Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Personel Polairud dan Warga Waisarissa Evakuasi Korban Tenggelam
Papuanewsonline.com, Ambon - Crew Kapal Polisi (KP) XVI -2001 bersama sejumlah warga di Waisarissa, kecamatan Kairatu Barat, kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), melakukan evakuasi korban tenggelam atas nama Dominggus Simaela alias Ongen, di Puskesmas terdekat di Kamal. Sayangnya, nyawa korban tak bisa tertolong. Pria 30 tahun ini meninggal dunia, Senin (27/10/2025).Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K, mengatakan, kasus ini diketahui setelah mendapatkan laporan orang tenggelam dari masyarakat yang datang di Pos Polair KP-2001 pada pukul 17.15 WIT.Setelah mendapatkan laporan dari masyarakat, crew KP-2001 langsung bergegas menuju Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk melakukan pencarian. Setibanya di TKP, personel Polairud melihat korban telah ditemukan oleh dua orang pelajar yakni AP, 15 Tahun (saksi 1) dan dua kawannya. Tim kemudian bergegas membantu kedua saksi untuk mengevakuasi korban di tepian pantai."Saat personel Polair tiba di TKP mereka melihat korban sudah ditemukan oleh saksi 1 dan 2 kawannya. Personel kemudian membantu membawa korban ke tepi pantai," ungkapnya.Di tepian pantai, personel kemudian melakukan pertolongan pertama terhadap korban yang tak sadarkan diri. Personel memberikan tekanan atau kompresi dada (compression), membuka jalur napas (airways), dan memberi bantuan napas atau napas buatan (breathing)."Setelah korban sempat bernapas, personel segera melakukan evakuasi korban ke Puskesmas Kamal guna mendapatkan bantuan medis," jelasnya.Setibanya di Puskesmas Kamal, personel Polair beserta warga meminta pertolongan kepada petugas medis. Namun, diduga dengan keterbatasan tenaga medis dan peralatan yang dibutuhkan, korban dinyatakan meninggal dunia.Sebelum ditemukan tenggalam, saksi 1 yang kala itu sedang duduk di pantai sempat melihat korban sedang berenang. Saksi kemudian menoleh ke belakang karena ada kawannya yang baru datang menggunakan sepeda motor. Saat kembali melihat ke arah pantai korban yang sebelumnya sedang berenang sudah tidak terlihat. Saksi kemudian sempat memanggil korban dengan meneriakkan namanya "Ongen"."Karena tidak melihat korban saksi 1 dan dua kawannya langsung berenang mencari korban. Saat personel Polair datang setelah menerima laporan orang tenggelam, korban sudah ditemukan. Personel kemudian membantu membawa korban ke tepian pantai," jelasnya.Kabid Humas Polda Maluku menghimbau masyarakat agar selalu berhati-hati saat melakukan aktivitas di pantai. Ia menyarankan untuk tidak melaut apabila situasi lautan kurang bersahabat."Kalau musim ombak, kami berharap agar jangan dulu melaut. Selalu memantau prakiraan cuaca dari BMKG. Utamakan keselamatan saat beraktivitas di pantai," ajaknya. PNO-12
31 Okt 2025, 08:47 WIT
Karo Ops Polda Maluku Tekankan Respons Cepat Penanganan Situasi Kontijensi
Papuanewsonline.com, Ambon – Karo Ops Polda Maluku Kombes Pol Ronald Reflie Rumondor, S.I.K., M.Si menekankan kepada seluruh personel untuk dapat meningkatkan kesiapsiagaan dan profesionalisme dalam merespon cepat situasi kontijensi.Penekanan ini disampaikan Karo Ops dalam arahannya saat membuka kegiatan peningkatan kemampuan personel dalam penanganan kontijensi yang dihelat untuk mendukung program Quick Response Time.Kegiatan yang dilaksanakan di ruang video conference Markas Polda Maluku pada Rabu 29 Oktober 2025 ini dihadiri Kabag Ops dan Tim Quick Response Time Polres/TA jajaran melalui sarana zoom meeting.Karo Ops pada kegiatan itu menjelaskan mengenai alur respon cepat yang telah disepakati bersama. Ia menegaskan pentingnya kepekaan para operator Quick Response Time dalam memantau setiap perkembangan situasi di lapangan.