Papuanewsonline.com
BERITA TAG Politik
Homepage
Hadiri Dialog Maluku Bacarita, Wakapolda: Siap Amankan Pemilu Tahun 2024
Papuanewsonline.com, Ambon - Wakil Kepala Kepolisian Daerah Maluku Brigadir Jenderal Polisi Stephen M. Napiun, mengaku, pihaknya akan melaksanakan operasi Mantap Brata, pengamanan Pemilihan Umum tahun 2023 - 2024. Ribuan personel gabungan akan dikerahkan untuk mengamankan pesta demokrasi yang aman dan damai di Maluku.Hal itu disampaikan Wakapolda saat menghadiri dialog "Maluku Bacarita" tentang pelaksanaan pemilu yang aman dan damai di Maluku. Dialog yang berlangsung di Studio TVRI Ambon, Jumat (29/9/2023), juga menghadirkan Pangdam XVI/Pattimura, Mayjen TNI Syafrial, Ketua KPU Maluku Syamsul Rifan Kubangun, dan Kepala Kesbangpol Linmas Pemprov Maluku, Daniel Eduard Indey."Jelang pemilu serentak di tahun 2024 nanti Polda Maluku telah menyiapkan rencana operasi dan akan menurunkan 5092 orang personel Polda Maluku bersama peralatan. Personel akan bertugas di lapangan baik dalam pengamanan di TPS maupun pengawalan kotak suara dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu," jelasnya.Menjelang Pemilu, Wakapolda juga mengaku akan melaksanakan cooling system yang didukung Kodam XVI/Pattimura bersama semua unsur terkait lainnya. "Cooling system bertujuan agar situasi jelang pemilu dapat aman dan tenang sehingga tiba pada saatnya nanti pelaksanaan pemilihan umum serentak situasi di wilayah Maluku ini kami harapkan tetap aman dan damai," jelasnya.Brigjen Stephen mengaku meski dengan keterbatasan personel, namun Polda Maluku akan tetap bekerja secara maksimal dalam mengamankan Pemilu 2024."Kami akan tetap bekerja maksimal dalam pengamanan karena kami juga akan melibatkan personel dari Kodam Pattimura sebagai mita kerja kami yang nantinya akan kami tempatkan bersama sebagian personel kami dari Polda Maluku sebagai pasukan pemukul yang siap kami gerakan apabila terjadi konflik saat pelaksanaan pemilu nanti," ungkapnya.Terkait potensi konflik di beberapa titik rawan saat pemilu serentak, Brigjen Napiun mengatakan pihaknya telah melakukan pemetaan. "Kita juga telah melakukan sosialisasi bersama masyarakat dengan harapan peran masyarakat untuk mewujudkan pemilu yang aman damai," katanya.Brigjen Stephen juga menekankan terkait netralitas personel Polri di wilayah Maluku dalam pelaksanaan pemilu serentak nanti. Ia menegaskan setiap anggota polri tidak terlibat dalam politik praktis. Bahkan siapa yang melanggar akan diberikan tindakan tegas."Jadi ketentuannya itu sudah ada pada undang-undang no 2 tahun 2022 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Ini sudah sangat jelas yang mana anggota Polri dilarang terlibat dalam politik praktis. Kami juga akan melakukan penarikan personel ke Polda Maluku bagi personel yang saudara atau keluarganya ikut caleg maka akan kita tarik ke Polda sebagai langkah pencegahan karena bisa jadi tuntutan keluarga atau sebagainya bisa membuat yang bersangkutan tidak bisa netral dan berpihak," tegasnya.Ketua KPU Maluku Syamsul Rifan Kubangun, meminta seluruh masyarakat untuk dapat ikut mewujudkan pemilu yang damai di wilayah Maluku."Kami sebagai penyelenggara sangat berharap dukungan dari seluruh masyarakat Maluku dan semua pihak untuk bisa mewujudkan pemilu yang aman dan damai dan dengan pemilu yang aman dan damai dapat kita jadikan alat untuk memperkuat persatuan dan kesatuan kita dalam membangun bangsa," pintanya.Rifan Kubangun juga berharap peran maksimal TNI dan Polri dalam mendukung proses pelaksanaan pemilu, yang dimulai dari proses distribusi surat suara hingga pada pengamanan TPS maupun