Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Wakapolda Maluku Berikan Pembekalan Kepada Siswa Diktuk Bintara Polri
Papuanewsonline.com, Ambon – Wakil Kepala Kepolisian Daerah Maluku, Brigjen Pol. Imam Thobroni, S.I.K., M.H memberikan pembekalan kepada Siswa Pendidikan Pembentukan (Diktuk) Bintara Polri Angkatan 53 Gelombang II Tahun Anggaran 2025. Kegiatan yang berlangsung di Aula Faisal Helut Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Maluku pada Rabu (17/12/2025), Wakapolda menekankan kepada calon Bintara Polri terkait pentingnya integritas dan adaptasi digital."Kami menyampaikan apresiasi atas hasil penilaian Mabes Polri yang menempatkan SPN Polda Maluku sebagai salah satu yang memiliki literasi digital yang baik," ucap Wakapolda dalam sambutannya. Ia didampingi Kepala SPN Polda Maluku. Turut hadir para Pejabat Utama (PJU) SPN dan Pembina SPN Polda Maluku.Pada kesempatan itu, Brigjen Imam juga menekankan pentingnya peran Polisi masa depan dalam menghadapi tantangan era digitalisasi."Kalian harus menjadi generasi yang lebih baik dari kami. Zaman sekarang sudah zaman digitalisasi, dan banyak kejahatan menggunakan media sosial. Kita harus mengerti bahwa alat-alat teknologi canggih juga digunakan oleh pelaku kejahatan," tegas Wakapolda.Brigjen Imam mengingatkan para calon Bhayangkara yang adalah pemuda-pemuda terpilih wajib bersyukur karena akan segera dilantik sebagai awal pengabdian di institusi Polri.Lebih lanjut, Wakapolda menekankan tiga nilai fundamental yang harus dipegang teguh: Pertama, Integritas dan Keikhlasan: Bekerja dengan ketulusan dan keikhlasan. "Polisi yang bekerja dengan tindakan nyata, ketulusan, dan keikhlasan menurut saya dapat menjadi amal baik," ujarnya.Kedua, Etika dan Profesionalisme: Wakapolda menyoroti data PTDH di Polda Maluku yang telah mencapai 40 personel sebagai cermin pentingnya menjaga integritas dan agama. "Pentingnya Etika dan Agama kita untuk menjaga integritas, kejujuran, dan Profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai polisi."Ketiga, Mental dan Pengabdian: Menjadi Polisi adalah panggilan pengabdian untuk mendukung masyarakat dan menegakkan hukum dengan hati nurani. "Tantangan dan kesulitan dalam tugas adalah bagian dari proses pembentukan karakter. Hadapi dengan mental yang tangguh, kesiapan fisik yang prima, serta kemauan untuk terus belajar," pesannya.Kepada para calon Bhayangkara Remaja, Wakapolda berpesan agar mereka selalu memberikan pelayanan terbaik, sopan, dan ramah kepada masyarakat, karena tindakan baik atau buruk seorang polisi ada di tangan mereka sendiri, dan mereka kebanggaan keluarga.Sebelumnya, Ka SPN Polda Maluku dalam pengantarnya menyampaikan bahwa Diktuk Bintara Angkatan ke-53 TA 2025 mengalami penyesuaian kurikulum."Adanya revisi kurikulum membuat durasi pendidikan yang semula 7 bulan direvisi menjadi 5 bulan dengan penghilangan beberapa mata pelajaran," jelas Ka SPN.Meskipun terjadi pemadatan, Ia memastikan bahwa Latihan Kerja (Latja) tetap dilaksanakan selama 6 hari (dipadatkan dari seharusnya 1 bulan). Ia menekankan pada kegiatan fisik menjadi prioritas guna membentuk kesiapan fisik yang prima bagi para siswa. PNO-12
18 Des 2025, 19:44 WIT
Wakapolda Maluku Pimpin Taklimat Akhir Audit Kinerja 2025
