Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Densus 88 AT Polri Gelar Seminar Nasional Kolaboratif Agama dan Radikalisme
Papuanewsonline.com, Jakarta - Densus 88 AT Polri melalui Direktorat Pencegahan berkolaborasi dengan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dan Badan Kesbangpol Provinsi Bengkulu menggelar Seminar Nasional Kolaboratif Agama dan Radikalisme dengan tema "Sinergi dalam Menangkal Ideologi Radikal di Era Digital" pada Kamis, 9 Oktober 2025.Kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 250 peserta dan diisi oleh narasumber Dr. M. Najih Arromadhoini, M.Ag. Dalam materinya, Dr. Najih menjelaskan tentang fenomena global terorisme yang menjadi ancaman beragama dan trend radikalisme yang sudah berkembang sejak tahun 1960-an.Dr. Najih juga menjelaskan bahwa radikalisme dapat terjadi pada semua agama, dan kelompok radikal memiliki afiliasi di Indonesia seperti Al-Qaeda dan JAD. Ia juga menekankan pentingnya menguatkan wawasan keagamaan dan kebangsaan untuk mencegah radikalisme.Sesi tanya jawab juga menjadi bagian penting dari kegiatan ini, di mana peserta aktif bertanya dan berdiskusi dengan narasumber tentang ideologi yang benar, cara membedakan ajaran radikalisme di media sosial, dan mengapa banyak golongan-golongan dalam Islam.Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam mencegah penyebaran paham radikalisme di wilayah Bengkulu. PNO-12
12 Okt 2025, 19:32 WIT
Komitmen Dukung Demokrasi, STIK Lemdiklat Tekankan Peran Polri Jaga Keamanan
Papuanewsonline.com, Jakarta - Seminar Pendidikan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi aparatur negara yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM menghadirkan Ketua STIK Lemdiklat Polri, Irjen Pol. Dr. Eko Rudi Sudarto, S.I.K., M.Si. sebagai narasumber dengan materi “Polisi sebagai Guardian of Democracy.” Dalam paparannya, beliau menekankan peran strategis Polri dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas keamanan dan perlindungan hak-hak demokratis warga negara. Kegiatan ini menjadi ruang komunikasi ilmiah bagi para aparatur dari berbagai kementerian dan lembaga untuk mendiskusikan sinergi antara fungsi Aparatur Negara dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip HAM dalam sistem demokrasi modern.Ketua STIK juga menegaskan bahwa transformasi Polri harus diarahkan pada peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan orientasi pada kepentingan publik. Hal ini sejalan dengan amanat UUD 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta peraturan internal yang memperkuat konsep Democratic Policing. Dalam paradigma ini Polri tidak sekadar bertindak sebagai alat negara, tetapi juga sebagai pelayan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan supremasi hukum.Transformasi Polri meliputi tiga dimensi perubahan: kebijakan dan regulasi, operasional, serta kultur organisasi. Inovasi seperti penerapan Body-Worn Camera (BWC), penguatan pengawasan independen, dan pendidikan HAM berkelanjutan menjadi langkah konkret untuk membangun kepolisian yang humanis dan berkeadaban. Melalui kegiatan ini STIK Lemdiklat Polri menegaskan komitmennya sebagai pusat keilmuan yang aktif mendukung reformasi kepolisian yang demokratis, berintegritas, dan berorientasi pada peningkatan kepercayaan publik terhadap Polri. PNO-12
12 Okt 2025, 19:09 WIT
Pemda Nabire Bergerak Cepat Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir
Papuanewsonline.com, Nabire — Curah
hujan tinggi yang mengguyur wilayah Nabire Barat sejak Rabu (8/10) hingga Kamis
(9/10) menyebabkan Kali Wanggar meluap, menggenangi pemukiman penduduk dan
merusak sejumlah fasilitas umum serta lahan pertanian warga. Pemerintah Daerah
Kabupaten Nabire langsung turun tangan dengan menyalurkan bantuan darurat bagi
masyarakat terdampak banjir. Bantuan tersebut dipimpin
langsung oleh Wakil Bupati Nabire, H. Burhanuddin Pawennari, yang bersama tim
tanggap darurat meninjau lokasi banjir sekaligus menyerahkan bantuan logistik
kepada warga di beberapa kampung yang paling parah terdampak. “Kami datang langsung ke lokasi
untuk memastikan warga yang terdampak mendapat bantuan dan perhatian. Ini
adalah bentuk tanggung jawab dan kepedulian pemerintah daerah terhadap
masyarakatnya,” ujar Wabup Burhanuddin di sela kegiatan penyaluran bantuan, Minggu
(12/10/2025). Dari pantauan di lapangan,
genangan air merendam ratusan rumah di Kampung Wanggar, Karadiri, dan Topo.
