Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Hadiri Konferensi di Inggris, Menteri Yasonna bicara soal Human Dignity
Papuanewsonline.com, Jakarta- Menteri Hukum dan Ham Yasonna Laoly menghadiri konferensi yang diselenggarakan oleh Pusat Internasional untuk Studi Hukum dan Agama, Universitas Brigham Young, bekerja sama dengan Sekolah Hukum Notre Dame dan Universitas Oxford, dalam upaya menggalang dukungan global untuk menetapkan Hari Martabat Manusia melalui Resolusi Majelis Umum PBB.Resolusi PBB ini akan memberikan pengakuan atas martabat manusia sebagai hak asasi manusia yang paling fundamental. Konferensi ini mengambil tema “Perspektif Peradaban mengenai Martabat Manusia” (Civilizational Perspectives on Human Dignity), dihadiri oleh sekitar 150 peserta dari berbagai negara, yang merupakan para Ahli Hukum Internasional dan para pejuang HAM internasional, yang digelar di Oxford Ingris, kamis (27/7/2023).Tampil sebagai Pembicara Utama, Yasonna menjelaskan bahwa isu martabat manusia dapat dilihat dari berbagai konteks yang berbeda karena keragaman budaya, namun tidak menghapuskan persamaan bahwa setiap manusia berhak mendapatkan perlakuan yang terhormat tanpa dibeda-bedakan.“Persepsi yang berbeda tentang martabat manusia tidak menghapuskan fakta bahwa semua individu berhak diperlakukan secara terhormat, terlepas dari latar belakang, ras, jenis kelamin, atau status sosial seseorang,” ujar Yasonna. Yasonna juga mengungkapkan martabat manusia memiliki keterkaitan dengan keadilan sosial dan perlakuan yang adil.“Konsep martabat manusia sangat terkait dengan Hak Asasi Manusia, karena HAM menciptakan tatanan yang menjunjung martabat setiap manusia,” ungkap Yasonna.Dalam konferensi itu Yasonna menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia telah menetapkan prioritas pelindungan HAM di Indonesia ditujukan pada kelompok paling rentan dan terpinggirkan. Kelompok ini termasuk orang lanjut usia, anak-anak, perempuan, fakir miskin, dan penyandang disabilitas. Salah satu program yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia adalah pemberian bantuan hukum gratis bagi masyarakat tidak mampu sebagai bentuk akses terhadap keadilan yang merata bagi semua masyarakat.Selain itu, tambah Yasonna, pemerintah Indonesia juga menjamin kebebasan beragama bagi segenap masyarakat Indonesia. Hal ini tercermin dalam Pancasila sebagai dasar dan falsafah resmi negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.Tindak lanjut dari konferensi Oxford ini, Indonesia akan menjadi tuan rumah “Konferensi Internasional tentang Literasi Agama Lintas Budaya”, bekerja sama dengan Brigham Young University Law School, Sekretariat Internasional Kebebasan Beragama, dan Templeton Religion Trust, pada tanggal 13 -14 November 2023 di Jakarta. Konferensi ini diselenggarakan dalam rangka memperingati 75 tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dengan tema “Martabat Manusia dan Aturan Hukum untuk Masyarakat yang Damai dan Inklusif.”Diskusi dengan Mahasiswa IndonesiaSelain itu, pada hari yang sama di sela kunjungan kerjanya ke Oxford University, Menteri Hukum dan HAM menyempatkan diri bertemu dengan 100 mahasiswa dari beragam universitas yang tergabung dalam Perkumpulan Pelajar Indonesia (PPI) Oxford, serta diaspora Indonesia yang tinggal di Inggris.Yasonna mendiskusikan berbagai isu khususnya yang berkaitan dengan tugas fungsi Kementerian Hukum dan HAM seperti keimigrasian dan kewarganegaraan.Dalam isu keimigrasian, Yasonna menjelaskan bahwa saat ini pemerintah Indonesia memberikan fasilitas keimigrasian bagi diaspora dan repatriasi ex Warga Negara Indonesia melalui Izin Tinggal Keimigrasian (ITK). Selain itu, pemerintah Indonesia akan mengeluarkan kebijakan baru