logo-website
Jumat, 03 Apr 2026,  WIT
BERITA TAG Pemerintahan Homepage
Operasi Patuh Salawaku 2025, Polda Maluku Ingatkan Pentingnya Keselamatan Berlalulintas Papuanewsonline.com, Ambon – Operasi Patuh Salawaku Tahun 2025 terus digelar aparat gabungan Polda Maluku. Masyarakat diingatkan pentingnya keselamatan dalam berlalulintas di jalan raya.9Operasi Patuh Lalulintas yang melibatkan instansi terkait lainnya hari ini digelar di bilangan Pasar Minggu Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Minggu (20/2025). "Operasi Patuh ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan disiplin masyarakat tentang keselamatan dalam berlalu lintas," kata Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.IK.Satgas Operasi Patuh Salawaku melibatkan unsur POM TNI, Propam Polda Maluku, dan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku. Kehadiran Propam dan POM TNI dimaksudkan untuk mengawasi dan memastikan tidak ada oknum aparat yang melakukan pelanggaran serta menjaga profesionalisme selama pelaksanaan tugas.Fokus utama operasi adalah penindakan terhadap berbagai pelanggaran lalulintas yang kasat mata dan berpotensi menyebabkan kecelakaan. Diantaranya penggunaan helm tidak standar, berboncengan lebih dari satu orang, penggunaan knalpot bising, serta pelanggaran kelengkapan surat-surat kendaraan dan pengemudi."Operasi Patuh bukan semata-mata untuk penindakan, melainkan juga sebagai upaya edukasi berkelanjutan kepada masyarakat. Kami berharap dengan adanya operasi ini, masyarakat semakin sadar akan pentingnya mematuhi aturan lalu lintas demi keselamatan bersama," harapnya.Keselamatan di jalan, ungkap Kombes Rositah, adalah tanggung jawab bersama.Olehnya itu, masyarakat diimbau untuk selalu melengkapi diri dengan surat-surat kendaraan yang sah, menggunakan perlengkapan keselamatan standar, dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Untuk diketahui, Operasi Patuh hari ini tercatat total 36 pelanggaran lalu lintas. 11 diantaranya pengendara roda dua dan 25 pengemudi roda empat. Pelanggaran-pelanggaran ini langsung ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. PNO-12 21 Jul 2025, 13:53 WIT
11,7 Miliar Perjalanan Dinas Bermasalah, Bendahara BKPSDM Mimika Buat LPJ Fiktif Papuanewsonline.com, Timika- Perjalanan dinas pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Mimika Tahun 2024  Bermasalah.BKPSDM Kabupaten Mimika pada tahun 2024 menganggarkan belanja perjalanan dinas Rp. 11.942.812.000, dengan realisasi senilai Rp. 11.710.167.866, atau 98,05% total dari anggaran.Dari data yang diterima Media Papuanewsonline.com, Senin  21 Juli 2024, terungkap bahwa, berdasarkan uji petik auditor BPK terhadap dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas pada BKPSDM dalam pengelolaan anggaran miliaran rupiah tersebut, terdapat penyelewengan, yang  mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp.728.835.688.Hal itu terkonfirmasi langsung dengan maskapai penerbangan dimana hasil uji petik auditor BPK ditemukan data ticet pelaksna penerbangan  tidak terdaftar pada manifest, namun bendahara BKPSDM tetap membuat lapran pertanggungjawaban fiktif, untuk mengelabui pemeriksaan BPK, namun tercium oleh pemeriksa BPK.Dari hasil permintaan keterangan kepada masing-masing pelaksana perjalanan dinas, teridentifikasi langsung