logo-website
Selasa, 11 Agu 2026,  WIT
BERITA TAG Pemerintahan Homepage
ASN Dengan Seragam Dinas Lengkap Ikut Demo Kejari Mimika, Petrus Yumte: ASN Juga Masyarakat Papuanewsonline.com, Mimika- Aksi demonstrasi ribuan masyarakat yang menggeruduk kantor Kejaksaan Negeri Mimika pada, Selasa Tanggal 7 Maret yang juga melibatkan ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup  pemerintahan Kabupaten Mimika menuai tanda tanya, pasalnya ratusan ASN dengan dinas lengkap turut berperan aktif membawa spanduk dan berteriak untuk mendukung Plt Bupati Mimika Johanes Rettob yang kini dijadikan tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Papua, dalam perkara dugaan korupsi pengadaan dan pengelolaan pesawat serta helicopter Pemkab Mimika, Tahun 2015.Keterlibatan ASN dalam aksi demonstrasi di Kantor Kejaksaan Negeri Timika ini, diduga kuat kalau ada aktor intelektual yang mengarahkan.Aneh Bin Ajaibnya, Plt Sekda Kabupaten Mimika Petrus Yumte selaku penjabat pembina kepegawaian dengan gagahnya mengaku kalau turut mengetahui ASN yang terlibat aksi demo  di Kantor Kejaksaan Negeri Mimika tersebut, namun Dia membantah kalau ASN yang ikut aksi demo tersebut atas nama lembaga. " Itu merupakan pilihan pribadi masing-masing dari ASN , jadi bukan atas nama lembaga, tapi atas keinginan pribadi masing-masing, karena dari lembaga tidak ada namanya dukung mendukung," tegas Petrus saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon selulerny, Kamis (9/3/2023).Kata Petrus, hal itu merupakan insiatif dari masing-masing ASN." Terkait dengan sangsi, saya tidak mau berkomentar, tapi kalau menurut kalian menyalahi aturan, maka silakan tulis saja," Terangnya.Disinggung terkait kewenangan dirinya selaku penjabat pembina kepegawaian langkah apa yang diambil terhadap ASN yang dengan dinas lengkap ikut aksi demonstrasi tersebut,  Plt Sekdai menyebutkan tidak mau berkomentar karena itu insiatif dari ASN selaku masyarakat." Tidak usah kamu teror itu, karena itu insiatif dari ASN, ASN mereka juga masyarakat, jadi tidak ada dukung mendukung atas nama lembaga," Tegasnya.Saking geramnya Plt Sekda Petrus Yumte malah marah, dan menuding wartawan Papuanewsonline.com bertanya seperti penyidik Polisi." Kamu ini wawancara atau tanya kaya Polisi," Tegasnya.Padahal Konfirmasi ini dibutuhkan untuk perimbangan pemberitaan, mengingat info yang diperoleh dari media lokal Mimika bahwa beberapa saat sebelum demo terjadi, di kantor Puspem SP 3 terdapat himbauan melalui pengeras suara di ruang informasi bagi ASN untuk berkumpul dan bersama-sama mengikuti demo.Selain itu diketahui, Plt Sekda Mimika Petrus Yumte pada beberapa waktu lalu, juga diberikan amanah secara langsung oleh Pj Gubernur Papua Tengah, Ribak Haluk, dimana Pj Gubernur meminta kepada Pj Sekda Mimika untuk melakukan pengawasan terhadap semua program pemerintahan yang berjalan.Dimana Pj Gubernur saat itu menekankan, Plt Sekda Petrus Yumte harus berperan aktif melakukan pengawasan Baik itu dari sisi akuntabilitas keuangan dan juga pelaksanaan kegiatan pembangunan di tahun 2023, serta meningkatkan pengawasan internal pemerintahan. Artinya pelaksanaan semua program pemerintahan meliputi disiplin ASN.(Redaksi) 09 Mar 2023, 11:50 WIT