mengenai Golden Visa atau Visa Rumah Kedua sebagai upaya untuk menarik tenaga profesional dan pebisnis untuk tinggal di Indonesia dalam waktu yang lama sesuai ketentuan yang berlaku,“Kebijakan terbaru adalah Visa Rumah Kedua. Indonesia mengincar pelintas-pelintas berkualitas untuk berinvestasi dan memberikan keuntungan kepada Indonesia,” ujar Yasonna.Kata Yasonna, Untuk ex Mahasiswa Indonesia Ikatan Dinas (MAHID), pemerintah telah menetapkan Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat. Melalui kebijakan ini, Kemenkumham dapat memberikan kemudahan fasilitas keimigrasian bagi ex. MAHID yang ingin kembali ke Indonesia.Mengenai isu kewarganegaraan, Yasonna menyampaikan kepastian hukum bagi anak-anak berkewarganegaraan ganda, dimana Presiden Joko Widodo pada tanggal 31 Mei 2022 telah mengeluarkan Peraturan Presiden (PP) Nomor 21 tahun 2022 yang mengatur tentang Kewarganegaraan. “Dengan PP ini, anak-anak hasil perkawinan campur yang lahir sebelum berlakunya UU Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI, dan anak yang lahir di negara Ius Soli, dapat memperoleh Kewarganegaraan RI melalui mekanisme permohonan pewarganegaraan kepada Presiden paling lambat 2 tahun setelah PP disahkan, yaitu 31 Mei 2024 nanti,” jelas Yasonna.Yasonna berpesan agar para pelajar Indonesia di Oxford untuk memanfaatkan kesempatan belajar dengan baik sehingga dapat meningkatkan kemampuan akademik, maupun interaksi dengan lingkungan sekitar. Hal itu akan menjadi bekal untuk masa depan sehingga dapat berkontribusi pada pembangunan Indonesia pada saat kembali ke Indonesia.Dalam lawatan ke Inggris ini, Menteri Yasonna didampingi oleh Sekretaris Jenderal Andap Budhi Revianto, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Cahyo Muzhar dan juga Staf Khusus Bidang Hubungan Luar Negeri, Linggawati.(PNO/02)
27 Jul 2023, 21:33 WIT
Kunker Ke Tiongkok, Presiden Jokowi Bahas Investasi Hingga Proyek Strategis Indonesia Dan RRT
Papuanewsonline.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo beserta Ibu Iriana Joko Widodo dan delegasi terbatas melakukan kunjungan kerja ke Chengdu, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) pada Kamis, 27 Juli 2023. Kunjungan Presiden Jokowi ke RRT ini antara lain bertujuan untuk memenuhi undangan Presiden Xi Jinping."Kunjungan ini juga bertepatan dengan 10 tahun kemitraan strategis komprehensif Indonesia dan Tiongkok. RRT adalah mitra dagang dan investasi terbesar bagi Indonesia," ujar Presiden dalam keterangan pers di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.Di Chengdu, Presiden Jokowi diagendakan untuk melakukan pertemuan dengan Presiden Xi Jinping. Dalam pertemuan tersebut, kedua Kepala Negara akan membahas berbagai agenda prioritas kedua negara hingga isu-isu global."Sejumlah agenda prioritas akan saya bahas bersama Presiden Xi, baik di bidang investasi maupun berbagai proyek strategis Indonesia dan RRT, juga di bidang perdagangan dan kesehatan, serta isu-isu regional dan global," jelasnya.Selain bertemu Presiden Xi, Presiden Jokowi juga akan bertemu dengan sejumlah CEO atau pemimpin perusahaan Tiongkok. Menurut Presiden, perusahaan-perusahaan tersebut telah dan akan melakukan investasi di Indonesia, khususnya di sektor hilirisasi industri, petrokimia, energi baru terbarukan, dan kesehatan."Saya juga akan menghadiri pembukaan FISU World University Games untuk menyemangati kontingen kita yang juga berada di sana dan pada Sabtu pagi insyaallah saya sudah tiba di Jakarta," tandasnya.Presiden Jokowi dan rombongan lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 sekitar pukul 08.20 WIB. Turut mendampingi Presiden Jokowi dan Ibu Iriana dalam penerbangan menuju RRT yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Dirjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri/Kepala Protokol Negara Andy Rachmianto, Sekretaris Militer Presiden Laksda TNI Hersan, Komandan Paspampres Mayjen TNI Rafael Granada Baay, dan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin.Tampak melepas keberangkatan Presiden yaitu Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, dan Kepala Staf Umum TNI Letjen TNI Bambang Ismawan. (PNO-12)
