Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Mendagri Tito Karnavian Tekankan Sikronisasi Program Pusat dan Daerah untuk Papua
Papuanewsonline.com, Jakarta — Menteri
Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, menegaskan pentingnya sinergi
antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pembangunan di tanah
Papua. Hal itu disampaikan saat audiensi dengan Komite Eksekutif Percepatan
Pembangunan Otonomi Khusus Papua (PP Otsus Papua) di Kantor Pusat Kementerian
Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (13/10/2025). Dalam pertemuan yang berlangsung
hangat dan penuh dialog konstruktif tersebut, Mendagri menyoroti masih lemahnya
koordinasi antarlembaga dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan berbagai
program strategis di Papua. Menurutnya, tanpa sinergi dan pengawasan yang nyata
di lapangan, pembangunan di Papua tidak akan berjalan efektif. “Pengawasan itu tidak sekadar di
atas kertas. Tidak cukup hanya dengan laporan atau rapat. Kita harus
benar-benar turun ke bawah, melihat langsung apa yang sudah dan belum
terlaksana,” tegas Tito Karnavian. Tito menjelaskan bahwa sinkronisasi
program pusat dan daerah adalah kunci utama untuk memastikan percepatan
pembangunan Papua berjalan sesuai arah kebijakan nasional. Ia menilai, selama
ini masih banyak program dari berbagai kementerian dan lembaga yang berjalan
secara terpisah tanpa sinergi yang kuat dengan pemerintah daerah. “Tugas utama Komite Eksekutif
Percepatan Pembangunan Otsus Papua dan BP3OKP adalah melakukan sinkronisasi dan
harmonisasi program lintas sektor. Ini harus menjadi prioritas, agar tidak ada
lagi program yang berjalan sendiri-sendiri,” ujar Tito. Mendagri menegaskan bahwa langkah
ini penting untuk menciptakan sistem pembangunan yang terarah, efisien, dan
berkelanjutan, terutama di daerah-daerah otonomi baru (DOB) hasil pemekaran
wilayah Papua. Lebih lanjut, Tito menyinggung
tentang pemekaran wilayah di Papua sebagai bagian dari strategi besar
percepatan pembangunan. Ia menjelaskan, kebijakan pemekaran dari dua menjadi
enam provinsi bertujuan untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan,
mempercepat birokrasi, serta memudahkan akses masyarakat terhadap pelayanan
publik. “Harapan kita, dengan adanya
pemekaran ini, terjadi kecepatan pembangunan di Papua. Alur birokrasi menjadi
lebih pendek, pelayanan publik semakin mudah diakses, dan masyarakat bisa
merasakan manfaatnya secara langsung,” tandas Mendagri. Sebagai pembanding, Tito
mengungkapkan bahwa model pemekaran wilayah sebelumnya yang dilakukan di Sumatera
Selatan terbukti sukses meningkatkan efisiensi pemerintahan dan pertumbuhan
ekonomi daerah. Ia optimistis pendekatan serupa bisa membawa hasil positif bagi
Papua, dengan catatan adanya pengawasan dan kerja sama yang solid antarsemua
pemangku kepentingan. Pertemuan tersebut juga membahas
langkah-langkah strategis dalam memperkuat implementasi Otonomi Khusus Papua
melalui peningkatan efektivitas anggaran, optimalisasi perencanaan daerah, dan
kolaborasi dengan lembaga-lembaga pembangunan nasional. Mendagri menekankan bahwa
pembangunan di Papua tidak boleh hanya bersifat proyek jangka pendek, melainkan
harus berorientasi pada keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Ia
mendorong agar setiap program pembangunan benar-benar berakar dari kebutuhan riil
masyarakat Papua. “Jangan sampai program dibangun
tanpa melihat kebutuhan di lapangan. Pembangunan Papua harus berbasis pada
potensi daerah, aspirasi masyarakat, dan hasil evaluasi yang objektif,” ujar
Tito. Ia juga mengingatkan pentingnya
peran pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas keamanan dan sosial sebagai
prasyarat utama keberhasilan pembangunan. Audiensi tersebut turut dihadiri
oleh perwakilan pemerintah provinsi dan kabupaten dari berbagai wilayah di
Papua, serta jajaran pejabat tinggi Kemendagri. Dalam kesempatan itu, Komite
Eksekutif PP Otsus Papua menyampaikan komitmen untuk memperkuat koordinasi
dengan pemerintah pusat dalam menjalankan program prioritas nasional, terutama
di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Para kepala daerah menyambut
positif arahan Mendagri dan menegaskan siap mendukung langkah pemerintah pusat
untuk memastikan percepatan pembangunan berjalan efektif dan menyentuh
masyarakat di tingkat akar rumput. “Kami siap bekerja bersama
pemerintah pusat. Kami ingin memastikan setiap kebijakan dan program
benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Papua,” ujar salah satu
perwakilan daerah. Di akhir pertemuan, Tito
Karnavian menekankan bahwa semangat membangun Papua bukan hanya tanggung jawab
pemerintah, tetapi juga komitmen moral seluruh elemen bangsa. Ia mengajak semua
pihak untuk memperkuat koordinasi, mempercepat realisasi program, dan menjaga
transparansi dalam pelaksanaan pembangunan. “Papua memiliki potensi besar.