semua kegiatan terkait lainnya."Saat ini kami bersama Babinsa dan Bhabinkamtibmas telah melakukan kegiatan bersama di lapangan dengan baik dan itulah wujud sinergitas kita dan dalam pelaksanaan pemilu kita sudah punya banyak pengalaman pada saat pemilu di masa lalu. Maka kami pada kesempatan ini ingin sampaikan bahwa persoalan pemilu adalah hajatan kita bersama maka kami sangat berharap peran semua elemen dalam mewujudkan pemilu yang damai di Maluku," harapnya.Senada dengan Wakapolda, Pangdam XVI/Pattimura Mayjen TNI Syafrial, mengaku pihaknya juga akan tetap netral dan tidak berpihak kepada siapapun."Kami TNI akan tetap netral dan kami selalu siap kapanpun dibutuhkan oleh rakyat dan kami dari Kodam XVI/Pattimura nantinya saat pelaksanaan pemilu akan menurunkan personel kami sebagai perbantuan sebanyak 1800 personel," ungkapnya.Ribuan personel TNI akan dikerahkan di wilayah hukum Polda Maluku dan Maluku Utara. Ini merupakan wujud sinergitas kami bersama Polda, KPU dan semua unsur terkait dalam pelaksanaan Pemilu 2024, agar dapat berjalan aman dan lancar."Saya selaku Pangdam sejak awal saya menjabat di Maluku ini saya sudah sampaikan kepada jajaran semua bahwa kita TNI harus netral dan itu harga mati. Siapapun yang terpilih itulah hasil dari pemilu yang dilaksanakan," jelasnya.Pangdam juga berharap adanya pendidikan politik yang baik kepada masyarakat. Ini bukan saja menjadi tanggungjawab KPU bersama TNI Polri namun semua unsur terkait."Pendidikan politik yang baik kepada masyarakat sangat penting agar jangan sampai karena kepentingan politik segelintir orang atau kelompok lalu merusak semua tatanan adat dan budaya hidup orang basudara di tanah Maluku ini," pintanya.Mewakili Gubernur Maluku, Kepala Kesbangpol Linmas Pemprov Maluku Daniel Eduard Indey, meminta seluruh masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan pemilu yang aman dan damai di Maluku. Ia juga meminta seluruh ASN di wilayah Maluku agar tetap netral dan tidak berpihak kepada siapapun saat pemilu nanti."Jadi aturannya sudah ada, olehnya itu kami sampaikan lagi agar ASN yang ada di wilayah Maluku harus netral dan tidak ikut terlibat dalam permainan politik karena nantinya akan ada tim khusus yang isinya adalah personel TNI Polri dan tim Cyber yang tugasnya untuk memonitor dan apabila ditemukan maka sangsi disiplinnya sudah jelas," tegasnya. (PNO-12)
30 Sep 2023, 20:49 WIT
Kepolisian Sektor Salahutu Dan Polresta P. Ambon & P. P. Lease Ikut Baksos Pembuatan Sumur Bor
Papuanewsonline.com, Ambon - Bertempat di Dusun Bingkas, Desa Tengah-Tengah, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Malteng, kegiatan bakti sosial (Baksos) sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat dari Polri terlebih Khusus Polsek Salahutu Polresta P. Ambon & P.P. Lease yang di pimpin langsung oleh Kapolsek Salahutu, IPTU ISMAIL.Kegiatan Baksos ini bertujuan mulia, yakni membantu warga Dusun Bingkas dalam proses pembuatan Sumur Bor, yang menjadi hal penting dalam pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat setempat.Hadir dalam kegiatan Baksos ini adalah para pihak yang sangat berperan dalam kelancaran pelaksanaannya.Kapolsek Salahutu dan Personilnya tidak hanya memberikan bantuan moral, tetapi juga turut tangan dalam pekerjaan fisik pembuatan Sumur Bor. Mereka didampingi langsung oleh Kepala Pemerintah Negeri Tengah-Tengah beserta stafnya. Setelah Sumur Bor selesai dibangun, bersama dengan kepala dusun bingkas dan warga setempat, mereka juga membersihkan lokasi titik Sumur Bor.Kegiatan Baksos ini berjalan dengan lancar dan aman, serta terkendali dengan baik. Setelah selesai, Kepala Pemerintah Negeri Tengah-Tengah beserta stafnya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada pihak Kepolisian Sektor Salahutu dan Kepolisian Polresta P. Ambon & P. P. Lease atas kerjasama yang telah terjalin dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui kegiatan Baksos ini. Semoga sumur bor baru ini dapat memberikan manfaat besar bagi warga Dusun Bingkas dalam pemenuhan kebutuhan air bersih.PNO-11
