logo-website
Sabtu, 04 Apr 2026,  WIT
Berita Pilihan Redaksi Homepage
Komisi III DPR RI Apresiasi Langkah Kapolri Pulihkan Trauma Korban Banjir Aceh Papuanewsonline.com, Aceh Besar - Anggota Komisi III DPR RI asal Daerah Pemilihan Aceh, M. Nasir Jamil, meninjau Kapal Komisi Wisangkeni 8005 yang bersandar di Pelabuhan Malahayati, Krung Raya, Aceh Besar. Dalam kunjungan tersebut, ia menyampaikan apresiasi atas langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang mengirimkan Tim Psikologi Polri guna membantu pemulihan trauma para korban banjir besar di sejumlah kabupaten/kota di Aceh.Nasir Jamil menyebut kehadiran tim tersebut menunjukkan kepedulian nyata Polri terhadap masyarakat yang sedang berduka. “Menurut kami, ini merupakan hal yang patut dibanggakan. Kepedulian Kepolisian terhadap masyarakat yang terdampak bencana banjir besar di Aceh sangat kami apresiasi,” ujarnya.Ia menjelaskan bahwa Tim Psikologi Polri yang hadir di kapal tersebut akan segera diterjunkan ke berbagai daerah terdampak. Mereka ditugaskan untuk memberikan pendampingan psikologis kepada masyarakat agar dapat memulihkan trauma dan kembali menjalani aktivitas normal.Selain mengerahkan tim pemulihan trauma, Polri juga mengirimkan bantuan logistik melalui Kapal Wisangkeni 8005. Bantuan tersebut berupa sembako serta berbagai kebutuhan lain yang diperuntukkan bagi warga yang terdampak banjir.Nasir menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk komitmen Kapolri dalam memastikan masyarakat bisa segera bangkit. “Peran tim Psikologi Polri dalam memulihkan kesehatan mental korban bencana alam menjadi perhatian Bapak Kapolri, agar masyarakat dapat segera pulih, kembali berkarya, kembali bekerja, serta kembali memakmurkan jorong dan gampongnya sehingga kehidupan dapat berjalan normal kembali,” tuturnya.Ia menambahkan, “Kapolri tidak hanya mengirimkan tim untuk pemulihan trauma para korban, tetapi juga melalui kapal ini turut mengirimkan bantuan berupa sembako dan berbagai kebutuhan lain. Semua ini merupakan bagian dari perhatian besar Bapak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, bahwa Polri hadir untuk masyarakat.”Di akhir kunjungannya, Nasir Jamil menyampaikan dukungan kepada jajaran Kepolisian yang bertugas. Ia berharap seluruh upaya ini dapat membantu mempercepat pemulihan masyarakat Aceh setelah dilanda bencana banjir.“Saya mengucapkan selamat bertugas kepada jajaran Kepolisian. Semoga masyarakat dapat segera pulih dan beraktivitas kembali,” pungkasnya. PNO-12 05 Des 2025, 16:10 WIT
Masuki Pengamanan Nataru 2025, Polda Maluku Manfaatkan Drone untuk Pemantauan Udara Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku terus meningkatkan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kali ini, untuk dapat merespons dengan cepat berbagai kejadian Polda Maluku menghadirkan teknologi drone dalam pemantauan udara.Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si mengatakan, penggunaan perangkat drone merupakan kebutuhan strategis Polri di tengah pesatnya perkembangan dinamika keamanan dan teknologi global. Menurut Kapolda, kemampuan Polda Maluku dalam memanfaatkan teknologi modern harus terus ditingkatkan agar mampu menjawab tantangan keamanan yang semakin kompleks."Kemampuan pemantauan udara melalui drone memiliki kontribusi besar terhadap tugas-tugas operasional kepolisian, termasuk pemetaan situasi, pengawasan wilayah rawan, dan dukungan dalam penindakan berbagai bentuk pelanggaran maupun gangguan Kamtibmas," kata Kapolda saat melakukan pengecekan kesiapan