Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Gelar Dialog Publik, Polda Maluku Bahas Kebijakan KUHAP Baru dalam Penegakan Hukum
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku menggelar dialog publik interaktif di Studio Pro 1 RRI Ambon untuk membahas penyesuaian penegakan hukum seiring diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru. Kegiatan ini menjadi salah satu langkah strategis Polda Maluku untuk memastikan aparat penegak hukum di daerah siap menyongsong era baru proses peradilan pidana yang lebih modern, akuntabel, dan berbasis perlindungan hak asasi.Dialog publik menghadirkan tiga narasumber utama, yakni akademisi yang juga merupakan mantan Dekan Fakultas Hukum UKIM Ambon, Dr. Jhon D. Pasalbessy,SH, M.Hum, praktisi Hukum/advokat, Jacky Wenno, SH, serta perwakilan Ditreskrimum Polda Maluku, AKP La Beli, SH., MH, selaku Kanit 1 Subdit 2 Ditreskrimum Polda Maluku.Dalam pemaparannya, Dr. Jhon D. Pasalbessy, SH, M.Hum menilai pemberlakuan KUHAP baru merupakan momentum penting modernisasi ,sistem peradilan pidana di Indonesia, termasuk di Maluku. Ia menegaskan bahwa perubahan regulasi akan memberikan jaminan hukum yang lebih kuat bagi saksi, korban, dan tersangka.“Ada tiga tahapan proses penegakan hukum sebelum, selama, dan setelah penanganan perkara. Tahap awal adalah pintu masuk yang rawan terjadi pelanggaran prosedur. KUHAP baru hadir untuk memperkuat hak-hak individual serta mengurangi potensi penyalahgunaan kewenangan,” jelasnya.Ia menambahkan, posisi kuasa hukum kini lebih aktif dan memiliki kewenangan yang setara dengan penyidik dalam proses pemeriksaan. Advokat dapat merekam proses pemeriksaan, menyampaikan keberatan atas pertanyaan penyidik, serta terikat pada batas waktu pemeriksaan maksimal delapan jam.Pandangan senada disampaikan perwakilan Advokat Maluku, Jacky Wenno, SH. Menurutnya, KUHAP baru menempatkan advokat sebagai mitra penyidik dalam setiap fase penanganan kasus.“Kedudukan advokat dan penyidik saat ini sejajar. KUHAP baru menjadikan pendampingan hukum sebagai bagian integral dalam proses pembuktian, bukan penghalang,” ujarnya.Jacky menyampaikan sejumlah harapan kepada Polri, terutama terkait transparansi data digital dan penyediaan ruang khusus bagi advokat di lingkungan kepolisian. Menurutnya, akses data daring akan mempercepat penanganan perkara dan mengurangi birokrasi.Sementara itu, AKP La Beli, SH., MH, menegaskan komitmen Polda Maluku untuk menyesuaikan SOP penyidikan sesuai ketentuan KUHAP baru. Ia menyebut beberapa perubahan fundamental, mulai dari kedudukan advokat hingga batasan waktu penanganan perkara.“KUHAP baru memberikan batas waktu yang tegas dalam penanganan laporan. Jika laporan tidak ditindaklanjuti sesuai waktu, pelapor dapat mengajukan komplain kepada pimpinan penyidik,” katanya.Di akhir dialog, Dr. Jhon Pasalbessy menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas SDM penyidik, mulai dari Polsek hingga tingkat Polda, agar pelaksanaan KUHAP baru berjalan optimal.Senada dengan hal tersebut, Jacky Wenno, SH, berharap pemberlakuan KUHAP baru akan menghadirkan wajah baru hukum pidana Indonesia yang lebih humanis dan profesional. AKP La Beli mendorong agar KUHAP baru disosialisasikan secara luas kepada seluruh aparat penegak hukum dan institusi pendidikan hukum.Dialog publik yang diselenggarakan Polda Maluku bersama RRI Ambon menunjukkan kesiapan Polri menjemput pembaruan hukum nasional melalui diskursus terbuka dengan akademisi dan praktisi. Poin penting dari KUHAP baru adalah paradigma kemitraan antara penyidik dan advokat, berbasis penghormatan terhadap hak asasi manusia serta akuntabilitas proses penyidikan.Pandangan yang berkembang dalam dialog mencerminkan kesadaran bersama bahwa modernisasi penegakan hukum tidak hanya bergantung pada regulasi baru, tetapi juga kesiapan SDM penegak hukum, ketersediaan sarana digital, dan kemauan membangun kolaborasi lintas profesi hukum. Ini menjadi momentum bagi Maluku untuk memperkuat budaya penegakan hukum yang transparan, efektif, dan berkeadilan. PNO-12
09 Des 2025, 14:37 WIT
