GMKI Timika Kritik Anggaran Perjalanan Dinas Kepala Daerah Mimika Abaikan Keadilan Substantif

Papuanewsonline.com, TIMIKA,  - Ketua Cabang Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Timika, Louis Fernando Afeanpah, mengkritik masifnya frekuensi dan besarnya anggaran perjalanan dinas kepala daerah Kabupaten Mimika yang dinilai mengabaikan keadilan substantif bagi masyarakat.

Menurut Louis, polemik yang terjadi di ruang publik saat ini justru membuka borok lama tata kelola pemerintahan di Mimika. Ketika publik mempertanyakan efektivitas kebijakan fiskal, respons yang muncul dari lingkaran kekuasaan hanya berlindung di balik legalitas formal.

"Respons yang muncul justru sibuk merujuk pada legalitas formal. Pasal-pasal regulasi Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri dikutip rinci untuk menegaskan semua perjalanan dinas telah sah secara hukum," kata Louis dalam keterangan tertulisnya, Jumat (24/7/2026).

Louis menilai cara berpikir tersebut menunjukkan distorsi birokrasi, di mana hukum hanya dipahami sebagai teks mati untuk mengamankan prosedur, sementara esensi pelayanan publik terabaikan.

Ia menyebut fenomena ini sebagai jebakan legalitas formal. Argumen pengambil kebijakan bertumpu pada legitimasi prosedural dan kepatuhan terhadap Standar Biaya Masukan (SBM), sehingga APBD Mimika direduksi menjadi sekadar angka administratif.

"Padahal pemujaan buta pada aturan formal tanpa bercermin pada realitas objektif adalah dogmatisme birokratis. Di satu sisi klaim aturan telah dipenuhi, di sisi lain fakta empiris di Mimika menunjukkan disparitas pembangunan masih menganga," ujarnya.

Louis menyoroti pelayanan dasar di distrik pinggiran dan pedalaman Mimika yang masih lamban, serta masyarakat yang bergulat dengan keterbatasan fasilitas mendasar. Menurutnya, ketika pasal keuangan dibedah untuk membuktikan legalitas tanpa menguji output dan outcome bagi warga, teknokrasi telah kehilangan jiwa kritis.

Soroti Lumpuhnya Fungsi Pengawasan

Lebih lanjut, Louis juga menyoroti sikap partai politik di parlemen yang seharusnya menjadi penjaga gawang anggaran rakyat. Ia menilai, partai politik justru berada di barisan terdepan membela masifnya mobilitas birokrasi tersebut.

"Di titik ini demokrasi lokal mengalami alienasi struktural. Peran legislatif direduksi menjadi ruang gema yang melegitimasi setiap pembuangan fiskal atas nama regulasi, sementara fungsi pengawasan mengalami kelumpuhan," tegasnya.

Ia menegaskan, dalam perspektif teknokrasi, setiap pos anggaran perjalanan dinas memiliki opportunity cost yang mahal. Ukuran efisiensi, kata dia, bukan terletak pada kelengkapan SPPD dan laporan pertanggungjawaban, melainkan pada value for money atau seberapa besar dampaknya bagi masyarakat.

"Apakah setiap sen uang publik menghasilkan multiplier effect bagi perbaikan sosial-ekonomi? Setiap alokasi untuk mobilitas repetitif ke luar daerah adalah hilangnya hak masyarakat distrik untuk menikmati infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan yang layak," katanya.

Desak Transparansi Eksekutif

Untuk itu, GMKI Timika mendesak Pemerintah Kabupaten Mimika untuk tidak merespons polemik ini dengan mengerahkan barisan pembela, melainkan melalui klarifikasi terbuka berbasis data empiris.

Louis meminta eksekutif secara transparan memaparkan laporan kinerja dan urgensi terukur dari setiap perjalanan dinas kepala daerah.

"Klarifikasi yang jujur dan akuntabel adalah satu-satunya jalan untuk meredam keresahan publik, sekaligus menguji apakah mobilitas tersebut berbanding lurus dengan kepentingan rakyat atau sekadar arogansi administratif," pungkasnya.

Ia menambahkan, perjalanan dinas boleh saja lolos audit administratif di atas kertas, namun ukuran kemajuan Mimika tidak ditentukan oleh seberapa tertib pejabatnya menghabiskan anggaran, melainkan seberapa hadir negara dalam memanusiakan kehidupan rakyat.

Penulis: Abim

Editor.  : Of