“Sumber laporan bisa datang dari berbagai kanal, seperti Call Center 110, telepon, WhatsApp, media sosial, hingga email. Operator harus tanggap dan segera menindaklanjuti setiap informasi yang masuk,” tegas Kombes Rumondor.Ia juga mengingatkan agar setiap perkembangan situasi dilaporkan kembali kepada masyarakat pelapor, sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi dan kepercayaan mereka terhadap Polri.Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan paparan teknis tahapan penanganan situasi kontijensi oleh Dit Samapta Polda Maluku dan Batalyon A Pelopor Satbrimob Polda Maluku.Melalui kegiatan ini, diharapkan kemampuan personel dalam merespons cepat setiap potensi gangguan kamtibmas semakin optimal, sehingga tercipta pelayanan kepolisian yang sigap, profesional, dan humanis. PNO-12
31 Okt 2025, 08:33 WIT
Polisi Inspiratif: IPTU Bastian Tuhuteru Menerima Hoegeng Corner Awards 2025
Papuanewsonline.com, Ambon – Sosok polisi inspiratif kembali hadir dari jajaran Kepolisian Daerah Maluku. IPTU Bastian Tuhuteru, S.Pd, Kapolsek Leklula Polres Buru Selatan, dinobatkan sebagai penerima Hoegeng Corner Awards 2025 untuk kategori Polisi Tapal Batas dan Pedalaman.Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasinya yang luar biasa dalam melayani masyarakat di wilayah terpencil dan minim akses pendidikan maupun infrastruktur.Selama bertugas di kawasan pedalaman Kabupaten Buru Selatan, IPTU Bastian dikenal luas sebagai sosok polisi yang tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga menjadi penggerak sosial, pendidik, dan penolong bagi masyarakat di daerah yang sulit dijangkau.“Bagi saya, menjadi polisi bukan hanya soal penegakan hukum, tapi juga soal kemanusiaan. Di mana ada kebutuhan masyarakat, di situ harus ada kehadiran Polri,” ujar IPTU Bastian dengan rendah hati.Selain menjalankan tugas sebagai Kapolsek, IPTU Bastian aktif menjadi polisi pengajar di sejumlah kampung yang tidak memiliki sekolah formal. Ia secara rutin mendatangi anak-anak di wilayah terpencil untuk memberikan pelajaran dasar, mengajarkan kedisiplinan, dan menanamkan nilai-nilai kebangsaan.Dedikasinya di bidang pendidikan ini bahkan mengantarkan dirinya meraih penghargaan Polisi Teladan Tingkat Nasional (2019) serta Polisi Pengajar Terbaik di lingkungan Polda Maluku.Tidak hanya di bidang pendidikan, IPTU Bastian juga dikenal karena respon cepatnya dalam menangani konflik sosial dan isu-isu SARA di wilayah hukumnya. Pendekatan humanis dan komunikasi yang intens dengan tokoh adat serta masyarakat membuat situasi keamanan di daerah rawan konflik tetap kondusif.Salah satu kiprah heroiknya adalah menyelamatkan korban laka laut di Desa Bala, Kecamatan Kepala Madan, dengan terjun langsung ke lokasi menggunakan perahu kecil bersama warga setempat. Tindakan ini mendapat apresiasi luas dari pimpinan dan masyarakat.Dalam kesehariannya, IPTU Bastian juga aktif dalam kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan. Ia kerap mengisi Mimbar Kamtibmas di gereja setiap Minggu serta menjalankan program Jumat Keliling untuk memberikan pesan-pesan kamtibmas di berbagai desa.Atas dedikasi dan pengabdian tanpa pamrihnya, IPTU Bastian telah menerima berbagai penghargaan, di antaranya Satyalanacana Pengabdian 8 Tahun, Satyalanacana Dharma Nusa, serta penghargaan dari Kapolda Maluku dan Kapolres Buru Selatan atas kiprah nyata dalam pelayanan masyarakat.Sementara itu, Kapolda Maluku Irjen Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K, M.Si., menyampaikan rasa bangga dan apresiasinya atas penghargaan yang diterima oleh IPTU Bastian. Menurutnya, prestasi ini menjadi bukti bahwa pengabdian tulus anggota Polri di wilayah terpencil tetap menjadi perhatian dan inspirasi bagi seluruh jajaran.