Kapolda Maluku Resmikan Balai Kerohanian dan Pemberian Nama Mushollah Polres MBD
Papuanewsonline.com, MBD - Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si meresmikan gedung balai kerohanian dan pemberian nama mushollah Polres Maluku Barat Daya (MBD), Senin (8/12/2025). Peresmian balai kerohanian ditandai dengan Penandatanganan Prasasti yang berlangsung di Markas Polres MBD. Hadir dalam kegiatan ini Karo SDM, Direktur Reskrimum, Direktur Binmas, Direktur Polairud, Kapolres dan Wakapolres Maluku Barat Daya, Wadanki IV Yon C Pelopor Sat Brimob, dan para pejabat lainnya.Kapolda mengaku peresmian gedung balai kerohanian dan pemberian nama mushollah merupakan bentuk komitmen Polda Maluku untuk meningkatkan sarana pembinaan rohani bagi seluruh personel Polri di wilayah MBD. Fasilitas ini diharapkan dapat menjadi ruang penguatan spiritual, pembinaan mental, sekaligus memperkokoh akhlak dan integritas anggota Polri dalam menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat.Balai kerohanian dan mushollah menurut Kapolda merupakan langkah penting dalam memperkuat karakter aparatur kepolisian yang tidak hanya profesional secara teknis, tetapi juga memiliki moralitas dan spiritualitas yang kuat.Pembinaan mental dan kerohanian, kata Kapolda, merupakan bagian fundamental dalam membentuk personel Polri yang berintegritas, humanis, dan mampu menjalankan tugas secara amanah.“Sarana kerohanian ini adalah tempat membangun keteduhan hati dan integritas diri. Polisi yang kuat bukan hanya kuat fisik dan kemampuan teknis, tetapi juga kuat dalam prinsip moral dan spiritual,” ungkap Kapolda. PNO-12
09 Des 2025, 14:32 WIT
Beri Arahan: Ini Penekanan Kapolda Maluku Kepada Personel Polres MBD dan Brimob
Papuanewsonline.com, MBD - Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si memberikan arahan dan pembinaan kepada personel Polres Maluku Barat Daya (MBD) serta Kompi IV Yon C Pelopor Sat Brimob Polda Maluku.Dalam arahannya di Mako Polres MBD, Senin (8/12/ 2025), Kapolda mengajak seluruh personel agar dapat mengawali tugas dan tanggungjawab kepolisian dengan niat baik. Sebab, dengan niat baik maka energi positif akan tersalurkan untuk melayani masyarakat.Kapolda mengajak seluruh personel untuk bersyukur karena dapat berkumpul melalui kegiatan pengarahan dan silaturahmi. Ia mengaku perjalanan dari Ambon menuju Pulau Moa ditempuh dengan pesawat Polri selama satu jam sepuluh menit, menggambarkan betapa luasnya wilayah Maluku sebagai daerah kepulauan.Kapolda menegaskan bahwa komitmen pelayanan kepolisian kepada masyarakat harus terus dijaga oleh seluruh anggota Polri, di mana pun tempatnya bertugas.“Menjadi polisi adalah tugas mulia karena kita mengajak masyarakat untuk melakukan kebaikan. Karena itu tekad kita harus sama, beta harus tarus bikin bae. Dengan niat baik, energi kita akan tersalurkan untuk melayani masyarakat,” pintanya.Amanah seorang anggota Polri, kata Kapolda, bukan hanya sebatas tugas individu, melainkan membawa nama baik institusi Polri secara keseluruhan.“Seragam yang kita pakai ini bukan sekadar pakaian dinas, tetapi membawa nama 450.000 anggota Polri di seluruh Indonesia. Ketika satu orang bermasalah, institusi turut dimintai pertanggungjawaban. Karena itu, apa pun pangkat dan jabatan kita, kita adalah satu keluarga besar Polri,” jelasnya.Kapolda meminta setiap personel untuk dapat menjalankan tugas dengan baik. Sehingga, setiap personel harus memiliki fondasi yang kuat berupa kesehatan, kompetensi, pengetahuan, serta moralitas dan integritas tinggi.