Papuanewsonline.com
BERITA TAG Kesehatan
Homepage
Dihadiri Kadis Kesehatan Provinsi Papua Selatan, PJ Bupati Mappi Buka Raker Kesehatan Daerah
Papuanewsonline.com, MAPPI – Dinas Kesehatan Kabupaten Mappi kembali menggelar Rapat Kerja Kesehatan Daerah. Kegiatan yang digelar di Hotel Avista Kepi, Selasa (7/3/2023) dihadiri Pj Bupati Mappi, Michael R. Gomar, S.STP., M.Si, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan, dr Klementina Herlina Rangiar, Kepala Dinas Kesehatan Mappi, dr Ronny Herry Tombokan serta perwakilan dari 17 Puskesmas di Kabupaten Mappi.
Agenda tahunan Dinas Kesehatan Mappi ini mengusung tema “Harmoni Lintas Sektor Dalam Transformasi Kesehatan Untuk Meningkatkan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan”.
Pj Bupati Mappi, Michael Gomar dalam sambutannya menyambut program Dinkes Mappi untuk melakukan rapat kerja sekaligus evaluasi kinerja dan mendengar usul, saran, kendala, hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh para petugas medis di 17 Puskesmas. Terutama dalam menjalankan tugas promosi, pereventif dan kuratif, maka Dinkes harus melaksanakan monitoring dan mendengar secara langsung tantangan yang dihadapi petugas medis.
Pada kesempatan tersebut, Pj Bupati memberi apresiasi kepada Kepala Dinas Kesehatan beserta jajaran yang telah berkerja dengan giat dan sehingga program bisa berjalan. Walaupun ada kendala atau kekurangan yang dihadapi, terkait sarana prasarana dan fasilitas pendukung lainnya. Tapi Raker ini jadi momen untuk menyampaikan kebutuhan dan persoalan di Puskesmas.
Pj Bupati bahkan meminta agar OPD lain terutama Dinas Pendidikan juga melakukan rapat kerja dengan mengumpulkan para kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan untuk mendengar saran dan masukan. Sebab lewat pertemuan seperti ini pemerintah sebagai pengambil kebijakan bisa mendapatkan masukan dari petugas yang bekerja di kampung-kampung.
Para pimpinan OPD juga diminta untuk rutin melakukan monitoring lapangan agar bisa mendengar dan melihat langsung kondisi di lapangan dengan begitu bisa dijadikan bahan masukan untuk mengambil keputusan.
“Saya berharap bapak/ibu kepala OPD yang hadir pada hari ini bisa merencanakan kegiatan rapat kerja di dinas atau OPD masing -masing. Termasuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat, ini sangat penting juga karena apakah selama ini konstribusi dana desa atau ADD sudah membantu pelayanan kesehatan di Puskesmas, kita bicara lintas sektor tidak hanya tanggungjawab dinas kesehatan saja. Kalau lintas sektor ini tidak ada koordinasi maka jangan berharap pelayanan kesehatan bisa berjalan baik,” katanya.
Pj Bupati menyebut, mutu dan akses layanan kesehatan dan pendidikan sangat penting. Sehingga dana desa yang disalurkan oleh pemerintah pusat juga harus dialokasikan. Agar implementasinya maksimal perlu koordinasi lintas sektor yang berkelanjutan.
Sesuai dengan tema rapat kerja, lanjut Pj Bupati bahwa transformasi kesehatan ada perubahan besar terhadap layanan kesehatan baik yang manual maupun yang digital saat ini sudah cukup banyak dilakukan oleh beberapa kabupaten/kota. Pelayanan kesehatan online itu sangat membantu pelayanan secara langsung kepada masyarakat. Ia berharap itu bisa dilakukan bertahap untuk perbaikan. Ia juga berencana membuat fil documenter untuk promosi kesehatan dan pendidikan.
“Bagaimana pentingnya kesehatan dan pendidikan dan yang terlibat dalam film dokumenter adalah anak -anak kita dari Mappi. Karena tanpa promosi masyarakat tidak akan tahu karena dengan promosi digitalisasi saat ini yang diwajibkan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk system pemerintahan berbasis elektronik ini sangat penting dan sangat wajib dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota. Promosi kesehatan, promosi pelayanan pendidikan dengan inisiatif yang bisa dilakukan oleh bapak/ibu para kepala dinas, maka itu mampu memberikan penurunan angka penyakit,” jelas Pj Bupati.
Penanganan stunting dan penyakit lainnya yang menjadi prioritas nasional ditegaskan Pj Bupati wajib dilakukan intervensi dari lintas sektor.
Pj Bupati menyebut salah satu capaian sektor kesehatan adalah adanya penghargaan Sertifikasi Bebas Filariasi dari Menteri Kesehatan. Ini meruakan capaian kinerja yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui Menteri Kesehatan kepada Pemkab Mappi. Penghargaan kinerja insan kesehatan di Mappi dengan harapan terus meningkatkan kinerja dan memberi pelayanan yang lebih baik lagi.
“Tahun ini kita memberikan dukungan kepada 15 Puskesmas yang akan mendapatkan sarana transportasi air untuk membantu pelayanan kesehatan, serta pembangunan dan rehabilitasi beberapa Puskesmas dan postu di beberapa distrik dan Kampung,”terangnya.
Sementara itu kepala dinas kesehatan Provinsi Papua Selatan, dr. klementia Herlina Rahagiar dalam sambutannya mengatakan,Kabupaten yang ada di Provinsi Papua Selatan selama ini cukup baik dalam memberi pelayanan kesehatan itu yang kami dengar selama ini. Hal ini bisa saya sampaikan karena beberapa bulan lalu kami bertemu dengan Menteri Kesehatan (Menkes) di Jakarta dalam diskusi tersebut beliau sangat support untuk semua pengembangan kesehatan di Provinsi Papua Selatan, prinsipnya beliau sangat siap untuk membantu kita di Provinsi Papua Selatan.