Tingkatkan Stabilitas Kesehatan Masyarakat, Pelayanan Kesehatan Gratis Tim Medis Satgas Ops Damai Ca papuanewsonline, Lanny Jaya - Sebagai bentuk pelayanan Kesehatan kepada masyarakat, Polri melalui Tim Medis Ops Damai Cartenz melaksanakan Program Keladi Sagu (Kesehatan Lambang Diri Sehat Guna) dengan memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada Masyarakat di Kampung Yogobak,  Kabupaten Lanny Jaya, Minggu (5/3).Dalam kegiatan ini, Tim Medis yakni Ipda dr. Egenesia Merlyn Suarlembit yang dipimpin langsung Kaops Damai Cartenz 2023 Kombes Pol Dr. Faizal Ramdhani, S.Sos., S.IK., MM., serta turut dihadir PJU Ops Damai Cartenz 2023 mendatangi dan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kampung Yogobak yang berada di wilayah pinggiran Kab. Lanny Jaya.Kaops Damai Cartenz melalui Ipda dr. Egenesia mengatakan bahwa Polri akan terus menggencarkan program Keladi Sagu di Tanah Papua dengan harapan ke depan dapat menjangkau seluruh masyarakat khususnya yang berada di pinggiran.“Kini Polri hadir dengan program Keladi Sagu, program yang sudah dijalankan ini akan terus dilakukan dengan berpindah-pindah tempat agar seluruh masyarakat Papua bisa merasakan manfaat adanya program unggulan dari Ops Damai Cartenz ini,” tuturnya.Kedekatan antara Tim Medis dengan masyarakat sangat baik, hal itu terlihat dengan tidak sungkannya masyarakat di Kampung Yogobak, Kab. Lanny Jaya untuk menyampaikan keluhannya kepada Tim Medis.“Hari ini kami melakukan pengobatan terhadap masyarakat di Kampung Yogobak yang mengeluh sakit Flu dan nyeri pada bagian badan sehingga mereka meminta untuk di berikan pengobatan,” ujar Ipda dr. Egenesia dalam keterangannya saat di Konfirmasi awak media.Dirinya menerangkan, pada hari tersebut Tim Medis Ops Damai Cartenz Ops Damai Cartenz 2023 memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menderita sakit dengan melakukan pemeriksaan awal dan permberian terapi untuk meringankan sakit yang diderita. “Kami menemukan beberapa masyarakat yang mempunyai keluhan, kemudian dilakukan pemeriksaan untuk selanjutnya diberikan obat dan terapi,” terang Ipda dr. Egenesia.Diakhir, Ipda dr. Egenesia menyampaikan Ops Damai Cartenz 2023 akan terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat agar bisa menjadi solusi khsusunya di pelosok-pelosok wilayah Papua yang terkendala jarak dan transportasi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.“Harapan kami kedepan Ops Damai Cartenz bisa hadir hingga ke pelosok-pelosok wilayah, sehingga pelayanan kesehatan yang diberikan bisa merata untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat,” tandasnya. (Redaksi) 07 Mar 2023, 14:06 WIT
Polisi Sita Delapan HT Milik Simpatisan KKB papuanewsonline, PAPUA - Polres Lanny Jaya menyita delapan unit alat komunikasi berupa Handy Talky yang diduga milik simpatisan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), dari hasil razia cipta kondisi pada Jumat (3/3/2023).Operasi cipta kondisi gabungan dengan Satgas Operasi Damai Cartenz dipimpin oleh Kasat Reskrim Ipda Yoga Dwi Arjuna di depan Mapolres Lanny Jaya sejak pukul 09.00 WIT. Kapolres Lanny Jaya, AKBP Umar Nasatekay mengatakan sekitar pukul 09.45 WIT, anggota menyetop sebuah mobil jenis Triton yang berisi tujuh orang penumpang."Kita melakukan penggeledahan untuk menemui barang-barang yang mencurigakan sebagai upaya preventif," kata Umar dalam keterangan pada Sabtu (4/3/2023).Dan benar saja, pihaknya menemukan sebuah tas yang berisi delapan unit HT dan sebuah pisau,. Anggota kata Umar, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap tujuh orang penumpang. Selain itu juga memeriksa telepon seluler untuk mendalami hasil temuan tersebut "Tidak ada satu pun yang mengaku sebagai pemilik alat komunikasi itu. Salah satu penumpang berinisial TK mengaku bahwa dititipkan oleh seseorang tidak dikenal di Wamena untuk dibawa ke Kampung