Tugas kita adalah memastikan potensi itu benar-benar terwujud untuk
kesejahteraan rakyat. Jangan jalan sendiri-sendiri. Bekerjalah bersama untuk
Papua yang maju, damai, dan sejahtera,” tutup Mendagri. Penulis: Jid Editor: GF
15 Okt 2025, 03:31 WIT
Ra’fatul Mulkiyah Fakhiri Resmi Pimpin TP PKK dan Posyandu Papua: Siap Jalankan Program Prioritas
Papuanewsonline.com, Jakarta — Suasana
khidmat menyelimuti Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kementerian Dalam Negeri
(Kemendagri), Jakarta, saat Ketua Umum Tim Penggerak PKK, Tri Tito Karnavian,
secara resmi melantik Ra’fatul Mulkiyah Mathius Fakhiri sebagai Ketua TP PKK
Provinsi Papua periode 2025–2030.
Dalam kesempatan yang sama, Ra’fatul juga dilantik sebagai Ketua Tim Pembina
Posyandu Provinsi Papua untuk periode yang sama. Pelantikan ini turut disaksikan
langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, bersama jajaran
pejabat tinggi Kemendagri dan pengurus TP PKK dari berbagai provinsi. Momen
tersebut menandai dimulainya babak baru kepemimpinan TP PKK dan Posyandu Papua,
yang diharapkan mampu menjadi motor penggerak pemberdayaan keluarga dan
peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua. Dalam sambutannya, Tri Tito
Karnavian menyampaikan ucapan selamat sekaligus rasa optimisme terhadap
kepemimpinan Ra’fatul. Ia menilai, pengalaman dan dedikasi yang dimiliki
Ra’fatul menjadi modal kuat dalam memajukan gerakan PKK serta memperkuat peran
Posyandu di Papua. “Saya percaya dengan kemampuan
dan pengalaman yang dimiliki, Ibu Ra’fatul dapat menjalankan amanah ini dengan
penuh tanggung jawab dan inovasi. PKK dan Posyandu memiliki peran penting dalam
membangun kesejahteraan masyarakat dari tingkat keluarga,” ujar Tri. Tri juga mengapresiasi kontribusi
Penjabat Ketua TP PKK Provinsi Papua periode sebelumnya, Tyas A. Fatoni, yang
dinilai telah bekerja keras menjalankan program-program pemberdayaan masyarakat
selama masa transisi. “Kami berterima kasih atas
dedikasi dan pengabdian Ibu Tyas Fatoni. Beliau telah memberikan fondasi yang
kuat untuk keberlanjutan program PKK di Papua,” tambahnya. Sebagai Ketua TP PKK dan Tim
Pembina Posyandu yang baru, Ra’fatul Mulkiyah Fakhiri diharapkan segera
memetakan program prioritas berbasis kebutuhan masyarakat Papua, dengan
memperhatikan karakteristik wilayah dan tantangan sosial yang unik. Tri Tito menekankan empat bidang
strategis yang menjadi fokus utama PKK dan Posyandu Papua lima tahun ke depan yaitu,
ketahanan pangan keluarga melalui pemberdayaan ekonomi rumah tangga dan
pemanfaatan lahan produktif, peningkatan gizi dan kesehatan masyarakat,
khususnya pencegahan stunting dan penurunan angka kematian ibu dan anak, penguatan
kelembagaan posyandu berbasis pelayanan minimal (SPM) di bidang kesehatan,
pendidikan anak, dan perlindungan sosial dan pemberdayaan perempuan dan anak
untuk memperkuat partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerah. Selain itu, Tri juga menekankan
pentingnya sinergi lintas sektor antara pemerintah daerah, lembaga swadaya, dan
dunia usaha agar program TP PKK dan Posyandu berjalan berkelanjutan dan
berdampak nyata di lapangan. “Kerja kolaboratif menjadi kunci.
PKK dan Posyandu tidak bisa berjalan sendiri, perlu dukungan semua pihak agar
hasilnya dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama di daerah-daerah
terpencil Papua,” tegasnya. Pelantikan Ra’fatul Mulkiyah
Fakhiri disambut antusias oleh berbagai kalangan, terutama jajaran kader PKK
Papua. Mereka menilai kehadiran Ra’fatul membawa semangat baru bagi gerakan
perempuan di Papua yang berorientasi pada penguatan keluarga dan peningkatan
kualitas hidup masyarakat. Sebagai sosok yang dikenal dekat
dengan masyarakat dan aktif di berbagai kegiatan sosial, Ra’fatul berkomitmen
menjadikan TP PKK dan Posyandu Papua sebagai wadah inspiratif bagi perempuan
Papua untuk berkontribusi langsung dalam pembangunan daerah. “Kami akan fokus pada program
nyata yang menyentuh kebutuhan masyarakat. PKK dan Posyandu bukan hanya
organisasi sosial, tetapi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan
kesejahteraan keluarga Papua,” ujar Ra’fatul usai pelantikan. Ia juga menegaskan pentingnya
membangun sistem pendampingan yang kuat di tingkat kabupaten hingga distrik,
agar seluruh kader PKK memiliki kapasitas dan semangat yang sama dalam
menjalankan program. Dengan dilantiknya Ketua TP PKK
dan Tim Pembina Posyandu yang baru, Pemerintah Provinsi Papua diharapkan dapat
memperkuat sinergi program antara pemerintah daerah dan pusat, terutama di
bidang kesehatan masyarakat, pemberdayaan perempuan, dan pendidikan keluarga.