Kata dr. Herlina Kabupaten Mappi dengan daerah rawa tetapi tidak menyurutkan niat bapak/ibu, niat kita semua untuk memberikan pelayanan. Dan kedepannya tetap ada pendampingan dari Kemenkes untuk wilayah DOB.
“Kami juga sudah masukan proposal untuk kebutuhan kita diwilayah Papua Selatan. Dari data yang ada khususnya diwilayah Provinsi Papua Selatan masih kekurangan tenaga kesehatan, mulai dari dokter umum, dokter spesialis perawat dan beberapa nakes lainnya yang harusnya untuk dipenuhi. Beliau memberikan harapan besar kepada kita setiap tahun apabila ada anak-anak kita yang berprestasi tentunya dari dinas pendidikan bisa mengetahui harus dilaporkan kepada bapak Pj bupati untuk direkomendasikan agar diusulkan melalui kuota Provinsi Papua Selatan untuk sekolah sebagai dokter dan akan dibiayai oleh Kementerian Kesehatan,” ungkapnya.
“Mulai sekarang kita berkolaborasi dengan dinas pendidikan sehingga kita menangkap secepat mungkin peluang ini dengan kuota 20 orang setiap tahun yang nantinya akan kembali bertugas didaerah kita. Tentunya kita akan membuat regulasi sehingga ketika selesai kuliah akan kembali bertugas ke Provinsi Papua Selatan. Segala kebutuhan yang ada di Kabupaten Mappi kami akan terus support dan di tahun ini, kami akan memberikan speed boat pusling serta sejumlah alat kesehatan untuk Kabupaten Mappi. Dan kami juga akan mensuport serta menyiapkan anggaran untuk mendukung biaya rujukan untuk pasien dari Kabupaten Mappi. Kami akan terus berkoordinasi, kami juga akan ada upaya untuk peningkatan SDM nakes melalui pelatihan, karena walaupun SDM kita terbatas namun apabila kualitasnya cukup bagus, maka apapun yang terjadi disini bisa diatasi,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Dinas Kesehatan Kabupaten Mappi juga mengangkat Ketua TP- PKK Kabupaten Mappi, Ny. Stefanie Gomar, SH,. MH sebagai Duta Stunting di Kabupaten Mappi. Pengangkatan tersebut disambut baik oleh ketua TP – PKK Kabupaten Mappi dan dirinya berkomitmen kedepannya TP-PKK Kabupaten Mappi akan terus berkoordinasi dan berkolaborasi dengan dinas Kesehatan maupun dinas terkait lainnya.(Redaksi)
08 Mar 2023, 15:44 WIT
Tingkatkan Stabilitas Kesehatan Masyarakat, Pelayanan Kesehatan Gratis Tim Medis Satgas Ops Damai Ca
papuanewsonline, Lanny Jaya - Sebagai bentuk pelayanan Kesehatan kepada masyarakat, Polri melalui Tim Medis Ops Damai Cartenz melaksanakan Program Keladi Sagu (Kesehatan Lambang Diri Sehat Guna) dengan memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada Masyarakat di Kampung Yogobak, Kabupaten Lanny Jaya, Minggu (5/3).Dalam kegiatan ini, Tim Medis yakni Ipda dr. Egenesia Merlyn Suarlembit yang dipimpin langsung Kaops Damai Cartenz 2023 Kombes Pol Dr. Faizal Ramdhani, S.Sos., S.IK., MM., serta turut dihadir PJU Ops Damai Cartenz 2023 mendatangi dan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kampung Yogobak yang berada di wilayah pinggiran Kab. Lanny Jaya.Kaops Damai Cartenz melalui Ipda dr. Egenesia mengatakan bahwa Polri akan terus menggencarkan program Keladi Sagu di Tanah Papua dengan harapan ke depan dapat menjangkau seluruh masyarakat khususnya yang berada di pinggiran.“Kini Polri hadir dengan program Keladi Sagu, program yang sudah dijalankan ini akan terus dilakukan dengan berpindah-pindah tempat agar seluruh masyarakat Papua bisa merasakan manfaat adanya program unggulan dari Ops Damai Cartenz ini,” tuturnya.Kedekatan antara Tim Medis dengan masyarakat sangat baik, hal itu terlihat dengan tidak sungkannya masyarakat di Kampung Yogobak, Kab. Lanny Jaya untuk menyampaikan keluhannya kepada Tim Medis.“Hari ini kami melakukan pengobatan terhadap masyarakat di Kampung Yogobak yang mengeluh sakit Flu dan nyeri pada bagian badan sehingga mereka meminta untuk di berikan pengobatan,” ujar Ipda dr. Egenesia dalam keterangannya saat di Konfirmasi awak media.Dirinya menerangkan, pada hari tersebut Tim Medis Ops Damai Cartenz Ops Damai Cartenz 2023 memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menderita sakit dengan melakukan pemeriksaan awal dan permberian terapi untuk meringankan sakit yang diderita. “Kami menemukan beberapa masyarakat yang mempunyai keluhan, kemudian dilakukan pemeriksaan untuk selanjutnya diberikan obat dan terapi,” terang Ipda dr. Egenesia.Diakhir, Ipda dr. Egenesia menyampaikan Ops Damai Cartenz 2023 akan terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat agar bisa menjadi solusi khsusunya di pelosok-pelosok wilayah Papua yang terkendala jarak dan transportasi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.“Harapan kami kedepan Ops Damai Cartenz bisa hadir hingga ke pelosok-pelosok wilayah, sehingga pelayanan kesehatan yang diberikan bisa merata untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat,” tandasnya. (Redaksi)
07 Mar 2023, 14:06 WIT
Tokoh Adat & Intelektual Amungme Dukung AMDAL Jika PT. Freeport Berdayakan Pemilik Hak Ulayat
Papuanewsonline.com, Mimika
| Menyikapi proses AMDAL PT Freeport,
Tokoh Adat dan tokoh Intelektual Suku Amungme pada Kamis, 02/03/23
melakukan rapat bersama rumah salah satu tokoh Amungme. Dari hasil rapat tersebut maka
tokoh Adat dan Intelektual Amungme sepakat mendukung penuh proses Analisis Dampak
Lingkungan yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia. Dukungan ini diberikan
dengan penegasan bahwa PT Freeport harus memperhatikan masyarakat yang memiliki
hak Ulayat di wilayah yang terkena dampak limbah dari PT Freeport. Dukungan atas AMDAL ini diberikan
kepada Freeport karena menurut tokoh adat, operasi tersebut merupakan
kepentingan negara yang telah disepakati oleh pihak PT Freeport dan pemerintah.