27 Jul 2023, 21:22 WIT
Lakukan Perbaikan Sistem, Presiden Jokowi Tegaskan Pejabat Korupsi Harus Hormati Proses Hukum
Papuanewsonline.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemerintah terus melakukan evaluasi dan perbaikan sistem untuk mencegah praktik korupsi. Perbaikan tersebut antara lain dalam sistem pengadaan barang dan jasa di kementerian/lembaga melalui e-katalog."Ya perbaikan-perbaikan sistem di semua kementerian dan lembaga terus kita perbaiki terus, perbaikan sistem. Seperti misalnya e-katalog, sekarang yang masuk kan sudah lebih dari 4 juta produk, yang sebelumnya hanya 50 ribu. Artinya itu perbaikan sistem," ujar Presiden Jokowi dalam keterangan pers di Pangkalan TNI AU Halim Perdana kusuma, Jakarta, pada Kamis, 27 Juli 2023.Di samping itu, Presiden Jokowi juga menegaskan sikapnya untuk menghormati proses hukum terkait pejabat yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)."Kalau memang ada yang melompati sistem dan mengambil sesuatu dari situ (proyek), ya kalau terkena OTT, ya hormati proses hukum yang ada," tegasnya. (PNO-12)
27 Jul 2023, 18:19 WIT
Berhasil Ungkap Kasus Mutilasi, Kompolnas Berikan Penghargaan Kepada Polres Mimika
Papuanewsonline.com, Jayapura- Polres Mimika menerima piagam penghargaan dari Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Republik Indonesia, yang diterima ole Kapolres Mimika AKBP I Gede Putra, S.H, S.I.K di Polda Papua, Rabu (27/7/2023).Kapolres Mimika AKBP I Gede Putra mengatakan piagam penghargaan tersebut diberikan oleh Kompolnas atas keberhasilan Polres Mimika dalam mengungkap kasus mutilasi terhadap warga sipil Nduga, yang terjadi pada tanggal 22 Agustus 2022 lalu." Puji Syukur, penghargaan yang ditandatangani ketua Komisi Kepolisian Nasional Bapak Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD ini, akan memberikan motivasi serta dorongan bagi kami di Polres Mimika, agar terus memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat, di Kabupetan Mimika,"Ucapnya.Dikatakannya, penyerahan piagam penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Sekretaris Kompolnas Irjen (Purnawirawan) Benny Mamoto di Polda Papua.I Gede Putra mengaku, Piagam Penghargaan kompolnas yang diberikan kepada Polres Mimika merupakan satu anugrah, karena penghargaan itu bagian dari peningkatan kepercayaan Masyarakat terhadap Polri terutama di Polres Mimika.“Ini adalah anugerah, sehingga kami Polres Mimika dan jajaran akan terus meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat di kabupaten Mimika,"Ujarnya.I Gede Putra menambahkan, selaku kapolres Mimika mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pengungkapan kasus tersebut, sehingga dalam penanganan kasus mutilasi mulai dari proses lidik, Sidik hingga penuntutan bisa terselesaikan secara baik.(PNO/02)
27 Jul 2023, 16:46 WIT
Kemendagri dan Kemenag Gelar Rakor Pelaksanaan Haji Dan Umroh Tahun 2023 Di Mekkah