Sejumlah warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih tinggi setelah air terus
naik hingga setinggi lutut orang dewasa. Tim gabungan dari BPBD Nabire, TNI-Polri,
dan relawan masyarakat dikerahkan untuk membantu proses evakuasi dan distribusi
bantuan. Adapun bantuan yang disalurkan meliputi beras, air mineral, pakaian
layak pakai, makanan siap saji, serta perlengkapan bayi dan kebutuhan dasar
lainnya. “Kami berupaya memastikan agar
semua warga yang terdampak bisa menerima bantuan dengan cepat. Tidak boleh ada
yang terlewat,” tegas Burhanuddin. Selain memberikan bantuan
darurat, Pemda Nabire juga menginstruksikan dinas teknis terkait untuk
melakukan pemetaan wilayah rawan dan membersihkan saluran air yang tersumbat
agar banjir tidak kembali terjadi. “Kami telah menugaskan BPBD dan
Dinas PUPR untuk segera melakukan normalisasi Kali Wanggar dan perbaikan
tanggul sementara. Kita tidak ingin kejadian ini berulang,” jelas Wabup. Burhanuddin juga meminta
masyarakat untuk tetap waspada menghadapi potensi cuaca ekstrem yang masih
dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. “Kami mengimbau warga agar tidak
tinggal terlalu dekat dengan bantaran kali dan segera melapor ke aparat kampung
jika situasi memburuk. Keselamatan warga adalah prioritas utama,” tambahnya. Sejumlah warga menyampaikan
terima kasih kepada Pemda Nabire atas langkah cepat yang diambil. Salah satu
warga Kampung Wanggar, Mama Maria, mengaku lega karena bantuan datang tidak
lama setelah air mulai surut. “Kami senang sekali, pemerintah
cepat datang bantu. Kami kehilangan banyak barang, tapi yang penting anak-anak
aman dan sudah dapat makan,” ujarnya haru. Pemerintah Daerah memastikan
pemantauan kondisi banjir akan terus dilakukan hingga situasi benar-benar
dinyatakan aman. Rencana jangka panjang pun tengah disiapkan untuk memperkuat
sistem drainase dan penataan sungai di wilayah tersebut. “Bencana ini menjadi pengingat
bagi kita semua agar lebih siap menghadapi perubahan iklim dan menjaga
lingkungan sekitar,” tutup Wabup Burhanuddin. Penulis: Hendrik Editor: GF
12 Okt 2025, 13:30 WIT
Perkuat Kemitraan Strategis: Menko Polkam dan Dubes Yordania Bahas Penguatan Hubungan Bilateral
Papuanewsonline.com, Jakarta —
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI
(Purn.) Djamari Chaniago menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Kerajaan
Yordania untuk Republik Indonesia, H.E. Sudqi Al Omoush, di kantor Kemenko
Polkam, Jakarta, Jumat (10/10/2025). Pertemuan yang berlangsung penuh
keakraban itu menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan bilateral dan
diplomatik antara Indonesia dan Yordania, khususnya di bidang pertahanan,
keamanan, serta kerja sama kemanusiaan. Dalam pertemuan tersebut, kedua
pihak membahas berbagai peluang kerja sama strategis, termasuk di bidang
pertahanan, hukum, serta isu-isu global yang menjadi kepentingan bersama
seperti konflik kemanusiaan di Palestina. “Kedua negara memiliki potensi
besar untuk terus melangkah bersama sebagai mitra strategis yang saling
menguatkan dan saling menguntungkan dalam menghadapi dinamika keamanan global
dan kawasan yang terus berkembang,” ujar Menko Djamari. Menko Polkam juga menyampaikan
apresiasi mendalam atas dukungan Angkatan Udara Yordania dalam operasi