29 Sep 2023, 20:44 WIT
Polri dan Tokoh Agama Suarakan Perdamaian Jelang Pemilu 2024
Papuanewsonline.com, Jakarta - Satuan tugas Nusantara Cooling System (Satgas NCS) melakukan dialog dengan salah satu tokoh agama Ustaz Das’ad Latief. Pertemuan tersebut dihadiri Kasatgas NCS sekaligus Wakabareskrim Polri Irjen. Pol. Asep Edi Suheri, S.I.K., M.Si., Kasatgas Preventif Ops NCS Brigjen. Pol. Himawan Bayu Aji S.H., S.I.K., M.H., dan sejumlah anggota satgas lainnya.Dalam pertemuan tersebut, Kasatgas menyampaikan, menjelang Pemilu 2024 upaya cooling system harus dilakukan secara bersama-sama. Oleh karenanya dibutuhkan sinergitas bersama para tokoh agama.Ia memandang, tokoh agama miliki peran penting dalam meredam isu-isu SARA, provokasi dalam rangkaian kegiatan Pemilu 2024 agar tidak terjadi polarisasi dan disintegrasi.“Kami berharap kesediaan Ustad Das’ad Latif untuk membantu tugas Polri, khususnya untuk operasi NCS,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Jumat (29/9/23).Ustaz Das’ad Latif menyambut baik hal itu. Ia bahkan bersedia membantu tugas dari Operasi NCS.Dengan berdakwah, Ustaz Das’ad akan menyuarakan agar seluruh masyarakat bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan menjelang dan hingga Pemilu 2024 berjalan aman serta damai. Ustaz Das’ad juga akan menjembatani kepada tokoh agama lainnya untuk mendukung tugas-tugas Polri tersebut.PNO-11
29 Sep 2023, 15:07 WIT
Satgas Mobile Raider 300 Bersama Masyarakat Papua Membersihkan Jalur Penghubung Antar Distrik
Papuanewsonline.com, Puncak - Akses darat yang bisa dilalui menjadi impian besar untuk Masyarakat Papua, seperti yang diharapkan oleh masyarakat Distrik Magumbumek dan Distrik Mulia yang merupakan satu-satunya jalur penghubung antar Distrik.Hal tersebut yang di sampaikan oleh Dansatgas Mobile Raider 300 Kodam III/Slw, Letkol Inf Afri Swandi Ritonga S.I.P, dalam release tertulisnya di Kabupaten Puncak Papua, Kamis (28/09/2023). Dansatgas Mobile Raider 300 menyampaikan bahwa " Masyarakat memang sudah lama berdiam diri di Distrik masing-masing, dengan banyaknya aduan oleh masyarakat sekitar kepada anak-anak Pos tentang jalur yang sudah lama putus, Saya memerintahkan Danpos Pintu Jawa untuk meninjau langsung jalur tersebut ".Jalur ini merupakan harapan besar bagi masyarakat untuk sekolah, berjualan dan akses ke Bandara, Anak-anak Distrik Magumbumek dan Distrik Mulia setelah tamat SMA banyak yang berkuliah di Pulau Jawa sehingga mereka Pulang ke Kampung halaman melalui jalur ini.Danpos Pintu Jawa Lettu Inf Dody Suyono juga menyampaikan " Setiba di jalur yang rusak, mereka sudah menunggu kehadiran Kami (Anggota Pos Pintu Jawa), Saya bertanya kepada salah satu Kepala Kampung yang ikut membantu perbaikan jalur bahwa masyarakat sudah lama merindukan adanya perbaikan jalur yang terputus, Kami mengajak masyarakat Desa Jigiunggi membersihkan jalur yang terhalang ranting pohon yang menutupi jalur, setelah jalur bersih mereka sangat senang sudah bisa kembali bersekolah, berjualan dan juga anak-anak dapat cuti semester dari Pulau Jawa bisa bertemu dengan Keluarganya".Begitu antusias mereka mengerjakan jalur yang rusak dan Wajah ceria dan sangat senang