ada 15 Orang ASN pada BKPSDM menerima biaya perjalanan dinas, senilai Rp 526.170.268 namun perjalanan dinasnya tidak sesuai kondisi nyata, alias perjalanan dinas fiktif.Juga Ditemukan 7 orang  pelaksana perjalanan dinas pada BPKSDM menerima biaya perjalanan dinas senilai Rp. 81.348.000, namun tidak melakukan perjalanan dinas.BPK juga menemukan anggaran sisa perjalanan dinas pada BKPSDM senilai, Rp 100.632.420 diterimah oleh dua orang PPTK dan bendahara sendiri senilai, Rp 10.685.000.Terpisa Informasi yang berhasil dihimpun Media ini, perjalanan dinas fiktif pada BKPSDM menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum (APH) untuk membongkar program dan kegiatan pada OPD tersebut, karena diduga sarat dengan masalah yang berpotensi korupsi.Hal ini menunjukan bobroknya prilaku ASN di Kabupaten Mimika dalam memanipulasi anggaran untuk kepentingan dan keuntungan pribadi, pantas saja APBD Triliunan Rupiah, namun masyarakat tetap hidup dalam kemiskinan.Berikut Insial ASN pada BPKSDM yang melakukan perjalanan dinas fiktif:ASN Insial AS-   Rp.25.732.000ASN Insial AA-   Rp.24.415.500                   AA-   Rp.24.343.000                   AA-   RP. 5.000.000                   AA-   Rp.13.770.700                   AA-   Rp.13.701.200ASN Insial BDT-  Rp.16.342.500ASn Insial ELH-  Rp.41.641.030                  ELH-  Rp.32.832.880                  ELH-  Rp.37.442.850ASN Insial HWI- Rp.8.062.140                   HWI- Rp.5.350.000                   HWI- Rp.13.861.605ASN Insial HRBR- Rp.16.696.980                   HRBR- Rp.21.782.203                   HRBR- Rp.14.292.000                   HRBR- Rp.23.933.780                   HRBR- Rp.11.456.000                   HRBR- Rp.8.000.000                   HRBR- Rp.6.000.000ASN Insial MKK -  Rp.13.647.550ASN Insial MIW -  Rp.10.000.000                   MIW -  Rp. 5.000.000ASN Insial NAEB- Rp. 5.000.000ASN Insial NS.    - Rp.3.608.000ASN Insial NR.    - Rp.24.932.000                   NR.    - Rp.25.732.000ASN Insial PY.     - Rp. 5.000.000                   PY.     - Rp. 5.000.000ASN Insial RS.     - Rp. 13.600.000ASN Insial SMCF - Rp. 7.610.000ASN Insial SH.     - Rp.15.435.000ASN Insial YHS.   - Rp. 8.481.200                   YHS.   - Rp.6.000.000                   YHS.   - Rp.14.887.350                   YHS.   - Rp.15.435.000ASN Insial YP.      - Rp.32.347.000                   YP.      - Rp.33.147.000.Perjalanan dinas fiktif ini senilai Rp.607.518.268, ditambah perjalanan dinas fiktif PPTK senilai Rp.100.632.420, dan dipakai bendahara senilai Rp.10.685.000.(Fadli) 21 Jul 2025, 10:44 WIT
Reformasi Birokrasi Papua: Pj Gubernur Fatoni Percepat Definitif Jabatan, Perbaiki Pelayanan Publik Papuanewsonline.com, Jayapura – Penjabat (Pj) Gubernur Papua, Agus Fatoni, memimpin rapat evaluasi realisasi anggaran dan penataan organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. Rapat yang dihadiri oleh seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini merupakan yang ketiga kalinya sejak Fatoni menjabat. Dalam rapat tersebut, dua isu utama menjadi fokus utama: optimalisasi realisasi anggaran dan penataan struktur organisasi yang lebih efektif. (18/7/25)“Saya minta realisasi anggaran dimaksimalkan,” tegas Fatoni dalam arahannya.  