Kuyagawe (Lanny Jaya)," bebernya.Umar menduga bahwa pemilik alat komunikasi tersebut merupakan simpatisan untuk dikirimkan kepada kelompok kriminal yang kerap meresahkan masyarakat. "Kita duga pemiliknya simpatisan KKB," imbuhnya.Sementara untuk para penumpang dipersilahkan untuk melanjutkan perjalanan. Namun, pihaknya akan terus melakukan pengembangan terkait temuan alat komunikasi tersebut."Kita akan terus kembangkan dan melakukan razia dalam rangka mengendalikan situasi  di wilayah Lanny jaya agar aman dari aksi kriminalitas KKB," tandasnya. (Redaksi) 07 Mar 2023, 13:41 WIT
Kunker Ke Mappi, Anggota DPR RI Yan Mandenas Didampingi Pj Bupati Gomar Tinjau Sejumlah Fasilitas Papuanewsonline.com, Mappi - Anggota DPR RI dari Partai Gerindra daerah pemilihan Papua, Yan P Mandenas kembali melakukan kunjungan kerja sekaligus reses untuk menampung aspirasi dari pemerintah dan masyarakat Kabupaten Mappi.Kedatangan Yan Mandenas disambut Pj Bupati Mappi, Michael Rooney Gomar, S.STP., M.Si bersama Forkopimda serta tokoh masyarakat. Pertemuan dan diskusi digelar di halaman Rumah Jabatan Bupati Mappi, Kamis (2/3/2023).Yan  mengungkapkan tujuan kedatangannya untuk memastikan proses keberlanjutan pemerintahan di bawah kepemimpinan Pj Bupati Mappi, pelaksanaan pembangunan, penggunaan dana Otonomi Khusus serta memantau persiapan Pemilu Tahun 2024. Politisi muda asal Papua ini mengungkapkan salah satu keberhasilan dari perjuangan yang dilakukan yakni revisi Undang Undang Otsus. Hasilnya pun mulai dirasakan lewat pemekaran sebagai turunan dari UU Otsus dan juga peningkatan alokasi Dana Otsus. “Setelah pemekaran dilakukan di Papua Selatan, tugas berikut adalah bagaimana mencari sumber anggaran lagi untuk setiap provinsi di Papua agar mampu mendongkrak dan mendorong peningkatan pembangunan di daerah,” ujar Yan Mandenas. Papua Selatan termasuk Kabupaten Mappi dikatakan Yan, merupakan daerah dengan biaya pembangunan infrastruktur paling mahal. Hampir semua material didatangkan dari luar Papua. Untuk membangun 1 kilometer jalan dibutuhkan biaya tidak kurang dari Rp 18 miliar. Bahkan di Asmat butuh biaya Rp 22 miliar bangun jalan. Jadi alokasi anggaran Rp 200 miliar hanya bisa untuk membangun 10 kilometer jalan. Inilah yang mendasari adanya peningkatan alokasi Dana Otsus terutama bagi daerah dengan PAD minim. “Sehingga saat selesaikan pembahasan Otsus saya berusaha mendorong agar alokasi dana Otsus yang masuk ke kabupaten/kota bisa bertambah,” ujarnya. Mekanisme penyalurannya pun telah dirubah. Tidak lagi melalui provinsi untuk memudahkan birokrasi. Sekarang usulan langsung dari kabupaten/kota ke pemerintah pusat. Dengan begitu, Bupati sebagai kepala daerah bisa melakukan banyak hal untuk masyarakat. Kabupaten Mappi yang tahun ini mengelola Rp 200 miliar dana Otsus dikatakan Yan Mandenas bisa lebih optimal. Salah satu programnya yang dinilai luar biasa adalah mengalokasikan untuk masyarakat adat dan agama. “Tadi saya bisik Pak Bupati, beliau sampaikan itu sudah dilakukan. Itu luar biasa,” katanya. Memasuki tahun kedua pelaksanaan Otsus Jilid II, Yan Mandenas di hadapan masyarakat Mappi terus berkomitmen dan konsisten untuk perjuangkan kebutuhan masyarakat. Terutama dana Otsus, tanpa dilobi oleh pemerintah daerah, ia akan tetap berjuang. Tahun ini alokasi dana Otsus untuk Papua dan Papua Barat mencapai Rp 9 triliun. Jika Dana Alokasi Umum (DAU) naik, maka alokasi Otsus pun pasti ikut meningkat. Ia berharap tahun depan alokasi dana Otsus untuk Papua bisa menembus Rp 15 triliun. “Supaya kabupaten minim