“Moralitas itu adalah kejujuran dan kesesuaian antara ucapan dan tindakan. Semua anggota Polri adalah pemimpin, minimal pemimpin bagi dirinya sendiri. Ukuran kepemimpinan itu dimulai dari kemampuan mengendalikan diri dan menjaga integritas,” jelasnya.Saat ini, lanjut Kapolda, Polri menjadi sorotan publik. Setiap anggota diminta harus menghindari pelanggaran yang dapat mencederai kepercayaan masyarakat. Ia menyoroti beberapa bentuk pelanggaran yang sering terjadi, seperti tindakan kekerasan, gaya hidup hedonis, perilaku arogan, perselingkuhan, dan penyimpangan lainnya."Perkembangan teknologi membuat apa pun yang kita lakukan dapat terekam dan tersebar dalam hitungan detik. Karena itu kita harus hati-hati. Jangan sampai tindakan kita mencoreng nama institusi,” tegasnya.Kapolda juga menekankan terkait pentingnya respon time dalam melayani masyarakat. Respon tim merupakan salah satu indikator utama kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Ia menyampaikan, meski kondisi geografis berbeda antara kota besar dan daerah terpencil, prinsip utama pelayanan harus tetap diprioritaskan.“Ketika masyarakat memanggil, Polri harus hadir tepat waktu. Kehadiran negara bukan hanya hadir secara fisik, tapi mampu menyelesaikan masalah dengan cepat, tepat, dan netral,” pesan Kapolda.Kapolda juga mengingatkan agar seluruh anggota menjaga sikap dan perbuatan, serta tidak melakukan pelanggaran yang dapat merugikan diri sendiri dan institusi. Ia menyinggung laporan-laporan yang masuk melalui hotline Kapolda, di mana sebagian berkaitan dengan perilaku anggota.“Banyak pelanggaran itu berakhir sidang kode etik dan demosi. Saya titipkan kepada Kapolres, bahwa penempatan anggota yang bermasalah di Polres MBD bukan untuk menghukum, tetapi untuk membina. Jika mereka berubah dan berprestasi, kesempatan promosi tetap terbuka,” jelas Kapolda.Kapolda juga menegaskan tugas anggota Polri, terutama di wilayah pelosok, harus dilaksanakan dengan penuh keikhlasan dan semangat pengabdian.“Jangan mengeluh. Apa yang kita tanam hari ini akan kita tuai di masa depan. Tampil dan hadirkan diri untuk menolong masyarakat. Saya bangga memiliki prajurit Bhayangkara seperti kalian,” tutup Kapolda.Hadir dalam kegiatan tersebut Karo SDM Polda Maluku, Direktur Reskrimum, Direktur Binmas, Direktur Polairud, Kapolres dan Wakapolres MBD, Wadanki IV Yon C Pelopor, para pejabat utama Polres, serta seluruh personel Polres MBD dan Brimob Kompi IV Yon C Pelopor. PNO-12
09 Des 2025, 14:22 WIT
Tinjau Kesiapan Satuan di Polres MBD, Kapolda Maluku Saksikan Peragaan Pela Cilik
Papuanewsonline.com, MBD - Kapolda Maluku, Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si, meninjau kesiapan satuan dengan mengunjungi Markas Kepolisian Resor (Polres) Maluku Barat Daya (MBD), Senin (8/12/2025).Peninjauan kesiapan satuan merupakan bagian dari agenda supervisi dan pembinaan terhadap jajaran kepolisian di wilayah hukum Polda Maluku. Dalam kegiatan tersebut Kapolda didampingi Ketua Bhayangkari Daerah Maluku, dan para Pejabat Utama Polda Maluku.Kedatangan Kapolda dan rombongan disambut Kapolres MBD AKBP Budhi Suriawardhana, S.I.K. Penyambutan diawali dengan penyampaian Laporan Satuan oleh Kapolres.Setelah proses penyambutan, Kapolda menyempatkan waktu menyapa para pejabat utama Polres MBD dan Brimob Kompi IV Yon C Pelopor. Kapolda memberikan dukungan moral, dan menegaskan kembali pentingnya profesionalisme dan integritas dalam pelaksanaan tugas, serta menguatkan hubungan komando antara pimpinan dan anggota di lapangan.Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Orang nomor 1 Polda Maluku ini beserta rombongan turut menyaksikan peragaan Pela Cilik Manise Polres MBD. Program Pela atau Pelajar Pelopor Keselamatan ini menampilkan peragaan kemampuan baris-berbaris, ketangkasan, serta kekompakan para peserta didik binaan Polres. Kegiatan tersebut menunjukkan komitmen Polres MBD dalam membina sejak dini generasi muda melalui program yang edukatif, disiplin, dan bernilai positif bagi masyarakat, khususnya terkait keselamatan berlalulintas.Program Pela Cilik Manise sendiri memiliki sejumlah tujuan penting, antara lain Menumbuhkan disiplin dan rasa percaya diri di kalangan siswa sejak dini melalui latihan baris-berbaris; Mendorong semangat kebersamaan dan saling menghormati, meskipun berasal dari sekolah dan lingkungan yang berbeda; Memberikan kegiatan positif bagi anak-anak sekolah dasar, agar terhindar dari menyimpang seperti perkelahian antarpelajar serta turut mewujudkan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif. PNO-12
09 Des 2025, 14:11 WIT