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku menggelar kegiatan Taklimat Akhir Audit Kinerja Tahap II Tahun Anggaran 2025 yang dihelat di Aula Rupattama Basudara Manise Lantai 5 Mapolda Maluku, Rabu (17/12/2025).Kegiatan tahunan sebagai ajang evaluasi kinerja ini dipimpin Wakapolda Maluku, Brigjen Pol Imam Thobroni, S.I.K., M.H. Irwasda Maluku, para Pejabat Utama (PJU) Polda Maluku, Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, serta para Kapolres jajaran turut hadir secara daring.Wakapolda Brigjen Imam Thobroni dalam sambutannya membacakan amanah Kapolda Maluku. Ia menegaskan audit kinerja merupakan bagian penting dari proses manajemen organisasi Polri untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pelaksanaan tugas secara efektif, efisien, serta sesuai ketentuan dan peraturan berlaku. "Audit kinerja juga menjadi sarana pengendalian untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi," tegasnya.Audit kinerja mencakup aspek pelaksanaan dan pengendalian, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan ketentuan internal Polri, yang mewajibkan setiap satuan kerja melaporkan perkembangan program, kegiatan, serta pertanggungjawaban keuangan. Pelaporan tersebut dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada akhir tahun anggaran.Seiring berakhirnya audit tersebut, Kapolda menekankan apabila terdapat temuan, koreksi, maupun atensi hasil audit yang telah disampaikan dapat segera dievaluasi dan ditindaklanjuti oleh para kepala satuan kerja maupun kepala satuan wilayah"Kami juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Irwasda Polda Maluku beserta tim audit atas pelaksanaan Audit Kinerja pada satker, subsatker, dan satuan wilayah jajaran Polda Maluku," pungkasnya. PNO-12
18 Des 2025, 19:21 WIT
Polisi dan Brimob Bergerak Cepat Amankan Perkelahian Antar Kelompok Pemuda di Fiditan-Tual
Papuanewsonline.com, Tual - Aparat kepolisian bersama personel Brimob bergerak sigap mengamankan situasi pasca terjadinya perkelahian antar dua kelompok pemuda di Desa Fiditan, Kecamatan Dullah Utara, Kota Tual, pada Rabu (17/12/2025) dini hari.Peristiwa tersebut melibatkan dua kelompok pemuda dari dua wilayah permukiman di Desa Fiditan lama dan pemukiman di Desa Fiditan Baru, peristiwa ini sempat menimbulkan keresahan warga sekitar, namun Berkat respons cepat aparat serta dukungan masyarakat, situasi berhasil dikendalikan tanpa meluas ke wilayah lain.Menurut Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Rositah Umasugi, S.I.K., bahwa Kejadian bermula sekitar pukul 02.20 WIT ketika warga mendengar teriakan minta tolong disertai suara pecahan kaca dari 1 unit rumah warga di Kompleks Fiditan Kampung Lama. Berdasarkan keterangan saksi, insiden tersebut disertai munculnya api yang kemudian berhasil dipadamkan secara bersama-sama oleh warga dan aparat di lokasi.Sekitar pukul 02.27 WIT, terjadi ketegangan antar kelompok pemuda di area perbatasan kedua wilayah. Personel Polsek Dullah Utara dan Brimob yang berada di lokasi segera melakukan langkah persuasif untuk menenangkan situasi dan memisahkan kelompok massa.Upaya pengamanan terus dilakukan setelah muncul kembali kerumunan warga di sekitar Puskesmas Fiditan. Dalam peristiwa tersebut, tercatat satu warga mengalami luka dan telah mendapatkan penanganan medis serta pangkalan ojek di depan puskesmas terbakar. Pada pukul 03.35 WIT, personel Polres Tual yang didukung kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD) dan personel gabungan diterjunkan untuk melakukan pengamanan lanjutan serta mengimbau warga agar kembali ke rumah masing-masing guna menjaga situasi tetap kondusif.Pada Rabu pagi sekitar puku 10.00 wit, terjadi konsentrasi warga di salah satu wilayah permukiman, akibat dampak dari peristiwa dini hari tersebut. Dan Telah terjadi pemalangan jalan.Langkah-langkah dialogis terus dilakukan sehingga warga dapat menahan diri dan situasi tetap terkendali.Aparat bersama pemerintah