Papuanewsonline.com, Mekkah - Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Haji dan Umroh 1444 H/2023 M membahas petugas haji dan umroh, bertempat di Masjid Kantor Sektor 6, Mekkah Arab Saudi, Minggu (25/6/2023). Rakor ini digelar untuk memastikan bahwa pelaksanaan haji tahun 2023 berjalan lancar, aman, sehat dan sukses. Selain itu, untuk memberikan pengarahan dan motivasi kepada Petugas Haji Daerah (PHD) dan membahas permasalahan pelaksanaan haji dan umroh.Rakor yang diselenggarakan di tanah suci Mekkah ini, dihadiri petugas haji daerah yang berasal dari seluruh wilayah di Indonesia, baik yang berasal dari provinsi maupun kabupaten/kota. Selain itu, Rakor juga dihadiri sejumlah pejabat dari Kemenag, Kemendagri, tokoh masyarakat dan tokoh agama, serta kementerian/lembaga terkait, seperti Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenag, Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenag, Direktur Jenderal (Dirjen) Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) Kemenag, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) PHU, Inspektur dilingkungan Itjen Kemenag, Sekretaris Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Kepala Daerah Kerja (Daker) Mekkah, Madinah, Jedah, dan seluruh Kepala Sektor penyelenggaraan haji.Pada kesempatan tersebut, Dirjen PHU Kemenag Hilman Latief dan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri A. Fatoni menyampaikan arahan, motivasi dan sejumlah penjelasan terkait penyelenggaraan haji dan umroh, khususnya penyelenggaraan haji tahun 2023. Dirjen PHU, Hilman menyampaikan, bahwa tahun ini jamaah haji Indonesia yang lansia lebih banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Maklum saja, data yang ada di Kemenag menunjukkan, dari 203.320 orang jamaah reguler, tercatat 64.000 di antaranya masuk kategori lansia."Jamaah haji tahun ini, banyak lansia. Karena penggabungan jamaah haji tahun 2020, 2021 dan 2022. Tahun 2020 tidak ada haji karena covid dan tahun 2022 ada pembatasan usia, ungkap Hilman.Hilman menambahkan, "maka penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444 H/ 2023 M ini mengusung tema Haji Berkeadilan dan Ramah Lansia."Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Dirjen Keuda Kemendagri Fatoni menyampaikan, saat ini ada 3 (tiga) kondisi penganggaran pembiayaan petugas haji yang dilakukan oleh pemerintah daerah (Pemda), yaitu dibiayai sepenuhnya oleh Pemda, daerah membiayai sebagian dan yang ketiga, ada daerah yang tidak membiayai sama sekali atau petugas haji membiayai secara mandiri.“Kondisi ini juga sempat kami diskusikan dengan Menteri Agama. Daerah berbeda-beda dalam membiayai petugas haji, menyebabkan penurunan kualitas dalam melayani jamaah haji, ada kecemburuan sesama petugas haji, menurunkan motivasi dan komitmen petugas haji,” ungkap Fatoni.Menurut Fatoni, “perlu dibuat payung hukum sebagai tindak lanjut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Bisa saja nanti substansi pengaturannya dimasukkan di dalam Permendagri tentang penyusunan APBD.” “Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi kepada Daerah, pendampingan dan asistensi untuk daerah yang mengalami kendala dan belum menganggarkan petugas haji daerah dalam APBD," pungkas Fatoni. (PNO-12)
27 Jul 2023, 10:37 WIT
Promosikan Kebebasan Beragama Menkumham: Pancasila Sebagai Dasar Dan Ideologi Bangsa
Papuanewsonline.com, Jakarta - Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly mempromosikan kebebasan beragama Indonesia di hadapan anggota Parlemen Inggris, Fiona Bruce. Ia mengatakan pemerintah Indonesia memberikan pelindungan terhadap hak asasi manusia dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kebebasan beragama.Yasonna menjelaskan Indonesia merupakan negara Muslim terbesar, sekaligus negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Dalam suasana keberagaman ini, pemerintah hadir memberikan kepastian hukum atas hak kebebasan pribadi masyarakat Indonesia.