kemanusiaan Indonesia ke Gaza. Ia menyebut, lebih dari 80 ton bantuan
kemanusiaan dari Indonesia telah berhasil dikirimkan melalui dukungan logistik
dan udara dari Pemerintah Yordania. Selain membahas kerja sama
kemanusiaan, Djamari mengungkapkan bahwa Indonesia tengah memperkuat strategi
ketahanan nasional, termasuk dalam bidang pangan, energi, dan air — isu yang
menjadi tantangan global masa depan. “Kami tengah mempersiapkan
strategi jangka panjang untuk mengantisipasi krisis global, khususnya dalam hal
pangan dan energi. Indonesia memiliki potensi untuk menjadi pusat pangan di
kawasan ini, dan kami membuka peluang untuk kolaborasi dengan Yordania dalam
sektor tersebut,” jelasnya. Menanggapi hal itu, Dubes
Yordania H.E. Sudqi Al Omoush menyambut positif berbagai peluang kerja sama
yang ditawarkan. Ia menekankan bahwa pihaknya siap memperluas kemitraan dengan
Indonesia, terutama dalam pengembangan teknologi modern dan industri strategis. “Kami telah membahas potensi
kerja sama dalam teknologi drone. Teknologi ini tidak hanya digunakan untuk
pertahanan, tetapi juga sektor sipil seperti pertanian dan keamanan publik.
Kami berharap bisa membangun kerja sama joint venture untuk mengembangkan
industri tersebut,” ujar Dubes Sudqi. Pertemuan ini juga dihadiri oleh Deputi
Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polkam, Duta Besar Mohammad K.
Koba, serta Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Asia, Nur Rokhmah Hidayah.
Kehadiran mereka menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk memperkuat
hubungan lintas sektor, termasuk perdagangan, teknologi, dan pembangunan
berkelanjutan. Di akhir pertemuan, kedua pihak
saling bertukar cendera mata sebagai simbol persahabatan dan kesepakatan untuk
menindaklanjuti hasil pembahasan melalui kerja sama teknis lintas kementerian
dan lembaga terkait. “Pertemuan ini menegaskan tekad
kedua negara untuk terus memperkuat hubungan bilateral dalam semangat saling
menghormati dan kerja sama yang produktif,” tutup Menko Djamari.(GF)
11 Okt 2025, 21:22 WIT
Personel Ops Damai Cartenz Berbagi Kebahagiaan Bersama Warga dan Anak-Anak di Enarotali
Papuanewsonline.com, Paniai - Dalam upaya mempererat hubungan antara aparat keamanan dan masyarakat, personel Satgas Operasi Damai Cartenz Sektor Paniai menggelar kegiatan humanis berbagi kebahagiaan dan keceriaan bersama warga serta anak-anak di Jalan Modern, Enarotali, Kabupaten Paniai, pada Kamis (9/10/2025) sore.Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 15.00 WIT hingga selesai ini merupakan bagian dari program sosial Satgas Ops Damai Cartenz untuk menumbuhkan rasa kebersamaan dan memperkuat kedekatan antara Polri dengan masyarakat di wilayah Papua Tengah. Dalam kegiatan tersebut, personel Satgas Operasi Damai Catenz membagikan paket sembako dan makanan ringan kepada warga dan anak-anak di sepanjang Jalan Modern hingga area Posko Tindak Paniai.Suasana penuh kehangatan tampak jelas, diwarnai tawa anak-anak dan sapaan hangat warga yang antusias menyambut kehadiran aparat. Kehadiran para personel disambut positif oleh masyarakat yang merasa diperhatikan dan dihargai oleh aparat keamanan.Kepala Operasi Damai Cartenz, Brigjen. Pol Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H., menyampaikan apresiasinya terhadap kegiatan yang dilakukan jajarannya di Paniai.