yang diperlihatkan oleh masyarakat setelah jalur yang sudah dapat dilalui.Hal ini terucap saat dialog antar salah satu anggota Pos Pintu Jawa Praka Joko kepada salah satu pendeta Kampung Jigiunggi Bapak James Talenggeng " Kaonak Wa (Terimakasih dalam bahasa Dani) untuk Abang-abang su bantu sambung jalanan, anak-anak kitorang sekarang su bisa sekolah ke Mulia, nanti Desember su bisa ketemu anak kitorang yang Kuliah di Jawa ". Sudah banyak upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pos-pos TNI-POLRI terhadap akses dari Distrik Mulia ke Distrik Magumbumek, tetapi memang sering terkendala cuaca dan gangguan yang dilakukan KST.PNO-11
28 Sep 2023, 21:36 WIT
Kapolda dan Pejabat Utama Polda Papua Hadiri Rakor Kesiapan Operasi Mantab Brata 2023-2024
Papuanewsonline.com, Jakarta – Diadakan di The Opus Grand Ballroom The Tribrata, Jakarta Selatan, Kapolda Papua, Irjen Pol Mathius D. Fakhiri, S.I.K, bersama Pejabat Utama (PJU) Polda Papua, menghadiri Rapat Koordinasi Kesiapan Operasi Mantab Brata 2023-2024 pada hari Rabu (27/9). Rapat yang digelar dalam rangka Pengamanan Pemilu 2024 ini dipimpin langsung oleh Bapak Kapolri, Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si.Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Menkopolhukam RI, Prof. Dr. H. Mohammad Mahfud Mahmodin, S.H., S.U., M.I.P, Mendagri, Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D, Menlu, Dra. Retno Lestari Priansari Marsudi, LL.M, serta beberapa Pejabat penting lainnya. Tidak hanya itu, Rapat Koordinasi ini juga diikuti oleh Para PJU Mabes Polri, Para Pejabat Ops Mantab Brata 2023-2024, Para Kapolda Jajaran, dan beberapa Pejabat Utama Polda Jajaran.qDalam rapat ini, beberapa narasumber memberikan penekanan terkait sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan Pengamanan Pemilu 2024. Hal-hal yang menjadi sorotan antara lain adalah sinergitas pemerintah dengan Polri dalam menyukseskan Pemilu, netralitas ASN dalam Pemilu 2024, kesiapan personel dalam Ops Mantab Brata 2023-2024, serta tantangan Pemilu 2024 yang semakin kompleks.Pada kesempatan tersebut, Menkopolhukam RI, Prof. Dr. H. Mohammad Mahfud Mahmodin, S.H., S.U., M.I.P, mengutarakan beberapa isu nasional yang menjadi perhatiannya. Isu-isu tersebut antara lain terkait Ponpes Al-Zaytun, Tragedi Kanjuruhan, kasus Ferdy Sambo, TP Pedagangan Orang, Pemilu 2024, Rafael Alun & Mario Dandy, serta TPPU 349 T.Menkopolhukam juga menyoroti aspek kerawanan yang dapat mengganggu tahapan Pemilu 2024, seperti politik identitas, penyerangan terhadap aparat sarpras Pemilu, serta antisipasi terulangnya insiden yang menyebabkan petugas KPPS meninggal dunia, seperti yang terjadi pada Pemilu 2019.“Dalam rangka menjaga stabilitas politik, hukum, dan keamanan untuk menyukseskan Pemilu 2024, saya menekankan pentingnya netralitas dan sinergitas penyelenggara Pemilu, ASN, TNI, dan Polri. Selain itu, ia juga menyoroti perlunya koordinasi dan pengendalian terhadap penyebaran disinformasi, misinformasi, dan malinformasi terkait Pemilu 2024 di media social,” ucapnya.Menkopolhukam RI berharap agar Pemilu 2024 dapat berjalan aman dan lancar, mengingat pentingnya Pemilu sebagai bagian dari proses demokrasi di Indonesia. Ia juga menegaskan bahwa netralitas TNI/Polri adalah prinsip yang tak bisa dikompromikan dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan selama Pemilu.Sementara itu, Kapolri, Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si, dalam arahannya mengingatkan pentingnya Pemilu 2024 sebagai momen politik besar bagi Indonesia. Ia menekankan bahwa Pemilu 2024 merupakan titik persimpangan sejarah bangsa Indonesia yang menentukan masa depan negara, termasuk dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.Kapolri juga menyoroti gangguan kamtibmas yang terjadi pada Pemilu 2019, seperti kerusuhan di berbagai daerah. Dalam konteks ini, Polri berkomitmen untuk mengamankan Pemilu 2024 dengan melibatkan sejumlah strategi, termasuk Operasi Mantap Brata 2023-2024 yang akan berlangsung selama 222 hari.