daerah setempat dan tokoh masyarakat terus mendorong penyelesaian secara musyawarah dan bermartabat.Hingga saat ini, kondisi Desa Fiditan dalam keadaan aman dan terkendali. Aparat keamanan masih bersiaga untuk mengantisipasi bentrok susulan serta memberikan rasa aman sekaligus memastikan aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal.Kepolisian mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk menahan diri dan tetap menjaga persaudaraan, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi, serta mengedepankan dialog dalam menyelesaikan setiap perbedaan.Upaya membangun perdamaian berkelanjutan membutuhkan keterlibatan semua pihak : pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, dan generasi muda, untuk bersama-sama merawat harmoni sosial. Besok siang direncanakan akan dilaksanakan pertemuan bersama dari tokoh masyarakat kedua kampung di Kantor Pendopo WalikotaDiikuti oleh Forkopimda Kota Tual. Guna mencari solusi penyelesaian permasalaahan yang terjadi. PNO-12
18 Des 2025, 14:40 WIT
Pendekatan Humanis Satgas Damai Cartenz Di Sinak, Berbagi Makanan Ringan Kepada Masyarakat
Papuanewsonline.com, Mimika — Satgas Operasi Damai
Cartenz-2025 kembali menunjukkan komitmennya dalam membangun hubungan yang
harmonis dengan masyarakat melalui pendekatan humanis di wilayah Sinak.Personel Sektor Sinak, Bharada Rosihan Yuwandi Pratama dan
Bharada Ifaldi Syaiful Haq, melaksanakan kegiatan berbagi makanan ringan kepada
warga pada Rabu (17/12/2025). Kegiatan tersebut berlangsung dalam suasana penuh
kehangatan dengan interaksi langsung antara personel dan masyarakat.Selain membagikan makanan ringan, kedua personel juga
menyapa warga serta menjalin komunikasi ringan, khususnya dengan anak-anak yang
tampak antusias menerima kehadiran aparat keamanan di lingkungan mereka.Kegiatan sosial ini merupakan bagian dari strategi Satgas
Damai Cartenz dalam menumbuhkan rasa aman serta memperkuat kepercayaan
masyarakat terhadap kehadiran aparat negara, khususnya di wilayah yang memiliki
tantangan geografis dan sosial yang cukup kompleks.Pendekatan tersebut menegaskan bahwa keberadaan Satgas tidak
hanya berorientasi pada aspek penegakan hukum dan pengamanan, tetapi juga
mengedepankan nilai kemanusiaan, empati, dan kepedulian sosial terhadap
masyarakat setempat.Respons positif ditunjukkan oleh warga yang menilai sikap
bersahabat dan terbuka dari personel mampu menciptakan suasana yang nyaman
serta mempererat kedekatan emosional antara aparat dan masyarakat.Kepala Operasi Damai Cartenz, Brigjen Pol Faizal Ramadhani,
menegaskan bahwa stabilitas keamanan hanya dapat terwujud apabila terbangun
kepercayaan yang kuat antara aparat dan masyarakat, sehingga setiap personel
dituntut untuk hadir sebagai pelindung sekaligus pelayan.Sejalan dengan hal tersebut, Satgas Operasi Damai Cartenz
menegaskan akan terus melaksanakan berbagai kegiatan sosial dan pendekatan
kemanusiaan sebagai bagian dari upaya menjaga kedamaian, memperkuat
persaudaraan, serta menciptakan situasi keamanan yang kondusif di Papua.Penulis: JidEditor: GF
18 Des 2025, 12:30 WIT
Bupati Boven Digoel Jajaki Penguatan Program Desa Bersama Wakil Menteri Desa di Jakarta
Papuanewsonline.com, Jakarta — Bupati Boven Digoel Roni
Omba, S.IP, bersama Wakil Bupati Boven Digoel melakukan kunjungan kerja ke
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada Rabu
(18/12/2025). Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan
sebelumnya dengan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.Dalam agenda tersebut, Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel
bertemu langsung dengan Wakil Menteri Desa untuk membahas sejumlah isu
strategis terkait pembangunan desa. Fokus pembahasan diarahkan pada upaya
mempercepat peningkatan kualitas desa melalui program-program yang selaras
dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah Boven Digoel.Pertemuan ini menjadi ruang dialog antara pemerintah daerah
dan pemerintah pusat dalam memperkuat koordinasi serta memastikan kebijakan
pembangunan desa dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan, khususnya
di daerah perbatasan yang memiliki tantangan geografis dan sosial tersendiri.Bupati Roni Omba menyampaikan harapannya agar hasil
pertemuan tersebut dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat. “Kami
berharap hasil pertemuan ini dapat membantu meningkatkan kualitas hidup
masyarakat Boven Digoel dan memperkuat pembangunan desa di daerah kami,” kata
Bupati Roni Omba, S.IP.Ia menegaskan bahwa pembangunan desa merupakan fondasi
penting dalam mendorong pemerataan pembangunan daerah. Oleh karena itu,
dukungan kebijakan dan program dari pemerintah pusat sangat dibutuhkan agar
pelaksanaan di tingkat kampung dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.Wakil Menteri Desa menyambut baik kunjungan pemerintah
Kabupaten Boven Digoel dan menyatakan kesiapan untuk mendukung program-program
pembangunan desa yang direncanakan. “Kami siap mendukung dan bekerja sama
dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan pembangunan desa di Boven Digoel,”
ujarnya.Pertemuan tersebut diharapkan menjadi awal dari penguatan
kerja sama yang lebih intensif antara Kementerian Desa dan Pemerintah Kabupaten
Boven Digoel, terutama dalam mendorong desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi,
sosial, dan pelayanan dasar masyarakat.Dengan adanya komunikasi dan sinergi yang berkelanjutan,
pemerintah daerah berharap berbagai program pembangunan desa dapat berjalan
lebih terarah, tepat sasaran, serta mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat
Boven Digoel.Penulis: HendrikEditor: GF
18 Des 2025, 12:10 WIT
Kemenko Kumham Imipas Tegaskan Fungsi Koordinatif Lewat 33 Rekomendasi Kebijakan
Papuanewsonline.com, Jakarta — Kementerian Koordinator
Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham
Imipas) secara resmi menyampaikan 33 rekomendasi kebijakan kepada 14
kementerian dan lembaga dalam agenda Penyampaian Rekomendasi Kebijakan yang
digelar di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (17/12/2025). Kegiatan ini menjadi
wujud penguatan peran koordinatif pemerintah dalam memastikan kebijakan
strategis berjalan terintegrasi.Agenda tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Koordinator
Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza
Mahendra, bersama jajaran Staf Ahli, Staf Khusus, serta Pimpinan Tinggi Madya
dan Pratama di lingkungan Kemenko Kumham Imipas. Sejumlah pejabat kementerian
dan lembaga terkait juga turut hadir mengikuti rangkaian kegiatan.Dalam sambutannya, Menko Yusril menegaskan bahwa penyampaian
rekomendasi kebijakan merupakan bagian dari mandat strategis Kemenko Kumham
Imipas untuk memastikan kebijakan nasional di bidang hukum, HAM, imigrasi, dan
pemasyarakatan berjalan selaras, terkoordinasi, serta berorientasi pada hasil
yang nyata dan terukur.Ia menjelaskan bahwa pembentukan Kemenko Kumham Imipas tidak
semata bersifat administratif, melainkan merupakan strategi kelembagaan untuk
memperkuat efektivitas pelayanan publik, memperjelas fokus kebijakan sektoral,
serta menghadirkan birokrasi yang lebih lincah dan responsif terhadap tantangan
nasional.Menurut Yusril, kehadiran kementerian koordinator sangat