PT Freeport perlu merangkul masyarakat pemilik hak ulayat untuk bisa bekerja
sama dalam hal pemberdayaan masyarakat sehingga dapat memperbaiki ekonomi,
pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Sebagai Tokoh Adat Suku Amungme,
Barnabas Beanal menyampaikan bahwa Gunung Nemangkawi secara turun temurun sudah ada pembagian
wilayah adat per marga-marga, namun semenjak Freeport melakukan kesepakatan dengan orang tua mereka hingga
saat ini pihaknya belum mendapat apa-apa. Tokoh adat tersebut merasa bahwa
mereka ditipu oleh Freeport, sehingga dengan adanya Analisis Dampak Lingkungan
yang baru ini, maka PT Freeport perlu merangkul pihaknya sebagai pemilik hak
ulayat untuk bekerja sama. "Jangan merugikan kami,
cukup orang tua kami yang ada pada zaman gelap, sekarang anak-anak kami sudah
bersekolah untuk itu Freeport harus bekerja sama dengan mereka untuk
memberdayakan masyarakat sehingga bisa meningkatkan ekonomi" tuturnya. Barnabas menegaskan agar PT
Freeport juga perlu memperhatikan dampak buruk dan baik dari pembuangan limbah
perusahaan, pada prinsipnya pihak tidak melarang untuk perusahaan beroperasi
tetapi dengan Analisis Dampak Lingkungan yang baru ini, PT Freeport bisa
merangkul para pemilik hak ulayat untuk melakukan kerja sama dalam hal
Pemberdayaan. Sementara itu, Tokoh Intelektual
Amungme, Yopinus Beanal mengatakan berdasarkan kesepakatan keluarga Beanal maka
pihak Marga Beanal dan marga-marga lainnya menyatakan sikap untuk mendukung
proses analisis dampak lingkungan yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia. Ia
telah melihat hasil kajian analisis dampak lingkungan bahwa perencanaan
pembuangan limbah Freeport akan dibuang ke sungai Uslanop yang merupakan tempat
di mana terdapat masyarakat wilayah adat. Dengan demikian, seharusnya ada
pertimbangan pertimbangan dan negosiasi oleh PT Freeport dan pemerintah dengan
melibatkan masyarakat pemilik hak ulayat yakni marga Beanal, Eyanem, Anggaibak,
Alomang, Kelanangame, Wanmang, Magal, Onioma, dan Jamang yang mendiami kepala
air sampai ke muara. Ia menambahkan bahwa PT Freeport
sudah lama beroperasi namun yang diketahui bahwa sebagian besar gunung Nemangkawi adalah milik
marga Beanal dan harus diakui oleh Freeport dan masyarakat kabupaten Mimika. Selain Yopinus, salah satu tokoh
Intelektual Amungme lainnya, Dete Beanal menuntut agar PT Freeport harus
melihat lingkungan, budaya, dan sosial
yang akan terdampak oleh pembuangan limbah PT Freeport. Di sepanjang Suangi Uslanop
merupakan tempat berbur, meramu makan, bertani bahkan terdapat rumah penduduk
sehingga PT Freeport perlu memperhatikan hak-hak hidup, memperhatikan apa yang
menjadi tuntutan dan harapan masyarakat. Dete berharap agar PT Freeport
tidak hanya memperhatikan beberapa marga saja, namun bisa melihat dan
memperhatikan seluruh marga mendiami gunung Nemangkawi dan sekitarnya yang
merupakan dampak dari ekspansi PT Freeport.