Ia menekankan pentingnya percepatan realisasi anggaran di seluruh OPD untuk mendukung program prioritas daerah. Fatoni juga menginstruksikan evaluasi penggunaan anggaran yang dinilai tidak efisien, dengan arahan agar anggaran yang tidak efisien dikurangi atau dialihkan ke program yang lebih mendesak.  "Anggaran akan difokuskan pada program-program mendesak, pelayanan dasar dan kegiatan prioritas yang berdampak langsung kepada masyarakat," tambahnya.Selain optimalisasi anggaran, rapat juga membahas penataan organisasi. Fatoni menyoroti banyaknya jabatan Pelaksana Tugas (Plt) yang belum definitif.  "Saya mendorong agar jabatan-jabatan Plt segera didefinitifkan, khususnya pada unit yang mengalami perubahan struktur organisasi," ujarnya.  Fatoni menekankan pentingnya penataan organisasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.  Pejabat yang terdampak perubahan struktur organisasi dan menjadi nonjob, akan dikukuhkan kembali pada posisi yang sesuai.Fatoni menjelaskan bahwa langkah-langkah ini merupakan bagian dari upaya reformasi birokrasi yang komprehensif di Pemerintah Provinsi Papua.  "Langkah ini demi mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel," pungkas Fatoni. (Jidan) 20 Jul 2025, 17:31 WIT
Karantina Papua Tengah Gelar Rapat Persiapan Pemantauan OPTK Tahun 2025 Papuanewsonline.com, Timika – Karantina Pertanian Papua Tengah menggelar rapat persiapan pemantauan sebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) tahun 2025. Rapat yang berlangsung secara hybrid di Ruang Rapat Karantina Papua Tengah pada 18 Juli 2025 ini dihadiri oleh berbagai instansi terkait, termasuk perwakilan dari Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Mimika, Dinas Pertanian Kabupaten Nabire, dan Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Nabire.Kepala Karantina Papua Tengah, Ferdi, secara resmi membuka rapat dan menekankan pentingnya kolaborasi antar instansi dalam upaya pengendalian dan pencegahan penyebaran OPTK.  “Pemantauan ini sangat penting untuk melindungi ketahanan pangan kita. Kita harus bekerja sama untuk mencegah masuk dan tersebarnya OPTK yang dapat mengancam kelestarian sumber daya alam pertanian di wilayah Papua Tengah,” ungkapnya.  Ia menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam menjaga ketahanan pangan nasional.Tahun 2025, pemantauan difokuskan pada 18 jenis OPTK prioritas dengan Kabupaten Mimika dan Kabupaten Nabire sebagai wilayah pelaksanaan utama.  “Pemilihan Mimika dan Nabire sebagai wilayah fokus didasarkan pada beberapa faktor, di antaranya adalah potensi kerawanan dan tingkat lalu lintas komoditas pertanian." Jelasnya.Ia juga menekankan pentingnya data akurat dan valid sebagai dasar untuk pengambilan keputusan strategis dalam pengendalian OPTK.Ferdi berharap rapat ini dapat menghasilkan rencana kerja yang terstruktur dan terkoordinasi.  “Saya berharap melalui kegiatan ini, kita dapat menyusun strategi yang efektif untuk mencegah dan mengatasi penyebaran OPTK di Papua Tengah. Kolaborasi dan koordinasi yang baik antar instansi sangat krusial untuk keberhasilan pemantauan ini,” tutupnya. (Jidan) 20 Jul 2025, 17:27 WIT