Kapolda Maluku Jalin Silaturahmi di Baileo Emarina Desa Werwaru-MBD
Papuanewsonline.com, MBD - Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si mengajak seluruh elemen masyarakat untuk melangkah dan maju secara bersama. Sehingga, keamanan juga harus dijaga bersama-sama.Ajakan tersebut disampaikan Kapolda saat silaturahmi dengan masyarakat di Baileo Emarina atau Rumah Damai di Desa Werwaru, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Senin (8/12/2025).Kunjungan ke Baileo Emarina merupakan salah satu agenda Kapolda dalam rangka pembinaan wilayah sekaligus memperkuat sinergi antara Polda Maluku dengan pemerintah daerah, aparat TNI–Polri, dan masyarakat.Kapolda Maluku dalam lawatannya tersebut menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat dari masyarakat Desa Werwaru. Ia juga menyampaikan rasa syukur karena bersama rombongan tiba dengan selamat di Pulau Moa.Kunjungan kerja yang dilaksanakan di MBD, kata Kapolda, tidak hanya bersifat seremonial, melainkan bentuk nyata perhatian Polda Maluku untuk memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap terjaga dengan baik.Keamanan, tegas Kapolda, merupakan fondasi utama pembangunan, sehingga stabilitas kamtibmas harus dijaga bersama-sama dengan aparat dan masyarakat.“Jika kita ingin maju, kita harus menjaga situasi agar tetap aman. Permasalahan pasti ada, namun penyelesaiannya harus dilakukan sesuai hukum. Kekerasan bukan lagi pilihan,” tegas Kapolda.Kapolda menyoroti keberagaman masyarakat MBD yang terdiri dari berbagai pulau, suku, dan kelompok. Menurutnya, perbedaan merupakan kekuatan yang harus dijaga, bukan dijadikan alasan untuk timbulnya konflik sosial. Ia mengingatkan sejarah masa kolonial menjadi bukti bahwa perpecahan sering kali dimanfaatkan pihak luar untuk menguasai sumber daya.“Jangan biarkan perbedaan menjadi alat pemecah belah seperti pada masa Belanda. Bhinneka Tunggal Ika harus menjadi pedoman bersama untuk memperkuat persatuan,” ujar Kapolda.Prof Dadang juga menekankan bahwa MBD memiliki sumber daya alam melimpah, baik dari sektor perikanan maupun pertanian, sehingga seluruh pihak wajib mensyukuri dan menjaga potensi tersebut melalui stabilitas sosial.Di sisi lain, masyarakat Maluku terkenal memiliki fisik dan karakter kuat yang terbentuk dari lingkungan alam yang keras. Namun demikian, pola pikir dalam menyelesaikan persoalan harus berkembang ke arah yang lebih bijak.“Sudah saatnya kita meninggalkan cara-cara kekerasan. Penyelesaian masalah harus dilakukan dengan dialog, musyawarah, dan pendekatan hukum,” harapnya.Persoalan yang muncul di masyarakat, lanjut Kapolda, sering kali disebabkan oleh kurangnya komunikasi. Sehingga ruang-ruang untuk berdialog harus diperkuat.Dalam kesempatan tersebut, Kapolda mengemukakan konsep pemanfaatan Baileo Emarina sebagai pusat deteksi dini permasalahan dan tempat musyawarah warga.Baileo, kata Prof Dadang, bukan sekadar bangunan adat, tetapi representasi dari identitas Maluku sebagai tempat berkumpul, berdiskusi, dan menyelesaikan masalah secara damai.Ia mengajak masyarakat untuk memaksimalkan fungsi tersebut dan menjadikan Baileo sebagai ruang utama merajut komunikasi antara warga, pemerintah, dan aparat negara.Kapolda juga menekankan bahwa aparat pemerintah seperti Bupati, Kapolres, Dandim, dan Kejari merupakan representasi negara di daerah yang harus dijadikan tempat konsultasi ketika terjadi masalah. Masyarakat diminta untuk tidak ragu menyampaikan keluhan maupun persoalan kepada para pejabat tersebut sehingga solusi dapat dikelola secara cepat dan tepat.Khusus kepada generasi muda MBD, Kapolda mengaku kemajuan daerah hanya dapat dicapai jika anak muda memiliki keterampilan dan pemikiran modern yang relevan dengan perkembangan zaman.Penguasaan teknologi dan kemampuan berbahasa bagi pemuda MBD untuk bersaing di tingkat nasional maupun internasional sangat penting ditingkatkan.