Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pendidikan
Homepage
Anak-Anak Tomonsatu Sambut Gembira Komsos Satgas Marinir Habema
Papuanewsonline.com, Yahukimo – Satuan Tugas Batalyon Infanteri (Satgas Yonif) 6 Marinir, bagian dari Komando Operasi HABEMA di Papua, secara aktif melaksanakan tugas Operasi Pengamanan Perbatasan Mobil RI-PNG, khususnya di wilayah Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Pada hari Rabu (16/10/2024), Satgas Yonif 6 Marinir, khususnya Pos Bravo pimpinan Letda Mar Alter, melaksanakan Komunikasi Sosial (Komsos) dengan anak-anak Kampung Tomonsatu, Distrik Dekai, sambil melaksanakan patroli pengamanan wilayah.Dalam penekanannya kepada para Prajurit TNI, Komandan Komandan Satgas Yonif 6 Marinir, Letkol Mar Rismanto Manurung, menyampaikan pentingnya perhatian Satgas kepada kebutuhan dasar masyarakat di sekitar Pos. Oleh sebab itu, pada hari Rabu tersebut, para Prajurit TNI memanfaatkan patroli pengamanan wilayah melalui interaksi dan komunikasi dengan anak-anak Kampung Tomonsatu. Interaksi tersebut terjadi ketika Tim Patroli Satgas Yonif 6 Marinir melintasi wilayah Kampung Tomonsatu.Dengan tetap mengutamakan keamanan selama kegiatan, telah terjadi interaksi komunikasi yang harmonis antara para Prajurit TNI dengan anak-anak. Dalam komunikasi tersebut para pendamping anak-anak menyampaikan perkembangan situasi keamanan di wilayah Kampung Tomonsatu yang relatif aman dan kondusif. Lebih lanjut, anak-anak juga merasa gembira dengan kepedulian para Prajurit TNI yang singgah ke Tomonsatu. Sementara itu, di tempat terpisah, Panglima HABEMA, Brigjen TNI Lucky Avianto mengapresiasi inisiatif Satgas Yonif 6 Marinir yang melaksanakan Komsos dengan anak-anak di Kampung Tomonsatu."Hal tersebut merupakan wujud pelaksanaan tugas TNI melakukan Komunikasi Sosial inklusif dengan seluruh pihak di Daerah Tugas, dalam rangka mendukung upaya percepatan pembangunan di wilayah Papua," ungkapnya. PNO-12
17 Okt 2024, 16:32 WIT
Tingkatkan Semangat Belajar Anak-Anak Perbatasan, Satgas Yonif 131/BRS Bagikan Buku Tulis
Papuanewsonline.com, Keerom – Dalam rangka tingkatkan semangat belajar anak-anak di perbatasan, Satgas Yonif 131/BRS melaksanakan kegiatan anjangsana sekaligus membagikan buku tulis untuk belajar kepada adik-adik di SD YPPK Kenandega, Kp. Banda Distrik Waris, Kab. Kerom, Provinsi Papua, Rabu (16/10/2024).Danpos Waris Lettu Inf Yudha menyampaikan, kegiatan positif ini diharapkan dapat memberikan dampak yang positif juga terutama saat pemberian buku tulis kepada anak-anak sekolah, semoga hal tersebut dapat meningkatkan semangat belajar mereka.Sementara itu Bapak Elius (45 tahun), salah satu guru di SD YPPK Kenandega, mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan kontribusi Satgas Yonif 131/BRS, dengan adanya dukungan ini, Siswa-siswi kami merasa lebih termotivasi dan semangat dalam belajar. PNO-12
16 Okt 2024, 20:50 WIT
Divisi Humas Polri Gelar Bimtek dan Uji Konsekuensi di Kota Ambon
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepala Kepolisian Daerah Maluku Irjen Pol Drs. Eddy Sumitro Tambunan, M.Si, berharap kegiatan bimbingan teknis (bimtek) dan Uji Konsekuensi Informasi Publik yang dilakukan Divisi Humas Polri dapat meningkatkan pemahaman dan kompetensi seluruh personel terkait manajemen informasi yang dikecualikan dengan pemahaman yang mendalam.Hal ini disampaikan Kapolda dalam sambutannya yang dibacakan Irwasda Maluku, Kombes Pol Marthen Luther Hutagaol, SIK pada kegiatan bimtek dan uji konsekuensi informasi publik, klarifikasi informasi yang dikecualikan berdasarkan Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Kegiatan berlangsung di Santika Hotel, Kota Ambon, Rabu (16/10/2024). Kegiatan tersebut turut dihadiri pula oleh Ketua Komisi informasi Provinsi Maluku Bpk. Drs. Mochtar touwe, M.I.Kom sebagai Narasumber, Direktur