“Indonesia merupakan negara Muslim terbesar dan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia yang terus mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia dari berbagai aspek kehidupan, termasuk kebebasan beragama,” kata Yasonna dalam pertemuan antara delegasi Indonesia dengan Fiona Bruce di Inggris.Kebebasan beragama di Indonesia dijamin dan diatur dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 E ayat (1) dan pasal 29 ayat (2). Selain itu, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia turut menjamin kebebasan beragama sebagai salah satu hak atas kebebasan pribadi dalam pasal 22 ayat (1) dan (2).Yasonna menjelaskan kepada Bruce, selain Islam ada juga banyak agama lain di Indonesia dimana ummatnya hidup berdampingan secara damai bahkan saling menjaga ketika masing-masing merayakan hari besarnya. Kondisi seperti itu bisa terjadi karena Indonesia memiliki Pancasila sebagai dasar dan ideologi bangsa. Pancasila, lanjut Yasonna, mampu menjadi payung yang menaungi beragam agama, kultur dan etnis di Indonesia sehingga masyarakatnya menghargai keberagaman dan toleran antar sesama."Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, yang menghargai kebhinekaan, kemanusiaan yang adil dan beradab serta menjaga persatuan Indonesia," kata Yasonna di hadapan Bruce, Senin malam (24/07/2023) waktu setempat.“Pancasila mengajarkan pada kami untuk bebas tetapi bertanggungjawab. Yakin pada kebenaran keyakinannya masing-masing, tetapi menghormati keyakinan orang lain sehingga masyarakat hidup dalam harmoni, berbeda tetapi satu sebagaimana semboyan kami, Bhineka Tunggal Ika,” terangnya lebih lanjut.Yasonna berharap pemerintah Indonesia dan Inggris dapat bekerja sama untuk mempromosikan kebebasan beragama, tidak hanya secara nasional tetapi pada level global. Ini mengingat Bruce merupakan utusan khusus Perdana Menteri Inggris untuk Kebebasan Beragama dan Kepercayaan, serta ketua Aliansi Internasional Kebebasan Beragama atau Kepercayaan.“Indonesia mengharapkan dukungan dan saran dari Madam Bruce mengenai bagaimana kita dapat bekerja sama untuk mempromosikan kebebasan beragama secara global dan nasional dalam masyarakat kita yang beragam,” ujarnya.Bruce sendiri menuturkan bahwa masyarakat internasional telah mengakui kemampuan Indonesia dalam melindungi kebebasan beragama meskipun mengalami berbagai tantangan dalam kondisi masyarakat yang majemuk. Untuk itu, Indonesia dipandang memiliki peran sentral terkait isu hak asasi manusia dalam konteks nasional dan global. Bruce berharap kerjasama Indonesia dan parlemen Inggris di bidang kebebasan beragama semakin meningkat.Salah satu langkah kerja sama Indonesia dan parlemen Inggris adalah diadakannya Konferensi Internasional tentang Literasi Agama Lintas Budaya, yang akan diselenggarakan di Jakarta pada 13-14 November 2023 mendatang. Konferensi diselenggarakan oleh Kemenkumham bersama Institut Leimena, Pusat Internasional untuk Studi Hukum dan Agama di Brigham Young University Law School, dan Sekretariat Internasional Kebebasan Beragama yang berbasis di Amerika Serikat. Bruce sendiri telah mengonfirmasi kepastian untuk hadir sebagai salah satu pembicara dengan topik "Human Dignity and the Rule of Law: Global and Regional Outlook". (PNO-12)
25 Jul 2023, 09:33 WIT
Kapolda Maluku Sambut Hangat Kunjungan Kabasarnas Ambon Yang Baru
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepala Kepolisian Daerah Maluku, Irjen Pol Lotharia Latif, menerima kunjungan silaturahmi dari Kepala Basarnas Ambon yang baru, Muhammad Arif Anwar.Kedatangan Kabasarnas Ambon didampingi sejumlah stafnya. Pertemuan silaturahmi itu dilangsungkan di ruang tamu Kapolda, Markas Polda Maluku, Kota Ambon, Kamis (20/7/2023).Dalam pertemuan itu, Kapolda Maluku tidak sendiri. Ia didampingi oleh Karo Ops, dan Direktur Polairud Polda Maluku."Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Kapolda Maluku yang telah menerima kedatangan kami hari ini," kata Anwar dalam pertemuan itu.Sebagai pejabat baru di Maluku, Anwar mengaku kedatangannya menemui Kapolda selesai ingin bersilaturahmi, juga untuk meningkatkan kerjasama yang selama ini sudah berjalan baik."Kami siap terus mendukung dan meningkatkan kerjasama, dan sinergitas antara Basarnas dengan Polda Maluku," ungkapnya.Kedatangan Kabasarnas Ambon yang didampingi sejumlah stafnya diterima hangat oleh Kapolda Maluku."Terima kasih atas kunjungannya dan semoga pertemuan ini menjadi awal yang baik dalam kerjasama ke depannya," kata Kapolda.Kapolda mengaku selama ini sinergitas antara Polda Maluku dan Basarnas Ambon berjalan dengan baik. Ia juga berharap kerjasama di bidang SAR atau pertolongan dan pencarian korban yang mengalami bencana alam dapat terus tingkatkan."Saya berharap Basarnas dapat bekerja sama dengan Polda Maluku dalam penanganan kejadian bencana alam, baik SAR darat maupun SAR laut," ungkapnya.Di sisi lain, Kapolda juga berharap Basarnas dapat melaksanakan pelatihan-pelatihan dengan melibatkan anggota Polda Maluku, agar dapat meningkatkan kinerja secara bersama-sama."Terkait management keadaan darurat, saya harap juga dapat melakukan simulasi-simulasi bersama instansi terkait lainnya seperti Damkar, Nakes, dan lainnya," pintanya.Kapolda pada kesempatan itu juga menyampaikan selamat kepada Muhammad Arif Anwar atas jabatan baru sebagai Kepala Basarnas Ambon."Teman-teman Basarnas merupakan mitra Polri, Saya mengucapkan semoga amanah dan senantiasa semangat dalam menjalankan tugas," harapnya.(PNO-11)
21 Jul 2023, 19:18 WIT
Dongkrak Peningkatan Ekonomi Indonesia, PT KJA dan PT BSA Berhasil Ekspor Rokok Ke Luar Negeri
Papuanewsonline.com, Bitung - PT Kaltara Jaya Abadi (KJA) Grup dan PT Badannu Sebatik Abadi (BSA) sukses melakukan ekspor perdana Barang Kena Cukai (BKC) hasil (bahan baku-red) tembakau, Selasa (18/07/2023).Ekspor perdana yang dikemas dalam lima kontainer diangkut menggunakan Kapal M/L Alkhan, dari Pelabuhan Samudera Bitung dengan negara tujuan Filipina, disaksikan sejumlah pejabat dari Bea dan Cukai.Direktur Utama PT KJA Ridwan Alannuary, mengatakan ekspor perdana tersebut tidak lepas dari peran Presiden Joko Widodo yang menyetujui dibukanya perdagangan daerah perbatasan langsung dengan Filipina.Direktur muda ini memastikan aktivitas yang baru pertama kali terjadi di Sulawesi Utara (Sulut) itu, tidak hanya mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi tapi juga peningkatan kualitas perekonomian pemerintah, karena telah memberlakukan berbagai kebijakan untuk peningkatan ekspor produk dalam negeri. Dasar itulah Ridwan pun mengajak para pemangku jabatan kebijakan perdagangan memperbanyak eksekusi rencana--rencana dalam meningkatkan ekspor, sehingga tidak hanya berwacana tapi melakukannya sampai berhasil.“Semakin meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi serta tingginya arus lalu lintas perdagangan, kegiatan seperti ini berdampak positif terhadap masyarakat secara langsung karena makin terbuka peluang dalam kegiatan perdagangan global, mengingat Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki posisi setrategis sebagai penghubung atau wilayah transit perdagangan lintas negara,” jelas Ridwan.Baginya, menuju perusahaan ekspor yang kompetitif, visioner dan mengispirasi serta terpercaya memberi pelayanan optimal, inovatif dan profesional menuju kepuasan mitra bisnis, serta memegang teguh etika dan aturan untuk menjalankan intruksi Presiden Jokowi tentang ekspor dan berpegang teguh pada Standar Operasional Perusahaan (SOP) yang efektif, efisiensi waktu dan sehat di segala aspek.Semuanya itu kata dia, merupakan tanggung jawab telah diberikan kepercayaan untuk menciptakan kenyamanan guna mendukung tercapainya