PAD bisa ditutupi dengan Otsus untuk membiayai urusan dasar dan pembangunan. Pembangunan harus menyentuh masyarakat supaya mereka tahu ada perubahan signifikan,” tandas Yan Mandenas. Yan Mandenas juga menyinggung usulan masyarakat untuk pemekaran kabupaten. Ia menyatakan, Provinsi Papua Selatan sudah mekarkan meski dari sisi syarat formal belum memenuhi karena hanya 4 kabupaten. Tapi dengan perjuangan maka bisa terwujud. Untuk pemekaran kabupaten tentunya akan menjadi aspirasi yang akan ditindaklanjuti selanjutnya.Sementara itu Pj Bupati Mappi, Michael Gomar menyambut baik kedatangan Anggota DPR RI, Yan Mandenas yang rutin melakukan kunjungan kerja ke Mappi. Sebelum bahkan hingga terwujudnya Provinsi Papua Selatan.Pada kesempatan itu Pj Bupati memaparkan kondisi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Kurang lebih 9 bulan menjabat, Pj Bupati menyatakan situasi kamtibmas di Mappi terbilang aman dan kondusif. Hubungan lintas sektor juga terjalin dengan baik dan ini menjadi kekuatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Pj Bupati menyadari banyak tugas yang belum terselesaikan tapi ia berupaya untuk melakukan secara bertahap dengan mengerahkan potensi daerah terutama sumber dana. Ia menyebut salah satu kendala bagi Pemkab Mappi adalah kantor pemerintahan yang belum tersedia sehingga pelayanan kepada masyarakat belum maksimal. “Selama ini cukup banyak kantor yang kami sewa atau kontrak dari masyarakat dan ini merupakan salah satu kendala dalam proses pelayanan publik kepada masyarakat,” Ungkapnya.Hal ini sekaligus menjadi usulan yang disampaikan Pj Bupati kepada Anggota DPR RI, sehingga pembangunan bisa dilakukan bertahap untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan.Pemkab Mappi dipaparkan Pj Bupati, lewat APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 telah mengambil beberapa kebijakan di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Program inipun dilanjutkan di Tahun 2023.Untuk sektor kesehatan, Pemkab Mappi dengan menggunakan Dana Otsus sudah melakukan penandatangan MoU atau Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan empat rumah sakit baik di Papua maupun di luar Papua. Program ini dilakukan untuk memberikan layanan kesehatan rujukan kepada masyarakat. Juga dalam rangka peningkatan kualitas SDM tenaga kesehatan lewat pendidikan dan pelatihan bekerjasama rumah sakit rujukan.Pemkab Mappi juga menjadikan pendidikan sebagai prioritas. Tahun 2023 dialokasikan bantuan pendidikan dan beasiswa kepada kurang lebih 1.303 mahasiswa yang kuliah di kampus yang bekerjasama dengan Pemkab Mappi. Bantuan ini akan terus dibenahi sehingga kampus yang belum kerjasama akan dijajaki. Bahkan akan dilakukan secara terbuka melalui seleksi untuk penerimaan besiswa yang menjadi tanggungjawab Pemkab. Begitu juga dengan program bimbingan belajar bagi siswa kelas XII yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Sehingga siswa yang akan menghadapi ujian akhir, serta persiapan masuk perguruan tinggi negeri, sekolah kedinasan maupun perguruan tinggi swasta bisa lebih siap. “Tahun ini kami juga merencanakan memprogramkan pengiriman mahasiswa kurang lebih 6 orang yang akan berkuliah di New Zealand  dan dalam  waktu dekat kita akan melakukan seleksi  untuk melihat kemampuan dan kita khususkan kepada anak-anak asli Mappi,” kata Pj Bupati Mappi.Pj Bupati menyebut, sarana dan prasarana pendidikan serta kesehatan masih perlu pembenahan. Terutama tenaga kesehatan dan guru yang dibutuhkan untuk ditempatkan di wilayah pedalaman. Pada bidang infrastruktur, Pemkab Mappi juga melaksanakan pembangunan jalan lingkungan dan jalan utama untuk menunjang mobilitas masyarakat dan akses transportasi. