logo-website
Rabu, 25 Mar 2026,  WIT
BERITA TAG Kesehatan Homepage
"Home Visit" Subsatgas Dokkes Kepada Personil Satgas OMP Salawaku yang Sakit Papuanewsonline.co, Ambon - Personel Bidang Kesehatan dan Kedokteran (Biddokkes) Polda Maluku yang tergabung dalam Satgas Banops OMP Salawaku 2024 melakukan "Home Visit" kepada personel satgas Operasi Mantap Praja (OMP) Salawaku 2024. Kamis, (10/10/2024)"Home Visit" ini dilakukan terhadap seorang personel satgas OMP, Ipda Fadli, Ps. Kanit Tindak dan Cegah Subdit Kamsel Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Maluku, yang tergabung dalam Sub Satgas Kawal Lantas. Ipda Fadli dilaporkan mengalami sakit dan dirawat mandiri di rumah, dengan keluhan panas dingin. Setelah menjalani pemeriksaan, yang bersangkutan dianjurkan untuk menjalani perawatan medis lanjutan di rumah sakit Bhayangkara Polda Maluku."Jadi yang bersangkutan ini diperiksa kesehatannya oleh tim Subsatgas Ban Ops Dokkes Polda Maluku, dan dianjurkan untuk menjalani Rawat Inap di RS. Bhayangkara Polda Maluku", kata Kabid Dokkes Polda Maluku, Kombes Pol dr. Bambang Prasetya.Ia mengungkapkan, tim Subsatgas Ban Ops Dokkes Polda Maluku selalu siaga 24 jam untuk melayani personel Satgas OMP yang dilaporkan sakit."Tim ini disiapkan untuk selalu siaga, dan apabila dilaporkan ada anggota OMP yang sakit dimana saja, tim ini langsung dikerahkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan maupun perawatan medis," jelasnya.Kombes Bambang juga mengajak personel Satgas OMP Salawaku untuk senantiasa menjaga kesehatan dengan istirahat yang cukup, mengkonsumsi makanan yang sehat dan olahraga teratur."Kesehatan personel penting dijaga agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas-tugas kepolisian di lapangan," pintanya PNO-12 10 Okt 2024, 19:35 WIT
Presiden Jokowi Minta Kesetaraan Bagi Disabiltas Dalam Rekrutmen Polri Papuanewsonline.com, Jakarta - Presiden RI Bapak Joko Widodo (Jokowi), menyampaikan kepeduliannya terhadap penyandang disabilitas saat membuka acara Peringatan Hari Disabilitas Internasional pada 3 Desember 2020 lalu. Ia menyebutkan, bahwa pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan kesetaraan dan kesempatan terhadap akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan, serta infrastruktur yang aksesibel bagi para penyandang disabilitas.Hal ini menjadi implementasi Polri untuk terus memberikan kontribusi dan pelayanan kepada masyarakat, salah satunya dalam merekrut penyandang disabilitas menjadi anggota Polri. Implementasi tersebut tertuang dalam UU Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Kapolri Nomor 10 tahun 2016 tentang penerimaan anggota Polri.Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, pada tahun 2024 ini Polri telah merekrut anggota dari penyandang disabilitas sebanyak 18 personel."Ini menjadi bukti atas komitmen Bapak Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang memberikan ruang kepada masyarakat khususnya pada penyandang disabilitas untuk mengabdi di Polri," kata Trunoyudo dalam keterangan tertulisnya, Rabu (9/10/2024).Polri menerapkan prinsip BETAH, yakni Bersih Transparan Akuntabel dan Humanis dalam pelaksanaan rekrutmen. Baik jalur Perwira dan Bintara Polri."Komitmen Polri untuk memberikan peluang kepada kelompok disabilitas menjadi personel Polri tidak hanya terbuka melalui jalur Perwira tapi juga melalui jalur Bintara Polri," ujarnya.Lebih lanjut Trunoyudo menegaskan, Polri terus berkomitmen meningkatkan sosialisasi rekrutmen kepada seluruh masyarakat terutama dari kelompok disabilitas yang berkeinginan menjadi anggota Kops Bhayangkara. Masyarakat bisa mendapatkan informasi melalui website, media sosial Polri dan media mainstream."Polri juga berharap