Selain dua tokoh Intelektual
Amungme, salah satu tokoh perempuan Amungme, Erna Beanal menyatakan sikap
mendukung proses analisis dampak lingkungan
yang dilakukan oleh PT Freeport dengan tujuan bahwa Freeport harus punya
kewajiban dan tanggung jawab untuk keberpihakan terhadap masyarakat lokal yang
ada di lokasi pertambangan dalam hal ini mengajak kerja sama dalam hal
meningkatkan ekonomi, pendidikan dan kesehatan masyarakat. (Stevi)
03 Mar 2023, 23:06 WIT
Kapolri Tegaskan Langkah Konkret Manajemen Risiko Bencana Pada Rakornas BNPB
Papuanewsonline.com, Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menekankan pentingnya memperkuat manajemen risiko bencana alam di Indonesia, sebagaimana instruksi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada TNI, Polri, dan seluruh pemangku kepentingan terkait lainnya.Hal tersebut disampaikan Kapolri saat menjadi salah satu Pemateri pada Rakornas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Kamis, 2 Maret 2023.“Harapan Pak Presiden Kita memiliki manajemen risiko yang baik pada saat tahapan pra, pada saat tanggap darurat dan pasca-bencana juga akan semakin baik. Pak Presiden juga sudah menyampaikan bagaimana masalah bencana akibat perubahan iklim (perubahan iklim),” kata Sigit di awal pemaparan materinya.Manajemen, kata Sigit, menjadi penting karena Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sejarah bencana alam yang cukup besar. Seperti tsunami Aceh, gempa bumi di Cianjur, bencana gunung merapi, serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla).Faktor kerap terjadinya bencana alam di Indonesia juga salah satunya disebabkan terjadinya pergeseran sesar di wilayah tertentu seperti sesar Sumatera, sesar Palu-Koro, sesar Matano, sesar Cimandiri, sesar Opak, sesar Gorontalo, sesar Sorong, sesar Tarera Aiduna dan sesar Yapen.Tak hanya itu, kondisi geografis Indonesia yang berada di lingkaran api menjadi salah satu faktor terjadinya bencana alam. Kemudian, pada tiap tahunnya juga kerap terjadi fenomena El Nino dan La Nina.“Jadi ini adalah wilayah-wilayah di Indonesia yang tentunya kita harus memiliki kesiapan lebih. Karena yang namanya bencana terjadi sewaktu-waktu, namun yang paling penting adalah bagaimana upaya kita melakukan persiapan. Sehingga pada saat terjadi, dampaknya bisa kita penanggulangan seminimal mungkin,” ujar Sigit.Dalam penanganan bencana alam, Sigit mengungkapkan bahwa, seluruh pihak terkait dapat mengadopsi rumusan yang dikeluarkan oleh UN Disaster Risk Reduction (UNDRR), untuk mengurangi dampak yang disebabkan oleh bencana alam.“Tentunya menjadi salah satu yang perlu kita pahami bahwa ada rumus terkait bagaimana kita bisa mengurangi potensi dampak bencana rumusnya itu risiko (Risiko), sama dengan (=), Bahaya atau ancaman bencana, dan disitu dikalikan (x) kerentanan atau kerentanan masyarakat, dibagi (÷) capacity atau kemampuan mengatasi bencana,” ucap Sigit.“Artinya kalau kerentanan masyarakat bisa kita kecilkan dan kapasitas bisa diperbesar maka terjadi akibat dampak bencana bisa kita kurangi,” Sigit menambahkan.Oleh karena itu, Sigit menegaskan bahwa, dalam penanganan bencana alam, diperlukan penguatan sinergitas dan kolaborasi antara Pemerintah, TNI, Polri, BNPB, BMKG, Basarnas dan masyarakat pemangku kepentingan lainnya.“Yang paling utama adalah memperkuat sinergitas kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, TNI, Polri, Pemerintah, BMKG, BNPB, Basarnas untuk mengungkapkan kemampuan dan kekuatan. Sehingga kita bisa mempersiapkan dan memperkuat apa yang menjadi kebijakan Pak Presiden terkait dengan kemampuan melakukan manajemen risiko, memiliki resiliensi yang kuat dalam menghadapi bencana,” papar Sigit.Lebih dalam, ditegaskan Sigit, sejak awal Polri telah memasukan kebijakan penanganan bencana alam ke dalam konsep strategis transformasi menuju Polri yang Presisi, yang dituangkan dalam, transformasi operasional.Dengan adanya hal tersebut, Sigit menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk terus melakukan upaya-upaya manajemen risiko bencana alam mulai dari pencegahan, sosialisasi, penyuluhan, edukasi, memberikan panduan, Quick Response bersama pemangku kepentingan terkait.Menurut Sigit, dengan kesiapan dan respon cepat jajaran Polri di wilayah bencana, itu merupakan bentuk representasi negara di tengah masyarakat.“Sehingga masyarakat merasakan negara hadir disitu. Ini harus dilakukan dan dipersiapkan khususnya di wilayah yang memang rentan terjadi bencana. Tolong dicek begitu ada peristiwa bagaimana rekan-rekan simulasi, latihan secepatnya bisa datang dan SOP yang disiapkan dan apa saja yang kita lakukan,” tutur Sigit.Dalam penanganan bencana alam, Sigit menyatakan, personel kepolisian harus mampu berperan baik sebelum terjadinya bencana, ketika terjadi, dan setelah bencana terjadi. Ketika masa tanggap darurat, Polri harus menyiapkan personel terbaiknya untuk melakukan penyelamatan, mendatangkan, bertemu melalui DVI, membuat tenda darurat, dapur lapangan hingga menyiapkan sarana dan prasarana pendampingan.Kemudian, sambung Sigit, setelah pascabencana, jajaran Polri harus menyiapkan langkah konkret seperti psikologi sosial, trauma healing, layanan kesehatan, dan menggelar patroli di wilayah tersebut.Untuk tahap pra-bencana atau sebelum kejadian, Sigit mengatakan, harus dilakukan upaya penyuluhan, bisa melalui konten video, kerjasama dengan media, dan penguatan peran Bhabinkamtibmas untuk menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat.Disisi lain, Sigit menuturkan bahwa, didukung bersama stakeholder terkait juga harus memanfaatkan perkembangan teknologi informasi (TI). Dalam hal ini, kata Sigit, Polri telah membentuk 91 Command Center yang bisa diadopsi oleh seluruh jajaran Polda.“Terkait dengan karhutla kembangkan terus aplikasi ASAP Digital Nasional. Karena ini menjadi penting didalamnya kita memiliki CCTV Live Auto Monitoring yang bisa memantau jarak 8 kilo, berputar 360 derajat, ada sensor, bisa menampilkan suhu udara. Dan kita bisa dapatkan update titik api selama lima menit. Yang terpenting adalah posisi pergerakan personel dilapangan bisa termonitor,” kata Sigit.Sebelum mengakhiri pemaparannya, Sigit menegaskan bahwa, seluruh pemangku kepentingan harus memiliki kesamaan visi dan misi terkait panggilan instruksi Presiden Jokowi soal melakukan manajemen risiko bencana alam. Sigit pun melantunkan pantun untuk menyelesaikan paparannya.