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat juga dijalankan dalam rangka pengendalian inflasi daerah. “Setiap hari Senin saya bersama ibu Inspektur selalu melaporkan pengendalian yang dilakukan oleh TPID kepada bapak Mendagri. Harga sembako di daerah juga harus rutin dilaporkan. Ini mejadi salah satu tolok ukur penilaian kinerja  dari Mendagri kepada seluruh Penjabat Bupati/Walikota termasuk gubernur,” terang Pj Bupati. Hal inilah yang dikatakan Pj Bupati, membutuhkan kebijakan dan strategi dalam rangka pengendalian inflasi daerah. Oleh sebab itu Pemkab gencar melakukan berbagai kegiatan seperti pertandingan olahraga Turnamen Futsal Bupati Cup I yang bisa mendongkrak pendapatan masyarakat pelaku UMKM. Yang tadinya hanya Rp 100.000 per hari, kini bisa mendapatkan Rp 500.000 per hari. Begitu juga dengan tukang ojek.Untuk itu ia berharap semua pihak mendukung seluruh kegiatan seperti ini karena bukan hanya sekadar pertandingan tapi juga sebagai wadah mempersatukan dan menjaga kebersamaan masyarakat. Terlebih bisa memberikan multiplier effect kepada masyarakat pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha dan mendapatkan keuntungan. “Direncanakan juga tahun ini kami akan membangun taman Kota Mappi yang terletak di Distrik Oba’a. Taman ini akan bermanfaat sebagai sarana rekreasi destinasi wisata tetapi juga akan disiapkan kuliner-kuliner yang disiapkan untuk pelaku UMKM,” ucap Pj Bupati Selain melakukan dialog bersama masyarakat, Pj Bupati Mappi, Micahel R. Gomar S.,STP.,M.Si turut mendampingi Anggota DPR RI Yan P. Mandenas untuk lakukan Kunjungan Kerja di RSUD Mappi, SD YPPK St. Paulus Muin Kampung Muin Distrik Oba'a, disana Yan P. Mandenas berduskusi dengan para guru serta memberikan motivasi kepada para siswa serta turut menyaksikan pertandingan Futsal di Kawasan Mappi Sport Center (MSC) KM 7 Distrik Oba'a.Dalam kunjungan itu, Yan P. Mandenas juga mmeberikan peralatan olahraga kepada para pemain serta memberikan dukungan dan motivasi agar terlahir atlet –atlet berkbakat dari kabupaten Mappi yang mampu bersaing baik ditingkat, provinsi, nasional maupun internasional.(Redaksi) 04 Mar 2023, 14:28 WIT
Brigjen TNI Agus Widodo, SIP, M.Si Berikan Jam Komandan Kepada Prajurit Dan Anggota Persit Papuanewsonline.com, Penrem 174/ATW ~ Satu bulan menjabat Danrem 174/Anim Ti Waninggap Brigjen TNI Agus Widodo, S.IP., M.Si., yang didampinggi Ketua Persit KCK Koorcab Rem 174, Ny. Ane Agus Widodo baru dapat melakukan tatap muka dengan seluruh prajurit dan Persit koorcabrem 174 dalam rangka Jam Komandan bertempat di Aula LB Moerdani Kamis (23/03/02).Jam Komandan ini baru dapat dilaksanakan oleh Danrem karena Seusai sertijab langsung disibukan dengan berbagai kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan di luar wilayah. Ungkap Kapenrem 174/ATW.Kegiatan Jam Komandan ini juga diikuti oleh Dansat/Kabalak Disjan serta seluruh Prajurit dan PNS TNI AD yang berada di wilayah Korem 174/Anim Ti Waninggap. Selain menyampaikan pokok-pokok Arahan KASAD pada Rapim TNI-AD di Mabesad, Brigjen TNI Agus Widodo juga menekankan bahwa Ada tiga Karakteristik Dasar yang harus dipedomani dalam kehidupan keprajuritan; yaitu Loyalitas, Moralitas Dan Integritas.Danrem juga menyampaiakn beberapa permasalahan menonjol yang terjadi di wilayah Papua yang menjadi penekanan Pangdam XVII/ Cen pada hari sebelumnya.Danrem juga mengingatkan Kembali tetang