Langkah ini juga sejalan dengan agenda besar pemerintah dalam mendorong pemerataan
pembangunan di wilayah timur Indonesia. “Kita ingin agar setiap keluarga
di Papua memiliki akses yang sama terhadap kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.
Itulah makna sejati dari kesejahteraan yang berkeadilan,” pungkas Tri Tito
Karnavian. Penulis: Jid Editor: GF
15 Okt 2025, 03:28 WIT
Tegakkan Ketertiban, Pemda Puncak Jaya Pulangkan Enam Penjual Miras ke Daerah Asal
Papuanewsonline.com, Puncak Jaya
— Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Puncak Jaya mengambil langkah tegas
dengan memulangkan enam orang penjual minuman keras (miras) ke daerah asal
mereka. Kebijakan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah menjaga
stabilitas keamanan, serta menciptakan lingkungan sosial yang aman dan kondusif
bagi masyarakat. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
(Satpol PP) Kabupaten Puncak Jaya, Yohanes Tabuni, menegaskan bahwa tindakan
ini bukan sekadar bentuk penertiban, tetapi juga langkah preventif agar dampak
negatif peredaran miras tidak semakin meluas di kalangan masyarakat, terutama
generasi muda. “Kami melakukan pemulangan karena
aktivitas penjualan miras terbukti mengganggu keamanan dan ketertiban
masyarakat. Ini bukan hanya soal aturan, tapi juga soal tanggung jawab moral
untuk menjaga ketenangan dan keselamatan warga Puncak Jaya,” ujar Yohanes
Tabuni, Selasa (14/10/2025). Menurut Yohanes, peredaran miras
di wilayah pegunungan sering menjadi sumber berbagai persoalan sosial, mulai
dari perkelahian, kekerasan dalam rumah tangga, hingga tindak kriminal. Karena
itu, pemerintah daerah memandang perlu untuk bertindak cepat dan tegas sebelum
situasi semakin memburuk. “Kami sudah berulang kali
menerima laporan dari masyarakat bahwa aktivitas penjualan miras kerap
menimbulkan gangguan keamanan. Ini tidak bisa dibiarkan. Pemulangan ini adalah
bentuk pembinaan agar mereka tidak kembali melakukan hal yang sama,” jelasnya. Ia juga menambahkan bahwa keenam
penjual miras yang diamankan telah diberikan pembinaan dan peringatan keras,
sebelum akhirnya diputuskan untuk dipulangkan ke daerah asal masing-masing.
Pemerintah berharap langkah ini menjadi pelajaran bagi pihak lain agar tidak
mencoba melakukan aktivitas serupa di wilayah hukum Puncak Jaya. Pemda Puncak Jaya berkomitmen
menjadikan wilayahnya bebas dari peredaran minuman keras, sejalan dengan
semangat masyarakat lokal yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan budaya.
Langkah ini juga menjadi bagian dari program prioritas pemerintah daerah dalam
menjaga ketertiban umum, memperkuat kehidupan sosial yang harmonis, serta
melindungi generasi muda dari pengaruh negatif miras. “Kami tidak hanya melakukan
penindakan, tetapi juga pengawasan rutin dan sosialisasi tentang bahaya miras.
Semua ini untuk memastikan bahwa Puncak Jaya tetap aman dan damai,” tegas
Yohanes. Pemerintah daerah juga
menggandeng tokoh masyarakat, gereja, dan aparat keamanan dalam melakukan
patroli gabungan serta edukasi kepada masyarakat agar tidak terlibat dalam
distribusi maupun konsumsi miras ilegal. Langkah tegas ini disambut
positif oleh warga setempat. Beberapa tokoh masyarakat mengapresiasi keberanian
Pemda dan Satpol PP dalam menindak penjual miras yang dinilai menjadi biang
kerok gangguan keamanan di daerah. “Kami sangat mendukung langkah
pemerintah. Selama ini, miras sudah banyak merusak anak muda dan memicu
keributan di kampung. Semoga tindakan ini menjadi efek jera,” ujar salah satu
tokoh masyarakat setempat. Dengan pemulangan enam penjual
miras ini, Pemda Puncak Jaya berharap wilayahnya semakin aman, dan masyarakat
dapat beraktivitas dengan nyaman tanpa gangguan akibat konsumsi alkohol. “Keamanan adalah tanggung jawab
bersama. Pemerintah akan terus bekerja keras untuk memastikan Puncak Jaya
menjadi daerah yang aman, tertib, dan bebas dari peredaran miras,” tutup
Yohanes Tabuni. Penulis: Hendrik Editor: GF
15 Okt 2025, 02:34 WIT
Wapres Gibran Tinjau RSUD AG Renuat Maren dan Pasar Langgur
Papuanewsonline.com, Tual – Wakil
Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, melakukan kunjungan kerja
ke Provinsi Maluku, tepatnya di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara, Rabu