“Kegiatan seperti ini merupakan wujud nyata pendekatan humanis Polri kepada masyarakat Papua. Kami ingin menegaskan bahwa Operasi Damai Cartenz hadir bukan hanya untuk menegakkan hukum, tetapi juga untuk menumbuhkan rasa persaudaraan dan kebersamaan di tengah masyarakat,” ungkapnya.Sementara itu, Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz, Kombes Pol Adarma Sinaga, S.I.K., M.Hum., menambahkan bahwa kegiatan sosial yang dilakukan di Paniai menjadi contoh sinergi positif antara aparat dan warga setempat.“Kami berkomitmen untuk terus melaksanakan kegiatan kemanusiaan di berbagai wilayah Papua. Melalui pendekatan yang humanis, kami berharap kehadiran Polri dapat memberikan rasa aman sekaligus membawa kebahagiaan bagi masyarakat,” ujarnya.Pelaksanaan kegiatan berlangsung aman, tertib, dan penuh keakraban, mencerminkan semangat humanis aparat keamanan dalam menciptakan kedamaian serta mempererat hubungan sosial di Kabupaten Paniai. PNO-12
11 Okt 2025, 20:00 WIT
APBD Fantastis, Serapan Minim: Johanis Kemong Tuding Tata Kelola Keuangan Mimika Amburadul
Papuanewsonline.com, Timika –
Kegeraman mewarnai ruang sidang DPRD Papua Tengah ketika Anggota DPRD Provinsi
Papua Tengah, Johanis Kemong, melontarkan kritik keras terhadap Pemerintah
Kabupaten Mimika. Ia menilai, tata kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Mimika berada pada titik nadir, dengan serapan anggaran yang jauh
dari kata maksimal. Dalam pernyataannya pada Jumat
(10/10/2025), Kemong menegaskan bahwa hingga kini, Pemkab Mimika gagal
menunjukkan kinerja nyata dalam mengelola APBD tahun anggaran 2024–2025. “Saya sampaikan kepada Bupati
Mimika bahwa penyerapan APBD 2024–2025 belum berjalan dengan baik dan
maksimal,” ujar Kemong dengan nada tinggi. Ironisnya, meski APBD Kabupaten
Mimika mencapai Rp6,7 triliun, dana tersebut belum memberikan dampak signifikan
bagi kesejahteraan masyarakat. Bahkan, tambahan bantuan dari Pemerintah
Provinsi Papua Tengah sebesar Rp80 miliar pun tak kunjung terlihat hasil
penggunaannya. Kemong mempertanyakan
transparansi Pemkab Mimika dalam mengelola dana sebesar itu. Ia menyoroti
anomali di mana untuk merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-29 Kabupaten Mimika,
pemerintah daerah justru harus meminta dukungan anggaran tambahan dari
provinsi. “APBD kita mencapai angka
fantastis, ditambah Rp80 miliar bantuan provinsi. Tapi untuk acara ulang tahun
kabupaten saja, masih mengajukan bantuan. Kemana sebenarnya larinya uang
sebesar itu?” tegas Kemong, penuh heran. Melihat carut-marut tersebut,
Johanis Kemong berkomitmen untuk menelusuri keberadaan anggaran yang
disebut-sebut “mengendap” di berbagai Dinas dan Organisasi Perangkat Daerah
(OPD). Ia menegaskan akan melakukan pengawasan ketat dan melaporkan temuannya
langsung ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Anggaran ini menumpuknya di
Dinas mana? Penyerapannya di Dinas mana? Berapa yang digunakan dan berapa
sisanya? Semua akan kami telusuri, awasi, dan laporkan,” kata Kemong dengan
nada geram. Tidak berhenti sampai di situ,
Kemong juga menyoroti sikap Gubernur Papua Tengah yang tetap memberikan bantuan
besar kepada Mimika. Menurutnya, bantuan semestinya lebih diprioritaskan ke
kabupaten lain di Papua Tengah yang lebih membutuhkan. “Saya menghimbau agar Gubernur