“Hujan gerimis tiada henti, paling enak minum cokelat. Mari bersinergi untuk melindungi, menghadirkan negara di tengah rakyat,” tutup Sigit. (Ardi)
02 Mar 2023, 22:22 WIT
Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) POLRI Raih Penghargaan
Papuanewsonline.com, Jakarta- Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) Polri mendapat penghargaan dari Kementerian Kesehatan RI atas penanganan media korban gempa Cianjur beberapa bulan lalu.“Alhamdulillah, kami mendapatkan penghargaan dari Kemenkes RI dalam respons darurat bencana gempa bumi Cianjur,” ungkap Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Kapusdokkes) Polri, Irjen. Pol. dr. Asep Hendradiana, Selasa (28/2/23).Menurut Kapusdokkes, dalam penanganan gempa bumi, keberadaan RS Bhayangkara menjadi sangat Strategis. Hal ini terbukti pada penanganan gempa bumi Cianjur, peran RS Bhayangkara Cianjur merupakan RS yang pertama melaksanakan operasi bedah tulang dengan dukungan Dokter Spesialis Orthopedi dari RS Bhayangkara Polpus Kramatjati dan PABOI (Persatuan Bedah Orthopedi Indonesia). Hingga saat ini, tercatat 17 dokter Orthopedi yang disiagakan untuk memberikan pelayanan medis di situasi kebencanaan.Kapusdokkes menerangkan, Dokkes Polri mempunyai kewajiban dalam kesiapsiagaan mengantisipasi situasi bencana atau keadaan kontijensi pada 34 Biddokkes Polda dan 58 RS Bhayangkara. Kesiapan dalam memberikan dukungan kesehatan tugas operasional Kepolisian harus dapat digerakkan setiap saat dan kapanpun, juga di manapun dibutuhkan.“Ini menjadi komitmen kami, sehingga keberadaan Organisasi Dokkes Polri diharapkan mampu menjadi solusi dalam permasalahan kesehatan pada setiap tugas operasional Kepolisian,” ujar Kapusdokkes. (Ardi)
28 Feb 2023, 18:22 WIT
Ghathering Humanity HMI Komisariat Insan Cita Bersama Yayasan Hidayatullah Poumaku
papuanewsonline, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Persiapan Mimika Komisariat Insan Cita melaksanakan kegiatan Gathering Humanity dengan anak-anak didik Yayasan Hidayatullah Poumako, Perwakilan Panitia Fitria Iba mengatakan bahwa "kegiatan ini Merupakan salah satu bukti bahwasanya HMI komisariat insan cita tidak hanya melakukan aktifitas yang dilakukan biasanya seperti kajian-kajian keilmuan. namun, juga ada bentuk kepedulian sosialnya kita seperti kegiatan yang dilakukan saat ini yang mana kami mengajarkan bagaimana menggosok gigi dan mencuci tangan yang baik serta berbagi bingkisan kepada anak-anak"."Niat kita cuma satu, kita ingin berbagi dengan anak-anak di yayasan Hidayatullah poumako, agar mereka sama-sama merasakan nikmat dan berkah pada silaturahmi yang di laksanakan ini", ujar Fitri di yayasan Hidayatullah Poumako, Timika (26/2/2023)"harapannya, kegiatan yang dilakukan ini bisa memberi manfaat dan kebahagiaan kepada anak-anak yang dididik di yayasan Hidayatullah poumako, Sehingga dapat melanjutkan hidupnya dengan lebih bersemangat, tegar dan menjadi generasi yang berguna dan memiliki karir yang cemerlang di masa mendatang". TambahnyaHal senada juga diungkapkan oleh penanggung jawab kegiatan, yaitu Verdy (Ketua Bidang Penilitian, Pembinaan dan Pengembangan Anggota) ia berpesan agar anak-anak yang ada di Yayasan Hidayatullah lebih semangat dan tekun dalam belajar. Karena apa yang diupayakan hari ini akan berpengaruh di kehidupan mendatang. Yang paling utama, belajar agama. Tidak semua anak beruntung bisa belajar agama sedari kecil. Kalau agamanya sudah benar, insyaAllah sepanjang perjalanan hidup kita akan dinaungi Allah."Sementara ketua yayasan Ustadz Tahir Rumagesan mengatakan sangat bahagia dengan kegiatan yang di lakukakan, sebab dapat memberikan edukasi kepada anak-anak baik dari sisi pendidikan, pencerahan hati dan pikiran. semoga anak-anak yang ada disini kelak menjadi seperti kaka-kaka yang sekarang memberikan pelatihan dan nilai silaturahminya yang tinggi". "sementara yang kedua beliau mengatakan bahwa dalam kegiatan ini banyak sekali ade-ade HMI Komisariat Insan Cita memberikan motifasi yang sangat luar biasa dengan berbagi cara seperti cara menyikat gigi dan mencuci tangan dengan baik dan semoga semua yg diajarkan tadi dapat memberikan pembelajaran yang bermanfaat bagi anak-anak semua"."sementara yg ketika beliau berharap kegiatan ini bukan sampai disini saja namun kegiatan ini menjadi langkah awal dan semoga kedepan ade-ade HMI Komisariat Insan Cita bisa berkolaborasi program dengan kami disini sehingga kegiatan dan silaturahmi seperti ini tdk berakhir"."yang terakhir kami dari yayasan Hidayatullah poumako mengucapkan apresiasi atas keikhlasan dalam mendidik dan mengayomi anak-anak. Mudah-mudahan diridhoi dan dimudahkan Allah SWT untuk terus mengembangkan pendidikan bagi anak-anak di sini,” pungkasnya. (Ar)