“Operasi tersebut mencakup pengamanan Capres dan Cawapres dengan pola 3 ring, pengamanan TPS yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah, serta penanganan berbagai potensi konflik sosial dan aksi unjuk rasa. Selain itu, Polri juga telah membentuk Satgas Anti Money Politics dan Satgas Pemilu Damai untuk mengatasi potensi pelanggaran terkait uang politik,” ujar Kapolri.Dalam menjaga stabilitas kamtibmas, Polri juga akan memperkuat pengamanan di wilayah-wilayah rawan konflik dan mengantisipasi berbagai potensi kerawanan selama tahapan Pemilu 2024. Sinergitas lintas sektoral juga dianggap kunci keberhasilan dalam menjalankan Pemilu yang aman dan damai.Pemungutan suara dalam Pemilu 2024 dijadwalkan akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024, sementara pembukaan pendaftaran Capres-cawapres akan dimajukan menjadi 19 - 25 Oktober 2023. Tahapan-tahapan lainnya akan tetap mengikuti jadwal yang telah ditetapkan. (PNO-12)
28 Sep 2023, 18:51 WIT
Kapolda Maluku Ikuti Rakor Membahas Kesiapan Ops Mantap Brata Pengamanan Pemilu 2023-2024
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepala Kepolisian Daerah Maluku, Irjen Pol Lotharia Latif, mengikuti rapat koordinasi (rakor) terkait kesiapan operasi Mantap Brata, Pengamanan Pemilihan Umum (Pemilu) 2023-2024.Rakor kesiapan operasi Mantap Brata yang digelar di Opus Grand Ball Room Tribrata, Jalan Darmawangsa No 3, Jakarta Selatan, Rabu (27/9/2023) ini, dihadiri seluruh Kapolda se Indonesia dan para pejabat utama yang terlibat.Saat rakor, turut hadir Menkopolhukam RI, Kapolri, Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Luar Negeri RI, Panglima TNI, Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu RI, dan Ketua DKPP.Setelah rakor usai, Kapolda Maluku Lotharia Latif, menyampaikan akan menindak lanjuti hasil rakor di tingkat Polda Maluku."Kita juga akan meningkatkan sinergitas dan pengamanan Pemilu 2024 bersama TNI, Pemprov, KPU, Bawaslu dan instansi terkait," jelasnya.PNO-11
27 Sep 2023, 22:59 WIT
Wakapolda Papua Hadiri Rapat Koordinasi Membahas Antisipasi Kerawanan Kamtibmas jelang Pemilu 2024
Papuanewsonline.com, Jayapura - Bertempat di Hotel Aston Kota Jayapura, Wakapolda Papua mengikuti Rapat Koordinasi yang membahas antisipasi kerawanan Kamtibmas menjelang Pemilu Serentak Tahun 2024 di 6 Provinsi Wilayah Papua, Selasa (26/9/2023). Rapat ini dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenko Polhukam, Irjen Pol. Drs. Rudolf Alberth Rodja, dan diikuti oleh sekitar 60 orang peserta.Hadir berbagai pejabat tinggi, termasuk Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen Tni Izak Pangemanan, M. Han., dan Pangdam XVIII/Kasuari Mayjen Tni Ilyas Alamsyah, S.E., M.Tr.(Han)., Cgcae, Direktur Politik Baintelkam Polri Brigjen Pol Yuda Gustawan, S.I.K., S.H., M.H., Asisten Deputi IV/V Kamtibmas Bid Koordinasi Penanganan Konflik Dan Keamanan Transportasi Kemenkopolhukam RI Brigjen Pol. Drs. LakonI, S.H., M.H., Danlantamal X Jayapura Brigjen Tni (Mar) Ludi Prastyono,..M.Tr,.Opsla., serta para Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Provinsi Papua, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Barat Daya, dan Papua Barat juga turut hadir.Dalam sambutannya, Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenko Polhukam, Irjen Pol. Drs. Rudolf Alberth Rodja, menggarisbawahi beberapa poin penting diantaranya, Pemilu Serentak Tahun 2024 adalah tahap penting dalam agenda nasional, terutama di Papua yang terdiri dari 6 provinsi, termasuk 4 provinsi otonom baru yang akan menggelar pemilu untuk pertama kalinya.“Pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 dengan fokus pada pengembangan SDM, infrastruktur, penyederhanaan regulasi, reformasi birokrasi, dan transformasi ekonomi,” tuturnya.Lebih lanjut, Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 73 Tahun 2020 mengenai Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan diterbitkan untuk menyinkronkan urusan pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan, terutama dalam menghadapi isu pemilu serentak tahun 2024 di Papua.“Kurangnya pengelolaan yang baik dapat berpotensi menyebabkan konflik, terutama jika tidak ada evaluasi yang dilakukan oleh badan penyelenggara pemilu dan stakeholder di Papua. Konflik Pemilu sebelumnya di Papua, seperti di Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Puncak Jaya pada tahun 2017, serta di Kabupaten Yalimo dan Kabupaten Boven Digoel pada tahun 2020, harus diwaspadai,” imbaunya.Menjelang pemilihan umum serentak tahun 2024, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan membentuk Desk Koordinasi Pemilu melalui PermenkoPolhukam Nomor 125 Tahun 2022. Desk ini memiliki tiga tugas penting untuk menjalani persiapan Pemilu yang aman dan lancar sesuai dengan amanat Undang-Undang.“Desk ini ditujukan kepada berbagai kementerian dan lembaga untuk mengambil langkah strategis demi pemilu yang aman dan damai. Harapan saya adalah rekomendasi ini juga sudah sampai di 6 provinsi di Papua, termasuk KPU dan Bawaslu, serta semua stakeholder terkait,” lanjut Irjen Rudolf.Dirinya juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Papua, Kapolda Papua, dan Forkopimda Papua yang telah melakukan roadshow ke beberapa kabupaten untuk mensosialisasikan Pemilu damai tahun 2024. “Saya berharap provinsi-provinsi lain juga dapat melaksanakan kegiatan serupa agar proses pemilihan dan pencoblosan berlangsung aman dan tertib,” tutupnya.Rapat ini juga mencakup paparan dari para narasumber, yang membahas berbagai aspek terkait pemilu di Papua, termasuk masalah netralitas ASN, anggaran pemilu, identifikasi kerawanan, dan pengamanan serta distribusi logistik pemilu.Dalam rangka menjaga integritas Pemilu, Bawaslu sedang melatih komisioner Bawaslu Provinsi dan kabupaten/kota sebagai mediator untuk mempercepat penyelesaian sengketa. Sementara itu, Polri akan menggelar operasi mantap Brata dan mantap Praja untuk menjaga kondusifitas keamanan.Rapat ini menjadi wadah penting dalam menyatukan langkah-langkah antisipasi kerawanan Kamtibmas menjelang Pemilu Serentak Tahun 2024 di Papua. Tujuannya adalah memastikan pemilu di wilayah ini dapat berlangsung dengan aman, adil, dan sesuai dengan prinsip demokrasi. Semua pihak diharapkan dapat bekerja sama dalam upaya ini demi kestabilan dan keamanan Papua.Kegiatan ditutup dengan penyerahan Plakat oleh Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenko Polhukam Irjen. Pol. Drs. Rudolf Alberth Rodja kepada para narasumber dan moderator.PNO-11
26 Sep 2023, 20:06 WIT
Kapolda Papua Hadiri Syukuran Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-68 Tahun 2023