penggunaan peralatan drone Polda Maluku di Lapangan Letkol Pol (Purn) Chr. Tahapary, Kota Ambon, Rabu (3/12/2025). “Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk memastikan bagaimana kondisi teknologi drone yang kita miliki. Perkembangan dinamika global dan berbagai kejadian saat ini perlu kita siasati dengan kemampuan teknologi yang sudah tersedia,” ucap Kapolda.Kapolda secara khusus menyampaikan teknologi drone akan menjadi salah satu elemen penting dalam Operasi Lilin dan pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025. Dengan kemampuan mobilitas dan jangkauan yang luas, drone dinilai dapat membantu pemantauan titik-titik konsentrasi massa dan area rawan kemacetan maupun kerawanan Kamtibmas.“Selain itu, drone akan sangat membantu kita dalam rangkaian kegiatan pengamanan Nataru 2025. Dengan dukungan pemantauan udara, kita dapat bergerak lebih cepat dalam mendeteksi potensi gangguan,” tegas Kapolda.Prof. Dadang juga menyoroti pentingnya penggunaan teknologi dalam penanganan konflik sosial yang kerap terjadi di beberapa wilayah Maluku. Ia mengungkapkan, dalam banyak kasus, ketiadaan alat bukti visual menyulitkan proses penegakan hukum.“Kita sering diperhadapkan pada persoalan konflik sosial, namun ketika proses penyidikan berlangsung, rekaman kejadian sering tidak tersedia. Karena itu saya minta para operator untuk responsif. Ketika terjadi insiden, segera manfaatkan drone sebagai alat bantu dokumentasi dan pemantauan,” tegasnya.Kapolda menilai, penggunaan drone tidak hanya berperan untuk deteksi dini, tetapi juga menjadi alat pendukung penting dalam pengumpulan alat bukti, analisis pola konflik, hingga pemetaan titik eskalasi.Untuk diketahui, pengecekan drone oleh Kapolda meliputi kondisi fisik perangkat, ketersediaan baterai, kesiapan operator, serta kemampuan teknis drone dalam manuver dan pengambilan gambar. Seluruh operator diminta untuk tetap menjaga profesionalisme, memahami SOP penerbangan drone, serta memastikan setiap perangkat dalam kondisi optimal.Saat mengecek kesiapan peralatan drone Kapolda didampingi Karo Log, Direktur Pamobvit Polda Maluku, dan operator serta personel pengampu teknologi drone. PNO-12 05 Des 2025, 15:53 WIT
Kapolda Terima Silaturahmi Pengurus PP Polri Daerah Maluku Papuanewsonline.com, Ambon - Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si menegaskan komitmen merawat kebersamaan dan pengabdian saat menerima kunjungan silaturahmi dari Pengurus Persatuan Purnawirawan Polri (PP Polri) Daerah Maluku.Pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan di ruang tamu Kapolda Maluku, Rabu (3/12/2025) ini turut dihadiri Karo SDM dan Kabag Analis Dit Intelkam mendampingi Kapolda. Sementara dari PP Polri Maluku hadir Ketua AKBP (Purn) Etty Nirahua beserta Sekretaris dan jajaran pengurus lainnya.Kapolda Maluku memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada PP Polri karena selama ini tetap menjaga hubungan baik dengan institusi kepolisian meskipun telah memasuki masa purnabhakti. Ia menegaskan keberadaan PP Polri tidak dapat dipisahkan dari perjalanan institusi Polri dari masa ke masa.“PP Polri merupakan bagian dari tubuh Polri itu sendiri. Pengabdian bapak dan ibu sekalian tidak berhenti hanya karena memasuki masa pensiun. Semangat dan nilai-nilai kepolisian tetap melekat dan terus memberi inspirasi bagi generasi penerus,” ujar Kapolda.Kapolda berharap para purnawirawan Polri dapat terus menjaga kesehatan dan menikmati masa purnatugas dengan perasaan bahagia. Ia menegaskan, Polda Maluku selalu membuka pintu bagi PP Polri untuk berkomunikasi, berkonsultasi, maupun berkolaborasi dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan.“Saya berpesan agar selalu menjaga kesehatan dan menjalani masa pensiun dengan hati yang bahagia. Pola semangat pengabdian itu tetap hidup dan bisa terus ditularkan kepada anggota Polri yang masih aktif. Kami siap membantu, siap bersinergi, dan selalu terbuka bagi PP Polri,” tambah Kapolda.Sementara itu, Ketua PP Polri Daerah Maluku, AKBP (Purn) Etty Nirahua menyampaikan terima kasih atas waktu dan ruang yang diberikan Kapolda Maluku. Ia mengaku PP Polri akan terus berkomitmen menjadi mitra moral bagi Polri, sekaligus menjadi wadah kebersamaan para purnawirawan untuk tetap berkontribusi bagi bangsa dan daerah.“Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Kapolda yang telah menerima kami dengan sangat baik. PP Polri selalu menjadi daun dan pohon, memberikan keteduhan, dukungan, dan semangat bagi para penerus Polri dalam menjalankan tugas,” ucapnya.Nirahua juga menyampaikan pihaknya siap terus menjalin koordinasi dengan Polda Maluku untuk memperkuat solidaritas internal dan mendukung berbagai program kemasyarakatan. PNO-12 05 Des 2025, 15:33 WIT
Tim DVI Polda Sumbar Percepat Identifikasi Korban Bencana Papuanewsonline.com, Sumbar – Proses identifikasi korban banjir bandang dan longsor di Sumatera Barat terus dikebut oleh Tim Disaster Victim Identification (DVI) Biddokkes Polda Sumbar.Dalam konferensi pers yang digelar di Aula RS Bhayangkara Tingkat III Padang, Selasa (2/12/2025), Polda Sumbar menyampaikan perkembangan terbaru penanganan korban bencana kepada publik.Konferensi pers tersebut turut dihadiri Kabid Humas Polda Sumbar yang diwakili Ps. Kasubbid Penmas Kompol Omri Yan Sahureka, Kabid Dokkes Polda Sumbar AKBP dr. Faizal, serta Karumkit Bhayangkara TK III Padang Kompol dr. Hari Andromeda, Sp.J. Selain unsur kepolisian, kegiatan ini juga dihadiri oleh para awak media dan jurnalis dari berbagai platform sebagai bentuk keterbukaan informasi Polda Sumbar kepada masyarakat.AKBP dr. Faizal dalam pemaparannya menyebutkan bahwa hingga hari ini tercatat 193 korban meninggal dunia akibat bencana yang melanda sejumlah kabupaten/kota di Sumatera Barat.“Dari jumlah tersebut, 161 jenazah telah berhasil diidentifikasi, sementara 32 lainnya masih dalam proses, termasuk 25 jenazah yang saat ini berada di RS Bhayangkara Padang,” jelasnya.Ia merinci, dari 58 kantong jenazah yang diterima RS Bhayangkara sejak 27 November 2025, 33 jenazah telah teridentifikasi melalui data primer dan sekunder serta sudah diserahkan kepada keluarga. Sementara 25 jenazah lainnya masih berstatus tidak dikenal karena belum ada kecocokan dengan data antemortem.Karumkit Bhayangkara TK III Padang, Kompol dr. Hari Andromeda, Sp.J, menekankan bahwa proses identifikasi sangat bergantung pada kelengkapan data pembanding dari keluarga korban.“Kami mengimbau masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarga untuk segera datang ke posko antemortem di RS Bhayangkara Padang. Semakin cepat data pembanding masuk, semakin cepat pula identifikasi dapat kami selesaikan,” tegasnya.Ia juga menjelaskan bahwa sebagian besar jenazah yang sulit teridentifikasi adalah anak-anak. Banyak dari mereka diduga kehilangan orang tua atau kerabat dekat yang seharusnya melapor, sehingga belum ada data antemortem yang masuk.Untuk mendukung kelancaran proses identifikasi, RS Bhayangkara kini menerima tambahan satu unit mobil cold storage dari Dinas Pertanian Sumbar. Fasilitas ini membantu menjaga kondisi jenazah selama proses forensik berlangsung.Ps. Kasubbid Penmas Bid Humas Polda Sumbar, Kompol Omri Yan Sahureka, menegaskan bahwa Polda Sumbar akan bekerja maksimal hingga seluruh korban bencana berhasil diidentifikasi.