“Setelah menempuh pendidikan, jangan lupa kembali ke daerah untuk membangun negeri sendiri. Jangan hanya pintar di luar, tetapi tidak kembali mengabdi kepada masyarakat,” pesan Kapolda.Dalam sesi dialog, Kepala Desa Werwaru menyampaikan dua aspirasi utama. Pertama, masih belum adanya pemuda Desa Werwaru yang berhasil masuk sebagai anggota Polri. Ia berharap bimbingan serta dukungan khusus dari Kapolda Maluku untuk mendorong 1–2 putra daerah mengikuti seleksi.Kedua, kebutuhan masyarakat akan mesin pengolahan air untuk mendukung pengelolaan ladang dan kebun akibat keterbatasan sumber air di wilayah tersebut.Menanggapi permohonan tersebut, Kapolda Maluku menyatakan kesiapannya untuk mendukung, membantu masyarakat.Untuk rekrutmen Polri, Kapolda menegaskan bahwa proses penerimaan dilakukan sesuai alokasi, namun peluang terbuka bagi putra-putri daerah yang dipersiapkan dengan baik.Kapolda memberikan arahan langsung kepada Kapolres Maluku Barat Daya untuk melakukan pembinaan dan pendampingan kepada calon yang berpotensi dari Desa Werwaru.Sementara terkait kebutuhan mesin air, Kapolda menyampaikan komitmennya untuk mencarikan solusi terbaik dan mengupayakan bantuan sesuai kebutuhan masyarakat.Dalam kunjungan tersebut turut hadir Bupati MBD, Kapolres, Dandim 1511 Pulau Moa, Kajari, Sekretaris Daerah, pejabat utama Polda Maluku, Kepala Desa Werwaru, perangkat desa, tokoh masyarakat, serta masyarakat desa. PNO-12
09 Des 2025, 13:55 WIT
Kunjungi MBD, Kapolda Maluku Pastikan Pelayanan Polri Kepada Masyarakat Tetap Prima
Papuanewsonline.com, MBD - Kepala Kepolisian Daerah Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si melaksanakan kunjungan kerja (kunker) di kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Senin (8/12/2025).Orang nomor 1 Polda Maluku ini berkunjung ke MBD untuk memastikan pelayanan kepolisian kepada seluruh elemen masyarakat tetap prima.Kapolda berkunjung ke wilayah hukum Polres MBD menggunakan Pesawat Beechcraft 1900D Ditpoludara Korpolairud Baharkam Polri. Ia didampingi Karo SDM, Direktur Reskrimum, Direktur Binmas, Direktur Polairud beserta Ketua Bhayangkari Daerah Maluku beserta pengurus.Kedatangan Kapolda bersama rombongan di salah satu daerah perbatasan di Indonesia ini disambut hangat oleh Bupati MBD Benjamin Th. Noach, ST dan Ny. Rely Noach; Ketua DPRD Kabupaten MBD; Kapolres MBD AKBP Budhi Suriawardhana, S.I.K bersama Ketua Bhayangkari Cabang MBD; Dandim 1511/Pulau Moa bersama Ketua Persit; Kajari MBD dan pejabat lainnya.Penyambutan Kapolda oleh Forkopimda Kabupaten MBD menegaskan kuatnya sinergi pemerintah, TNI–Polri, dan tokoh-tokoh daerah dalam mendukung stabilitas keamanan di wilayah kepulauan tersebut.Di Bandara Jos Orno Imsula, Kapolda disambut dengan penuh kehormatan. Ia menerima pengalungan syal adat, yang dilanjutkan dengan Tarian Khas Selamat Datang Maluku Barat Daya, melambangkan persahabatan, penghargaan, serta semangat kebersamaan."Terima kasih atas penyambutan yang sangat hangat dan penuh kekeluargaan. Kehormatan ini menjadi motivasi bagi kami untuk memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat Maluku Barat Daya," ungkap Kapolda di sela-sela kunjungannya. Apresiasi tinggi juga disampaikan Kapolda kepada seluruh Forkopimda yang selalu bersinergi menjaga keamanan di kabupaten MBD."Kami datang untuk memperkuat koordinasi dan memastikan keamanan serta pelayanan Polri bagi seluruh warga tetap prima," tegasnya.Usai prosesi penyambutan di bandara, Kapolda bersama rombongan langsung menuju Desa Werwaru untuk meninjau Baileo Emarina, yang merupakan bagian dari agenda kunker di MBD. PNO-12
09 Des 2025, 13:45 WIT
Polda Maluku: Ketersediaan Stok Bahan Pokok Dipastikan Aman Jelang Nataru