Papuanewsonline.com, Jayapura - Kapolda Papua, Irjen Pol Mathius D. Fakhiri, S.I.K, bergabung dalam perayaan Syukuran Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-68 Tahun 2023 Dit Lantas Polda Papua yang diselenggarakan oleh Ditlantas Polda Papua. Acara tersebut berlangsung di Ballroom Suni Hotel & Convention pada Senin (25/09).Turut hadir dalam acara ini adalah Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, Amin Sutikno, S.H., M.H, Wakapolda Papua, Brigjen Pol Ramdani Hidayat, S.H, Kepala Cabang PT Jasa Raharja se Tanah Papua, Emil Feriansyah Latief, S.E, M.A, CRMP, QCRO, serta Para Pejabat Utama (PJU) Polda Papua.Kegiatan ini diadakan dengan tema "Modernisasi Pelayanan Polantas Presisi Mengawal Pemilu Damai Untuk Indonesia Maju." Selain acara di lokasi, kegiatan ini juga dilaksanakan secara virtual bersama jajaran Polantas dari seluruh Indonesia, yang dipimpin oleh Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. dari Lapangan ISDC (Indonesia Safety Driving Center) Tangerang, Provinsi Banten.Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., dalam sambutannya, mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada jajaran Polantas Polri atas kontribusi mereka dalam pengamanan berbagai acara, baik yang berskala nasional maupun internasional.“Peringatan Hari Lalu Lintas Bhayangkara, yang diperingati setiap tanggal 22 September, memiliki tema yang menggambarkan modernisasi pelayanan Polantas yang presisi, profesional, cerdas, bermoral, modern, dan mampu menerapkan pemolisian prediktif, responsibilitas, akuntabilitas, transparansi, keadilan, serta adaptif terhadap perkembangan teknologi dalam meningkatkan pelayanan lalu lintas,” ucapnya.Kapolri juga menyampaikan apresiasi besar atas keberhasilan jajaran Polantas dalam mengatasi kemacetan selama arus mudik dan balik pada tahun sebelumnya, yang diakui sebagai yang terbaik dalam sejarah. Keberhasilan ini tak lepas dari sinergi dan kerja keras bersama dengan para stakeholder terkait.“Upaya pemerintah dalam digitalisasi ekonomi juga telah dijalankan, seiring dengan perbaikan ekonomi di Indonesia. Ini termasuk upaya penggunaan teknologi dalam meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat,” tambah Jenderal Listyo.Sementara terkait peningkatan jumlah pelanggaran lalu lintas, Kapolri melihatnya sebagai dampak dari perluasan penggunaan Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE). Oleh karena itu, penempatan personel di daerah rawan kecelakaan menjadi penting. Rekayasa lalu lintas juga harus disosialisasikan dengan baik sebelum dilaksanakan, dan alternatif jalur rekayasa lalu lintas harus dipertimbangkan agar tidak menimbulkan kemacetan.Kapolri juga menekankan peran penting jajaran Korlantas dalam mengawal pemilu damai pada tahun 2024. Mereka akan bertanggung jawab atas pengamanan masa kampanye, pengawalan para calon presiden dan wakil presiden, pemungutan dan perhitungan suara, hingga pengucapan sumpah/janji.“Kami mengajak semua anggota Polantas untuk menjaga kepercayaan publik dan menghindari perilaku negatif, seperti arogansi di lapangan agar dapat terus meningkatkan kepercayaan public dimata Masyarakat,” tutupnya.PNO-11
26 Sep 2023, 09:15 WIT
HMI Cabang Mimika, Terdaftar Sebagai Lembaga Pemantau Pemilu Pertama di Kabupaten Mimika
HMI Cabang Mimika, Terdaftar
Sebagai Lembaga Pemantau Pemilu Pertama di Kabupaten Mimika Papuanewsonline.com, Mimika
– Bertempat di kantor Bawaslu kabupaten Mimika pada hari Senin, 25 September
2023, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mimika melakukan audiens sekaligus
mendaftar sebagai Lembaga Pemantau Pemilu sebagai wujud pengawalan terhadap Penyelenggaraan
Pemilu yang jujur dan bermartabat. Kedatangan perwakilan HMI ini diterima
oleh Komisioner Bawaslu Mimika, Salahudin Renyaan, S.H selaku Kordiv.