selektif dalam memberikan bantuan. Daerah-daerah yang benar-benar kesulitan di
Papua Tengah seharusnya lebih diutamakan dibanding Kabupaten Mimika,”
tandasnya. Pernyataan keras dari Johanis
Kemong ini menjadi alarm serius bagi tata kelola keuangan daerah Mimika. Dengan
anggaran fantastis yang tidak terserap secara optimal, publik kian
mempertanyakan transparansi, efektivitas, dan komitmen Pemkab dalam menjalankan
program pembangunan. Penulis: Jid Editor: GF
11 Okt 2025, 00:32 WIT
Polda Maluku Lakukan Penyelidikan Terkait Insiden Penyerangan Kantor DPD Golkar
Papuanewsonline.com, Ambon – Kepolisian Daerah (Polda) Maluku tengah menangani kasus dugaan tindak pidana kekerasan bersama terhadap barang dan/atau pengerusakan yang terjadi di Kantor DPD Partai Golkar Provinsi Maluku, Jalan Ade Irma Nasution, Karang Panjang, Kota Ambon. Peristiwa ini terjadi pada Kamis, (9/10/ 2025), sekitar pukul 15.00 WIT.Kasus tersebut dilaporkan oleh Theodoron Makarios Soulisa, S.H., dengan terlapor JM alias Jul Cs. Dugaan pelanggaran hukum yang disangkakan adalah Pasal 170 KUHP dan/atau Pasal 406 KUHP tentang kekerasan bersama dan pengerusakan terhadap barang.Berdasarkan hasil penyelidikan awal, pada Kamis sore (9/10/2025), terlapor JM alias Jul Cs, sekitar 20 orang mendatangi Kantor DPD Partai Golkar Provinsi Maluku untuk menanyakan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) di internal partai.Setelah diizinkan masuk, JM bersama beberapa perwakilan melakukan diskusi dengan pihak pengurus partai. Dalam proses diskusi, pelapor Theodoron Soulisa memukul meja, yang kemudian dibalas dengan lemparan kursi oleh JM dan GLKemudian Beberapa orang yang berada di lokasi ikut melakukan pengrusakan dengan cara membalik meja pimpong, memukul kaca jendela menggunakan kayu dan helm, sehingga menyebabkan kaca jendela menjadi rusak.Dalam proses penyelidikan, aparat kepolisian telah melakukan olah TKP dan mengamankan sejumlah barang bukti.Selain itu, penyidik telah memeriksa 10 orang saksi, untuk memperkuat pembuktian terhadap peristiwa tersebut.Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K, menegaskan bahwa penanganan perkara ini dilakukan secara profesional dan transparan tanpa intervensi pihak mana pun.“Polda Maluku berkomitmen menangani kasus ini secara objektif dan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Kami memastikan proses penyelidikan hingga penyidikan dilakukan secara profesional, transparan, dan tidak berpihak kepada siapa pun,” ujar Kombes Pol. Rositah Umasugi, di Ambon, Jumat (10/10/2025).Ia menambahkan bahwa Polri menjunjung tinggi asas keadilan dalam setiap penegakan hukum.“Kami berharap seluruh pihak dapat menahan diri dan tidak terprovokasi serta mempercayakan sepenuhnya penanganan perkara ini kepada kepolisian,” tambahnya. PNO-12
10 Okt 2025, 20:18 WIT
Terima Kunjungan FKUB Maluku, Kapolda: Perkuat Kerukunan, Kesadaran Hukum, dan Jaga Kamtibmas