Krimum, Kabid Propam, Kabid Hukum, dan Auditor Kepolisian Tk III Itwasda Maluku bersama para Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi dari masing masing satker dan satwil jajaran Polda Maluku.Sementara tim Divisi Humas Polri yang hadir dipimpin oleh Penata Kehumasan Polri Utama Tk II Divisi Humas Polri Brigjen Pol Doddied Prasetyo Aji, SIK., M.H. Ia didampingi Kabag Anev Ro PID Div Humas Polri Kombes Pol Iroth Laurens Recky, SIK dan 7 orang tim."Semoga melalui kegiatan bimtek ini, dapat meningkatkan pemahaman dan kompetensi seluruh personel terkait manajemen informasi yang dikecualikan dengan pemahaman yang mendalam, diharapkan kita dapat lebih efektif dalam melaksanakan tugas-tugas kepolisian," kata Kapolda dalam sambutannya yang disampaikan Irwasda Maluku.Dalam mendukung Polri yang presisi dan semakin dicintai masyarakat, ada dua hal yang menjadi komponen penting yaitu melalui pemantapan komunikasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Polri sebagai badan publik memiliki kewajiban untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Informasi disampaikan dengan menggunakan narasi yang baik dan terarah. Juga memastikan informasi yang disampaikan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat.Pelaksanaan keterbukaan Informasi publik yang berkualitas memperhatikan 3 aspek yaitu: Availability (informasi harus tersedia); Accessibility (informasi harus bisa diakses oleh siapa saja); Dan Affordability (informasinya bisa dijangkau dengan mudah dan biaya murah)."Apabila tiga hal di atas dilaksanakan maka kemudian menjadi sustainability yang berkelanjutan," katanya.Penilaian terhadap penerapan undang- undang keterbukaan informasi publik, tidak lepas dari penilaian pejabat pengelola informasi dan dokumentasi badan publik untuk melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang diklasifikasikan sebagai informasi yang dikecualikan. Dalam hal ini seperti, 1. Informasi yang dapat membahayakan negara;2. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;3. Informasi yang berkaitan dengan hak- hak pribadi;4 informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan, dan5. Informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didomentasikan."Saat ini kita telah menghadapi Pilkada serentak 2024, yang sampai dengan saat ini kita memasuki tahapan kampanye. Kita ketahui bersama situasi kamtibmas yang kondusif sangat penting untuk mendukung kelancaran Pilkada," ungkapnya. Tantangan tugas ke depan dalam proses pengamanan Pilkada serentak, bukan hal yang mudah. Lebih banyak potensi ancaman-ancaman dibandingkan dengan pemilu serentak 2024. Provinsi Maluku memiliki dinamika sosial- yang unik, termasuk isu-isu terkait dengan kepentingan etnis, agama, dan budaya. Polda Maluku dan jajaran terus melaksanakan kegiatan preemtif, preventif dan represif dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum serta partisipasi masyarakat dalam menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif. "Hal ini guna mencegah berkembangnya potensi gangguan menjadi gangguan nyata menjelang pilkada serentak 2024 serta melaksanakan strategi cooling system," pungkasnya.Sebelumnya, kegiatan bimtek dibuka oleh Penata Kehumasan Polri Utama Tk II Div Humas Polri Brigjen Pol Doddied Prasetyo Aji.Dalam sambutannya, Brigjen Doddied mengatakan, kegiatan bimtek dan sidang pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan di Polda Maluku sudah dilaksanakan di 25 Polda. "Kegiatan bimtek dan uji konsekuensi di Polda Maluku adalah kegiatan ke 25 dan terakhir pada tahun 2024," katanya.Dalam program prioritas Kapolri yaitu transformasi Polri menuju Polri yang prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan (Presisi) terdapat salah satu program bidang kehumasan yang harus diimplementasikan. Yaitu pemantapan komunikasi publik dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Di mana, Polri sebagai badan publik mempunyai kewajiban menyampaikan informasi yang menampilkan sosok Polri yang responsif dan humanis, guna menaikan citra positif Polri di masyarakat."Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa undang- undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik telah mengamanatkan badan publik termasuk Polri untuk memberikan layanan informasi seperti menyediakan, mengelola, memberikan, menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya," jelasnya.Polri sebagai badan publik selain berkewajiban memberikan informasi, juga mempunyai hak untuk menolak permohonan informasi yang sifatnya dikecualikan sesuai yang diatur dalam Pasal 6 UU No 14 Tahun 2008.Pengertian informasi yang dikecualikan, sesuai dengan Pasal 17 UU No 14 tahun 2008 adalah informasi yang apabila dibuka akan berdampak sebagai berikut:A. Menghambat proses penegakkan hukum;B. Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual (haki);C. Membahayakan pertahanan dan keamanan negara,D. Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;E. Merugikan ketahanαn ekonomi nasional;F. Merugikan kepentingan hubungan luar negeri:G. Mengungkapkan isi akte yang bersifat pribadi;H. Mengungkap rahasia pribadi seseorang:I. Informasi yang berisi memorandum atau surat- surat badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan;J. Informasi publik yang tidak boleh diungkap berdasarkan undang-undang.Pengecualian informasi ini juga harus sudah melalui proses dan mekanisme pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan, untuk kemudian ditetapkan dalam sebuah surat penetapan hasil pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan. "Pengujian konsekuensi ini wajib dilaksanakan oleh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID)," katanya.Sementara itu Ketua Komisi Informasi Provinsi Maluku, dalam penyampaian materinya memaparkan tentang Tugas, Fungsi dan kewenangan Komisi Informasi, penjabaran tentang Informasi Publik, informasi yang dikecualikan dan penjabaran serta sanksi bagi setiap orang maupun badan publik yang melanggar ataupun tidak menaati ketentuan tentang penyampaian informasi yang dikecualikan. PNO-12
16 Okt 2024, 19:09 WIT
SSDM Polri Buka Rekrutmen T.A 2025 Jalur Bakomsus Lulusan SMK Pertanian
Papuanewsonline.com, Jakarta - Polri berkomitmen mendukung visi pemerintahan Presiden terpilih termasuk dalam mewujudkan ketahanan pangan. Hal ini disampaikan Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Irjen Pol Dedi Prasetyo dalam arahannya di Rakorbin SDM Polri dan PNS Polri Tahun Anggaran 2024 di Jakarta, Selasa (15/10/2024)“Rekrutmen Polri tahun 2025 jalur Bakomsus terbuka kesempatan bagi lulusan SMK pertanian. Ini komitmen kita mendukung pemerintah mewujudkan ketahanan pangan,” kata Irjen Pol Dedi Prasetyo dalam arahannya kepada 34 Kepala Biro SDM Polda Jajaran. Lebih lanjut, Irjen Pol Dedi Prasetyo memerintahkan seluruh Polda melalui para Kepala Biro SDM Polda jajaran untuk mewajibkan tanam jagung yang rencananya akan dilakukan serentak.Arahan Asisten Kapolri Bidang SDM disambut baik Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang juga ikut hadir dalam Rakorbin SDM Polri dan PNS Polri sebagai narasumber eksternal. Di kesempatan ini ia menyampaikan paparan selama kurang lebih 60 menit tentang strategi mencapai kemandirian pangan Indonesia emas 2045. “Gagasan dari Irjen Pol Dedi luar biasa. Kami keluarga petani seluruh Indonesia mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Harapan ke depan kolaborasi ini kita tindaklanjuti yaitu bagaimana mencapai suasana pangan dan Indonesia menjadi lumbung pangan. Dengan dukungan Kepolisian seluruh Indonesia kami sangat yakin swasembada dan Indonesia menjadi lumbung pangan akan diraih dalam waktu cepat,” ujar Andi Amran antusias.Andi Amran melanjutkan modal yang dimiliki Indonesia sangat besar. Ia yakin dengan sumber alam yang subur, jumlah SDM terutama dari generasi Z yang banyak dan didukung dengan teknologi pertanian cita-cita menuju negara super power dalam hal pangan akan cepat terwujud. Tidak cukup sampai di situ, Andi Amran mengatakan untuk mendukung hal tersebut pemerintah harus memastikan distribusi bantuan pemerintah bisa merata dan tepat sasaran.