seperti ini,” ungkap Karel
Mapupia, perawat Puskesmas Atuka, kepada Papua News Online.
“Atap bocor, dinding retak, bahkan beberapa bagian plafon sudah hampir roboh.
Kami khawatir ini membahayakan pasien maupun petugas.” Puskesmas Atuka selama ini
menjadi tumpuan masyarakat dari berbagai kampung di wilayah sekitar. Namun,
kondisi bangunan yang kian rusak membuat aktivitas pelayanan sering kali
terganggu, terutama saat musim hujan. Petugas medis terpaksa harus memindahkan
pasien dan peralatan setiap kali hujan deras mengguyur. Dalam beberapa
kesempatan, kegiatan imunisasi dan pelayanan ibu hamil pun tertunda karena
ruangan tak bisa digunakan. “Kami sering kesulitan saat
melakukan tindakan medis, karena ruangan bocor dan air masuk ke mana-mana.
Kadang listrik juga padam, jadi kami harus pakai senter untuk melayani pasien,”
tambah salah satu bidan yang enggan disebutkan namanya. Kondisi ini memicu keprihatinan
masyarakat Atuka. Mereka menilai bahwa pemerintah daerah kurang memperhatikan
kebutuhan dasar kesehatan di wilayah terpencil seperti Atuka. Warga berharap
agar Pemkab Mimika segera mengalokasikan anggaran renovasi dan memperbaiki
seluruh fasilitas yang rusak. “Kami masyarakat Atuka hanya
ingin tempat berobat yang layak. Jangan tunggu sampai bangunannya roboh baru
diperbaiki,” ujar Yulianus Kobak, tokoh masyarakat Atuka. Selain perbaikan fisik, warga
juga meminta agar pemerintah meningkatkan ketersediaan obat-obatan dan
peralatan medis yang memadai. Menurut mereka, pelayanan kesehatan yang layak
adalah hak setiap warga negara tanpa memandang lokasi tempat tinggal. Puskesmas Atuka menjadi contoh
nyata ketimpangan layanan kesehatan antara wilayah kota dan pedalaman. Padahal,
tenaga medis di sana telah bekerja keras untuk tetap melayani masyarakat dengan
segala keterbatasan. Aktivis kesehatan lokal bahkan
menilai bahwa kondisi seperti ini menunjukkan perlunya pengawasan anggaran
kesehatan yang lebih ketat. Mereka menekankan bahwa pemerintah pusat maupun
daerah harus memastikan pembangunan fasilitas kesehatan berjalan merata dan
tidak hanya terfokus di wilayah perkotaan. “Kesehatan adalah kebutuhan
dasar. Kalau puskesmas saja bocor dan tidak layak, bagaimana masyarakat bisa
mendapatkan layanan yang baik?” ujar seorang aktivis dari komunitas kesehatan
Mimika. Hingga berita ini diterbitkan,
belum ada keterangan resmi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika terkait
rencana renovasi Puskesmas Atuka. Namun masyarakat berharap agar pemerintah
segera melakukan peninjauan lapangan dan mengambil langkah konkret. Warga Atuka percaya, dengan
perhatian dan tindakan cepat dari pemerintah, pelayanan kesehatan dapat kembali
berjalan dengan baik dan masyarakat bisa merasa aman serta nyaman saat berobat. Penulis: Hendrik Editor: GF
16 Okt 2025, 01:34 WIT
Gelar Seminar, Polri: Perkuat Karakter Anggota Hadapi Geopolitik Internasional
Papuanewsonline.com, Jakarta – Polri menyelenggarakan seminar bertajuk “Rekonstruksi Jati Diri Bangsa Merajut Nusantara untuk Mewujudkan Polri Sadar Berkarakter” untuk mencetak sumber daya manusia (SDM) Polri yang unggul dan berkarakter. Kegiatan yang berlangsung di Jakarta Selatan ini, merupakan upaya strategis Polri untuk memperkuat rasa nasionalisme yang dijiwai jati diri bangsa di tengah dinamika tarik menarik geopolitik internasional.Asisten Kapolri Bidang SDM (As SDM Kapolri) Irjen Pol Anwar membuka sekaligus menjadi keynote speaker dalam seminar tersebut menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah wujud nyata upaya Polri dalam memberikan solusi untuk memperbaiki tubuh institusi yang pada akhirnya akan membentuk SDM Polri unggul. Lebih lanjut, seminar ini menjadi awal dari penyusunan kurikulum dan modul yang menekankan pentingnya membangun karakter personel Polri berdasarkan tiga pilar utama: spiritual, intelektual dan kultural, guna memperkuat jati diri Bangsa."Seminar