(15/10/2025). Kunjungan ini menjadi bagian dari rangkaian agenda nasional untuk
meninjau secara langsung progres pembangunan dan pelayanan publik di wilayah
kepulauan timur Indonesia. Dalam agenda tersebut, Wapres
Gibran meninjau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) AG Renuat Maren di Kota Tual dan
Pasar Langgur di Kabupaten Maluku Tenggara, dua lokasi yang menjadi fokus
peningkatan layanan publik dan aktivitas ekonomi masyarakat. Wapres didampingi oleh Gubernur
Maluku Hendrik Lewerissa dan Wali Kota Tual Akhmad Yani Renuat. Setibanya di
lokasi, Gibran langsung meninjau fasilitas rumah sakit, berdialog dengan tenaga
medis, dan mendengarkan aspirasi masyarakat serta pedagang di kawasan Pasar
Langgur. “Kami menyambut baik kehadiran
Bapak Wakil Presiden di Maluku Tenggara dan Kota Tual. Ini menjadi bentuk nyata
perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan dan pelayanan publik di wilayah
kami,” ujar Wali Kota Tual, Akhmad Yani Renuat, saat mendampingi Wapres di
lokasi. Gubernur Maluku, Hendrik
Lewerissa, menyampaikan bahwa kunjungan kerja ini merupakan momentum penting
bagi masyarakat Maluku Tenggara untuk memperkuat sinergi antara pemerintah
pusat dan daerah. Ia menekankan, perhatian pemerintah terhadap layanan dasar
seperti kesehatan dan pasar tradisional sangat dibutuhkan untuk mendorong
pemerataan pembangunan di wilayah kepulauan. “Kunjungan ini adalah bagian dari
upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Kami berharap
hasil dari kunjungan ini dapat mempercepat pembangunan infrastruktur dan
ekonomi di wilayah timur,” ungkap Gubernur Hendrik. Selain meninjau fasilitas umum,
Wapres Gibran juga berdialog singkat dengan para pedagang dan warga yang
menyampaikan sejumlah masukan, mulai dari ketersediaan bahan pokok, harga
pasar, hingga akses transportasi distribusi barang antar pulau. Dalam kesempatan itu, Gibran
menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen mempercepat pembangunan ekonomi daerah,
terutama di sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat,
seperti pertanian, perikanan, perdagangan lokal, dan pelayanan kesehatan. Kunjungan Wapres ke Maluku
Tenggara dan Kota Tual berlangsung dalam suasana tertib dan penuh antusiasme
masyarakat. Ribuan warga tampak menyambut rombongan sejak Wapres tiba di Bandar
Udara Karel Sadsuitubun Langgur, dengan pengamanan ketat yang melibatkan 1.554
personel gabungan dari TNI dan Polri. Kapolres Maluku Tenggara
menyebutkan, seluruh titik lokasi kunjungan telah dipersiapkan secara matang
dengan sistem pengamanan berlapis untuk memastikan kegiatan berjalan aman dan
lancar. “Kami telah melakukan koordinasi
dengan semua unsur pengamanan, termasuk TNI dan pemerintah daerah, untuk
memastikan seluruh agenda Wapres berjalan kondusif,” jelasnya. Kunjungan ini tidak hanya menjadi
simbol perhatian pemerintah pusat, tetapi juga membangkitkan optimisme
masyarakat bahwa pembangunan di kawasan timur Indonesia akan terus dipercepat
dan diprioritaskan. Masyarakat berharap agar hasil
kunjungan tersebut membawa tindak lanjut nyata, terutama dalam peningkatan
fasilitas kesehatan, perbaikan infrastruktur, serta penataan pasar rakyat
sebagai pusat aktivitas ekonomi lokal. “Kunjungan ini membawa semangat
baru. Kami berharap ada keberlanjutan program yang benar-benar menyentuh
kebutuhan masyarakat, bukan hanya di kota, tapi juga di wilayah-wilayah pulau
kecil,” ujar salah satu warga Langgur. Wapres Gibran dijadwalkan
melanjutkan agenda kunjungan kerja ke beberapa titik di wilayah Maluku sebelum
kembali ke Jakarta. Penulis: Hendrik Editor: GF
14 Okt 2025, 21:30 WIT
Ketua DPD Golkar Maluku Tenggara Apresiasi Kunjungan Wapres Sebagai Momentum Pemerataan
Papuanewsonline.com, Maluku
Tenggara – Kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia ke Kabupaten
Maluku Tenggara mendapat sambutan hangat dari berbagai kalangan, termasuk dari Ketua
DPD Partai Golkar Kabupaten Maluku Tenggara, Drs. Agrapinus Rumatora. Ia
menyampaikan apresiasi tinggi atas kehadiran Wapres yang dinilainya sebagai
langkah nyata dan simbol kuat dari komitmen pemerintah pusat terhadap
percepatan pembangunan di wilayah timur Indonesia. “Kami memberikan apresiasi
setinggi-tingginya atas kehadiran Bapak Wakil Presiden di Maluku Tenggara.