“Untuk penyaluran peralatan dan pupuk bersubsidi kita butuh pengawalan agar sampai ke masyarakat yang membutuhkan dan tidak disalahgunakan,” lanjut Andi Amran. Polri dan Kementerian Pertanian bulan April 2024 lalu menandatangani Nota Kesepahaman atau MOU tentang Sinergitas Tugas dan Fungsi Pada Pembangunan Pertanian. MOU ini meliputi pertukaran dan pemanfaatan data dan atau informasi, bantuan pengamanan, dukungan satuan tugas pangan Polri dalam Pembangunan pertanian, penegakan hukum, peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia, pemanfaatan prasarana dan atau sarana. Tujuan dari MOU ini adalah untuk mengoptimalkan sinergisitas tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pembangunan pertanian untuk mewujudkan peningkatan ketersediaan pangan strategis, mendukung program pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. PNO-12
16 Okt 2024, 13:10 WIT
Presiden Jokowi Minta Kesetaraan Bagi Disabiltas Dalam Rekrutmen Polri
Papuanewsonline.com, Jakarta - Presiden RI Bapak Joko Widodo (Jokowi), menyampaikan kepeduliannya terhadap penyandang disabilitas saat membuka acara Peringatan Hari Disabilitas Internasional pada 3 Desember 2020 lalu. Ia menyebutkan, bahwa pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan kesetaraan dan kesempatan terhadap akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan, serta infrastruktur yang aksesibel bagi para penyandang disabilitas.Hal ini menjadi implementasi Polri untuk terus memberikan kontribusi dan pelayanan kepada masyarakat, salah satunya dalam merekrut penyandang disabilitas menjadi anggota Polri. Implementasi tersebut tertuang dalam UU Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Kapolri Nomor 10 tahun 2016 tentang penerimaan anggota Polri.Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, pada tahun 2024 ini Polri telah merekrut anggota dari penyandang disabilitas sebanyak 18 personel."Ini menjadi bukti atas komitmen Bapak Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang memberikan ruang kepada masyarakat khususnya pada penyandang disabilitas untuk mengabdi di Polri," kata Trunoyudo dalam keterangan tertulisnya, Rabu (9/10/2024).Polri menerapkan prinsip BETAH, yakni Bersih Transparan Akuntabel dan Humanis dalam pelaksanaan rekrutmen. Baik jalur Perwira dan Bintara Polri."Komitmen Polri untuk memberikan peluang kepada kelompok disabilitas menjadi personel Polri tidak hanya terbuka melalui jalur Perwira tapi juga melalui jalur Bintara Polri," ujarnya.Lebih lanjut Trunoyudo menegaskan, Polri terus berkomitmen meningkatkan sosialisasi rekrutmen kepada seluruh masyarakat terutama dari kelompok disabilitas yang berkeinginan menjadi anggota Kops Bhayangkara. Masyarakat bisa mendapatkan informasi melalui website, media sosial Polri dan media mainstream."Polri juga berharap personel Polri dari kelompok disabilitas yang lolos seleksi nantinya bisa memenuhi kebutuhan organisasi di bidang-bidang seperti tenaga Kesehatan, administrasi keuangan dan tenaga laboratorium," ucapnya.Sementara itu, Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia, Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, Jenderal Sigit semakin yakin optimis untuk membuat kebijakan menerima difabel sebagai anggota Polri berdasarkan hasil studi komparatif. "Polri pada tahun 2023 sebenarnya sudah melakukan rekrutmen terhadap kelompok disabilitas tapi untuk golongan ASN atau pegawai negeri