Papuanewsonline.com, Ambon – Menyambut perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Polda Maluku melalui Satgas Pangan Ditreskrimsus memastikan ketersediaan stok bahan pokok di wilayah Maluku dalam kondisi aman dan stabil. Hal ini dipastikan setelah Tim Satgas Pangan melakukan pemantauan langsung stok dan harga beras serta minyak kelapa di sejumlah gudang distributor pada Senin (8/12/2025) mulai pukul 10.00 WIT.Kegiatan ini dilakukan secara terpadu bersama Disperindag Provinsi Maluku, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku, BPOM Maluku, UPTD Metrologi Legal, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku, dan Badan Kesbangpol Provinsi Maluku. Tim melakukan pemeriksaan stok dan harga di tiga titik distributor utama, yaitu CV. Berkat Mulia, CV. Tri Samudra, dan PT. Pinus Merah Abadi.Menurut AKP Pieter.F.Matahelumual, SH, MH, Kanit I Subdit I/Indagsi yang juga sebagai Katim Tindak, Satgas Pangan Daerah, Dari hasil pemantauan lapangan, Satgas Pangan menemukan bahwa stok beras dan minyak kelapa untuk kebutuhan masyarakat menjelang Natal dan Tahun Baru berada dalam kondisi cukup dan tidak ditemukan indikasi kelangkaan. Selain itu, untuk harga minyak dan harga beras medium maupun Premium produksi yg di jual masih sesuai dengan HET, demikian pula untuk beras premium & medium yang dijual di beberapa Ritel Modern (Indogrosir, Alfamidi, Indomaret, Hypermart) sesuai dengan HET, demikian pula stok pangan pada beberapa distributor besar di Kota Ambon masih terpantau aman hingga selesai pelaksanaan NATARU“Dari koordinasi bersama para distributor dan hasil pengecekan langsung, kami memastikan stok beras dan minyak kelapa aman untuk kebutuhan Natal dan Tahun Baru. Harga juga masih mengikuti ketentuan HET,” jelas AKP Pieter.Polda Maluku menegaskan komitmennya untuk terus mengawasi distribusi bahan pokok agar masyarakat tidak terbebani dengan lonjakan harga jelang perayaan keagamaan dan akhir tahun. Langkah-langkah antisipatif juga akan terus dilakukan untuk mencegah penimbunan atau praktik curang lainnya yang berpotensi merugikan masyarakat.Pemantauan rutin bahan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru merupakan langkah krusial untuk memastikan stabilitas pasokan pangan di daerah kepulauan seperti Maluku. Kolaborasi Polda Maluku dengan instansi teknis menunjukkan sinergi yang baik dalam menjaga kepercayaan publik terhadap ketersediaan dan keterjangkauan harga kebutuhan pokok. Dengan kondisi stok yang dinyatakan aman dan harga mengikuti HET, masyarakat diharapkan dapat menyambut perayaan akhir tahun dengan tenang tanpa kekhawatiran terhadap lonjakan harga pangan. Langkah pengawasan yang berkelanjutan tetap diperlukan agar situasi kondusif ini terjaga hingga puncak perayaan selesai. PNO-12
08 Des 2025, 21:46 WIT
Polda Maluku Bagikan 1.000 Paket Sembako untuk Korban Banjir di Sumatera Utara
Papuanewsonline.com, Ambon – Polda Maluku di bawah kepemimpinan Irjen Pol Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si., menunjukkan komitmen kemanusiaannya dengan menyalurkan 1.000 paket sembako kepada masyarakat terdampak bencana banjir di Provinsi Sumatera Utara. Bantuan diserahkan langsung kepada warga pada sejumlah titik lokasi terdampak mulai Jumat, (5/12/2025).Program bantuan ini merupakan wujud kepedulian Kapolda Maluku terhadap situasi darurat yang dialami sebagian warga di Kota Medan dan daerah lainnya akibat curah hujan tinggi yang memicu banjir dalam beberapa hari terakhir.Kapolda Maluku, Irjen Pol Prof. Dr. Dadang Hartanto, mengungkapkan bahwa bantuan kemanusiaan ini merupakan panggilan moral Polri untuk hadir di tengah masyarakat yang sedang menghadapi musibah.“Polri bukan hanya hadir dalam penegakan hukum, tetapi juga menjadi saudara bagi masyarakat ketika bencana datang. Kami ingin memastikan bahwa masyarakat yang terdampak banjir dapat merasakan kehadiran negara melalui Polri. Bantuan ini adalah bentuk empati dan solidaritas kami kepada saudara-saudara di Sumatera Utara,” ujar Kapolda.Ia menambahkan, distribusi bantuan dilakukan secara bertahap melalui koordinasi dengan pemerintah daerah setempat agar tepat sasaran dan mencakup masyarakat terdampak secara menyeluruh.Menurut Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Rositah Umasugi, S.I.K., bantuan tersebut mulai disalurkan pada Jumat (5/12/2025) sekitar pukul 14.30 WIB.