bahaya Narkoba yang hingga saat ini semakin cangih dalam pusaranya serta sebagai upaya pencegahan Narkoba.Terkait pelaksanaan pesta Demokrasi, yaitu Pemilu 2024, Danrem menekan agar seluruh prajurit tidak terlibat dalam praktik-praktik politik praktis, karena kita harus pada posisi imparsial (berdiri diatas semua golongan).Dalam melaksanakan tugas para Dansat maupun perwira yang ada di satuan harus mengidentifikasi karakter anggota serta melaksanakan pengawasan melekat terhadap anggotanya, sehingga dapat membasmi pelanggaran prajurit maupun miliknya. Laksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab, disiplin dan dukungan lingkungan keluarga yang sehat lahir dan bathin sangat dibutuhkan. Jadilah prajurit yg beriman dan bertakwa, semangat dan termotivasi untuk maju dan fokus dalam himbauan tujuan hidup. Pungkas Danrem dalam mengakhiri jam Komandannya. (Ardi) 03 Mar 2023, 09:42 WIT
Kapolri Tegaskan Langkah Konkret Manajemen Risiko Bencana Pada Rakornas BNPB Papuanewsonline.com, Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menekankan pentingnya memperkuat manajemen risiko bencana alam di Indonesia, sebagaimana instruksi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada TNI, Polri, dan seluruh pemangku kepentingan terkait lainnya.Hal tersebut disampaikan Kapolri saat menjadi salah satu Pemateri pada Rakornas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Kamis, 2 Maret 2023.“Harapan Pak Presiden Kita memiliki manajemen risiko yang baik pada saat tahapan pra, pada saat tanggap darurat dan pasca-bencana juga akan semakin baik. Pak Presiden juga sudah menyampaikan bagaimana masalah bencana akibat perubahan iklim (perubahan iklim),” kata Sigit di awal pemaparan materinya.Manajemen, kata Sigit, menjadi penting karena Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sejarah bencana alam yang cukup besar. Seperti tsunami Aceh, gempa bumi di Cianjur, bencana gunung merapi, serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla).Faktor kerap terjadinya bencana alam di Indonesia juga salah satunya disebabkan terjadinya pergeseran sesar di wilayah tertentu seperti sesar Sumatera, sesar Palu-Koro, sesar Matano, sesar Cimandiri, sesar Opak, sesar Gorontalo, sesar Sorong, sesar Tarera Aiduna dan sesar Yapen.Tak hanya itu, kondisi geografis Indonesia yang berada di lingkaran api menjadi salah satu faktor terjadinya bencana alam. Kemudian, pada tiap tahunnya juga kerap terjadi fenomena El Nino dan La Nina.“Jadi ini adalah wilayah-wilayah di Indonesia yang tentunya kita harus memiliki kesiapan lebih. Karena yang namanya bencana terjadi sewaktu-waktu, namun yang paling penting adalah bagaimana upaya kita melakukan persiapan. Sehingga pada saat terjadi, dampaknya bisa kita penanggulangan seminimal mungkin,” ujar Sigit.Dalam penanganan bencana alam, Sigit mengungkapkan bahwa, seluruh pihak terkait dapat mengadopsi rumusan yang dikeluarkan oleh UN Disaster Risk Reduction (UNDRR), untuk mengurangi dampak yang disebabkan oleh bencana alam.“Tentunya menjadi salah satu yang perlu kita pahami bahwa ada rumus terkait bagaimana kita bisa mengurangi potensi dampak bencana rumusnya itu risiko (Risiko), sama dengan (=), Bahaya atau ancaman bencana, dan disitu dikalikan (x) kerentanan atau kerentanan masyarakat, dibagi (÷) capacity atau kemampuan mengatasi bencana,” ucap Sigit.“Artinya kalau kerentanan masyarakat bisa kita kecilkan dan kapasitas bisa diperbesar maka terjadi akibat dampak bencana bisa kita kurangi,” Sigit menambahkan.Oleh karena itu, Sigit menegaskan bahwa, dalam penanganan bencana alam, diperlukan penguatan sinergitas dan kolaborasi antara Pemerintah, TNI, Polri, BNPB, BMKG, Basarnas dan masyarakat pemangku kepentingan lainnya.