penting untuk menjawab tantangan koordinasi lintas sektor yang selama ini
dihadapi bidang hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan. Kemenko Kumham
Imipas, kata dia, berfungsi memastikan kebijakan strategis kementerian teknis
berjalan serasi, tepat sasaran, dan terukur dalam implementasinya.Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) 2025–2029, Kemenko Kumham Imipas mengampu target Indeks Pembangunan
Hukum yang mencakup lima pilar utama, yakni budaya hukum, materi hukum,
kelembagaan hukum, penegakan hukum, serta informasi dan komunikasi hukum. Arah
kebijakan difokuskan pada penguatan tata kelola hukum, pemajuan HAM yang
inklusif, serta transformasi keimigrasian dan pemasyarakatan.Sebanyak 33 rekomendasi kebijakan disusun melalui proses
sinkronisasi dan koordinasi lintas kementerian dan lembaga dengan penelaahan
mendalam terhadap isu-isu strategis. Rekomendasi tersebut mencakup berbagai
aspek, mulai dari transparansi beneficial ownership, interoperabilitas data,
pembaruan regulasi, keadilan restoratif, pemajuan HAM, perlindungan pekerja
migran, hingga penguatan layanan keimigrasian dan pemasyarakatan.Menko Yusril menegaskan bahwa penyampaian rekomendasi ini
menjadi titik awal kerja kolaboratif lintas sektor. Kemenko Kumham Imipas akan
melakukan pemantauan dan evaluasi tindak lanjut pada 2026 untuk memastikan
implementasi berjalan sesuai rencana aksi dan memberikan manfaat nyata bagi
masyarakat.Dalam kesempatan yang sama, Kemenko Kumham Imipas juga
menyerahkan apresiasi kepada media massa atas peran aktif dalam menyebarluaskan
informasi kebijakan pemerintah. Apresiasi tersebut diberikan sebagai bagian
dari penguatan kemitraan strategis antara pemerintah dan media dalam mendukung
transparansi dan akuntabilitas kebijakan publik.Penulis: PNO-1Editor: GF
18 Des 2025, 04:15 WIT
Astamaops Kapolri Beri Arahan Khusus kepada Personel yang Dikirim ke Lokasi Bencana Sumatera
Papuanewsonline.com, Jakarta - Asisten Utama Operasi (Astamaops) Kapolri, Komjen Pol. Dr. H. Mohammad Fadil Imran, M.Si., memberikan arahan dan atensi khusus kepada ratusan personel Polri yang diberangkatkan untuk memperkuat penanganan bencana alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Arahan tersebut disampaikan menjelang keberangkatan personel dan logistik dari Dermaga 106 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa malam (16/12/2025).Dalam arahannya, Komjen Fadil Imran menegaskan bahwa penugasan ini merupakan misi kemanusiaan yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, profesionalisme, serta kepekaan sosial terhadap masyarakat terdampak bencana.“Rekan-rekan hadir di sana membawa nama institusi dan negara. Kedepankan sikap humanis, empati, dan keikhlasan dalam membantu masyarakat yang sedang mengalami musibah,” ujar Komjen Fadil Imran.Astamaops Kapolri menekankan agar seluruh personel yang tergabung dalam Operasi Aman Nusa II mampu beradaptasi dengan kondisi lapangan, menjaga soliditas, serta memperkuat sinergi dengan unsur TNI, BNPB, Basarnas, pemerintah daerah, dan relawan kemanusiaan.Selain tugas kemanusiaan, Komjen Fadil Imran juga mengingatkan pentingnya menjaga keselamatan personel selama bertugas. Ia meminta setiap unsur pimpinan di lapangan untuk memastikan pelaksanaan tugas sesuai prosedur serta mengutamakan keselamatan dalam setiap kegiatan.