ini menjadi bagian kecil dari langkah nyata dan sistematis Polri untuk memperbaiki diri dengan membangun SDM yang unggul, profesional dan berkarakter Bhayangkara Indonesia melalui pilar spiritual, intelektual dan kultural." Ujar As SDM, Irjen Anwar.Pentingnya penguatan karakter ini didukung oleh temuan riset yang dipaparkan oleh Dr. Junus Simangunsong, S.Si., M.T., selaku Ketua Tim Peneliti Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia. Dalam presentasinya mengenai “Penyampaian Hasil Riset Rekonstruksi Jati Diri Bangsa Merajut Nusantara untuk Mewujudkan Manusia Indonesia Seutuhnya,” Dr. Junus menyoroti signifikansi spiritualitas sebagai fondasi moral dan integritas anggota Polri. Hasil riset menunjukkan bahwa nilai koefisien Dimensi Spiritual memiliki skor terendah, yakni 4,28, dibandingkan intelektual (4,43) dan kultural (4,46). Temuan ini mengindikasikan perlunya penguatan kesadaran spiritual dan refleksi, sehingga strategi penguatan berjenjang sangat diperlukan."Hasil riset ini mendapatkan dukungan penuh dari Polri dan akan dijadikan dasar fundamental dalam penyusunan kurikulum pembinaan karakter Polri. Kurikulum ini dirancang untuk memperkuat jati diri Bhayangkara Indonesia dan dalam penguatan ketahanan nasional." Ujar Irjen Anwar.Salah satu narasumber Karobinkar SSDM Polri, Brigjen Pol Langgeng Purnomo, memaparkan materi “Kembali kepada Jati diri bangsa untuk mengelola tarik menarik geopolitik internasional melalui penguatan nasionalisme melalui pilar spiritual, intelektual dan kultural.” Sebagai seorang Praktisi Polri, ia menegaskan bahwa pembangunan SDM Polri berkarakter Bangsa Indonesia harus menguatkan jiwa nasionalisme melalui tiga pilar utama yang saling menopang. Brigjen Langgeng menjelaskan bahwa tarik menarik geopolitik internasional merupakan dinamika kompleks interaksi antarnegara di tingkat global, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti politik, ekonomi, keamanan dan budaya. Fenomena ini menciptakan persaingan dan pengaruh antarnegara yang dapat berupa kerja sama, persaingan bahkan konflik, dengan contoh nyata seperti globalisasi, perang dagang, pasar bebas dan polarisasi."Pelindung utama Bangsa Indonesia dalam mengelola tarik menarik geopolitik internasional adalah dengan cara menguatkan jiwa nasionalisme yg dijiwai jati diri bangsa untuk menguatkan karakter bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara." Ujar Langgeng.Sementara itu, dari kalangan akademisi, Prof. Dr. Meutia Farida Hatta Swasono, Putri Proklamator, menyampaikan materi "Pancasila jalan lurus, sebagaimana pemikiran dari Bung Hatta. Polri didorong sebagai role model perekat bangsa." Beliau menegaskan peran strategis Polri sebagai panutan dan perekat bangsa. Menurutnya, Polri bukan hanya sekadar penegak hukum, tetapi juga adalah penjaga nilai-nilai moral dan persatuan bangsa.Prof. Dr. Anhar Gonggong, M.A. sebagai narasumber dari Sejarawan Nasional berbicara tentang sejarah kebangsaan dan akar kebhayangkaraan, menelusuri Peran Polri dalam Perjalanan Bangsa. Anhar menyinggung esensi pancasila, kejujuran melawan korupsi. Polisi harus menjadi salah satu unsur terpenting negara.Masukan konstruktif juga datang dari peserta tamu. Kushartono, yang bertindak sebagai penanggap, memberikan saran bahwa solusi mendasar terhadap berbagai persoalan bangsa bukanlah saling mengkritik atau menghujat, melainkan melalui introspeksi diri masing-masing. Ia bahkan menganjurkan "tobat nasional" dengan kembali kepada jati diri bangsa yang sejati.Di sesi penutup, Dr. Supardi Hamid, M.Si., Komisioner Kompolnas, menyampaikan materi “Penguatan Jati Diri Polri: Tantangan Institusional dan Agenda Strategis.” Beliau menekankan bahwa upaya penguatan karakter anggota Polri harus diiringi dengan tata kelola kelembagaan yang transparan dan berkeadilan, sebagai wujud reformasi SDM yang utuh.Seminar yang diikuti secara langsung oleh 250 