pada Polri (PNPP). Dari kelompok itu kita pekerjakan di dua polda yaitu Polda Jogja kemudian di Polda Sumatera Selatan. Dari situ berproses, Pak Kapolri tambah yakin, 'Saya minta (difabel menjadi-red) anggota Polri'," tutur Dedi sambil menirukan perintah Jenderal Sigit padanya kala itu. Berikut 18 personel penyandang disabilitas yang telah menjadi anggota Polri yang tersebar di Polda Polda:1. Hemriadi - Polda Sulbar2. Damara Prisma Suganda - Polda Jateng3. Gibran Jayoga Maulana - Polda Aceh4. Rendi Arif Pratama - Polda Sumut5. M Pangestu Dirgantara - Polda Sumsel6. Bagus Kurniawan - Polda Lampung7. Valyano Boni Raphael - Polda Jabar8. Afifatul Ngaliyah - Polda Jateng9. M Rayyan Khoirul Huda - Polda Jateng10. Dimas Ade Saputra - Polda Jateng11. M Kresna Dutayana - Polda DIY12. Ilzar Zulfano Febriyanta - Polda Jatim13. Novita Fajrin - Polda Jatim14. Achmad Fikri Octavian - Polda Jatim15. Warhana Nandyu - Polda Kaltim16. Bayu Satya Amanah - Polda Sulteng17. I Komang Alvin Pramudita - Polda Papua Barat18. Nur Fatia Azzahra - Polda Kep. Babel (PNO-12)
10 Okt 2024, 19:11 WIT
Wakapolda Tinjau Mako Polairud dan SPN Polda Maluku
Papuanewsonline.com, Ambon - Wakil Kepala Kepolisian Daerah Maluku Brigjen Pol Samudi, S.I.K., M.H., meninjau Markas Komando Direktorat Polairud dan Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Maluku, Rabu (9/10/2024).Kunjungan kerja Wakapolda di Polairud dan SPN Polda Maluku bertujuan untuk memastikan kesiapan operasional dan fasilitas sarana prasaran yang dimiliki.Wakapolda dalam kunjungannya menyambangi Mako Polairud Polda Maluku pertama kali. Ia disambut Direktur Polairud dan jajar hormat dari personel.Didampingi Dirpolairud, Jenderal Polisi Bintang 1 di pundaknya ini kemudian memeriksa sejumlah ruangan termasuk gudang alat khusus (Alsus) yang dimiliki.Setelah memantau semua fasilatas yang tersedia di Polairud, Wakapolda kemudian bergerak menuju SPN Polda Maluku. Ia disambut Kepala SPN dan jajar hormat dari personel.Didampingi Kepala SPN, Wakapolda memeriksa sejumlah ruang kelas tempat para siswa polisi menjalani pendidikan. Ia juga mengecek ruang makan siswa. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan kalau makanan yang disajikan memenuhi kelayakan dan standar gizi yang diperlukan bagi para siswa polisi."Kunjungan yang dilakukan ini merupakan bagian dari upaya Polda Maluku untuk memastikan kualitas pelayanan dan fasilitas bagi para anggota Polri dan siswa SPN Polda Maluku," kata Wakapolda.Brigjen Samudi menambahkan, peninjaun yang dilaksanakan ini merupakan kegiatan rutin untuk memastikan sarana prasarana yang dimiliki selalu dalam kondisi optimal."Hal ini juga dilakukan guna mendukung peningkatan kinerja dari satuan Dit Polairud dan SPN Polda Maluku," tandasnya. PNO-12
10 Okt 2024, 14:28 WIT
Polri Pernah Mendapatkan Anugrah Sakanti Yana Utama dari Presiden RI, Ini Sejarahnya
Papuanewsonline.com, Jakarta - Sejarah perjuangan Brigade Mobil Polri, bukan saja menjadi kebanggaan Polri, akan tetapi menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia pada umumnya, karena Brigade Mobil Polri tidak pernah absen dalam perjuangan bersenjata Rakyat Indonesia, ikut aktif menentang dan melawan penjajah dan kekuasaan bangsa asing kala itu, perjuangan menegakan hukum dan keadilan di seluruh tanah air.Pada tanggal 14 November 1961, Brigade Mobil Polri mendapat Anugrah “Sakanti Yana Utama“ dari Presiden Republik Indonesia Pertama yaitu Ir. Soekarno. Satya Lencana Sakanti Yana Utama tersebut mengandung nilai-nilai Spiritual yang merupakan kebanggaan dan pengungkit untuk membangkitkan daya juang serta pengabdian Brigade Mobil Polri terhadap Negara dan Bangsa Indonesia.Hal ini tertuang dalam Keputusan Presiden RI Tahun 1961 No. 591/61, Korps Brigade Mobil ditetapkan sebagai kesatuan/angkatan yang pada pertama kalinya mendapatkan anugerah