26 Feb 2023, 21:06 WIT
Dari RSUD Jayapura menuju RSUD Merauke, Pj Bupati Mappi Lakukan Perjanjian Kerjasama (PKS)
Papuanewsonline.com, MERAUKE
– Pemerintah Kabupaten Mappi berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan yang
terbaik untuk masyarakat. Komitmen tersebut dinyatakan Penjabat Bupati Mappi,
Michael R. Gomar S.,STP.,M.,Si melalui program kerjasama dengan empat Rumah
Sakit besar di Papua maupun di luar Papua
untuk pelayanan kesehatan rujukan masyarakat Kabupaten Mappi. Untuk memaksimalkan serta
memberikan pelayanan kesehatan rujukan yang layak untuk masyarakat Kabupaten
Mappi, kini Pemerintah Kabupaten telah melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS)
dengan empat Rumah Sakit yakni diantaranya, RSUP Wahidin Sudirohusodo Makassar,
RS. Ortopedi Surakarta, RSUD Kota Jayapura dan RSUD Merauke. Penandatangan perjanjian
kerjasama tersebut dihadiri langsung oleh Penjabat Bupati Mappi, Michael R.
Gomar, S.,STP,. M.,Si yang didampingi oleh kepala dinas kesehatan Kabupaten
Mappi, Dr. Ronny Herry Tombokan. Dimana Pj Bupati langsung
mendatangi sejumlah Rumah Sakit tersebut untuk melakukan penandatanganan
kerjasama. Kehadiran Pj Bupati disambut dengan penuh antusias oleh Direktur dan
jajaran direksi disejumlah Rumah Sakit yang melakukan kerjsama dengan
Pemerintah Kabupaten Mappi. “Saya bersama pak Kadis kesehatan
sudah mendatangi dan melakukan PKS dengan empat Rumah Sakit baik yang ada di
Papua maupun diluar Papua, dan hari ini terakhir kami melakukan penandatanganan
PKS bersama RSUD Merauke,” ungkap Pj Bupati Mappi, Jumat (24/2/2023). Michael Gomar menjelaskan, sesuai
Mandatori Penggunaan Dana Otonomi Khusus (OTSUS) Kabupaten Mappi, maka minimal
30% dari Dana OTSUS yang dialokasikan untuk bidang Kesehatan dapat dimanfaatkan
salah satu kebijakan program/kegiatan adalah Layanan Kesehatan Rujukan
Masyarakat Mappi yg dikelola oleh Dinas Kesehatan dan RSUD Mappi. Kata Gomar, hal ini bertujuan
agar masyarakat Kabupaten Mappi dapat menikmati layanan, akses dan mutu
kesehatan yang lebih baik, tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Mappi. “Beberapa layanan yang akan dilaksanakan juga dalam waktu dekat
adalah Layanan Pemeriksaan dan Operasi Katarak bagi Masyarakat Mappi. Kita akan
maksimalkan karena 30% dari Dana OTSUS T.A 2023 di Kabupaten Mappi dialokasikan
untuk bidang Kesehatan,” ujarnya. Layanan Kesehatan Rujukan
Masyarakat Mappi, termasuk para Mahasiswa dan Masyarakat Mappi yang bekerja dan
berkuliah di Kabupaten Merauke dapat mendapatkan layanan kesehatan yang
dibiayai oleh Pemkab Mappi, untuk itu masyarakat Mappi yg kuliah atau bekerja
sementara bila berobat di RSUD Merauke hanya menunjukan KTP Domisili Kabupaten
Mappi dan akan mendapatkan layanan kesehatan dari RSUD Merauke, dan akan
dibiayai oleh Pemkab Mappi. Sementara itu Direktur RSUD
Merauke Dr. Ignatius Yerry Mario usai melakukan Penandatanganan PKS bersama
pemerintah kabupaten Mappi yang dihadiri langsung Penjabat Buapti Mappi di
Merauke mengatakan, dirinya bersama management RSUD Merauke terutama di bidang
pelayanan nantinya turut mengawal terhadap semua rujukan yang masuk ke RSUD
Merauke khususnya masyarakat kabupaten mappi. “Kami bersama management
terutama bidang pelayanan nantinya turut
mengawal terhadap semua rujukan yang masuk ke RSUD Merauke khususnya masyarakat
Kabupaten Mappi,” ungkapnya. Kata Dr. Ignatius pihaknya
mengapresiasi dan merasa bangga karena Pemerintah Kabupaten Mappi sudah
mempercayakan RSUD Merauke untuk menjadi salah satu Rumah Sakit Rujukan bagi
masyarakat Kabupaten Mappi.