Papuanewsonline.com, Ambon – Kepala Kepolisian Daerah Maluku Inspektur Jenderal Polisi Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si mengajak semua elemen masyarakat untuk bersama memperkuat kerukunan hidup antar sesama, perkuat kesadaran hukum dan menjaga situasi kamtibmas yang kondusif.Ajakan ini disampaikan Kapolda saat menerima kunjungan silaturahmi dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Maluku di ruang tamu Mapolda Maluku, Kamis (9/10/25).Pertemuan yang berlangsung hangat dalam suasana penuh kekeluargaan ini mencerminkan semangat kebersamaan lintas iman untuk membangun Maluku yang aman, damai dan sejahtera.Dalam pertemuan itu, Kapolda didampingi Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Rositah Umasugi, Ps. Kabag Bin Ops Dit Binmas, dan Kasubdit III Dit Intelkam. Sementara dari FKUB hadir Ketua FKUB Maluku Prof. Dr. Abdullah Latuapo, M.Pd.I., Wakil Ketua Pdt. Ricardo Rikumahur, M.Th., beserta para pengurus seperti Prof. Dr. Patrik Rahabav, Drs. H. Abdul Kadir El, M.Si., Pdt. WB. Pariama, S.Th., Pdt. Hendrik Siahaya, S.Si., dan Ho Lih Lih.Kapolda Maluku dalam pertemuan itu menyampaikan pandangan mendalam mengenai pentingnya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Baginya, situasi kamtibmas merupakan fondasi utama pembangunan suatu daerah. Irjen Dadang menegaskan kesejahteraan masyarakat tidak hanya bergantung pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada rasa aman, harmoni sosial, dan ketertiban umum.“Kalau kita bicara kemajuan, maka kesejahteraan itu bukan hanya soal angka ekonomi, melainkan bagaimana masyarakat hidup dalam damai, merasa aman, dan percaya terhadap penegakan hukum. Untuk mencapai itu, kita harus menyiapkan dasar yang paling penting yaitu keamanan dan ketertiban. Tanpa kamtibmas yang baik, pembangunan tidak akan berkelanjutan,” tegas Kapolda.Orang nomor 1 Polda Maluku ini juga menyoroti tantangan besar yang dihadapi Maluku, terutama dalam mengelola konflik sosial yang kerap muncul di tengah masyarakat. Menurutnya, konflik sosial di Maluku sering kali bukan karena perbedaan agama atau suku, melainkan akibat miskomunikasi, pengaruh emosi sesaat, dan rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat.Permasalahan di Maluku, lanjut Kapolda, sebagian besar berakar dari cara pandang dan kebiasaan yang belum sepenuhnya matang dalam menyelesaikan perbedaan. Konflik kecil bisa menjadi besar karena tidak ada kontrol diri dan masih sering terjadi perilaku kekerasan. "Ini yang harus kita ubah bersama. Masyarakat harus kita ajak berpikir damai, menyelesaikan persoalan dengan kepala dingin, bukan dengan emosi atau kekerasan. Masyarakat harus kita ajak untuk menghilangkan perilaku kekerasan yang selama masih sering terjadi di masyarakat Maluku,” tegas Kapolda.Tak hanya itu, Kapolda juga menyoroti peran media sosial dalam memperkeruh suasana saat terjadi konflik. Banyak peristiwa lama yang kembali beredar seolah baru terjadi, sehingga memunculkan kepanikan dan persepsi negatif terhadap Maluku. Informasi yang beredar di dunia digital, menurut Kapolda, seringkali tidak berimbang dan tidak mencantumkan konteks waktu. Akibatnya, masyarakat luar menilai Maluku seakan-akan selalu bergejolak, padahal tidak demikian. "Ini tantangan kita bersama untuk meluruskan dan mengedukasi publik agar tidak mudah terprovokasi oleh berita-berita menyesatkan,” tambahnya.Polda Maluku saat ini, lanjut Irjen Dadang, telah memetakan berbagai wilayah yang memiliki potensi konflik dan menggagas program *Rumah Baileo Emarina* atau *Rumah Damai*. Wadah ini merupakan sebuah inisiatif yang berfokus pada pencegahan konflik dan penguatan kohesi sosial di tingkat akar rumput. Program ini menggandeng tokoh agama, tokoh masyarakat, serta generasi muda untuk memperkuat dialog lintas komunitas dan mengedepankan solusi berbasis musyawarah.