dari negara atau penghargaan dari pemerintah. Selain itu, Presiden RI saat itu secara resmi mengubah nama Mobile Brigade menjadi Brigade Mobil atau yang lebih dikenal dengan Korps Brimob Polri, kemudian Berdasarkan surat order Y.M. Menteri Kepala Kepolisian Negara No. Pol. 23/61/ tanggal 12 Agustus 1961, telah ditetapkan bahwa tanggal 14 November 1961 merupakan Hari jadi Korps Brigade Mobil ke-16.Anugerah tersebut sebagai pendorong semangat yang luar biasa nilainya, dan sepanjang sejarah akan ditulis dengan Tinta Emas dalam sejarah Bangsa Indonesia. Lebih-lebih jika diingat bahwa Sakanti Yana Utama merupakan Anugerah dan Penghargaan tertinggi dan yang pertama dalam sejarah Kepolisian Republik IndonesiaSelanjutnya pada momentum Hari Ulang Tahun Brigade Mobil Ke-16, Presiden Pertama Republik Indonesia Ir. Soekarno selaku Inspektur Upacara menganugerahkan Pataka “Nugraha Cakanti Jana Utama” kepada Korps Brimob sebagai bentuk penghargaan pemerintah atas pengabdian dan kesetiaan Brigade Mobil pada kala itu. Penghargaan dari Pemerintah tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa Korps Brigade Mobil dalam kurun waktu 15 tahun sejak berdirinya tanggal 14 November 1945 telah menunjukkan darma baktinya, kesungguhan dan kemampuannya. Tugas-tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya dalam mengemban tugas-tugas kepolisian negara telah dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan selalu siap siaga penuh kewaspadaan sehingga Brigade Mobile dapat menjadikan dirinya kesatuan terpercaya pemerintah dan dapat dijadikan suri tauladan.Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen. Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, bahwa untuk mengenang peristiwa tersebut dibuatlah Monumen Nugraha Cakanti Yana Utama, dimana Monumen tersebut merupakan penghargaan tertinggi yang diresmikan (pada hari Sabtu, 13/11/2021) di Mako Brimob Kelapa Dua Depok."Monumen Nugraha Cakanti Yana Utama merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan Presiden Pertama Ir. Soekarno pada 14 November 1961 silam", katanya. PNO-12
10 Okt 2024, 13:43 WIT
Buka Rekonsilasi, Kombes Pol. Irwan Banuaji: Wujudkan Tata Kelola Keuangan Lebih Baik Lagi
Papuanewsonline.com, Jayapura – Kabid Keu Polda Papua, Kombes Pol Irwan Banuaji, S.I.K., M.Si., membuka Rekonsilasi dalam rangka Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Semster III T.A 2024, Senin (07/09).Dengan membawa Tema “Melalui Rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Keuangan Kita Tingkatkan Kualitas Laporan Keuangan Polri Yang Presisi Menuju Indonesia Maju”, kegiatan ini berlangsung di Aula Rupatama, Polda Lama Papua.Dalam sambutannya Kabid Keu Polda Papua Kombes Pol. Irwan Banuaji, S.I.K., M.Si., menyampaikan bahwa Rekonsiliasi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi, dan informasi yang ada antara berbagai pihak, serta untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan perbedaan yang mungkin terjadi dalam penyusunan laporan keuangan.“Saya berharap, dengan kerja sama yang baik antara semua pihak, kita dapat menghasilkan laporan yang tidak hanya memenuhi standar akuntansi, tetapi juga mencerminkan kondisi keuangan Polda Papua secara utuh.,” ujarnya.Lebih lanjut Ia menambahkan agar Para Bendahara Satker untuk gunakan kesempatan ini untuk saling berdiskusi, berbagi informasi, dan menyelesaikan permasalahan dengan cara yang konstruktif.“Saya yakin, dengan kerja sama yang solid dan integritas yang tinggi, kita akan mampu menghadapi setiap tantangan dan mencapai setiap target yang telah kita tetapkan, serta mari kita jadikan momen rekonsiliasi ini sebagai ajang untuk memperkuat komitmen kita dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih baik,” pungkas Kombes Pol. Irwan Banuaji. PNO-12
07 Okt 2024, 21:50 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