“Polda Sumbar mengajak masyarakat yang kehilangan keluarga untuk segera memberikan data antemortem ke RS Bhayangkara atau posko DVI terdekat. Data pembanding sangat penting agar proses identifikasi dapat segera dipercepat,” ungkapnya.Ia juga menambahkan bahwa pelaksanaan konferensi pers bersama awak media merupakan bentuk komitmen Polda Sumbar terhadap transparansi dan keterbukaan informasi, agar masyarakat mendapatkan perkembangan resmi dan akurat terkait penanganan korban bencana.Polda Sumbar berharap kerja sama dari masyarakat dapat mempercepat seluruh proses identifikasi, sehingga jenazah korban dapat segera diserahkan kembali kepada keluarga untuk dimakamkan dengan layak. PNO-12 05 Des 2025, 14:18 WIT
Bupati Boven Digoel Gagas Perayaan HUT Kabupaten sebagai Wujud Syukur Papuanewsonline.com, Boven Digoel — Pemerintah Kabupaten Boven Digoel tengah mempersiapkan perayaan Hari Ulang Tahun Kabupaten sebagai bentuk ungkapan syukur atas capaian pembangunan yang telah diraih hingga saat ini. Rencana tersebut digagas langsung oleh Bupati Boven Digoel, Roni Omba, S.IP, bersama Wakil Bupati, yang menilai momen peringatan ini penting untuk kembali menguatkan semangat masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah.Dalam penjelasannya kepada media, Bupati Roni Omba menyampaikan bahwa perayaan tersebut merupakan wujud apresiasi terhadap berbagai upaya pembangunan yang telah dilakukan pemerintah. Ia menekankan bahwa meskipun hasil pembangunan belum sepenuhnya maksimal, berbagai capaian positif patut disyukuri bersama sebagai langkah awal menuju perkembangan daerah yang lebih baik.Menurut Bupati, perayaan ini juga bertujuan memberikan ruang kepada masyarakat untuk melihat secara langsung perkembangan yang terjadi, sekaligus memahami pentingnya peran setiap elemen dalam mendorong kemajuan Boven Digoel. Ia menilai bahwa pembangunan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, namun membutuhkan keterlibatan aktif seluruh lapisan masyarakat.Roni Omba mengungkapkan bahwa sejumlah kegiatan positif telah dipertimbangkan untuk mengisi perayaan HUT kabupaten. Meski demikian, ia menegaskan bahwa bentuk kegiatan masih dalam tahap pembahasan lebih lanjut. Pemerintah daerah ingin memastikan seluruh rangkaian acara berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat.Bupati berharap rencana perayaan ini dapat menjadi momentum yang memperkuat kesadaran kolektif masyarakat mengenai pentingnya menjaga stabilitas, meningkatkan produktivitas, serta mendorong inovasi di berbagai sektor pembangunan. Menurutnya, semangat kebersamaan merupakan modal utama bagi Boven Digoel untuk melangkah lebih jauh.Ia juga menyampaikan harapannya agar masyarakat dapat berperan aktif dalam setiap kegiatan yang nantinya digelar. Keterlibatan masyarakat dianggap penting untuk menghadirkan suasana perayaan yang bukan hanya meriah, tetapi juga bermakna bagi seluruh warga kabupaten.Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus melakukan evaluasi dan pembenahan dalam setiap aspek pembangunan. Ia berharap perayaan HUT ini menjadi titik awal untuk memperbaiki berbagai kekurangan sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam memajukan daerah.Bagi Roni Omba, peringatan hari ulang tahun kabupaten bukan sekadar seremoni tahunan, tetapi juga ruang refleksi bagi pemerintah maupun masyarakat untuk melihat apa yang telah dicapai dan apa yang perlu diperbaiki ke depan. Ia menegaskan bahwa Boven Digoel memiliki potensi besar yang perlu terus dikembangkan.Pemerintah Kabupaten Boven Digoel berharap seluruh rangkaian perayaan dapat terlaksana dengan baik, memberikan pesan positif, serta menginspirasi masyarakat untuk terus mendukung program pembangunan daerah. Momen ini diharapkan menjadi pengingat bagi seluruh warga bahwa kemajuan daerah hanya dapat dicapai melalui kerja sama dan semangat persatuan.Dengan gagasan ini, Pemerintah Kabupaten Boven Digoel menegaskan komitmennya dalam membangun daerah yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing melalui kebersamaan seluruh elemen masyarakat. Penulis: HendrikEditor: GF 05 Des 2025, 13:50 WIT
Penegakan Hukum Yang Abal-Abal, Komisi III DPR RI Siap Panggil Pejabat Tinggi MA dan Kejaksaan Papuanewsonline.com, Jakarta — Komisi III DPR RI kembali menegaskan perannya dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap lembaga penegak hukum, yang kerap melakukan penegakan hukum abal-abal karena terlibat kepentingan, hingga mengkriminalisasi masyarakat.Dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Reformasi Kepolisian RI, Kejaksaan RI, dan Pengadilan yang digelar pada Kamis (4/12/2025), Komisi III mengeluarkan sejumlah keputusan penting terkait dua perkara yang banyak menyita perhatian publik yakni kasus konsinyasi Tol Depok–Antasari dan penanganan perkara atas nama Petrus Fatlolon di Maluku.Komisi III meminta Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melakukan investigasi mendalam terkait proses pencairan dana konsinyasi pengganti pembangunan Jalan Tol Depok–Antasari atas nama Sdr. Bob Goldman.Langkah ini diambil untuk memastikan prosedur pencairan yang dilakukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai dengan PERMA No. 2 Tahun 2024 serta ketentuan hukum yang berlaku.Komisi III menilai transparansi dan kepastian hukum dalam kasus konsinyasi sangat penting mengingat dampaknya yang luas bagi masyarakat serta penegakan hukum dalam proyek strategis nasional.Perhatian serius dari Komisi III DPR RI juga diberikan terhadap perkara yang menimpa Petrus Fatlolon, mantan Bupati Kepulauan Tanimbar.Komisi III meminta Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) dan Kejaksaan Tinggi Maluku melakukan pengawasan menyeluruh terhadap tindakan dan proses yang dijalankan oleh Kejaksaan Negeri Kepulauan Tanimbar.Evaluasi ini dimaksudkan untuk memastikan penanganan perkara berjalan profesional, akuntabel, dan bebas dari praktik-praktik yang dapat mencederai hukum.Untuk menggali informasi lebih komprehensif, Komisi III melalui Panja Reformasi memutuskan akan memanggil sejumlah pejabat penting Kejaksaan dan Mahkamah Agung, termasuk:Kepala Kejaksaan Tinggi MalukuMantan Kajari Kepulauan Tanimbar, Dady WahyudiMantan Aspidsus Kejati Maluku, Triono RahyudiMantan Asintel Kejati Maluku, Muji MurtopoJaksa Kejati Maluku: R. Santoso dan Bambang IrawanJaksa Agung Muda Bidang PengawasanSdr. Petrus FatlolonSelain itu, Panja juga akan memanggil Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dan Dirjen Badan Peradilan Umum terkait laporan pengaduan Sdr. Bob Goldman.Langkah pemanggilan ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang objektif dan menyeluruh mengenai dugaan permasalahan dalam kedua kasus tersebut.Pimpinan Komisi III DPR RI, Dr. H. Habiburokhman, menegaskan keputusan ini merupakan bagian dari komitmen DPR untuk memastikan reformasi penegakan hukum berjalan nyata.Kehadiran perwakilan masyarakat, yaitu Dr. (c) H. Djamaluddin Koedoeboen, S.H., M.H. dan John Lokollo, M.A., dan Isteri mantan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar, memperkuat aspirasi publik agar dugaan penyimpangan hukum tidak dibiarkan berlarut-larut.Komisi III memastikan proses pengawasan akan dilakukan secara terbuka dan berkelanjutan demi menjaga integritas lembaga penegak hukum.Penulis: PNO-12Editor: GF 05 Des 2025, 02:09 WIT