“Bencana adalah situasi dinamis. Laksanakan tugas sesuai SOP, jaga kesehatan, dan pastikan keselamatan menjadi prioritas utama,” tegasnya.Dalam misi penebalan kekuatan tersebut, Polri memberangkatkan 237 personel terpilih yang didukung 75 unit kendaraan serta berbagai perlengkapan logistik, seperti ambulans, dapur lapangan, tenda pengungsian, genset, dan sistem pengolahan air bersih. Personel yang dikirimkan akan memperkuat 10.999 personel Polri yang telah lebih dulu tergelar di wilayah terdampak bencana.Komjen Fadil Imran juga memberikan atensi khusus agar personel Polri turut menjaga stabilitas kamtibmas serta memberikan rasa aman dan ketenangan kepada masyarakat, terutama di lokasi pengungsian dan area terdampak.“Pastikan kehadiran Polri dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Tidak hanya hadir secara fisik, tetapi juga memberi solusi dan harapan,” katanya.Pemberangkatan personel dan logistik ini didukung oleh PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) Persero sebagai bagian dari sinergi antarlembaga dalam penanganan bencana. Polri menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses penanganan dan pemulihan pascabencana hingga kondisi masyarakat kembali pulih. PNO-12
17 Des 2025, 19:49 WIT
Kapolri Pimpin Penutupan Pendidikan Sespim Polri Tahun Ajaran 2025
Papuanewsonline.com, Lembang - Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. menghadiri sekaligus memimpin upacara penutupan Pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri Dikreg ke-34, Sespimmen Polri Dikreg ke-65, Sekolah Pembentukan Perwira Kepolisian (SPPK) Angkatan ke-2, serta Sespimma Polri Angkatan ke-74 Tahun Ajaran 2025. Kegiatan tersebut berlangsung pada Rabu, 17 Desember 2025, pukul 09.00 WIB, bertempat di Gedung Utaryo Suryawinata Sespim Lemdiklat Polri, Lembang, Jawa Barat.Dalam kegiatan tersebut, Kapolri didampingi oleh Kalemdiklat Polri, AS SDM Kapolri, Kadivpropam Polri, serta Kadivhumas Polri. Kehadiran para pejabat utama Polri ini menegaskan komitmen pimpinan dalam memastikan kualitas dan integritas proses pendidikan pengembangan sumber daya manusia Polri.Pendidikan Sespimti Polri Dikreg ke-34 Tahun Ajaran 2025 diikuti oleh 114 peserta didik yang terdiri dari 78 personel Polri, 29 personel TNI (TNI AD 17 orang, TNI AL 8 orang, dan TNI AU 4 orang), serta 7 peserta tamu dari kementerian dan lembaga, yakni Kejaksaan Agung, Kemenimipas, Kemenkum, dan BSSN. Pelaksanaan pendidikan dilaksanakan secara hybrid, dengan gelombang pertama diikuti secara virtual dan gelombang kedua secara langsung.Sementara itu, Pendidikan Sespimmen Polri Dikreg ke-65 Tahun Ajaran 2025 diikuti oleh 380 peserta didik, yang terdiri dari 317 peserta Program Reguler Polri, 33 peserta Program Matrikulasi Polri, 30 peserta dari TNI (TNI AD 14 orang, TNI AL 8 orang, dan TNI AU 6 orang), serta 2 peserta mancanegara dari Timor Leste dan Fiji. Pendidikan ini juga dilaksanakan secara kombinasi virtual dan tatap muka.Adapun Pendidikan SPPK Angkatan ke-2 Tahun Ajaran 2025 diikuti oleh 63 peserta didik, sedangkan Pendidikan Sespimma Polri Angkatan ke-74 Tahun Ajaran 2025 diikuti oleh 104 peserta didik.Upacara penutupan turut dihadiri oleh sejumlah undangan VIP dari unsur TNI, kementerian dan lembaga, serta Forkopimda Provinsi Jawa Barat. Hadir di antaranya perwakilan Panglima TNI yang diwakili Dansesko TNI, perwakilan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, para perwakilan Kepala Staf Angkatan, perwakilan Dansesko tiap angkatan, serta Forkopimda Jawa Barat yang terdiri dari Kapolda Jawa Barat, perwakilan Pangdam III/Siliwangi, perwakilan Gubernur Jawa Barat, dan perwakilan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.Dalam upacara tersebut, Kapolri selaku Inspektur Upacara secara resmi menyatakan penutupan seluruh rangkaian pendidikan melalui