“Pencegahan konflik harus dimulai dari bawah, dari desa, dari komunitas. Kita tidak bisa menunggu sampai konflik pecah baru bertindak. Karena itu, kami membuat Rumah Baileo Emarina sebagai wadah dialog dan rekonsiliasi sosial. Saya ingin generasi muda menjadi bagian utama dari gerakan ini. Mereka yang nanti akan membawa Maluku ke masa depan yang lebih baik,” harapnya.Kapolda menekankan kunci keberhasilan menjaga kedamaian terletak pada sinergi antara pemerintah, TNI-Polri, tokoh agama, dan seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, keamanan bukan hanya tugas aparat, melainkan tanggung jawab bersama seluruh warga Maluku.“Kalau bicara keamanan, itu bukan hanya tugas polisi atau tentara. Ini tanggung jawab kita semua. Pemerintah, tokoh agama, tokoh adat, pemuda, semua harus bergandengan tangan. Tidak boleh kita bekerja sendiri-sendiri. Hanya dengan semangat kebersamaan dan kepedulian, Maluku bisa terus maju,” jelasnya.Pada kesempatan itu, Kapolda juga menyinggung fenomena masyarakat yang masih cenderung melindungi pelaku kejahatan karena hubungan emosional atau kekeluargaan. “Ini kebiasaan yang harus kita ubah. Melindungi pelaku sama saja menutup keadilan bagi korban. Polri telah berupaya melakukan pendekatan humanis dan edukatif, tapi kita butuh dukungan semua pihak. FKUB Saya harapkan menjadi pelopor pencerahan moral, agar masyarakat sadar bahwa menegakkan hukum itu harus ditegakkan, ini merupakan langkah menuju keadilan dan kedamaian,” tandasnya.Sementara itu, Ketua FKUB Maluku, Prof. Dr. Abdullah Latuapo, menyampaikan apresiasi atas keterbukaan Kapolda Maluku dalam menjalin komunikasi lintas agama. FKUB, kata Latuapo, siap bersinergi dengan Polda Maluku dan pemerintah daerah dalam menjaga kerukunan serta mengatasi potensi konflik sosial di berbagai wilayah.“FKUB beranggotakan lintas agama, Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha, dan kami siap membantu TNI-Polri dalam menjaga harmoni masyarakat. Kami juga sedang menyiapkan program dialog terbuka di daerah-daerah rawan konflik, agar masyarakat dapat berbicara langsung dan mencari solusi bersama dengan aparat dan pemerintah,” ungkapnya.Latuapo menambahkan, salah satu tantangan besar yang dihadapi adalah masih adanya budaya melindungi pelaku kejahatan, yang perlu diatasi melalui pendekatan agama dan moralitas sosial. “Kami percaya bahwa pendekatan yang melibatkan tokoh agama dan masyarakat akan efektif membangun kesadaran kolektif agar masyarakat taat hukum dan menjauhi kekerasan,” ujar Latuapo.Menutup pertemuan, Kapolda Maluku kembali mengajak seluruh masyarakat untuk terus memperkuat kebersamaan dan menjaga kamtibmas sebagai bentuk cinta terhadap tanah Maluku.“Maluku ini rumah kita bersama. Jangan biarkan konflik atau perbedaan memecah kita. Saya mengajak seluruh tokoh agama, pemuda, dan masyarakat untuk terus membangun kedamaian. Mari kita jaga kamtibmas, saling menghargai, dan terus biking bae Maluku yang katong cintai. Karena hanya dengan hati yang damai, Maluku bisa benar-benar maju dan sejahtera,” tutup Kapolda dengan penuh semangat. PNO-12
10 Okt 2025, 20:10 WIT
Perkuat Moral dan Integritas, Polda Maluku Gelar Pembinaan Rohani dan Mental bagi Personel Polri