anggota Polri dari Mabes Polri dan Polda jajaran se-Indonesia, juga dilaksanakan secara daring, berfokus pada internalisasi nilai-nilai spiritual, intelektual dan kultural dalam membentuk SDM Polri yang profesional, humanis, berkarakter kuat dan dipercaya publik. "Tujuan utama kegiatan seminar ini adalah meningkatkan pemahaman anggota tentang jati diri bangsa, menginternalisasi model “Sadar Berkarakter” dalam tugas sehari-hari, membangun komitmen kolektif dan pada akhirnya, mewujudkan Polri yang responsif, berkarakter kuat serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi." Tutup Anwar. PNO-12
15 Okt 2025, 20:41 WIT
Karyawan Puskesmas Atuka Protes Potongan Tunjangan, Tuntut Keadilan dan Transparansi Manajemen
Papuanewsonline.com, Mimika — Ketegangan
terasa di halaman Puskesmas Atuka, Kabupaten Mimika, ketika sejumlah tenaga
kesehatan dan karyawan puskesmas menggelar aksi protes menuntut keadilan atas pemotongan
tunjangan yang mereka nilai tidak transparan. Dalam aksi damai yang dilakukan
di depan kantor puskesmas itu, para tenaga kesehatan membawa papan tuntutan
bertuliskan aspirasi mereka dan menyerukan agar hak-hak mereka segera
dikembalikan. Aksi tersebut mencerminkan kekecewaan
mendalam para karyawan terhadap manajemen Puskesmas Atuka yang dianggap tidak
memberikan penjelasan jelas terkait pemotongan tunjangan tanpa dasar yang kuat. “Kami merasa terpinggirkan dan
tidak dihargai. Tunjangan kami dipotong tanpa alasan yang jelas, dan kami juga
tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan program Puskesmas,” ujar Karel Mapupia,
salah satu perawat Puskesmas Atuka, dengan nada kecewa. Karel bersama rekan-rekannya
menilai, kebijakan pemotongan tunjangan tersebut sangat merugikan mereka yang
selama ini bekerja keras di lapangan untuk memberikan pelayanan kesehatan
kepada masyarakat, terutama di wilayah terpencil. Mereka menuntut agar pihak Kepala
Puskesmas Atuka dan Pemerintah Kabupaten Mimika segera turun tangan untuk
memberikan penjelasan serta mengembalikan tunjangan mereka seperti semula. Selain meminta pemulihan hak,
para tenaga kesehatan juga menuntut dilakukannya investigasi menyeluruh
terhadap pengelolaan dana tunjangan dan insentif tenaga kesehatan di Puskesmas
Atuka. Mereka khawatir, ada maladministrasi atau penyalahgunaan wewenang yang
menyebabkan hak mereka tidak tersalurkan secara penuh. “Kami tidak menolak kebijakan
jika memang ada alasan yang kuat dan sesuai aturan. Tapi selama ini kami tidak
pernah diberi penjelasan. Kami hanya ingin keadilan dan kejelasan,” tambah
Karel. Para karyawan juga menyerukan
agar pemerintah daerah memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan dana
kesehatan, baik yang bersumber dari APBD maupun program pusat. Menurut mereka,
ketidakjelasan seperti ini bisa menurunkan semangat kerja dan berdampak pada
kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Protes yang dilakukan para tenaga
kesehatan Puskesmas Atuka menjadi pengingat penting bagi pemerintah daerah
tentang kesejahteraan tenaga medis yang selama ini menjadi ujung tombak
pelayanan publik. Mereka menegaskan bahwa motivasi dan dedikasi tenaga
kesehatan akan sangat bergantung pada kepastian hak-hak mereka. “Kami tidak hanya bekerja untuk
gaji, tapi juga untuk pengabdian. Namun, ketika hak kami diabaikan, semangat
kerja kami juga menurun,” ujar salah satu tenaga bidan yang enggan disebutkan
namanya. Masyarakat sekitar juga turut
memberikan dukungan moral terhadap aksi ini. Mereka berharap pemerintah segera menyelesaikan
persoalan secara adil dan terbuka, agar pelayanan kesehatan di Puskesmas Atuka
tetap berjalan optimal. Hingga berita ini diterbitkan,
pihak manajemen Puskesmas Atuka belum memberikan keterangan resmi terkait
alasan pemotongan tunjangan tersebut. Namun, sejumlah pihak di lingkungan Dinas
Kesehatan Kabupaten Mimika disebut telah mengetahui persoalan ini dan tengah