“Saya bangga dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada IPTU Bastian Tuhuteru. Ia adalah contoh nyata anggota Polri yang bekerja dengan hati, melayani tanpa pamrih, dan membawa nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap tugasnya,” ujar Kapolda Maluku.“Penghargaan Hoegeng Corner Awards ini bukan hanya milik IPTU Bastian semata, tetapi juga menjadi kebanggaan seluruh jajaran Polda Maluku. Semoga semangat pengabdian dan ketulusan beliau dapat menjadi teladan bagi seluruh anggota Polri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, di manapun mereka bertugas,” tambahnya.Kisah pengabdian IPTU Bastian Tuhuteru menjadi cerminan semangat **Polri Presisi ; Profesional, Responsif, dan Humanis, yang hadir hingga pelosok negeri. Sosoknya membuktikan bahwa integritas dan kepedulian sosial adalah wajah sejati dari seorang polisi yang dicintai masyarakat.Melalui penghargaan Hoegeng Corner Awards 2025, dedikasi IPTU Bastian menjadi inspirasi bagi seluruh anggota Polri untuk terus bekerja dengan hati dan menjadikan pengabdian sebagai panggilan jiwa, bukan sekadar kewajiban. PNO-12
31 Okt 2025, 08:27 WIT
Korsabhara Baharkam Polri Supervisi Fungsi Samapta dan Pamobvit di Polda Maluku
Papuanewsonline.com, Ambon – Tim Supervisi dari Korps Samapta Bhayangkara (Korsabhara) Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri melaksanakan kunjungan kerja dan supervisi di Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Maluku, Rabu, 29 Oktober 2025. Kegiatan supervisi yang dihelat di Ruang Rapat PJU Lantai 2 Polda Maluku ini menyasar Satuan Kerja (Satker) fungsi Samapta dan Pengamanan Objek Vital (Pamobvit).Tim Supervisi dipimpin Ketua Tim Brigadir Jenderal Polisi Dr. Putu Putera Sadana SIK., M.Hum., M.M. Ia didampingi 4 personel pendamping dari Korsabhara Baharkam Polri.Kegiatan supervisi dihadiri Direktur Samapta, dan Direktur Pamobvit Polda Maluku. Turut hadir para Perwira dan Bintara dari kedua Satker yang menjadi objek supervisi.Ketua Tim Supervisi, Brigjen Pol. Dr. Putu Putera Sadana, dalam sambutannya membacakan arahan Kepala Korsabhara Baharkam Polri. Ia menekankan terkait fungsi Korsabhara yang merupakan pilar utama dalam pemeliharaan keamanan."Tugas yang diemban oleh Korsabhara Baharkam Polri adalah menyelenggarakan fungsi Sabhara yang meliputi Samapta, Pam Obvit, dan Pol Satwa. Intinya adalah mengutamakan pemeliharaan keamanan, memberikan pelayanan, dan penegakan hukum terbatas, serta memberikan bimbingan teknis kepada seluruh jajaran di Indonesia," ungkapnya.Tujuan utama supervisi, lanjut Brigjen Sadana, dilakukan untuk mengukur sejauh mana kebijakan dan proses kinerja yang telah ditetapkan Mabes Polri diterapkan secara baik di tingkat Polda hingga Polres. Kebijakan yang diukur mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan dan evaluasi.Beberapa poin penekanan strategis yang disampaikan meliputi peningkatan kehadiran di lapangan; menanggapi adanya persepsi publik mengenai minimnya kehadiran Polri berseragam, personel diinstruksikan untuk mengimplementasikan Motto Kabaharkam: "Polisi Sang Penolong" dan Motto Korsabhara: "Polisi Siap, Terlihat, dan Bermanfaat" melalui kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti patroli dan bantuan kemanusiaan.Ia juga meminta kepada anggota untuk