Kunjungan ini bukan hanya agenda protokoler, melainkan bukti perhatian dan
keberpihakan pemerintah pusat terhadap masyarakat di kawasan timur, khususnya
wilayah kepulauan,” ujar Rumatora saat ditemui usai mengikuti rangkaian
penyambutan resmi. Menurutnya, kunjungan tersebut
memiliki makna strategis karena menunjukkan tekad pemerintah untuk memperkuat
konektivitas antarwilayah serta mempercepat pemerataan pembangunan, terutama di
sektor-sektor vital seperti infrastruktur, ekonomi maritim, dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat pesisir. Rumatora menegaskan, kehadiran
Wakil Presiden di Maluku Tenggara bukan hanya sekadar simbolis, tetapi membawa
harapan baru bagi masyarakat yang selama ini hidup di wilayah kepulauan dengan
berbagai keterbatasan akses. “Momentum ini harus dipandang
sebagai panggilan untuk bergerak bersama. Pemerintah pusat telah menunjukkan
itikad baik, sekarang tugas kita di daerah untuk menindaklanjuti dengan kerja
nyata dan sinergi lintas sektor,” imbuhnya. Ia juga menyoroti pentingnya
pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan penghubung antar-pulau,
pelabuhan, serta sarana transportasi laut dan udara yang layak. Menurutnya,
peningkatan infrastruktur akan menjadi kunci mempercepat pertumbuhan ekonomi serta
membuka peluang investasi yang lebih luas. Sebagai pimpinan Partai Golkar di
tingkat daerah, Drs. Agrapinus Rumatora menegaskan bahwa pihaknya siap menjadi mitra
konstruktif pemerintah dalam memastikan seluruh program strategis nasional
berjalan optimal di Maluku Tenggara. “Partai Golkar Maluku Tenggara
siap berkolaborasi dengan pemerintah pusat maupun daerah. Kami akan mengawal
setiap kebijakan agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh
masyarakat, bukan hanya di kota tetapi juga di pulau-pulau kecil,” tegasnya. Ia juga menyampaikan bahwa
partainya akan terus mendorong kader dan pengurus di semua tingkatan untuk
aktif mendukung program pembangunan daerah, terutama yang berfokus pada sektor
unggulan seperti perikanan, pariwisata, dan pertanian berbasis potensi lokal. Menurut Rumatora, kunjungan Wakil
Presiden juga menjadi sumber inspirasi dan kebanggaan tersendiri bagi
masyarakat Maluku Tenggara. Kunjungan ini diharapkan mampu memperkuat semangat
persatuan, optimisme, dan kepercayaan diri masyarakat dalam menghadapi
tantangan pembangunan. “Kami berharap perhatian
pemerintah pusat tidak berhenti hanya pada kunjungan ini. Diperlukan tindak
lanjut nyata dalam bentuk kebijakan afirmatif, alokasi anggaran yang
proporsional, serta peningkatan investasi di sektor-sektor produktif,” tutur
Rumatora. Ia menambahkan, kehadiran Wapres
di Bumi Larvul Ngabal merupakan sinyal penting bahwa pemerintah pusat
mendengarkan dan menghargai aspirasi masyarakat di wilayah timur Indonesia. Menutup pernyataannya, Rumatora
mengajak seluruh elemen masyarakat Maluku Tenggara untuk bersama-sama menjaga
stabilitas dan mendukung agenda pembangunan pemerintah. “Kami percaya, dengan semangat
persatuan dan kerja sama, Maluku Tenggara akan mampu menjadi salah satu daerah
yang maju, sejahtera, dan berdaya saing tinggi di kawasan timur Indonesia,”
pungkasnya dengan optimis.(GF)
14 Okt 2025, 21:04 WIT
Ini Anggota Satgas Damai Cartenz Yang Terlibat Persekusi dan Penculikan Wartawan di Timika
Papuanewsonline.com, Timika- Hasil Pemeriksaan internal Polisi terhadap Kasat Reskrim AKP Rian Oktaria dan Kanit Satu Reskrim Polres Mimika Ipda Ahmad dan Sejumlah Gerombolan anggota Polri, terkait penculikan dan persekusi terhadap 4 orang Wartawan Media Papuanewsonline.com pada Jumat 3 Oktober pekan lalu, mulai terungkap fakta demi fakta.Informasi dan data yang diterima pada Selasa 14 Oktober 2025 menyebutkan bahwa, dari Gerombolan yang dipimpin Kasat Reskrim AKP Rian Oktaria saat melakukan penculikan dan persekusi di kantor Redaksi Media Papuanewsonline.com terhadap 4 wartawan, hingga dibawa ke Polres layanan, ada juga keterlibatan sosok Anggota Brimob yang bertugas sebagai anggota Satgas Damai Cartenz di Timika, atas nama Richardo." Sosok Richardo anggota Satgas Damai Cartenz ini sangat agresif saat kami ber- 4 dijemput paksa dan dibawa ke Polres layanan, semoga pimpinan Satgas Damai Cartenz memberikan teguran keras dan sangsi etik terhadap yang bersangkutan, karena turut mengintimidasi dan melakukan ancaman saat kejadian," ungkap penanggungjawab Media Papuanewsonline.com Ifo Rahabav melalui sambungan telepon selulernya, Selasa (14/10/2025).Ifo berharap agar dari hasil pemeriksaan internal yang dilakukan Paminal Polres Mimika, dapat ditindaklanjuti segera." Kami berharap Penyidik Paminal Polres Mimika, agar Profesional sehingga jangan ada lagi kasus seperti Ferdy Sambo di Timika,"Ucapnya.Kata Dia, dari hasil pengambilan keterangan dan fakta-fakta, serta