mengupayakan mediasi antara karyawan dan manajemen puskesmas. Pemerintah Kabupaten Mimika
diharapkan segera menindaklanjuti keluhan ini agar tidak terjadi gejolak di
lingkungan tenaga kesehatan lainnya. Transparansi dan komunikasi terbuka
dianggap sebagai solusi utama untuk mengembalikan kepercayaan para petugas
medis yang selama ini mengabdikan diri di wilayah pedalaman. Penulis: Hendrik Editor: GF
15 Okt 2025, 20:44 WIT
Guru Tewas Dianiaya, Sekolah Dibakar: MPR for Papua Desak Aparat Usut Tuntas Kekerasan di Yahukimo
Papuanewsonline.com, Yahukimo – Suasana
duka menyelimuti Distrik Holuwon, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Seorang
guru bernama Melani Wamea ditemukan tewas mengenaskan setelah diduga dianiaya
oleh Orang Tak Dikenal (OTK) di lingkungan Sekolah Jhon D. Wilson pada Jumat
(10/10/2025). Peristiwa tragis itu tidak hanya merenggut nyawa seorang
pendidik, tetapi juga meninggalkan trauma mendalam bagi masyarakat setempat,
terlebih setelah gedung sekolah ikut dibakar pascakejadian. Ketua Majelis Permusyawaratan
Rakyat untuk Papua (MPR for Papua), Yorrys Raweyai, mengecam keras tindakan
brutal tersebut dan menegaskan bahwa kekerasan terhadap tenaga pendidik
merupakan bentuk kejahatan kemanusiaan yang tidak bisa ditoleransi. “Siapa pun pelakunya, kekerasan
terhadap guru tidak bisa diterima atas alasan apa pun. Guru adalah pilar utama
masa depan bangsa, bukan pihak yang harus menjadi korban kebrutalan,” tegas
Yorrys dalam pernyataannya di Jakarta, Rabu (15/10/2025). Menurut Yorrys, kasus yang
menimpa Melani Wamea bukanlah insiden tunggal. Ia menyoroti bahwa kekerasan
terhadap tenaga pendidik di Tanah Papua telah terjadi berulang kali dalam
beberapa tahun terakhir. Sejumlah guru sebelumnya menjadi korban serangan, baik
mengalami luka berat maupun kehilangan nyawa. Selain itu, fasilitas pendidikan
juga kerap menjadi sasaran amukan kelompok bersenjata. Salah satunya pembakaran
SMP Kiwirok oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pada Senin (13/10/2025),
yang mengakibatkan proses belajar-mengajar lumpuh total di wilayah tersebut. “Fenomena ini sudah terlalu
sering terjadi. Kita tidak boleh membiarkannya menjadi hal yang dianggap biasa.
Negara harus hadir melindungi mereka yang mengabdikan hidupnya untuk
mencerdaskan generasi Papua,” ujar Yorrys dengan nada tegas. MPR for Papua mendesak aparat
keamanan untuk segera mengusut tuntas kasus ini hingga ke akar-akarnya. Yorrys
meminta agar setiap langkah penyelidikan dilakukan secara profesional,
transparan, dan berkeadilan. “Kami meminta tindakan tegas dan
investigasi menyeluruh agar para pelaku kekerasan segera diproses sesuai hukum
yang berlaku. Jangan sampai rasa takut membungkam semangat para guru yang masih
bertugas di daerah rawan,” katanya. Lebih jauh, Yorrys menilai
perlindungan terhadap tenaga pendidik harus menjadi prioritas utama pemerintah
pusat dan daerah, termasuk dengan memperkuat sistem keamanan di sekolah-sekolah
terpencil serta memastikan dukungan psikologis bagi guru dan siswa yang
terdampak. Sementara itu, Sekretaris MPR for
Papua, Filep Wamafma, menilai kekerasan yang menimpa Melani Wamea dan
pembakaran sekolah di Yahukimo bukan sekadar masalah kriminal, melainkan isu
kemanusiaan yang mengancam masa depan pendidikan di Papua. “Kekerasan terhadap guru dan
hancurnya sekolah adalah tragedi kemanusiaan. Ini bukan hanya soal hukum, tapi
juga menyangkut masa depan anak-anak Papua. Negara harus hadir memberikan
jaminan rasa aman,” ujar Filep. Filep juga menyerukan kepada
seluruh elemen masyarakat, baik tokoh adat, agama, maupun organisasi
kemasyarakatan, untuk turut berperan aktif menciptakan lingkungan yang damai
dan mendukung keberlangsungan pendidikan. Kematian Melani Wamea menjadi
pengingat keras bahwa perjuangan guru di Papua bukan hanya melawan keterbatasan
fasilitas, tetapi juga mempertaruhkan nyawa demi mencerdaskan generasi muda.