personel Polri dari kelompok disabilitas yang lolos seleksi nantinya bisa memenuhi kebutuhan organisasi di bidang-bidang seperti tenaga Kesehatan, administrasi keuangan dan tenaga laboratorium," ucapnya.Sementara itu, Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia, Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, Jenderal Sigit semakin yakin optimis untuk membuat kebijakan menerima difabel sebagai anggota Polri berdasarkan hasil studi komparatif. "Polri pada tahun 2023 sebenarnya sudah melakukan rekrutmen terhadap kelompok disabilitas tapi untuk golongan ASN atau pegawai negeri pada Polri (PNPP). Dari kelompok itu kita pekerjakan di dua polda yaitu Polda Jogja kemudian di Polda Sumatera Selatan. Dari situ berproses, Pak Kapolri tambah yakin, 'Saya minta (difabel menjadi-red) anggota Polri'," tutur Dedi sambil menirukan perintah Jenderal Sigit padanya kala itu. Berikut 18 personel penyandang disabilitas yang telah menjadi anggota Polri yang tersebar di Polda Polda:1. Hemriadi - Polda Sulbar2. Damara Prisma Suganda - Polda Jateng3. Gibran Jayoga Maulana - Polda Aceh4. Rendi Arif Pratama - Polda Sumut5. M Pangestu Dirgantara - Polda Sumsel6. Bagus Kurniawan - Polda Lampung7. Valyano Boni Raphael - Polda Jabar8. Afifatul Ngaliyah - Polda Jateng9. M Rayyan Khoirul Huda - Polda Jateng10. Dimas Ade Saputra - Polda Jateng11. M Kresna Dutayana - Polda DIY12. Ilzar Zulfano Febriyanta - Polda Jatim13. Novita Fajrin - Polda Jatim14. Achmad Fikri Octavian - Polda Jatim15. Warhana Nandyu - Polda Kaltim16. Bayu Satya Amanah - Polda Sulteng17. I Komang Alvin Pramudita - Polda Papua Barat18. Nur Fatia Azzahra - Polda Kep. Babel (PNO-12) 10 Okt 2024, 19:11 WIT
Satgas Preventif Lakukan Pembinaan Fisik di Kantor LO Polda Papua Tengah Papuanewsonline.com, Nabire – Dalam rangka menjaga kebugaran tubuh, personel Pengamanan Unjuk Rasa (Pam Unras) Satgas Preventif Operasi Mantap Praja Cartenz II-2024 Wilayah Papua Tengah melaksanakan kegiatan pembinaan fisik, Senin (7/10) pagi. Kegiatan ini digelar di Kantor LO Polda Papua Provinsi Papua Tengah dan dipimpin oleh Danton Pam Unras, Bripka Iwan Oktavianto, S.H.Pembinaan fisik yang dilakukan meliputi serangkaian pemanasan, lari, serta peregangan. Bripka Iwan menjelaskan bahwa kegiatan ini sangat penting untuk memastikan personel memiliki stamina yang prima saat menjalankan tugas pengamanan selama tahapan Pilkada. “Tugas pengamanan sering kali membutuhkan stamina yang tinggi karena personel harus bekerja dalam waktu yang lama, berdiri di lapangan, dan bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Olahraga membantu meningkatkan daya tahan fisik mereka saat bertugas di lapangan,” ungkapnya.Bripka Iwan juga menekankan bahwa tekanan selama pelaksanaan Pilkada dapat menimbulkan stres, terutama karena tanggung jawab menjaga ketertiban umum. “Stres dan tekanan bisa sangat tinggi, oleh karena itu olahraga rutin seperti ini membantu mengurangi stres dan kecemasan, serta meningkatkan kesejahteraan mental personel,” tambahnya.Selain menjaga fisik, latihan fisik juga dinilai efektif dalam membantu anggota mengontrol emosi saat menghadapi massa. “Dalam situasi unjuk rasa, sering kali kami berhadapan dengan situasi yang bisa memicu emosi. Olahraga membantu menjaga keseimbangan emosional dan kemampuan mengendalikan diri dalam situasi penuh tekanan,” jelas Bripka Iwan.Ia juga menggarisbawahi pentingnya latihan fisik untuk mencegah risiko cedera, baik akibat kelelahan maupun saat berhadapan dengan situasi yang memerlukan kekuatan fisik. “Personel yang terlatih secara fisik akan lebih mampu menghindari cedera dan menghadapi situasi yang membutuhkan kekuatan fisik dengan lebih baik,” tambahnya.Dengan kondisi fisik yang prima, para personel diharapkan dapat menjalankan tugas mereka dengan lebih percaya diri dan efektif.“Personel yang bugar cenderung lebih percaya diri dalam menghadapi potensi ancaman keamanan, serta siap melaksanakan tugas pengamanan dengan lebih optimal,” pungkas Bripka Iwan.Kegiatan pembinaan fisik ini menjadi bagian dari upaya Satgas Preventif untuk menjaga kesiapsiagaan personel dalam menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul selama pelaksanaan Pilkada di wilayah Papua Tengah. PNO-12 09 Okt 2024, 07:45 WIT