bukti yang sudah disampaikan ke penyidik Paminal Polres Mimika sudah kuat, sehingga seharusnya proses segera dipercepat, baik secara etik maupun pidana." Kami sangat berharap keterbukaan dari Kapolda Papua Tengah dan Kapolres Mimika, dalam penanganan perkara ini, sudah sejauh mana perkembanganya, karena pasti publik lagi menunggu tindaklanjut dari peristiwa ini," harap Ifo.Ifo mengakui bahwa peristiwa yang menimpa Wartawan media Papuanewsonline.com sudah menjadi isu Nasional sehingga lagi dipantau semua pihak.Ia mengakui Media Papuanewsonline.com akan dibantu KKJ, LBH Pers dan Senior-senior Jurnalis, untuk menyiapkan langkah-langkah hukum selanjutnya." Benar, serangkaian tahapan kami sudah siapkan, yang pasti kami akan tetap dorong proses hukum baik pidana maupun etik atas peristiwa ini, sehingga kedepan jangan lagi ada peristiwa serupa terhadap Media maupun wartawan di Papua," Pungkasnya.Diketahui buntut ancam dan Teror 4 Jurnalis Media Papuanewsonline.com di Timika, IPW Desak Kapolri Pecat Kasat Reskrim Mimika AKP Rian OktariaIndonesia Police Watch (IPW) mengecam tindakan intimidasi, teror hingga pemaksaan tanda tangan surat pernyataan di bawah tekanan terhadap empat jurnalis Papuanewsonline.com oleh Kasat Reskrim Polres Mimika, AKP Rian Oktaria bersama sejumlah anggotanya.Menurut Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso, kejadian yang berlangsung sepanjang Jumat malam (3 Oktober 2025) hingga Sabtu (4 Oktober 2025) di Kabupaten Mimika, Papua Tengah tersebut merupakan serangan terhadap kebebasan pers di Indonesia yang sangat brutal.” Oleh karena itu, IPW berharap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara cepat untuk bertindak dan mencopot Kasatreskrim Polres Mimika dan juga Kapolres Mimika untuk dilakukan sidang kode etik dan juga pidana. Termasuk mendalami sejumlah anggotanya yang ikut terlibat dalam kejadian tersebut,” ujar Sugeng Teguh Santoso.Seperti diketahui, kasus itu berawal saat penanggung jawab Papuanewsonline.com, Ifo Rahabav memenuhi panggilan penyidik Polres Mimika untuk pemeriksaan atas dugaan pencemaran nama baik dalam pemberitaan. Namun, alih-alih menjalani pemeriksaan profesional, situasi berubah menjadi malam penuh ancaman.” Saksi menyebut bahwa AKP Rian Oktaria sempat mendatangi ruang pemeriksaan dengan nada marah, lalu berbalik ke luar sambil berteriak di depan dua jurnalis lain yang menunggu: “Ini malam panjang, lama-lama sa tembak kepala!”,” tegas Sugeng lagi.Menurut Sugeng, bahwa ancaman itu bukan isapan jempol. Setelah Ifo keluar dari ruang pemeriksaan, Kasat Reskrim kembali menghubunginya lewat telepon dan menantang berkelahi sambil memaki: “Anjing kamu di mana, mari kita duel satu lawan satu”.Tak lama kemudian, belasan anggota polisi dipimpin langsung AKP Rian mendatangi kantor redaksi Papuanewsonline.com. Empat jurnalis Ifo, Jidan, Abiem, dan Hendrik dipaksa naik ke mobil berbeda setelah seluruh ponsel mereka disita.Setibanya di halaman Polres Mimika sekitar pukul 00.00 WIT, mereka dikeroyok dengan teror verbal dan ancaman fisik.Kasat Reskrim menantang duel, bahkan menyebut dirinya “orang Mabes” sambil mengancam: “Ada parang dan pisau di mobil saya, kalau kalian tidak mau duel ya kita baku potong, atau baku tikam ayo,".Bahkan, dua jurnalis, Abiem dan Jidan, sempat ditarik ke lapangan dan dipaksa berduel. Sementara itu, makian demi makian “anjing” terus dilontarkan di hadapan mereka.” Puncaknya, menjelang subuh, keempat jurnalis dipaksa menandatangani surat pernyataan di atas meterai, berisi permintaan maaf dan janji untuk menghapus berita kritis tentang Kapolres dan Kasatreskrim Mimika,” ujar Sugeng lagi.Dengan adanya kejadian itu, IPW menilai perlakuan intimidasi, teror dan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Kasatreskrim Polres Mimika dan sejumlah anggotanya itu, jelas-jelas telah melanggar UU 2 Tahun 2002 tentang Polri dan Peraturan Polri (Perpol) 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri sehingga menjadikan citra negatif dan buruk terhadap institusi Polri. Oleh karenanya sangat wajar kalau pimpinan Polri memecat dan mengeluarkan aparatnya dari keanggotaan Polri.Hal ini dengan tegas dinyatakan dalam pasal 19 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.Sementara di Peraturan Polri (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri disebutkan pada pasal 5 ayat 1 huruf b dan c bahwa setiap pejabat Polri dalam etika kelembagaan wajib: menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri serta menjalankan tugas, wewenang, dan tanggungjawab secara profesional, proporsional, dan prosedural.Bahkan di pasal 7 huruf a dinyatakan bahwa setiap pejabat Polri dalam etika kemasyarakatan wajib menghormati harkat dan martabat manusia berdasarkan prinsip dasar hak asasi