mewaspadai berbagai potensi gangguan Kamtibmas, mulai dari tawuran, kejahatan jalanan (Curanmor, Penjamretan), hingga isu-isu politik, ekonomi, dan sosial yang berpotensi menimbulkan perpecahan.Terhadap jajaran Pamobvit, diperintahkan untuk melaksanakan pengamanan Objek Vital Nasional dan Objek Vital Tertentu secara profesional dan prosedural, serta bersinergi dengan Samapta untuk bantuan pengamanan.Setiap anggota Korsabhara diajak untuk mencintai tugas dan amanah dengan tulus dan ikhlas, serta menjaga kebanggaan institusi yang dimulai dari disiplin diri, kesiapan fisik, dan profesionalisme.Kegiatan supervisi dilanjutkan dengan pendalaman materi serta pengecekan fisik terhadap kesiapan personel, kendaraan taktis, dan Alat Material Khusus (Almatsus) Samapta dan Pamobvit Polda Maluku untuk memastikan semua sarana pendukung operasional dalam kondisi prima. PNO-12
31 Okt 2025, 08:20 WIT
Pemkab Dogiyai Salurkan Dana Otsus: Wujud Kepedulian Pemerintah Terhadap Masyarakat
Papuanewsonline.com, Dogiyai – Pemerintah Kabupaten (Pemkab)
Dogiyai, Provinsi Papua Tengah, kembali menunjukkan komitmennya terhadap
peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyaluran bantuan Dana Otonomi
Khusus (Otsus). Bantuan tersebut difokuskan untuk mendukung sektor pendidikan,
kelembagaan sosial, dan pengembangan usaha masyarakat kecil, dengan harapan
mendorong kemandirian ekonomi berbasis lokal.Penyerahan bantuan dilakukan pada Senin, 27 Oktober 2025, di
Aula Koteka Moge, Moanemani, Kabupaten Dogiyai, dan dihadiri langsung oleh
Bupati Dogiyai Yudas Tebai, jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD),
tokoh masyarakat, dan perwakilan lembaga penerima bantuan.Dalam sambutannya, Bupati Dogiyai Yudas Tebai, S.Pd., M.Si.,
menegaskan bahwa program ini merupakan bentuk nyata kepedulian pemerintah
daerah terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat Dogiyai.“Bantuan ini bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan jangka
pendek, tetapi untuk memperkuat fondasi masyarakat dalam bidang pendidikan,
sosial, dan ekonomi,” ujar Yudas.Menurutnya, dana Otsus yang disalurkan mencakup bantuan bagi
lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, kelompok usaha kecil, serta sekitar
400 warga penerima bantuan pendidikan langsung.Bupati Yudas juga mengingatkan agar seluruh penerima
menggunakan bantuan tersebut secara tepat sasaran dan bertanggung jawab, guna
memastikan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas.Bupati menegaskan bahwa Pemkab Dogiyai berkomitmen
menjalankan pengelolaan dana Otsus secara transparan dan akuntabel, dengan
melibatkan pengawasan publik serta lembaga terkait.“Penyaluran ini kami lakukan secara terbuka. Semua lembaga
dan kelompok penerima sudah melalui proses verifikasi agar dana benar-benar
sampai kepada yang membutuhkan,” tegas Yudas Tebai.Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah
untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana Otonomi Khusus,
yang sering menjadi sorotan di berbagai daerah di Papua.Melalui penyaluran dana Otsus ini, Pemkab Dogiyai berharap
dapat menghidupkan semangat pendidikan dan budaya kerja produktif di kalangan
masyarakat. Program ini juga diarahkan untuk memperkuat ekonomi kreatif serta
memperluas lapangan kerja lokal, terutama bagi generasi muda Dogiyai.Salah satu penerima bantuan, perwakilan dari Yayasan Kasih
Bara Enakbaboo, menyampaikan apresiasinya terhadap perhatian pemerintah daerah.“Bantuan ini sangat berarti bagi kami untuk mendukung
pendidikan anak-anak di wilayah pedalaman. Kami akan manfaatkan dengan baik