“Iya benar, bantuan dari Polda Maluku mulai didistribusikan pada hari Jumat, kemarin dan digelar di Pasar IV Barat, Jalan Marelan I, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan,” ungkap Kombes Rositah.Pada lokasi tersebut, Polda Maluku menyerahkan bantuan paket sembako kepada warga yang terdampak banjir, dilakukan oleh Kasubdit 4 Ditintelkam Polda Maluku, Kompol Andreas H. Sihite, S.I.K., mewakili Kapolda Maluku, didampingi Sekretaris Camat Medan Marelan. Warga penerima bantuan merupakan keluarga yang rumahnya terendam banjir serta pedagang pasar yang aktivitas ekonominya terdampak.Kompol Andreas menyampaikan bahwa bantuan ini adalah bentuk kepedulian dan solidaritas dari jajaran Polda Maluku kepada warga Sumatera Utara.“Kami datang sebagai saudara. Ketika ada masyarakat yang mengalami musibah, Polri harus hadir membantu. Semoga bantuan ini dapat meringankan kebutuhan dasar warga terdampak banjir,” ujar Kompol Andreas.Upaya bantuan dilanjutkan pada Sabtu (6/12/2025) sekitar pukul 14.30 WIB, bertempat di Pasar V, Jalan Marelan I, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, dengan penyaluran paket sembako kepada warga terdampak banjir di sekitar lokasi pasar dan kawasan pemukiman sekitar.Bantuan kembali disalurkan pada Minggu (7/12/2025) sekitar pukul 14.30 WIB pada tiga lokasi berbeda di Kecamatan Medan Labuhan, yaitu:* Komplek Perumahan Grima Martubung sebanyak 65 paket sembako.* Kompleks Perumahan BTN, Kelurahan BTN sebanyak 25 paket sembako.* Panti Asuhan Taman Getsemani Kasih, Jalan Kawat III No.74, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir sebanyak 10 paket sembako.Penyaluran ini menyasar warga yang rumahnya terdampak banjir serta kelompok rentan seperti anak-anak di panti asuhan.Polda Maluku telah menjadwalkan distribusi lanjutan pada Selasa (9/12/2025) di Kabupaten Langkat. Sementara pendistribusian ke wilayah Tapanuli Tengah (Tapteng) atau Aceh Tamiang akan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi medan dan akses menuju lokasi terdampak.Pemerintah Kecamatan Medan Marelan menyampaikan apresiasi atas perhatian Polda Maluku. Sinergi lintas daerah ini dinilai mencerminkan semangat kebersamaan dan gotong royong dalam menghadapi bencana.“Atas nama masyarakat Medan Marelan, kami menyampaikan terima kasih. Ini dukungan yang sangat berarti di btengah kondisi sulit pascabanjir,” kata Sekretaris Camat Medan Marelan.Bantuan sembako tersebut terdiri dari kebutuhan pokok yang dapat langsung digunakan, seperti beras, minyak goreng, gula, mie instan, dan bahan pangan lainnya. Pendistribusian dilakukan dengan prinsip tepat sasaran dan melalui koordinasi dengan pemerintah setempat.Inisiatif kemanusiaan yang dilakukan Polda Maluku di wilayah Sumatera Utara menunjukkan bagaimana Polri menjalankan peran strategisnya bukan hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai aktor kemanusiaan yang hadir dalam situasi bencana. Bantuan lintas wilayah menjadi simbol kuat bahwa pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat tidak dibatasi oleh batas administratif provinsi.Distribusi bertahap selama tiga hari berturut-turut, serta rencana perluasan penyaluran hingga ke Langkat, Tapanuli Tengah, dan Aceh Tamiang, memperlihatkan bahwa program ini dirancang dengan pendekatan sistematis, kolaboratif, dan berbasis kebutuhan di lapangan. Pola distribusi yang menyasar warga terdampak langsung, pemukiman padat, pasar tradisional, hingga panti asuhan, menunjukkan keberpihakan terhadap kelompok rentan.Bagi masyarakat di Sumatera Utara, bantuan ini tidak hanya bernilai materi, tetapi juga menjadi bentuk dukungan moral bahwa situasi darurat yang mereka hadapi mendapat perhatian serius. Bagi institusi Polri, langkah ini memperkuat citra humanis dan modern, yang selama ini menjadi arah transformasi kelembagaan.Dengan hadirnya dukungan seperti ini, bencana bukan hanya menjadi beban daerah terdampak, tetapi menjadi panggilan solidaritas lintas wilayah menghidupkan kembali nilai gotong royong sebagai identitas bangsa. PNO-12
08 Des 2025, 21:37 WIT
Prof. Pantja Tegaskan Polri Tepat Berada di Bawah Presiden: Sebuah Argumentasi Konstitusional