manusia. Sedang dalam etika kepribadian dikatakan di pasal 8 huruf b bahwa setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian wajib humanis serta larangan bersikap, berucap dan bertindak sewenang-wenang di pasal 12 huruf e.Lantaran itu, apa yang dilakukan oleh Kasatreskrim Polres Mimika dan sejumlah anggotanya tersebut bukan saja merupakan pelanggaran berat terhadap Kode Etik Profesi Polri tapi juga pelanggaran pidana dan Hak Asasi Manusia.Karenanya, IPW mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk memecat Kasatreskrim Polres Mimika AKP Rian Oktaria melalui putusan Majelis Sidang Kode Etik. Hal ini sesuai dengan statment Kapolri yang menginstruksikan seluruh jajarannya mulai dari tingkat Polda hingga Polsek untuk melindungi kerja-kerja jurnalistik di lapangan.“Kami meminta seluruh jajaran kepolisian untuk melindungi kerja profesi wartawan dan jurnalis yang menjalankan tugas secara objektif dan profesional, serta terus menjalin kerja sama dalam berbagai aktivitas peliputan,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko di Jakarta, Selasa 26 Agustus 2025.Sebab menurutnya, pers adalah bagian penting dari sistem demokrasi. Polri sangat menghargai peran media dalam memberikan informasi yang faktual dan membangun. Oleh karena itu, setiap tindakan penghalangan atau kekerasan terhadap jurnalis saat menjalankan tugas adalah pelanggaran serius.(Redaksi)
14 Okt 2025, 20:53 WIT
Kapolda Maluku Pastikan Pengamanan Maksimal Dalam Penyambutan Wapres Gibran
Papuanewsonline.com, Ambon - Polda Maluku menurunkan kekuatan penuh dalam pengamanan kedatangan Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, yang tiba di Bandara Pattimura Ambon, Selasa (14/10/2025) pukul 12.05 WIT. Kedatangan orang nomor dua di Indonesia tersebut dalam rangka kunjungan kerja ke Provinsi Maluku, disambut langsung oleh Kapolda Maluku Irjen Pol Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si., bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Maluku.Suasana penyambutan berlangsung khidmat dan penuh kehormatan di area VIP Bandara Pattimura. Seluruh unsur Forkopimda hadir dalam formasi lengkap, menandai sinergi dan kekompakan lintas institusi dalam mendukung pelaksanaan tugas kenegaraan di wilayah Maluku.Turut hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Maluku, Wakil Ketua III DPRD Provinsi Maluku, Pangdam XV/Pattimura, Dankodaeral IX, Kabinda Maluku, Danlanud Pattimura, Danrem 151/Binaiya, serta Danpomdam XV/Pattimura.Rombongan Wakil Presiden turut didampingi sejumlah pejabat tinggi dari Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres), unsur Paspampres, dan tim pendukung resmi yang terdiri dari 25 personel utama, termasuk Plt. Sekretaris Wapres Al Muktabar, Ajudan Kombes Pol Ruruh Wicaksono, Dan Grup B Paspampres Kolonel Mar Tri Haryanto, serta sejumlah pejabat biro Setwapres lainnya.Usai penyambutan di Ambon, Kapolda Maluku Irjen Pol Prof. Dadang Hartanto bersama Gubernur Maluku dan Pangdam XV/Pattimura mendampingi Wakil Presiden dalam peninjauan Bendungan Way Apu di Pulau Buru. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja kenegaraan guna meninjau infrastruktur strategis di wilayah Maluku.Kapolda Maluku menegaskan bahwa seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan aman, tertib, dan terkendali berkat koordinasi lintas sektor yang solid.“Seluruh kegiatan penjemputan dan pengamanan berjalan dengan tertib, aman, dan lancar. Hal ini merupakan hasil kerja sama dan sinergi kuat antara TNI, Polri, dan pemerintah daerah,” ujar Irjen Pol Dadang Hartanto.Lebih lanjut, Kapolda menyampaikan bahwa kedatangan Wakil Presiden merupakan kehormatan besar bagi masyarakat Maluku serta momentum penting untuk menunjukkan kesiapan daerah dalam mendukung kegiatan kenegaraan berskala nasional.“Kunjungan Bapak Wakil Presiden menjadi kebanggaan bagi kami. Polda Maluku siap memberikan pengamanan terbaik dan mendukung penuh setiap agenda pemerintah pusat di wilayah Maluku,” tegasnya. Kegiatan penyambutan di Bandara Pattimura berlangsung hingga pukul 12.25 WIT dengan situasi aman, tertib, dan terkendali. Pengamanan terpadu dilaksanakan oleh aparat gabungan TNI, Polri, dan Paspampres di bawah pengawasan langsung jajaran keamanan wilayah.Kehadiran Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disambut dengan penuh semangat oleh seluruh elemen Forkopimda Maluku. Momentum ini menegaskan bahwa Provinsi Maluku memiliki stabilitas keamanan dan kesiapan yang tinggi dalam mendukung pelaksanaan kegiatan strategis pemerintahan pusat. PNO-12
14 Okt 2025, 19:17 WIT
Kapolda Maluku Pimpin Langsung Pengamanan Kunjungan Wapres RI di PLTMG Waai