demi masa depan generasi Dogiyai,” ungkapnya.Dalam penutupannya, Bupati Yudas menegaskan bahwa tujuan
akhir dari kebijakan ini adalah membangun Dogiyai dari akar masyarakat desa,
memperkuat solidaritas sosial, dan mewujudkan kesejahteraan berkeadilan di
seluruh distrik.“Dana Otsus bukan sekadar angka di atas kertas, tetapi wujud
kasih dan tanggung jawab pemerintah untuk memberdayakan rakyatnya,” tutur Yudas
dengan tegas.Dengan semangat ini, Pemkab Dogiyai berkomitmen menjadikan
dana Otsus sebagai alat perubahan positif, bukan sekadar bantuan finansial,
tetapi investasi untuk masa depan generasi Dogiyai yang mandiri dan berdaya
saing.Penulis: Hendrik Editor: GF
31 Okt 2025, 03:38 WIT
Wakil Rakyat Suarakan Aspirasi Masyarakat: DPRD Paniai Tolak Penempatan Marinir di Distrik Ekadide
Papuanewsonline.com, Paniai — Gelombang
penolakan terhadap kehadiran pasukan Marinir di wilayah pegunungan Paniai kian
menguat. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paniai, Yudas
Nawipa, secara tegas menyampaikan bahwa masyarakat Wilayah 3 Paniai, khususnya
di Distrik Ekadide, menolak penempatan pasukan Marinir di daerah mereka. Menurut Yudas, kehadiran Marinir
di wilayah pegunungan dinilai tidak relevan dengan kondisi geografis serta
berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Ia menilai langkah
penempatan pasukan tersebut seharusnya mempertimbangkan karakteristik wilayah,
kebutuhan keamanan, dan aspek sosial budaya masyarakat setempat. “Saya meminta Panglima TNI untuk
meninjau ulang penempatan pasukan Marinir di Paniai karena tidak sesuai dengan
kondisi geografis daerah. Masyarakat Paniai hidup di wilayah pegunungan yang
damai dan memiliki dinamika tersendiri. Tidak ada alasan mendesak yang
mengharuskan kehadiran pasukan Marinir di sini,” ujar Yudas dalam
pernyataannya, Rabu (30/10/2025). Penolakan masyarakat bukan semata
karena kehadiran aparat militer, tetapi lebih pada ketidaksesuaian fungsi dan
tujuan penempatan pasukan Marinir di daerah tersebut. Yudas menjelaskan,
Marinir sejatinya memiliki kompetensi utama dalam operasi laut dan pantai,
bukan di medan pegunungan seperti Paniai. “Kalau di wilayah pantai mungkin
relevan, tetapi di Paniai yang merupakan wilayah pegunungan, tugas itu bisa
dijalankan oleh aparat keamanan setempat yang sudah memahami karakter sosial
dan medan,” tambahnya. Selain itu, menurut Yudas,
masyarakat Paniai selama ini telah hidup dalam suasana aman dan damai tanpa
kehadiran pasukan tambahan. Oleh karena itu, ia menilai langkah penempatan
Marinir justru dapat memicu kesalahpahaman antara aparat dan warga jika tidak
disosialisasikan dengan baik. Sikap Yudas Nawipa mendapat
dukungan luas dari berbagai tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemuda di Wilayah
3 Paniai. Mereka menilai bahwa pembangunan dan keamanan daerah seharusnya
diutamakan melalui pendekatan kesejahteraan, bukan militerisasi. Sejumlah tokoh menegaskan bahwa
masyarakat Paniai lebih membutuhkan peningkatan layanan publik seperti
pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar ketimbang penambahan pasukan
bersenjata. “Kami ingin pemerintah pusat
memahami bahwa keamanan sejati di Papua bukan hanya soal senjata, tetapi
bagaimana masyarakat sejahtera dan merasa dilibatkan dalam pembangunan,” ujar
salah satu tokoh masyarakat di Ekadide. Yudas Nawipa juga menyerukan agar
pemerintah daerah dan aparat keamanan duduk bersama untuk melakukan evaluasi
dan dialog terbuka dengan masyarakat terkait kebijakan penempatan pasukan di
Paniai. Ia berharap langkah ini dapat mencegah potensi kesalahpahaman serta
menjaga stabilitas sosial dan keamanan di wilayah tersebut. “Kita tidak ingin ada ketegangan
