Rangkap Jabatan di Nawaripi: Ketua PAC PDI Perjuangan Wania Jabat Bendahara Kampung Bertahun-tahun

Papuanewsonline.com, Timika, - Publik di Distrik Wania, Kabupaten Mimika, menyoroti rangkap jabatan yang dilakukan seorang tokoh politik dan aparatur kampung.

Sosok yang disorot adalah Arden Temorubun, yang diketahui menjabat sebagai Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Distrik Wania, merangkap sebagai Bendahara Kampung Nawaripi, Distrik Wania, selama bertahun-tahun.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, rangkap jabatan tersebut telah berlangsung lama dan menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat terkait netralitas, profesionalitas, serta tata kelola keuangan kampung.

Kampung Nawaripi sendiri merupakan salah satu kampung dengan pengelolaan anggaran besar di Mimika. Pada Tahun Anggaran 2025, pemerintah kampung Nawaripi mengelola Dana Desa lebih dari Rp 1 Miliar dan Alokasi Dana Desa (ADD) lebih dari Rp 2 Miliar yang difokuskan untuk peningkatan SDM dan pembangunan.  

Dalam struktur pemerintahan kampung, posisi bendahara memegang peranan vital dan strategis sebagai pengelola keuangan dan aset kampung. Jabatan tersebut dituntut netral, tidak terafiliasi dengan partai politik, dan fokus penuh melayani masyarakat.

Rangkap jabatan antara pengurus partai politik dan aparatur kampung dinilai bertentangan dengan semangat Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait perangkat desa/kampung yang seharusnya tidak terlibat sebagai pengurus partai politik dan harus berdomisili serta mengabdi penuh untuk kampung.

Warga Nawaripi yang enggan disebutkan namanya mempertanyakan pengawasan dari Distrik Wania dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Mimika.

"Bagaimana bendahara kampung bisa fokus kelola uang kampung kalau dia juga ketua partai tingkat distrik? Ini sudah bertahun-tahun, mungkin dia tim sukses Bupati Johanes Rettob satu partai jadi dibiarkan. Kami minta ada kejelasan dan transparansi," ujarnya kepada media ini, Sabtu (26/7/2026).

Hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi kepada Arden Temorubun terkait status rangkap jabatan tersebut belum berhasil. 

Demikian pula tanggapan resmi dari Kepala Kampung Nawaripi Norman Ditubun dan Kepala Distrik Wania masih dalam upaya konfirmasi.

Masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten Mimika melalui DPMK dan Inspektorat dapat melakukan audit dan penertiban terkait status aparatur Kampung Nawaripi guna menghindari konflik kepentingan serta memastikan pengelolaan Dana Desa berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan bebas dari intervensi politik praktis.

Penulis: Hendrik

Editor.  :Of