pernyataan:“Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Rabu tanggal 17 Desember 2025, pendidikan Sespimti Polri Dikreg ke-34, Sespimmen Polri Dikreg ke-65, SPPK Angkatan ke-2, dan Sespimma Polri Angkatan ke-74 Tahun Ajaran 2025, dengan resmi saya nyatakan ditutup.”Penutupan pendidikan ini menandai selesainya proses pembentukan dan penguatan kapasitas kepemimpinan bagi para perwira Polri, TNI, serta peserta dari kementerian dan lembaga, sebagai bekal strategis dalam menjawab tantangan tugas ke depan serta memperkuat sinergi lintas sektor dalam menjaga keamanan dan ketertiban nasional. PNO-12
17 Des 2025, 19:42 WIT
Papua Jadi Prioritas: Presiden Prabowo Minta Tanam Sawit untuk Swasembada Energi dan Pangan
Papuanewsonline.com, Jakarta — Presiden Republik Indonesia
Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah menjadikan Papua sebagai
wilayah prioritas dalam agenda swasembada energi dan pangan nasional. Penekanan
tersebut disampaikan dalam rapat percepatan pembangunan Papua yang digelar di
Istana Negara, Selasa (16/12/2025), bersama para kepala daerah se-Papua dan
Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.Dalam arahannya, Presiden mendorong pengembangan perkebunan
kelapa sawit di Papua sebagai sumber energi berbasis bahan bakar nabati. Selain
sawit, komoditas tebu dan singkong juga dinilai memiliki potensi besar untuk
dikembangkan sebagai bahan baku etanol guna memperkuat ketahanan energi
nasional.Presiden Prabowo menegaskan bahwa strategi tersebut tidak
hanya diperuntukkan bagi Papua, melainkan juga menjadi bagian dari agenda besar
nasional agar seluruh wilayah Indonesia mampu mencapai swasembada pangan dan
energi dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Kemandirian produksi dinilai
menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas nasional.Ia juga menekankan pentingnya kemandirian pangan hingga ke
tingkat daerah. Menurut Presiden, upaya menjaga keamanan pangan tidak cukup
hanya dilakukan secara nasional, tetapi juga harus diwujudkan di tingkat
provinsi hingga kabupaten agar distribusi dan ketahanan pangan lebih merata dan
berkelanjutan.Selain itu, Presiden menyoroti pentingnya pengamanan aset
negara agar dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. Pemerintah,
menurutnya, terus melakukan evaluasi terhadap regulasi yang ada dan mengambil
langkah strategis agar kekayaan negara tidak bocor dan benar-benar digunakan
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Pengembangan perkebunan dan energi terbarukan tersebut juga
dilatarbelakangi oleh tingginya anggaran impor bahan bakar minyak yang selama
ini membebani keuangan negara. Presiden menilai pemanfaatan potensi lahan di
Papua dan daerah lain dapat menjadi solusi jangka panjang untuk menekan
ketergantungan impor.Dalam paparannya, Presiden Prabowo menyebutkan bahwa
penghematan anggaran dari pengurangan impor energi dapat mencapai ratusan
triliun rupiah per tahun, terutama jika pengembangan sawit, singkong, dan tebu
didukung oleh sumber energi terbarukan seperti tenaga surya dan tenaga air.Ia menggambarkan besarnya manfaat ekonomi yang dapat
dirasakan daerah apabila target tersebut tercapai, termasuk peluang pemerataan
pembangunan hingga ke tingkat kabupaten, yang pada akhirnya akan memperkuat
fondasi ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.Presiden berharap kebijakan ini dapat menjadi titik balik
bagi kemandirian ekonomi Indonesia sekaligus membawa perubahan signifikan bagi
Papua sebagai bagian penting dari masa depan pembangunan nasional.Penulis: JidEditor: GF
17 Des 2025, 17:59 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