baru yang justru merugikan masyarakat. Saya percaya dengan komunikasi yang
baik, pemerintah dan TNI bisa memahami aspirasi warga,” tegas Yudas. Dengan pernyataan ini, DPRD
Paniai berharap agar Panglima TNI segera meninjau ulang kebijakan penempatan
pasukan Marinir di Distrik Ekadide, dan menggantinya dengan pendekatan
pembangunan berbasis masyarakat yang lebih humanis dan sesuai konteks lokal. Penulis: Hendrik Editor: GF
31 Okt 2025, 03:25 WIT
Provinsi Papua Raih Penghargaan Atas Kenaikan Signifikan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)
Papuanewsonline.com, Jakarta — Provinsi
Papua kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Kali ini,
pemerintah provinsi tersebut menerima Penghargaan Pelayanan Kepemudaan dari Kementerian
Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora RI) berkat keberhasilan dalam
meningkatkan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) secara signifikan dalam dua tahun
terakhir. Penghargaan bergengsi itu
diserahkan langsung oleh Kemenpora RI dalam malam apresiasi kepemudaan di
Jakarta, Selasa (28 Oktober 2025), bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah
Pemuda ke-97. Wakil Gubernur Papua, Aryoko
Alberto Ferdinand Rumaropen, hadir secara langsung mewakili Pemerintah Provinsi
Papua untuk menerima penghargaan tersebut. Dalam sambutannya, Aryoko menegaskan
bahwa penghargaan ini bukan semata keberhasilan pemerintah daerah, tetapi hasil
kolaborasi seluruh elemen masyarakat — terutama generasi muda yang telah
menunjukkan semangat perubahan dan kemandirian. “Penghargaan ini menjadi bukti
bahwa anak muda Papua mampu bersaing, berprestasi, dan memberi warna positif
bagi Indonesia. Kami akan terus membuka ruang bagi generasi muda untuk tumbuh,
berinovasi, dan memimpin di berbagai sektor pembangunan,” ujar Aryoko penuh
semangat. Peningkatan IPP Papua dalam dua
tahun terakhir dinilai sangat signifikan. Berdasarkan data Kemenpora RI, IPP
Papua tahun 2024 mencapai angka 56,33, naik tajam dari capaian tahun
sebelumnya. Kenaikan tersebut didorong oleh peningkatan di berbagai aspek,
seperti: Pendidikan dan keterampilan: 70% Kesehatan dan kesejahteraan: 65% Gender dan
inklusi sosial: 53,33% Menurut Pelaksana Tugas Kepala
Dinas Olahraga dan Pemuda Papua, Sonya Monim, keberhasilan ini merupakan buah
dari sinergi lintas sektor antara pemerintah, organisasi kepemudaan, lembaga
pendidikan, serta komunitas lokal melalui Rencana Aksi Daerah (RAD) Pembangunan
Pemuda yang disusun secara berkelanjutan. “Kami tidak hanya fokus pada
angka statistik, tetapi juga pada dampak nyata bagi pemuda di akar rumput —
terutama di bidang pendidikan, kewirausahaan, dan kepemimpinan sosial,” jelas
Sonya. Pemerintah Provinsi Papua menilai
peningkatan IPP ini membawa manfaat strategis bagi daerah, antara lain meningkatkan
kepercayaan publik dan investor, terutama dalam sektor pendidikan dan
pengembangan SDM, mendorong partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan daerah
melalui inovasi dan kolaborasi lintas komunitas dan membuka peluang dukungan
afirmatif dari pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan berbasis pemuda. Aryoko menegaskan, Pemerintah
Provinsi Papua berkomitmen untuk menjadikan pembangunan pemuda sebagai
prioritas strategis dalam memperkuat fondasi sosial, ekonomi, dan budaya
masyarakat Papua di masa depan. “Generasi muda Papua bukan hanya
penerus, tetapi pelaku utama transformasi. Kami akan terus mendorong kebijakan
yang berpihak pada kreativitas, inovasi, dan kesejahteraan mereka,” tutupnya. Penulis: Jid Editor: GF
31 Okt 2025, 03:17 WIT