tujuan serta kepuasan dalam pelayanan khususnya ekspor Rokok ke negara luar.Pada pertengahan tahun ini, indonesia harus terus aktif dalam perdagangan antar negara dan mampu meningkatkan kualitas barang ekspor, pelayanan, branding, kemasan serta daya saing harga sehingga dapat memenuhi standar ekspor di tingkat global. Dirinya berharap pengiriman atau ekspor barang ke Filipina bisa menjadi tolak ukur roda perekonomian khuususnya di Kota Bitung.Wakil Direktur PT BSA, Hasanuddin Kasturi, juga berkomitmen melebarkan sayap dengan memberikan pelayanan terbaik untuk kegiatan ekspor dari Bitung ke Filipina. Upaya peningkatan ekspor ini terus dilakukan baikoleh pemerintah pusat maupun di sulawesi utara khususnya di kota bitung. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah menjalankan berbagai strategi termasuk menjaga pasar dan produk-produk utama."Kami pastikan kegiatan ekspor perdana rokok ini akan menjadi multi plier effect ekonomi masyarakat di kota Bitung khususnya," katanya lagi.Pak Haji panggilan akrab Hasanuddin Kasturi, meyakini Walikota Bitung Ir Maurits Mantiri MM, pasti mendukung dan terus melakukan langkah-langkah strategis untuk mendorong kegiatan ekspor ke luar negeri.“PT KJA Group dan PT BSA ini hadir untuk menjawab tantangan dan peluang yang ada serta ingin berperan aktif dalam kegiatan perdagangan global, sehingga dapat berkontribusi langsung dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional,” cetusnya.Bagi dia, untuk menuai keberhasilan harus mampu mengedepankan kepercayaan serta kualitas yang mendukung keunggulan produk dalam negeri dan dapat memperluas pasar ekspor melalui penguatan inovasi untuk meningkatkan nilai tambah produk unggulan.Kasturi berharap, pemerintah pusat dan pemerintah di Sulut mendukung ekspor perdana barang kena cukai hasil tembakau ke Filipina, bersama PT KJA Group dan PT BSA bisa berjalan baik dan lancar. “Bersama teman-teman, kami terus berjuang memberikan dampak positif bagi masyarakat di kota bitung dan terus optimis serta gesit menangkap peluang seperti ditegaskan presiden Jokowi, harus kita cermati dan persiapkan diri kita agar mampu bersaing,” imbuhnya.Sementara Ketua Umum Aliansi Kabasaran Indonesia Stephen K Liow, mendukung penuh program Presiden Jokowi, tentang ekspor. "Sekarang saya berada di Pelabuhan Samudera Bitung, menyaksikan langsung pelepasan ekspor perdana rokok yang diangkut ke Kapal Alkhan untuk dibawa ke Filipina. Ini merupakan langkah awal yang baik dan terus berkelanjutan," ujar Stephen.Babe panggilan akrapnya Stephen Liou ini mengatakan saatnya bekerja untuk berubah, mengembangkan cara-cara baru yang provesional dengan meninggalkan kebiasaan lama yang tidak relevan, dan menerobos ketidakmungkinan menjadi nyata menggaungkan cinta produk Indonesia dengan mendorong kampanye ekspor melalui Pelabuhan Samudera Kota Bitung tujuan Filipina, untuk maju dan berkembang sesuai instruksi Presiden RI Bapak Joko Widodo."Jaga integritas dan stabilitas sistem perekonomian. Kepercayaan dan tanggung jawab dalam kegiatan ekspor menjadi kunci pertumbuhan ekonomi dengan strategi yang tepat untuk mengembangkan produk nasional dengan mendukung program bangga buatan Indonesia," kata Babe.Kegiatan Ekspor ini diharapkan dapat menjadi suatu terobosan baru untuk menggerakkan sektor perdagangan dan memulihkan perekonomian secara keseluruhan."Pernyataan bapak presiden Jokowi, ekspor itu harus dibuka seluas-luasnya dan dilancarkan agar pertumbuhan ekonomi terus meningkat menciptakan lapangan pekerjaan dengan langkah strategis untuk mendorong ekspor dari Bitung tujuan Filipina ke arah yang lebih baik," pungkas Ketum Kabasaran ini. (PNO-12)
19 Jul 2023, 17:48 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