Panglima TNI Raih Penghargaan Pemimpin Visioner di Pimred Award 2025 Papuanewsonline.com, Banten - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Kristomei Sianturi, mewakili Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menerima penghargaan Pimred Award 2025 pada malam puncak perayaan HUT ke-2 Forum Pemred Multimedia Indonesia (FPRMI) di Ballroom Hotel Aston, Serang, Banten, Jumat (18/7/2025).Panglima TNI meraih penghargaan pada kategori Pemimpin Visioner dalam Program Kerja, berkat komitmen dan langkah nyata dalam mendorong modernisasi struktur organisasi TNI, peningkatan kualitas sumber daya manusia serta mental prajurit, hingga peran aktif TNI dalam program ketahanan pangan dan diplomasi pertahanan.Penghargaan ini menjadi bukti kepercayaan publik terhadap profesionalisme TNI di bawah kepemimpinan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto. Apresiasi tersebut sekaligus menjadi bentuk penghargaan kepada seluruh prajurit TNI yang senantiasa bekerja dengan dedikasi tinggi, siap menghadapi berbagai tantangan, serta terus berinovasi demi kemajuan bangsa dan negara.Perayaan HUT ke-2 FPRMI berlangsung selama tiga hari, 17–19 Juli 2025, dengan berbagai agenda penting, seperti Diskusi Nasional, Wisata Jurnalistik, Penganugerahan Pena Emas, hingga Malam Puncak Pimred Award 2025. Acara ini dihadiri oleh tokoh pers nasional, pejabat pemerintah, dan insan media dari berbagai daerah di Indonesia.Kehadiran TNI dalam forum ini menjadi simbol kuat sinergi antara TNI dan media dalam menyampaikan informasi yang akurat, objektif, dan membangun optimisme publik. Kolaborasi yang terjalin diharapkan semakin memperkuat peran TNI sebagai garda terdepan pertahanan negara sekaligus mitra strategis masyarakat. PNO-12 20 Jul 2025, 17:16 WIT
Kutuk Aksi KKB, Tokoh Adat Keerom Dukung Penegakan Hukum Satgas Ops Damai Cartenz Papuanewsonline.com, Keerom - Tokoh adat Papua sekaligus Kepala Suku Besar Wikaya Kabupaten Keerom, Herman Yoku, menyampaikan apresiasi tinggi terhadap kinerja Satgas Ops Damai Cartenz yang dinilainya konsisten menjaga stabilitas keamanan dan menegakkan hukum terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Tanah Papua.Menurutnya, tindakan tegas yang dilakukan Satgas Ops Damai Cartenz merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi masyarakat sipil dari aksi-aksi brutal yang dilakukan KKB. Ia menilai kehadiran Satgas Ops Damai Cartenz bukan hanya sebagai aparat keamanan, melainkan bagian dari komitmen negara untuk menciptakan rasa aman dan kedamaian bagi seluruh warga Papua.“Kami sangat mengapresiasi langkah-langkah Satgas Ops Damai Cartenz yang terus konsisten dalam penegakan hukum terhadap KKB,” ujar Yoku saat memberikan keterangan pada Kamis (17/7/2025).Lebih lanjut, Herman Yoku menegaskan bahwa tindakan kekerasan dan kriminal yang dilakukan oleh kelompok KKB tidak mencerminkan nilai-nilai luhur masyarakat Papua. Ia mengutuk keras aksi-aksi tersebut dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut bersinergi menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah masing-masing.Sebagai mantan kombatan KKB, Herman Yoku menyerukan kepada masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dan tetap mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan perdamaian yang berkelanjutan di Bumi Cenderawasih.“Mari kita bersama-sama jaga kamtibmas dan tidak memberikan ruang bagi pihak-pihak yang ingin merusak keharmonisan yang telah kita bangun. Papua adalah tanah damai, dan sudah saatnya kita kembali hidup rukun tanpa kekerasan,” tutupnya. PNO-12 20 Jul 2025, 17:13 WIT