Skandal Korupsi Aerosport Mengguncang Mimika: Empat ASN Resmi Ditahan Kejati Papua
Papuanewsonline.com, Jayapura — Kejaksaan
Tinggi (Kejati) Papua resmi menahan empat Aparatur Sipil Negara (ASN) dari
lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika terkait dugaan korupsi proyek pembangunan
sarana dan prasarana aerosport pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
(PUPR) Mimika tahun anggaran 2021. Keempat tersangka, masing-masing
berinisial DM, HW, RJW, dan M, merupakan anggota Kelompok Kerja (Pokja)
Pemilihan yang bertanggung jawab atas proses tender pengadaan barang dan jasa
di lingkungan Pemkab Mimika. Penahanan dilakukan usai
keempatnya menjalani pemeriksaan intensif selama lima jam di Kantor Kejati
Papua, Jayapura, pada Rabu malam, 29 Oktober 2025. Setelah ditetapkan sebagai
tersangka, mereka langsung digiring ke Rutan Abepura untuk menjalani penahanan
selama 20 hari ke depan. Asisten Pidana Khusus (Aspidsus)
Kejati Papua, Nixon Mahuse, mengungkapkan bahwa hasil penyidikan menunjukkan
adanya pelanggaran serius dalam proses lelang proyek.
Menurutnya, keempat ASN tersebut secara sengaja memenangkan PT Karya Mandiri
Permai sebagai pelaksana proyek, meskipun perusahaan itu tidak memenuhi
persyaratan administratif maupun teknis sesuai ketentuan pengadaan. “Perusahaan tersebut secara hukum
tidak layak memenangkan tender, namun Pokja tetap memaksakan penetapan
pemenang. Ada indikasi kuat bahwa keputusan itu disengaja dan melibatkan
kepentingan tertentu,” tegas Nixon dalam konferensi persnya. Proyek pembangunan fasilitas
aerosport ini sendiri memiliki nilai kontrak sekitar Rp79 miliar, yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika
tahun 2021. Sementara itu, Kepala Seksi
Penyidikan Kejati Papua, Valeri Deddy Sawaki, menjelaskan bahwa proyek
aerosport tersebut meliputi pekerjaan timbunan tanah seluas 222.477 meter kubik.
Namun, hasil pemeriksaan teknis menunjukkan realisasi pekerjaan hanya mencapai
104.470 meter kubik, jauh dari volume yang ditetapkan dalam kontrak. “Selisih pekerjaan tersebut
menimbulkan kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp31,3 miliar,” ungkap
Valeri. Penyidik juga menduga terdapat penggelembungan
volume pekerjaan dan manipulasi laporan kemajuan proyek. Saat ini, tim penyidik
masih melakukan pendalaman terhadap peran pihak-pihak lain yang diduga ikut
menikmati hasil korupsi tersebut. Valeri menegaskan, penyidikan
tidak akan berhenti pada empat ASN ini saja. Sejumlah pihak lain yang terlibat
dalam proyek — mulai dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK), konsultan pengawas, hingga konsultan perencana — juga tengah
diperiksa secara intensif. “Kami akan dalami seluruh mata
rantai proyek ini. Siapa pun yang terbukti ikut serta dalam praktik korupsi,
akan diproses hukum tanpa pandang bulu,” ujarnya. Kasus ini, menurut Valeri,
menjadi peringatan keras bagi seluruh aparatur pemerintah daerah agar tidak
menyalahgunakan jabatan dan wewenang demi keuntungan pribadi. Keempat tersangka dijerat dengan Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana
telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, yang mengatur ancaman hukuman minimal
empat tahun dan maksimal dua puluh tahun penjara, serta denda hingga Rp1 miliar. Kejati Papua juga memastikan
bahwa proses hukum akan dilakukan secara transparan dan profesional, demi
menegakkan keadilan dan memulihkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan
pemerintahan di daerah. Penulis: Jid Editor: GF
31 Okt 2025, 03:11 WIT
Sambut Hari Kesehatan Nasional, Dinkes Mimika Targetkan 10 Ribu Warga Jalani MCU Gratis!