Cegah Fatalitas, Polri Wajibkan Personel Pengamanan Pilkada Dites Kesehatan Papuanewsonline.com, Jakarta - Polri mewajibkan personelnya yang bertugas dalam rangkaian pengamanan Pilkada 2024 diperiksa kesehatannya. Tak hanya itu, pemeriksaan kesamaptaan dan psikologi juga akan dilakukan terhadap anggota pengamanan Pilkada.“Saya wajibkan Karo SDM (Kepala Biro Sumber Daya Manusia) bekerja sama dengan Kabiddokkes (Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan) untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Yang lolos pemeriksaan kesehatan baru diberikan rekomendasi boleh terlibat langsung di dalam seluruh rangkaian pengamanan Pilkada, khususnya pada saat pendistribusian logistik pemilu ke TPS-TPS termasuk juga pada saat pencoblosan sampai dengan penghitungan dan penggeseran hasil penghitungan,” tegas Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (As SDM Kapolri) Irjen Dedi Prasetyo, dalam keterangan tertulis, Minggu (29/9/2024). Irjen Dedi menjelaskan langkah ini diperlukan untuk mencegah serta menekan potensi personel Polri jatuh sakit atau meninggal dunia. Dia meminta seluruh personel yang bertugas dipastikan dalam kondisi prima dan mampu melaksanakan pengamanan “Jadi kondisi (personel yang ditugaskan) harus betul-betul sehat. Kita memitigasi jangan sampai terjadi fatalitas seperti tahun-tahun atau pemilu sebelumnya. Kami harus yakinkan bahwa kondisi seluruh anggota yang terlibat langsung (pengamanan) ini kesehatannya, kesamaptaannya dan psikologinya dalam kondisi baik,” sambung Irjen Dedi.Dia menyampaikan berkaca dari pengamanan Pilpres serta Pileg, para personel Polri khususnya yang bertugas di lapangan bersemangat dan berjibaku menjalankan tugas meski harus melintasi medan dengan berbagai tantangan. Oleh sebab itu semangat para personel perlu diimbangi kondisi prima.Mantan Kadiv Humas Polri ini juga menjelaskan soal skenario pelibatan siswa Sekolah Polisi Negara (SPN) dalam pengamanan kantor-kantor polisi saat rangkaian kegiatan Pilkada berlangsung. Namun hal tersebut dilakukan jika benar-benar diperlukan.“Saya sudah perintahkan juga seluruh siswa yang ada di SPN, nanti apabila situasi dibutuhkan perkuatan untuk menjaga kesatuan baik tingkat polres, tingkat polda, itu bisa dilibatkan. Ibaratnya ini latihan kerjanya, jadi khusus fokus pada pengamanan di mako (markas komando) tingkat polres dan polda,” jelas Irjen Dedi.Dia juga menuturkan terkait penguatan berjenjang mulai dari tingkat polda ke jajaran polres, dan polres ke jajaran polsek. Irjen Dedi mengatakan Sopstama Polri telah menghitung jumlah personel yang dibutuhkan untuk pengamanan Pilkada 2024.“Personel Polda bisa back-up personel Polres yang memang butuh. Demikian juga Polres harus memback-up kalau ada polsek yang membutuhkan. Dan itu semua sudah dihitung oleh Sops, dan kebutuhan seluruh anggota Polri yang terlibat dalam pengamanan mulai dari TPS hingga rangkaian seluruh kegiatan Pilkada ini sudah dihitung semua. Termasuk rencana kontijensi juga sudah disiapkan,” pungkas mantan Kapolda Kalimantan Tengah (Kalteng) ini. PNO-12 01 Okt 2024, 08:04 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
lihat video 10 Feb 2023, 15:22 WIT