Sinergi Akademisi dan Pemerintah Papua: Pertemuan Tim Ekspedisi Patriot dan Gubernur Papua Papuanewsonline.com, Jayapura — Pertemuan antara Tim Ekspedisi Patriot dan Gubernur Papua menjadi salah satu agenda penting dalam rangka menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan rekomendasi berbasis penelitian lapangan. Tim yang berasal dari berbagai perguruan tinggi nasional ini menyampaikan temuan serta analisis terkini mengenai kondisi sosial, ekonomi, dan infrastruktur di kawasan transmigrasi Distrik Senggi, Kabupaten Keerom. Pertemuan ini menjadi momentum untuk memperkuat keterlibatan akademisi dalam proses perencanaan pembangunan wilayah perbatasan.Dalam forum tersebut, tim dari Institut Teknologi Bandung (ITB) yang dipimpin Abdul Rohman Supandi memaparkan evaluasi menyeluruh terhadap keberlangsungan program transmigrasi di Senggi. Mereka menekankan perlunya memastikan pelaksanaan program tetap berada pada jalur tujuan awal, yakni pemerataan penduduk, pemerataan pembangunan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat di wilayah perbatasan. Evaluasi ini menjadi dasar bagi rekomendasi teknis maupun struktural yang ditawarkan kepada pemerintah provinsi.Tim ITB juga menyoroti kebutuhan mendesak di sektor infrastruktur dasar. Akses jalan yang memadai, ketersediaan listrik, dan penyediaan air bersih dianggap sebagai elemen penting untuk mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat transmigran maupun masyarakat adat. Layanan dasar seperti administrasi pemerintahan, pendidikan, serta kesehatan juga dipandang sebagai faktor penentu peningkatan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, tim memberikan perhatian pada potensi dampak lingkungan agar pembangunan berjalan berkelanjutan.Dari Universitas Padjadjaran (Unpad), tim memaparkan pentingnya menjaga harmonisasi sosial antara warga transmigran dan masyarakat adat Orang Asli Papua (OAP). Interaksi antar kelompok dinilai memegang peran penting dalam keberhasilan transmigrasi jangka panjang. Pendekatan budaya, penghormatan terhadap hukum adat, serta antisipasi terhadap potensi gesekan sosial menjadi poin kunci dalam rekomendasi yang disampaikan tim Unpad kepada pemerintah provinsi.Sementara itu, tim dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) yang diketuai Dhany Arifianto menyampaikan analisis teknis mengenai kebutuhan infrastruktur penunjang aktivitas masyarakat. Rekomendasi tersebut mencakup peningkatan kualitas jaringan jalan, fasilitas air bersih, serta prasarana umum untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses layanan masyarakat. Kajian teknis ini diharapkan dapat memperkuat rencana pembangunan berbasis kebutuhan aktual yang terjadi di lapangan.Kolaborasi lintas kampus terlihat semakin kuat dengan kehadiran tim Universitas Indonesia (UI) dan IPB University. Keduanya menyoroti pentingnya penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat Senggi. Mereka menyampaikan bahwa sejumlah komoditas lokal seperti padi ladang, jagung, betatas, dan kakao memiliki potensi besar untuk dikembangkan menuju tahap industrialisasi kecil. Selain itu, sektor peternakan seperti sapi, babi, dan ayam dinilai memiliki peluang signifikan jika dikelola dengan pendekatan sinergis antara pertanian dan peternakan.Gubernur Papua memberikan apresiasi atas kontribusi yang diberikan akademisi melalui program Ekspedisi Patriot. Temuan dan rekomendasi yang disusun berdasarkan data lapangan dinilai sangat relevan untuk memperkuat arah kebijakan pembangunan, terutama di wilayah transmigrasi dan kawasan perbatasan. Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi tersebut sebagai bagian dari upaya membangun Papua yang mandiri, produktif, dan inklusif.Pertemuan ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan dunia akademik. Dengan fondasi data lapangan yang akurat dan kerja sama lintas institusi, rekomendasi yang diberikan diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta mempercepat pemerataan pembangunan di kawasan transmigrasi Distrik Senggi dan wilayah perbatasan Indonesia secara lebih luas. Penulis: TEP Editor: GF 04 Des 2025, 17:37 WIT
Polisi Lakukan Pengawasan SPBU Pasca Bencana: Antisipasi Antrean Panjang dan Penimbunan BBM Papuanewsonline.com, Banda Aceh - Personel gabungan Subdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Aceh melakukan pengawasan di 20 SPBU yang ada di Banda Aceh untuk memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) tetap aman bagi masyarakat pascabencana banjir dan longsor.Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah antrean panjang serta potensi praktik penimbunan oleh oknum yang memanfaatkan situasi darurat.Dirreskrimsus Polda Aceh Kombes Zulhir Destrian mengatakan bahwa pengawasan dilakukan secara intensif, dengan menurunkan personel ke seluruh titik SPBU yang berpotensi mengalami lonjakan pembelian hingga menimbulkan antrean panjang.“Kita mulai melakukan pengawasan terhadap SPBU yang ada di Banda Aceh. Ini untuk menghindari praktik penimbunan yang juga berimplikasi pada antrean panjang pada 20 titik SPBU,” ujar Zulhir Destrian, Rabu, 3 Desember 2025.Selain menempatkan personel di lapangan, kepolisian juga melakukan koordinasi langsung dengan petugas SPBU untuk memastikan penyaluran BBM berjalan sesuai aturan. Petugas diminta lebih selektif dalam melayani pembelian dan melaporkan segera apabila ditemukan indikasi pembelian berlebihan.Polisi juga turut memberikan imbauan kepada masyarakat agar melakukan pembelian BBM secara wajar sesuai kebutuhan. Langkah ini diambil untuk mencegah kepanikan dan memastikan pasokan tetap merata di seluruh wilayah, terutama bagi masyarakat yang terdampak bencana.Pihaknya juga berkoordinasi dengan Pertamina dan Dinas ESDM Aceh, termasuk menyampaikan imbauan terkait pembebasan barcode sesuai aturan gubernur yang berlaku dalam situasi darurat. Kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat pelayanan di SPBU serta mencegah penumpukan kendaraan.Tidak hanya itu, sambung Zulhir, komunikasi juga dilakukan dengan Depo Pertamina untuk memastikan distribusi BBM dari depo ke seluruh SPBU berlangsung lancar tanpa hambatan. Dengan pendistribusian yang terjaga, kelangkaan BBM dapat dicegah dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi."Upaya pengawasan ini menjadi bagian dari komitmen Polda Aceh dalam menjaga stabilitas pascabencana, serta mencegah pihak-pihak tertentu mengambil keuntungan di tengah situasi yang sedang sulit," pungkas Kombes Zulhir. PNO-12 04 Des 2025, 12:37 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
lihat video 10 Feb 2023, 15:22 WIT