Papuanewsonline.com, Ambon - Dalam upaya memperkuat karakter, moral, dan spiritualitas aparatur kepolisian, Kepolisian Daerah (Polda) Maluku kembali menggelar kegiatan Pembinaan Rohani dan Mental (Binrohtal) bagi personil Polri. Kegiatan ini dilaksanakan serentak pada Kamis, (9/10/2025), di sejumlah tempat ibadah di lingkungan Polda Maluku sesuai agama masing-masing.Kegiatan yang rutin dilaksanakan ini menjadi bagian dari program pembinaan sumber daya manusia (SDM) Polri, dengan tujuan membentuk personel yang beriman, berakhlak mulia, profesional, dan humanis dalam menjalankan tugas pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat.Binrohtal kali ini diikuti oleh pegawai Polda Maluku yang beragama Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, dan Hindu. Masing-masing kegiatan dipusatkan di tempat ibadah internal Polda, yakni:Musholla Ar Rahman untuk peserta beragama Islam, Ruangan Posko Biro Ops Lantai 2 bagi peserta Katolik,Gereja Oikumene Uriah untuk umat Kristen Protestan, dan Ruang Sidang BP4R Biro SDM bagi peserta beragama Hindu.Dalam kegiatan keagamaan tersebut, para peserta diajak memperdalam nilai-nilai spiritual, memperkuat keimanan, serta menumbuhkan semangat pengabdian dan tanggung jawab moral sebagai anggota Polri.Untuk umat Islam, kegiatan diawali dengan Salat Dhuha, dilanjutkan dengan pembacaan Surat Yasin, tausiyah oleh Ustadz Husein Abdul Aziz Arbi, Lc., M.A., serta arahan dari Karo SDM Polda Maluku, Kombes Pol. Jemi Junaidi, S.I.K., M.M.Turut hadir pula Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K., dan personel PNPP dari berbagai satuan kerja.Bagi umat Katolik, kegiatan misa dan renungan dipimpin oleh Pastor Echa Wermasubun, serta diakhiri dengan arahan Karo Ops Polda Maluku, Kombes Pol. Ronald Reflie Rumondor, S.I.K., M.Si.Sementara umat Kristen Protestan melaksanakan ibadah yang dipimpin oleh Pdt. H. Thenu, S.Th., dengan pemberitaan Firman Tuhan serta refleksi firman Tuhan dan doa syafaat untuk memohon perlindungan dan penyertaan Tuhan bagi para pimpinan Polri dari Mabes Polri sampai ke tingkat Polda Maluku dan satuan kewilayahan.Sedangkan bagi umat Hindu, kegiatan meliputi Puja Trisandya, penyampaian materi pembinaan tugas anggota Polri oleh Ipda I Ketut Suhermantaka, serta diskusi dan doa penutup (Parama Santi).Karo SDM Polda Maluku, Kombes Pol. Jemi Junaidi, S.I.K., M.M., dalam penyampaiannya mengatakan, Binrohtal bukan hanya merupakan kegiatan rutinitas keagamaan semata, namun merupakan bagian integral dari pembinaan karakter anggota Polri.“Melalui kegiatan ini, Polda Maluku berupaya membentuk personel yang tidak hanya profesional dalam bekerja, tetapi juga memiliki hati nurani yang bersih dan peduli terhadap masyarakat,” ungkapnya.Kegiatan Binrohtal ini menegaskan komitmen Polda Maluku dalam mewujudkan Polri yang Presisi (prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan) dengan menempatkan pembinaan spiritual sebagai fondasi utama dalam menjalankan tugas-tugas kepolisian.Dengan semangat kebersamaan lintas agama, kegiatan ini menjadi wujud nyata bahwa keberagaman justru memperkuat sinergi dan solidaritas di tubuh Polri, khususnya di wilayah Maluku yang dikenal dengan semangat hidup orang basudara. PNO-12
10 Okt 2025, 19:40 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