“Untuk itu sekali lagi kami
menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Penjabat Bupati Mappi, yang sudah
mempercayakan kerjasama ini dengan RSUD Merauke,” pungkasnya.(Redaksi)
24 Feb 2023, 14:53 WIT
Setelah RS di Makasar dan Surakarta, Pj. Bupati Mappi Teken MoU bersama Direktur RSUD Kota Jayapura
Papuanewsonline.com, JAYAPURA
– Sebagai upaya untuk peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat,
Pemerintah Kabupaten Mappi terus memperluas jaringan kerjasama. Sebelumnya
dilakukan dengan dua rumah sakit di Makassar dan Surakarta, kali ini kerjasama
juga dilakukan dengan RSUD Kota Jayapura yang beralamat di Dok II Jayapura. Penandatangan perjanjian
kerjasama dilakukan oleh Pj Bupati Mappi, Michael R. Gomar, S.STP., M.Si dengan
Direktur RSUD Kota Jayapura, Dr. Anton Tony Mote, M.K.M. Turut hadir
menyaksikan Kadis Kesehatan Kabupaten Mappi, Dr. Ronny Herry Tombokan,
Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Papua Dr. Aaron Rumainum M.Kes. Pj Bupati Mappi, Michael R.
Gomar, S.STP., M.Si mengatakan kerjasama ini merupakan program layanan
kesehatan rujukan yang telah dianggarkan oleh Dinas Kesehatan dalam APBD Tahun
2023. Juga melalui RSUD Mappi pada program bantuan rujukan kepada pasien yang
tidak bisa tertangani dan perlu tindakan rujukan. “Untuk pelayanan kesehatan
rujukan ini kita melihat beberapa
kasus-kasus kesehatan yang dialami oleh masyarakat yang bisa tertangani oleh
RSUD Mappi berdasarkan hasil diagnosa dan bisa ditangani maka akan dilayani
oleh RSUD Kabupaten Mappi. Tetapi yang tidak bisa ditangani akan dirujuk ke
RSUD Kota Jayapura,” ungkapnya. Sebelumnya diungkapkan Pj Bupati,
Pemkab Mappi sudah melakukan penandatangan kerjasama dengan beberapa rumah
sakit dianatara RS Wahidin Masyarakat, RSO Surakarta yang merupakan rumah sakit
spesialis tulang. Setelah RSUD Kota Jayapura, selanjutnya akan dilakukan penandatangan
kerjasama dengan RSUD Merauke. Program layanan kesehatan rujukan
ini menggunakan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Tahun Anggaran 2023. Pemkab Mappi
akan melakukan evaluasi pada semester pertama, untuk melihat kebutuhan anggaran
dalam pelaksanaan program. Apabila dana belum mencukupi maka akan dilakukan
penambahan dalam APBD Perubahan. Kerjasama dengan rumah sakit di
luar Mappi, dijelaskan Pj Bupati, harus dilakukan karena ia mengakui kondisi
RSUD Mappi yang masih tipe D dan fasilitas terbatas. Tapi secara bertahap akan
dilakukan perbaikan baik dari sisi sarana prasarana maupun sumber daya manusia
dalam hal ini tenaga medis terutama tenaga spesialis. Sementara pembenahan RSUD Mappi
dilakukan, maka Pemkab mengambil kebijakan bekerjasama dengan beberapa rumah
sakit. Rumah sakit yang dipilih juga merupakan hasil assessment Dinas Kesehatan
yang menilai cukup baik dan cukup layak serta mempunyai pelayanan yang cukup
baik sehingga kita Pemkab Mappi melakukan kerjasama. Kerjasama tahap pertama ini akan
berlaku selama tiga tahun ke depan. Ia berharap program ini bisa menjadi contoh
bagi kabupaten/kota lain di Papua. Sebab pelayanan kesehatan tidak bisa
dilakukan secara parsial atau dilakukan sendiri tapi membutuhkan instansi lain
terutama yang memiliki kredibilitas pelayanan yang cukup baik. Tidak semua pasien akan dirujuk.
Disesuaikan dengan status atau kondisi kesehatan. Tentunya mendapat surat
rujukan. Selain pasien yang berobat, pendamping atau keluarga juga akan masuk
dalam tanggungan Pemkab Mappi sebanyak dua orang tanpa biaya atau gratis. Sementara itu Direktur RSUD Kota Jayapura, Dr. Anton Tony Mote, M.K.M sangat mengapresiasi Pj Bupati Mappi
yang telah memberi akses pelayanan yang sangat baik kepada masyarakat Mappi.
“Kami apresiasi kepaa bapak Pj Bupati Mappi dan Pak Kadis Kesehatan yang sudah
melakukan koordinasi yang sangat baik sehingga untuk pertama kali kita dapat
melakukan perjanjian kerjasama dengan kabupaten yang ada di Tanah Papua,”
paparnya. Ia menuturkan, kerjasama dengan
pemerintah daerah Mappi merupakan momen yang sangat luar biasa, karena ini
menjadi pertama kali RSUD Kota Jayapura melakukan kerjasama dengan Kabupaten
yang ada di Tanah Papua. Untuk itu dr Anton Mote berharap
agar masyarakat Mappi terus mendukung pemerintah kabupaten yang sudah memiliki
kepedulian tinggi dalam memberikan layanan kesehatan sebagai hak paling
mendasar dari masyarakat. Apalagi semua biaya ditanggung pemerintah menggunakan
dana Otsus. Anton Mote berharap, Bupati lain
di Tanah Papua bisa mencontoh dan bisa melakukan hal yang sama karena layanan
kesehatan adalah hak rakyat. “Otsus jelas untuk pendidikan dan kesehatan, kami
setiap hari didatangi oleh masyarakat dari beberapa kabupaten. Kami berharap
agar bisa mencontohi pak Pj Bupati Mappi, Kami harap agar bupati/walikota yang
lain segera melakukan kerjasama dengan kami karena rata-rata masyarakat dari
beberapa kabupaten lain ini selalu di rujuk ke RSUD Kota Jayapura,” jelasnya.