Papuanewsonline.com, Jakarta - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H., menegaskan bahwa kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai alat negara yang berada langsung di bawah Presiden merupakan pilihan konstitusional yang paling tepat, relevan, dan selaras dengan sejarah pembentukan negara serta dinamika sistem ketatanegaraan Indonesia.Menurut Prof. Pantja, gagasan tersebut berangkat dari teori perjanjian sosial yang dikemukakan tokoh-tokoh seperti Thomas Hobbes, John Locke, hingga Jean Jacques Rousseau. Dalam state of nature, manusia akan selalu berada dalam kondisi saling mengancam tanpa adanya institusi yang menjamin keamanan. Karena itu, pembentukan negara pada dasarnya lahir untuk menghadirkan keteraturan, keamanan, dan perlindungan bagi seluruh warga negara.“Tugas menjaga keamanan dan ketertiban adalah tugas paling awal dan paling tradisional dari setiap pemerintahan. Bahkan, pembentukan negara pertama-tama ditujukan untuk melindungi keselamatan masyarakat,” ujar Prof. Pantja.Ia menekankan bahwa hal ini sejalan dengan Alinea IV Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang secara eksplisit menyebutkan Polri sebagai alat negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.Lebih lanjut, Prof. Pantja menjelaskan bahwa kedudukan Polri di bawah Presiden juga ditegaskan dalam Tap MPR No. VII/MPR/2000 dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri.“Sejak awal reformasi hingga lebih dari dua dekade berjalan, regulasi kita konsisten menempatkan Polri sebagai institusi yang berada langsung di bawah Presiden. Ini bukan tanpa alasan ini adalah kebutuhan konstitusional dalam sistem eksekutif tunggal Indonesia,” jelasnya.Prof. Pantja mengungkapkan tujuh alasan penting mengapa kedudukan Polri harus tetap berada langsung di bawah Presiden, bukan dialihkan ke kementerian sebagaimana sempat diwacanakan sejumlah pihak:1. Memungkinkan Kapolri mengikuti sidang kabinet, sehingga dapat merespons cepat perkembangan situasi nasional dan global.“Kapolri hadir dalam sidang kabinet bukan sebagai menteri, tetapi karena jabatannya setingkat menteri dan memegang peran strategis dalam keamanan nasional,” ungkap Prof. Pantja.2. Menegaskan lingkup tugas Polri sebagai perangkat pusat yang berwenang di seluruh wilayah hukum Indonesia, bukan perangkat daerah.3. Menjamin independensi Polri dari kepentingan politik maupun kelompok tertentu.“Penempatan di bawah Presiden menjaga Polri tetap independen, tidak terseret arus kepentingan politik praktis,” katanya.4. Memberikan ruang bagi Polri untuk menentukan kebijakan strategis dalam menghadapi dinamika keamanan yang terus berkembang seiring kemajuan teknologi.5. Mempercepat penegakan hukum tanpa birokrasi panjang, khususnya pada kasus-kasus kriminal strategis.6. Meningkatkan kepercayaan masyarakat karena Polri dipandang sebagai institusi yang netral dan tidak partisan.7. Memperkuat koordinasi lintas lembaga, khususnya dengan TNI, Kemendagri, dan instansi lainnya.Munculnya wacana menempatkan Polri di bawah kementerian dinilai sebagai langkah mundur.“Dalam sejarah panjangnya, ketika Polri berada di bawah departemen atau bagian dari struktur lain seperti ABRI, Polri sering mengalami intervensi kekuasaan dan politik. Hal itu menghambat profesionalisme, soliditas, dan kemandirian Polri,” tegas Prof. Pantja.Ia mengingatkan bahwa perjalanan reformasi telah membawa Polri menjadi institusi yang mandiri dan profesional, sehingga perubahan struktur justru berpotensi menggerus capaian tersebut.Di bagian penutup argumennya, Prof. Pantja menegaskan:“Secara konstitusional, historis, dan teoritis, keberadaan Polri sebagai alat negara yang berada langsung di bawah Presiden selaku Kepala Negara adalah yang paling tepat dan beralasan. Penempatan ini menjamin efektivitas, independensi, dan profesionalitas Polri dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta penegakan hukum di seluruh wilayah Indonesia.”Dengan demikian, kedudukan Polri di bawah Presiden yang saat ini dijabat oleh Presiden Prabowo Subianto merupakan bagian integral dari desain ketatanegaraan Indonesia yang harus dipertahankan demi stabilitas keamanan nasional serta kepentingan masyarakat luas. PNO-12
08 Des 2025, 21:27 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