Ini 14 Perjalanan Dinas Fiktif ASN dan Kepala BPBD Kabupaten Mimika Tahun 2024 Papuanewsonline.com, Timika- Badan Pemeriksa Keuangan perwakilan Papua Tengah menemukan sejumah Aaparatur Sipil Negara (ASN) pada  Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPDB) Kabupaten Mimika, dan kepala BPBD Moses Yarangga, S.H., M.Si melakukan perjalanan dinas fiktif.Data yang diterima media Papuanewsonline.com pada  Minggu 20 Juli 2025, menyebutkan bahwa BPBD Kabupaten Mimika pada tahun 2024 menganggarkan belanja perjalanan dinas senilai Rp. 8.117.231.200, dengan realisasi senilai Rp. 8.004.666.804, atau 98,61%.Dari pemeriksaan uji petik auditor BPK terhadap dokumen pertanggungjawaban belanja dinas luar daerah, dengan  dilakukan konfirmasi kepada maskapai penerbangan dan menguji kesesuaian terhadap manifest penumpang, ternyata BPK menemukan ticet yang dimasukan dalam laporan pertanggungjawaban tidak termasuk dalam manifest penumpang.Dari permintaan keterangan BPK  terhadap masing-masing pelaku perjalanan dinas ini, diketahui bahwa mereka tidak melaksanakan perjalanan dinas, namun menerima biaya dan melakukan pertanggungjawaban fiktif sehingga menyebabkan kerugian negara senilai Rp.325.831.351.Berikut rangkuman 14 perjalanan dinas fiktif pada BPBD Kabupaten Mimika:- ASN insial AKK menerima biaya  perjalanan dinas senilai Rp.24.260.780, pada tanggal 15 Desember 2024, dengan nomor SPPD: 094/106/SPPD, namun tidak melakukan perjalanan dinas, alias fiktif.- ASN insial BHS menerima biaya perjalanan dinas pada tanggal 12 November 2024, senilai Rp.31.600.847, namun tidak melakukan perjalanan sebagaimana mestinya, dengan nomor SPPD: 094/96.a/SPPD/BPBD-MMK/2024.- ASN insial  BHS ini kembali melakukan perjalanan dinas fiktif pada tanggal 11 Oktober 2024 dengan nilai Rp.34.630.150, dengan nomor SPPD:094/81/SPPD/BPBD.- Mirisnya Pada tanggal 5 Desember 2024, lagi ASN BHS kembali melakukan perjalanan dinas fiktif dengan nomor SPPD:094/97a/SPPD-BPBD/MMK/2024, senilai Rp.33.585.910.- ASN dengan insial MMD melakukan perjalanan dinas fiktif pada tanggal 5 Desember 2024, dengan nilai Rp.26.170.910, nomor SPPD: 094/97.c/SPPD/BPBD-MMK/2024.- Perjalanan Dinas kepala BPBD insial MY melakukan perjalanan dinas pada tanggal 19 April 2024, dengan nomor SPPD: 094/18.c/SPPD-BPBD/2024, senilai Rp.34.643.967.- Kepala BPBD MY kembali melakukan perjalanan dinas pada tanggal 22 Mei 2024, dengan nomor SPPD: 094/35/SPPD-BPBD/2024, senilai Rp.8.416.000.- lagi, pada tanggal 27 September 2024, kepala BPBD MY melakukan perjalanan dinas bimbingan tekhnis dengan nomor SPPD:094/SPPD/BPBD-MMK/2024, senilai Rp.6.945.000.- Kemudian pada tanggal 4 Desember 2024 Kepala BPBD MY kembali melakukan perjalaman dinas ke Provinsi Papua Tengah dengan biaya senilai Rp.20.852.000, dengan nomor SPPD: 094/94/SPPD-BPBD/2024.- ASN insial JT melakukan perjalanan dinas koordinasi ke BPBD Jawa Timur, pada tanggal 5 Desember 2024, dengan Nomor SPPD: 094/97.d/SPPD/BPBD-MMK/2024, senilai Rp.26.170.910.- ASN insial LE menerima biaya perjalanan dinas dengan nomor SPPD:094/97.e/SPPD/BPBD-MMK/2024, senilai Rp.26.170.910, pada tanggal 5 Desember 2024.- ASN insial DRT menerima biaya perjalanan dinas senilai Rp.27.228.967, pada tanggal 19 April 2024, dengan nomor SPPD: 094/18.a/SPPD-BPBD/2024.