MPR for Papua menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses hukum hingga
tuntas, serta memastikan kejadian serupa tidak terulang di masa depan. “Guru adalah cahaya peradaban.
Jika mereka terus menjadi korban, maka gelaplah masa depan anak-anak Papua,”
pungkas Yorrys. Penulis: Hendrik Editor: GF
15 Okt 2025, 20:38 WIT
Atlet Garbha Presisi Polri Borong Medali di Ajang PON Beladiri 2025
Papuanewsonline.com, Kudus - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali menorehkan prestasi membanggakan dalam ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) Beladiri 2025, yang diselenggarakan di Kudus, Jawa Tengah, pada 11 hingga 26 Oktober 2025.Ajang nasional yang diikuti oleh 2.645 atlet dari 38 KONI Provinsi ini mempertandingkan 10 cabang olahraga beladiri, yaitu:1. Karate2. Tarung Derajat3. Ju-Jitsu4. Pencak Silat5. Taekwondo6. Gulat7. Judo8. Sambo9. Wushu 10. Shorinji KempoSelama perhelatan berlangsung, Data perolehan medali dari atlet Polri di cabang beladiri lainnya masih terus dihimpun, dan diharapkan kontribusi anggota Polri dapat semakin memperkuat posisi Indonesia di kancah olahraga nasional.Dari cabang-cabang tersebut, sejumlah atlet Polri turut berpartisipasi mewakili provinsi masing-masing, menampilkan kemampuan terbaik dan menjunjung tinggi sportivitas. Salah satu cabang yang menorehkan hasil gemilang adalah Taekwondo, di mana atlet Garbha Presisi Polri berhasil mengumpulkan 5 medali emas, 2 perak, dan 3 perunggu.Perolehan Medali Cabang Taekwondo oleh Atlet Polri:???? Medali Emas: 1. Briptu Rizky Anugrah Prasetyo – Polda Jawa Timur (Kelas O-87 kg Putra) 2. Bripda Adhetian Setya Putra – Polda Metro Jaya (Kelas U-87 kg Putra) 3. Bripda Mega Djuwita – Polda Riau (Kelas U-73 kg Putri) 4. Bripda Petrus Khrisna Putra – Polda Metro Jaya (Kelas U-54 kg Putra) 5. Bripda Shaleha Fitriana – Polda Jawa Tengah (Kelas U-62 kg Putri)???? Medali Perak: 1. Bripda Sekar Embun – Polda Bangka Belitung (Kelas U-67 kg Putri) 2. Briptu Siloam Begur – Polda Kalimantan Timur (Kelas U-54 kg Putra)???? Medali Perunggu:1. Briptu Johansen Visenzo – Polda Sulawesi Tengah (Poomsae Beregu Putra) 2. Bripda Yogy Aziz Sigiantoro – Polda Jawa Tengah (Kelas U-87 kg Putra) 3. Bripda Hanifah Safitri – Polda Riau (Kelas U-53 kg Putri)Kombes Pol Philemon Ginting, S.I.K., M.H. Kabag Binjas SSDM Polri selaku pengurus Komite Olahraga Polri mengungkapkan “Prestasi yang diraih para atlet Garbha Presisi Polri di ajang PON Beladiri 2025 ini merupakan wujud nyata dari semangat disiplin, dedikasi, dan jiwa pantang menyerah anggota Polri. Kami bangga karena mereka tidak hanya menunjukkan kemampuan dalam olahraga beladiri, tetapi juga memperlihatkan karakter kuat dan integritas tinggi yang menjadi jati diri seorang Bhayangkara. Ke depan, Polri melalui Komite Olahraga Polri (KOP) akan terus membina dan memfasilitasi para atlet untuk berprestasi di tingkat nasional maupun internasional. Olahraga beladiri bukan sekadar kompetisi, tetapi bagian dari pembentukan mental dan fisik yang siap mendukung tugas pokok Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,”Eksistensi Komite Olahraga Polri (KOP) berperan penting dalam pembinaan, pengembangan, dan penyaluran