Pencegahan, Humas dan Parmas. Pihak Bawaslu sangat mengapresiasi langkah awal
HMI Cabang Mimika yang sudah melakukan kunjungan dan mendaftarkan diri sebagai
lembaga pemantau pemilu dan menjadi organisasi pertama yang mendaftar di
kabupaten Mimika. “Kami mengucapkan terimakasih dan
penghargaan kepada teman-teman dari salah satu OKP Cipayung yaitu HMI Cabang Mimika
yang mana telah melakukan audiensi dengan pihak Bawaslu Kabupaten mimika,
sehingga dalam pertemuan ini kedua bela pihak menyepakati kerja sama
sebagaimana tindak lanjut dari SK Pemantau pemilu dari PB HMI yang mana telah
mendaftarkan diri sebagai Pemantau Pemilu
dan Pemilukada 2024 ke Bawaslu RI juga tentunya,” ujar Salahudin. Lebih lanjut Salahudin
menjelaskan bahwa tidak lanjut dari SK Bawaslu RI terkait kesepakatan kerjasama
antara kedua bela pihak untuk mengawal setiap tahapan Pemilu serentak di
Kabupaten Mimika. Sehingga dari Bawaslu kabupaten Mimika memberikan apresiasi
yang luar biasa kepada HMI. “Semoga kehadiran teman-teman HMI
disini menjadi representasi dari seluruh OKP Kelompok Cipayung yang ada di kaupaten
Mimika untuk segera menyusul melakukan pertemuan dengan Bawaslu Mimika. Kami pun berharap kehadiran teman-teman
HMI di kantor ini bukan saja pertemuan semata namun pertemuan ini akan
melahirkan suatu keputusan positif berupa sinergitas untu k menciptakan pemilu
2024 yang sesuai dengan amat UUD 1994 yaitu dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia,
jujur dan adil. Sementara itu, Ketua umum HMI
Cabang Mimika, Muhammad Amin yang didampingi oleh beberapa pengurus saat
melakukan audiensi turut menyampaikan gagasan dan peranan penting organisasi kepemudaan sebagai partner dalam mewujudkan
pemilu yang berintegritas khususnya di kabupaten Mimika.
“Kehadiran HMI Cabang Mimika hari
ini di kantor Bawaslu kabupaten Mimika, sebagai bentuk langkah awal kami pasca
pelantikan beberapa waktu lalu dalam melaksanakan kerja-kerja yang terkait
sinergitas untuk pembangunan demokrasi kedepan. Kami disini melakukan pendaftaran
sebagai lembaga pemantau pemilu, dimana ini bertujuan agar menjadi patner
kritis dan solutif bagi Bawaslu kedepan, dalam mengawal proses demokrasi d
Mimika kedepan agar lebih berkualitas , aman dan damai. (Fauzia)
26 Sep 2023, 00:45 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