- ASN berinsial SI melakukan perjalanan dinas untuk kegiatan koordinasi pencegahan kebakaran, pada tanggal 28 Mei 2024, senilai Rp.11.935.000, dengan nomor SPPD: 094/37f/SPPD/BPBD-MMK/2024.- ASN insial SI pada tanggal 4 Desember 2024 , juga melakukan perjalanan dinas koordinasi ke BPBD Provinsi di Nabire senilai Rp.13.220.000, dengan nomor SPPD:094/94.d/SPPD-BPBD/XII/2024.Menanggapi hal ini, mantan  kepala Badan Penanggulangan Bencana Derah Kabupaten Mimika (Kabag Humas Saat Ini), Moses Yarangga, S.H., M.Si mengatakan bahwa semua ASN pada BPBD yang melakukan hal ini, telah menyatakan bersedia melakukan pengembalian ke kas daerah, sesuai rekomendasi BPK." Kami sudah bersepakat untuk  melakukan pengembalian ke kasda  sesuai rekomendasi BPK," ujarnya.Terpisah informasi terbaru yang diterima media ini menyebutkan bahwa bukan hanya perjalanan dinas pada BPBD bermasalah, namun juga terdapat beberapa program dan kegiatan pada BPBD Kabupaten Mimika dengan anggaran miliaran rupiah turut bermasalah.(Hendrik) 20 Jul 2025, 14:29 WIT
Kabid Humas: Sebanyak 34 Pelanggar Terjaring Ops Patuh Salawaku 2025 Papuanewsonline.com, Ambon - Hari kelima pelaksanaan Operasi Patuh Salawaku 2025, personel Polda Maluku kembali menjaring para pelanggar lalulintas.Pada hari kelima ini, Jumat (18/7/2025), bertempat di Jalan Jenderal Sudirman, bawah Jembatan Merah Putih (JMP) Galala, Kota Ambon, sebanyak 34 pengendara kendaraan bermotor diberikan sanksi tilang.Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.IK berharap Operasi Patuh Salawaku yang akan dilaksanakan selama 14 hari hingga 27 Juli 2025 mendatang dapat menyadarkan masyarakat pengguna jalan atas pentingnya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas (kamseltibcar lantas)."Operasi Patuh Salawaku 2025 merupakan agenda rutin Polri yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas. Ini juga untuk menekan angka kecelakaan lalulintas di wilayah hukum Polda Maluku," ungkapnya.Operasi Patuh menitikberatkan pada pelanggaran lalulintas seperti kelengkapan surat-surat kendaraan, penggunaan helm SNI, sabuk pengaman, hingga kelengkapan standar kendaraan lainnya."Kami berharap dengan adanya Operasi Patuh Salawaku ini, kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas semakin meningkat, ini semua penting untuk terciptanya keselamatan bersama," ujarnya.7 pelanggaran lalu lintas utama yang kerap menjadi pemicu kecelakaan meliputi: berkendara di bawah pengaruh alkohol, menggunakan ponsel saat berkendara, tidak menggunakan helm SNI (untuk pengendara dan penumpang sepeda motor), tidak menggunakan sabuk pengaman (untuk pengemudi dan penumpang mobil), melawan arus, melebihi batas kecepatan, dan berkendara di bawah umur.Sebanyak 34 pelanggar lalu lintas yang ditemukan terdiri dari 18 pengendara roda dua (R2) dan 16 pengemudi roda empat (R4). Terhadap para pelanggar, petugas melakukan penindakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.Polda Maluku mengimbau masyarakat untuk senantiasa mematuhi rambu lalu lintas, melengkapi surat-surat kendaraan, serta menggunakan perlengkapan keselamatan saat berkendara. Hal ini demi terciptanya Kamseltibcar Lantas di Kota Ambon dan sekitarnya. PNO-12 19 Jul 2025, 14:56 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
lihat video 10 Feb 2023, 15:22 WIT