Papuanewsonline.com, Timika — Dalam
rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) 2025, Dinas Kesehatan
Kabupaten Mimika meluncurkan program besar yang menyentuh langsung kebutuhan
masyarakat: Medical Check Up (MCU) gratis untuk 10 ribu warga.
Program ini akan dilaksanakan di tujuh Puskesmas dalam wilayah Kota Timika,
sebagai bagian dari implementasi program nasional Cek Kesehatan Gratis (CKG)
dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Langkah ambisius ini menjadi
salah satu wujud nyata komitmen Pemerintah Daerah dalam memperkuat pelayanan
kesehatan dasar dan membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan
kesehatan rutin sebagai upaya deteksi dini penyakit. Kepala Seksi Pembiayaan Dinas
Kesehatan Mimika, Farida, menjelaskan bahwa program ini menargetkan 10.000
warga Mimika untuk mendapatkan pemeriksaan gratis.
“Syaratnya cukup sederhana, hanya menunjukkan KTP Mimika. Kami ingin seluruh
masyarakat, dari usia muda hingga lanjut usia, memiliki kesadaran untuk rutin
memeriksa kesehatan,” ujarnya, Kamis (30/10/2025). Farida menekankan bahwa kegiatan
ini bukan sekadar seremonial memperingati Hari Kesehatan Nasional, tetapi juga gerakan
nyata menuju masyarakat yang lebih sehat, produktif, dan sejahtera. “Di tahun 2024 usia harapan hidup
masyarakat Mimika baru sekitar 70 tahun. Harapan kami, dengan program MCU ini,
usia harapan hidup bisa meningkat hingga 75 tahun ke depan,” ungkapnya optimis. Program MCU gratis ini dirancang
untuk mendeteksi dini berbagai faktor risiko seperti tekanan darah tinggi,
diabetes, kolesterol, hingga gangguan fungsi hati dan ginjal. Dengan pemeriksaan rutin, masyarakat diharapkan bisa mengetahui kondisi
kesehatannya lebih awal dan mendapatkan penanganan yang tepat sebelum penyakit
berkembang lebih jauh. “Banyak orang baru tahu dirinya
sakit setelah kondisinya parah. Padahal, kalau dicek sejak awal, banyak
penyakit bisa dicegah atau dikontrol dengan baik,” jelas Farida. Selain itu, Dinas Kesehatan
Mimika juga akan memberikan edukasi kesehatan dan konseling gizi di setiap
lokasi pelaksanaan MCU untuk membantu masyarakat memahami gaya hidup sehat yang
berkelanjutan. Tujuh Puskesmas yang ditunjuk
sebagai lokasi pelaksanaan program ini meliputi Puskesmas Timika Jaya, Pasar
Sentral, Wania, Kwamki Lama, Mapurujaya, Karang Senang, dan Puskesmas SP2-SP5.
Seluruh fasilitas tersebut telah disiapkan dengan tenaga medis, alat
pemeriksaan standar, serta ruang layanan yang nyaman agar kegiatan berjalan
lancar. Dinkes Mimika juga memastikan
bahwa hasil pemeriksaan setiap peserta akan dicatat dan ditindaklanjuti dengan monitoring
kesehatan lanjutan di Puskesmas masing-masing. “Kami tidak hanya ingin
masyarakat datang cek kesehatan, tapi juga terus melakukan pemantauan secara
berkala agar kesehatannya benar-benar terjaga,” tambah Farida. Untuk memastikan seluruh warga
mengetahui dan berpartisipasi dalam program ini, Dinas Kesehatan Mimika telah
melakukan kampanye informasi publik melalui media sosial, selebaran, dan kerja
sama lintas instansi.
“Kami sudah minta semua Puskesmas untuk menyebarkan flyer dan informasi di
setiap wilayah. Tujuannya agar semakin banyak masyarakat tahu manfaat dari MCU
dan tertarik ikut,” pungkas Farida. Penulis: Jid
Editor: GF
31 Okt 2025, 03:07 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