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepala Kepolisian Daerah Maluku, Irjen Pol Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si., memimpin langsung pengamanan sekaligus mendampingi kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, di Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Waai, Kabupaten Maluku Tengah, Selasa (14/10/2025).Kegiatan pengamanan VVIP ini menjadi salah satu fokus utama Polda Maluku, mengingat pentingnya kunjungan Wakil Presiden dalam rangka meninjau infrastruktur energi strategis yang berperan vital bagi penyediaan listrik masyarakat Maluku.Dalam pelaksanaan tugas di lapangan, Kapolda Maluku menegaskan bahwa pengamanan kunjungan pejabat tinggi negara merupakan bentuk tanggung jawab Polri dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran setiap agenda kenegaraan di wilayah hukum Polda Maluku.“Polda Maluku bersama TNI dan Pemerintah Daerah telah bersinergi secara maksimal untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan Bapak Wakil Presiden di PLTMG Waai berjalan aman, tertib, dan kondusif,” ujar Kapolda Maluku Irjen Pol Prof. Dr. Dadang Hartanto di lokasi kegiatan.Kunjungan Wakil Presiden di PLTMG Waai tersebut juga menjadi momentum penting bagi Pemerintah Pusat dalam memperkuat komitmen pembangunan infrastruktur energi di kawasan timur Indonesia. PLTMG Waai sendiri merupakan salah satu objek vital nasional yang mendukung ketahanan energi di Provinsi Maluku.Turut mendampingi Wakil Presiden dalam kunjungan kerja tersebut antara lain: Gubernur Maluku, Pangdam XV/Patimura, Bupati Maluku Tengah, Direktur Manajemen Pembangkitan PLN, Rizal Calvary Marimbo, General Manager PLN Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara, Noer Soeratmoko, General Manager Unit Induk Pembangkitan Maluku dan Papua, Nur Hardiyanto, serta Direktur Operasi dan Gas PLN Indonesia Power, Purnomo.Seluruh rangkaian kegiatan pengamanan berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Ribuan personel gabungan diterjunkan dari berbagai satuan, termasuk Brimob, Polairud, Sabhara, dan Direktorat Intelkam Polda Maluku, yang berkoordinasi erat dengan jajaran TNI dan unsur Pemerintah Daerah.“Kami memastikan keamanan pejabat negara merupakan prioritas utama. Kesiapsiagaan personel di setiap titik pengamanan menjadi bukti sinergi dan profesionalisme seluruh unsur pengamanan di lapangan,” tambah Irjen Pol Dadang Hartanto.Dengan pengamanan terpadu dan koordinasi yang solid antarinstansi, kegiatan kunjungan kerja Wakil Presiden RI di PLTMG Waai berlangsung sukses tanpa gangguan, sekaligus menjadi cerminan komitmen Polri dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah Maluku.Kunjungan kerja Wakil Presiden RI di PLTMG Waai menjadi simbol penting sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Di balik kelancaran kegiatan tersebut, berdiri kokoh peran Polda Maluku di bawah kepemimpinan Irjen Pol Prof. Dr. Dadang Hartanto, yang memastikan keamanan dan kehormatan negara tetap terjaga di Bumi Raja-Raja. PNO-12
14 Okt 2025, 19:09 WIT
Jalin Sinergi Lintas Kementerian & Lembaga, Polri Tegakkan Hukum Dalam Bidang Pangan
Papuanewsonline.com, Jakarta - Bareskrim Polri terus memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang pangan. Melalui kerjasama strategis dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Pertanian (Kementan), dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin), langkah ini menjadi bagian penting dari upaya kolektif dalam menjaga keamanan, mutu, dan keaslian produk pangan yang beredar di Indonesia.Koordinasi ini mencakup pertukaran data, penyelidikan bersama, hingga penindakan terpadu terhadap pelanggaran seperti peredaran pangan ilegal, pemalsuan label, serta penyalahgunaan izin edar. Bareskrim Polri berperan dalam aspek penegakan hukum, sedangkan kementerian dan lembaga terkait menjalankan fungsi regulasi, pengawasan teknis, serta pembinaan pelaku usaha.Kombes Pol Ronald Yohanes, S.I.K., selaku Tim Analis Bidang Pusat Data Kriminal Analisis Transnasional (PDKAT) Pusiknas Bareskrim Polri, menegaskan pentingnya kerja sama lintas sektor ini.“Penanganan kejahatan di bidang pangan tidak bisa dilakukan secara sektoral. Diperlukan pendekatan terpadu yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik dari sisi regulasi, pengawasan, maupun penegakan hukum. Sinergi ini menjadi fondasi dalam menciptakan sistem pengawasan pangan yang lebih efektif dan berkeadilan,” ujar KBP Ronald (14/10).Ia menambahkan bahwa kolaborasi ini akan memperkuat pengawasan dari hulu ke hilir, serta mendorong transparansi dalam setiap proses penanganan pelanggaran di sektor pangan.Dengan sinergi yang semakin solid, diharapkan kehadiran negara dalam melindungi konsumen dan menjamin ketertiban dalam distribusi pangan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. PNO-12
14 Okt 2025, 18:57 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