RSUD Kota Jayapura. Kami berkomitmen memberikan pelayanan terbaik
kepada masyarakat Mappi.(Redaksi)
23 Feb 2023, 21:52 WIT
Pj Bupati Mappi Teken MoU dengan RSO Soeharso Surakarta Untuk Layanan Kesehatan Rujukan Masyarakat
papuanewsonline, SURAKARTA – Setelah menandatangani kerjasama dengan RSUP dr. Wahidin Makassar untuk layanan kesehatan rujukan, kali ini Pemerintah Kabupaten Mappi melakukan hal yang sama dengan melakukan kerjasama bersama RS Ortopedi Prof DR R Soeharso Surakarta.Penandatangan naskah kerjasama pelayanan kesehatan dua instansi ini digelar Rabu (22/2/2023) di Sukoharjo yanga di hadiri oleh Pj Bupati Mappi, Michael R. Gomar, S.STP., M.Si dengan Plt Direktur Utama RSO Surakarta, Dr. dr. Pamudji Utomo, Sp.OT(K). Pj Bupati Mappi, dalam sambutannya mengatakan, pihaknya bersyukur karena melalui kerjasama ini nantinya bisa memberikan manfaat dan dampak positif bagi seluruh warga masyarakat Kabupaten Mappi.“Melalui kebijakan kerjasama kami berharap juga hubungan sinergitas antara pemerintah kabupaten dengan RSO Surakarta dapat terjalin dengan baik dan kebutuhan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara khusus ortopedi yang akan dirujuk melakukan pengobatan di RSO dapat terlayani dengan baik,” kata Pj Bupati.Program yang menjadi kebijakan dari Pj Bupati Mappi ini menggunakan dana Otonomi Khusus (Otsus). Pj Bupati ingin agar dana Otsus yang disalurkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten/kota di Tanah Papua dapat menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.“Pelayanan kesehatan jadi prioritas dan juga kebijakan kami untuk tetap memperhatikan layanan kesehatan kepada masyarakat baik di kabupaten dan juga rumah sakit di beberapa kabupaten lain yang bekerjasama dengan Pemkab Mappi,”tegasnya.Sebelumnya Pemkab Mappi sudah menandatangani kerjasama dengan RSUP dr Wahidin Makassar. Kemudian dengan RSO Surakarta. Selanjutnya, Pj Bupati Mappi juga akan menandatangani kerjasama dengan RS Dok II Jayapura dan RSUD Merauke. Kerjasama ini dibangun mengingat keterbatasan di RSUD Mappi. Akses yang sangat terbatas ke Mappi, hanya bisa dijangkau dengan kapal dan pesawat perintis. Sehingga apabila ada masyarakat yang tidak bisa tertangani di Mappi, langsung dirujuk ke daerah terdekat yaitu Merauke dan Jayapura. Plt Direktur Utama RSO Surakarta, Dr. dr. Pamudji Utomo, Sp.OT(K) dalam sambutannya mengaku kagum dengan Pj Bupati Mappi, sebagai sosok pemimpin muda yang memberikan rasa optimisme bagi Papua yang lebih maju. Apalagi dengan kebijakannya yang terbuka membangun kerjasama dengan berbagai pihak salah satunya RSO Soeharso Surakarta sebagai satu-satunya rumah sakit spesialis ortopedi di Indonesia. Kata Plt Direktur RSO Surakarta penandatanganan kerjasama ini tidak hanya sebatas pelayanan kesehatan bagi pasien rujukan dari Mappi. RSO sebagai rumah sakit pemerintah juga membuka kesempatan untuk pendidikan dan penelitian. Jadi tenaga medis baik itu dokter, perawat, fisioterapi atau penunjang lainnya bisa belajar di RSO Soeharso Surakarta.“Kami akan sediakan juga penginapan di dalam rumah sakit,” katanya. Seperti yang sudah dijalankan dengan pemerintah kabupaten lainnya, RSO Surakarta melayani pasien rujukan dari daerah. Tidak hanya pasien saja, tapi juga keluarga yang mendampingi dan disediakan penginapan di dalam rumah sakit agar dekat dengan pasien. Penginapan dilengkapi akomodasi, makan dan laundry. “Kita berharap memang, di era Pak Menteri sekarang ini adalah meratakan pelayanan kesehatan itu sampai ke daerah yang terluar, tertinggal dan terjauh. Ini bukan saja pada pelayanan kesehatan termasuk administrasi. Misalnya dari Rumah Sakit Mappi ingin studi banding untuk konsultasi baik dari segi keuangan, BPJS, kemudian segi yang lain,” jelasnya.Plt Direktur RSO Surakarta menjelaskan, jadi kerjasama ini meliputi semua. Bahkan tidak menutup kemungkinan, RSO Soeharso membawa tim ke Mappi untuk melakukan kerjasama yang lain. Ini sangat memungkinkan karena RSO Surakarta sebagai rumah sakit milik pemerintah mendapat tugas menjadi pengampuh dalam pelayanan dan administrasi rumah sakit di seluruh Indonesia. “Saya beserta seluruh karyawan rumah sakit menyambut baik tujuan dari Bapak Bupati Mappi menjalin kerjasama ini, semoga akan berkembang sehingga pemerataan kesejahteraan, pemerataan pelayanan kesehatan bisa lebih baik lagi,” pungkasnya. (Ardhi)
23 Feb 2023, 21:20 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
.jpeg)