“Yang paling utama adalah memperkuat sinergitas kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, TNI, Polri, Pemerintah, BMKG, BNPB, Basarnas untuk mengungkapkan kemampuan dan kekuatan. Sehingga kita bisa mempersiapkan dan memperkuat apa yang menjadi kebijakan Pak Presiden terkait dengan kemampuan melakukan manajemen risiko, memiliki resiliensi yang kuat dalam menghadapi bencana,” papar Sigit.Lebih dalam, ditegaskan Sigit, sejak awal Polri telah memasukan kebijakan penanganan bencana alam ke dalam konsep strategis transformasi menuju Polri yang Presisi, yang dituangkan dalam, transformasi operasional.Dengan adanya hal tersebut, Sigit menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk terus melakukan upaya-upaya manajemen risiko bencana alam mulai dari pencegahan, sosialisasi, penyuluhan, edukasi, memberikan panduan, Quick Response bersama pemangku kepentingan terkait.Menurut Sigit, dengan kesiapan dan respon cepat jajaran Polri di wilayah bencana, itu merupakan bentuk representasi negara di tengah masyarakat.“Sehingga masyarakat merasakan negara hadir disitu. Ini harus dilakukan dan dipersiapkan khususnya di wilayah yang memang rentan terjadi bencana. Tolong dicek begitu ada peristiwa bagaimana rekan-rekan simulasi, latihan secepatnya bisa datang dan SOP yang disiapkan dan apa saja yang kita lakukan,” tutur Sigit.Dalam penanganan bencana alam, Sigit menyatakan, personel kepolisian harus mampu berperan baik sebelum terjadinya bencana, ketika terjadi, dan setelah bencana terjadi. Ketika masa tanggap darurat, Polri harus menyiapkan personel terbaiknya untuk melakukan penyelamatan, mendatangkan, bertemu melalui DVI, membuat tenda darurat, dapur lapangan hingga menyiapkan sarana dan prasarana pendampingan.Kemudian, sambung Sigit, setelah pascabencana, jajaran Polri harus menyiapkan langkah konkret seperti psikologi sosial, trauma healing, layanan kesehatan, dan menggelar patroli di wilayah tersebut.Untuk tahap pra-bencana atau sebelum kejadian, Sigit mengatakan, harus dilakukan upaya penyuluhan, bisa melalui konten video, kerjasama dengan media, dan penguatan peran Bhabinkamtibmas untuk menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat.Disisi lain, Sigit menuturkan bahwa, didukung bersama stakeholder terkait juga harus memanfaatkan perkembangan teknologi informasi (TI). Dalam hal ini, kata Sigit, Polri telah membentuk 91 Command Center yang bisa diadopsi oleh seluruh jajaran Polda.“Terkait dengan karhutla kembangkan terus aplikasi ASAP Digital Nasional. Karena ini menjadi penting didalamnya kita memiliki CCTV Live Auto Monitoring yang bisa memantau jarak 8 kilo, berputar 360 derajat, ada sensor, bisa menampilkan suhu udara. Dan kita bisa dapatkan update titik api selama lima menit. Yang terpenting adalah posisi pergerakan personel dilapangan bisa termonitor,” kata Sigit.Sebelum mengakhiri pemaparannya, Sigit menegaskan bahwa, seluruh pemangku kepentingan harus memiliki kesamaan visi dan misi terkait panggilan instruksi Presiden Jokowi soal melakukan manajemen risiko bencana alam. Sigit pun melantunkan pantun untuk menyelesaikan paparannya. “Hujan gerimis tiada henti, paling enak minum cokelat. Mari bersinergi untuk melindungi, menghadirkan negara di tengah rakyat,” tutup Sigit. (Ardi) 02 Mar 2023, 22:22 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
lihat video 10 Feb 2023, 15:22 WIT