bakat anggota Polri di bidang olahraga. KOP menjadi wadah resmi yang mengoordinasikan kegiatan olahraga di lingkungan Polri serta menjembatani sinergi antara pembinaan jasmani, pengembangan prestasi, dan peningkatan citra positif Polri di masyarakat.Melalui KOP, Polri, serta para pelatih dan pimpinan satuan di seluruh Indonesia, Polri terus berkomitmen mencetak atlet berprestasi yang mampu bersaing secara sportif, terhormat, dan berintegritas tinggi.Kegiatan PON Beladiri 2025 di Kudus menjadi momentum penting untuk mempererat semangat sportivitas, memperkokoh persaudaraan, dan menumbuhkan rasa bangga terhadap bangsa. Polri akan terus berperan aktif membangun karakter personel yang tangguh, disiplin, dan berprestasi, sejalan dengan semangat Polri Presisi Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan. PNO-12
15 Okt 2025, 20:29 WIT
Organisasi Kemasyarakatan Dukung Program “Jaga Jakarta”, Siap Bersinergi dengan Polda Metro Jaya
Papuanewsonline.com, Jakarta – Sejumlah organisasi masyarakat ormas menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap langkah Polda Metro Jaya yang menggelar Apel Siaga Kamtibmas bertema “Harmoni Organisasi Kemasyarakatan dalam Jaga Jakarta” di Lapangan Presisi Ditlantas Polda Metro Jaya, Rabu (15/10/2025).Kegiatan ini menjadi simbol kolaborasi antara Polri dan berbagai organisasi kemasyarakatan seperti GRIB, KOKAM, Timur Indonesia Bersatu, ANTARA, PPM, FORKABI, FBR, KBPP Polri, Kembang Latar, PBB, Bang Japar, PP, PS TTKDH, Satria Banten, BPPKB Banten, FKPPI, Pokdarkamtibmas, Senkom, Satgas Banten Kesti, FKPM, Komunitas, dan GMBI.Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Grip Jaya, Haji Zulfiqar, mengaku mengapresiasi inisiatif Kapolda Metro Jaya menggelar apel yang mempertemukan berbagai ormas dalam satu semangat kebersamaan.“Acara seperti ini sangat baik dan bermanfaat dalam mempererat hubungan antara kepolisian dan organisasi masyarakat,” ujar Haji Zulfiqar kepada wartawan di lokasi acara.Zulfiqar menilai pembinaan dan perlindungan dari pihak kepolisian penting agar ormas dapat terus berperan positif di tengah masyarakat.“Kalau Polri aktif membina dan mengayomi, kami siap turun ke masyarakat untuk memberikan edukasi dan mencegah warga agar tidak mudah terprovokasi isu-isu negatif,” tegasnya.tidak hanya itu, Komandan Wilayah Ormas Kebangkitan Jawara dan Pengacara (Bang Jafar), Iko Setiawan, juga menyampaikan apresiasi kepada Direktorat Pembinaan Masyarakat (Binmas) Polda Metro Jaya atas pelaksanaan Apel Siaga Kamtibmas.“Apel ini langkah positif untuk memperkuat hubungan antara Polri dan ormas di Jakarta. Ini bentuk nyata kebersamaan dalam menjaga keamanan,” kata Iko Setiawan.Bang Jafar, yang berada di bawah pimpinan Hj. Fahira Idris, S.E., M.A., disebut siap terus mendukung program Jaga Jakarta.“Kami siap berperan aktif menjaga kamtibmas. Dengan semangat kebersamaan, Bang Jafar akan bersinergi dengan Polda Metro Jaya untuk mewujudkan Jakarta yang aman, tertib, dan kondusif,” ujarnya.Iko menegaskan, seluruh anggota Bang Jafar siap berada di garda terdepan membantu kepolisian menjaga situasi tetap damai. PNO-12
15 Okt 2025, 20:19 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
