logo-website
Sabtu, 09 Mei 2026,  WIT
BERITA TAG Kesehatan Homepage
Insiden Kereta di Bekasi Timur, KAI Minta Maaf dan Prioritaskan Evakuasi Penumpang Papuanewsonline.com, Jakarta - PT Kereta Api Indonesia (Persero) menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pelanggan menyusul insiden operasional yang terjadi di wilayah Stasiun Bekasi Timur, Daerah Operasi 1 Jakarta, pada Senin (27/4/2026). Kejadian tersebut berdampak langsung terhadap perjalanan kereta api dan menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat.Dalam keterangan resminya, KAI menegaskan bahwa saat ini fokus utama perusahaan adalah memastikan keselamatan seluruh penumpang dan awak sarana yang terdampak. Upaya evakuasi menjadi prioritas utama, disertai penanganan korban secara cepat di lokasi kejadian.Proses penanganan dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk tim penyelamat dan aparat setempat. Koordinasi intensif terus dilakukan guna memastikan seluruh prosedur berjalan optimal serta risiko lanjutan dapat diminimalkan.Vice President Corporate Communication KAI, Anne Purba, menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada masyarakat atas insiden tersebut. Ia menegaskan bahwa keselamatan penumpang menjadi perhatian utama dalam setiap langkah penanganan yang dilakukan.“Kami menyampaikan permohonan maaf atas kejadian ini. Fokus kami saat ini adalah memastikan seluruh penumpang dan petugas mendapatkan penanganan secepat mungkin dan sebaik mungkin. Kami juga terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait di lapangan,” ujarnya.Anne juga menambahkan bahwa KAI berkomitmen untuk terus memberikan informasi terbaru kepada publik secara berkala seiring perkembangan situasi di lapangan. Transparansi informasi dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat.Selain itu, KAI membuka layanan komunikasi bagi pelanggan yang membutuhkan informasi lebih lanjut terkait insiden tersebut. Layanan ini diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh kepastian dan perkembangan terbaru secara resmi.Pelanggan dapat menghubungi layanan WhatsApp resmi KAI di nomor 0811-2223-3121 atau Call Center 121 untuk mendapatkan informasi terkini mengenai kondisi perjalanan dan penanganan yang sedang berlangsung.Insiden ini menjadi perhatian serius bagi KAI dalam meningkatkan sistem keselamatan dan pelayanan ke depan. Evaluasi menyeluruh dipastikan akan dilakukan setelah proses evakuasi dan penanganan selesai. KAI juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan mengikuti informasi resmi dari perusahaan, sembari memastikan bahwa seluruh upaya terbaik terus dilakukan demi keselamatan dan kenyamanan penumpang. (GF) 28 Apr 2026, 19:23 WIT
33 Casis Akpol Polda Maluku Lolos Tes Psikologi Tahap I Papuanewsonline.com, Ambon – Sebanyak 33 calon taruna dan taruni Akademi Kepolisian (Akpol) dinyatakan lulus uji psikologi tahap I dalam seleksi penerimaan terpadu Polri Tahun Anggaran 2026 di Panitia Daerah (Panda) Polda Maluku. Pengumuman hasil disampaikan di SMA Negeri 2 Ambon, Sabtu (25/4/2026).Dari total 43 peserta yang mengikuti tes, 33 orang dinyatakan memenuhi syarat (MS), sementara 10 lainnya tidak memenuhi syarat (TMS).Kegiatan ini dipimpin oleh Kabag Dalpers Biro SDM AKBP Tommy Bambang Souissa, didampingi jajaran pejabat Biro SDM.AKBP Tommy menjelaskan, hasil seleksi diumumkan secara terbuka sebagai bentuk komitmen transparansi kepada peserta dan publik.“Dari 43 peserta, sebanyak 33 orang dinyatakan memenuhi syarat dan berhak melanjutkan ke tahap berikutnya, sedangkan 10 lainnya belum memenuhi syarat. Seluruh proses dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.Adapun rincian hasil seleksi, yakni 33 peserta lulus terdiri dari 29 pria dan 4 wanita, sementara 10 peserta yang tidak lulus terdiri dari 9 pria dan 1 wanita.Sementara itu, Karo SDM Polda Maluku Kombes Pol Jemi Junaidi, selaku Ketua Panitia Daerah menegaskan bahwa seluruh tahapan seleksi dilaksanakan dengan prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis).“Kami memastikan seluruh proses seleksi berjalan objektif dan transparan. Tidak ada ruang bagi praktik kecurangan maupun intervensi. Hasil yang diperoleh peserta sepenuhnya berdasarkan kemampuan masing-masing,” tegasnya.Ia juga menambahkan bahwa aspek humanis tetap dikedepankan dengan memberikan kesempatan kepada peserta yang belum lulus untuk mengetahui kekurangan mereka.“Peserta yang dinyatakan tidak memenuhi syarat diberikan ruang untuk melihat hasil penilaiannya, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi untuk mengikuti seleksi di masa mendatang,” tambahnya.Untuk menjamin integritas pelaksanaan, proses seleksi diawasi secara ketat oleh pengawas internal dari Itwasda dan Bid Propam Polda Maluku, serta pengawas eksternal dari Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) Maluku dan Politeknik Negeri Ambon.Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar. Para peserta yang dinyatakan lulus akan melanjutkan ke tahapan seleksi berikutnya. PNO-12 26 Apr 2026, 14:11 WIT
Karo SDM Polda Maluku Tinjau Langsung Tes Psikologi Akpol 2026 Papuanewsonline.com, Ambon – Polda Maluku melalui Biro Sumber Daya Manusia (SDM) melaksanakan tes psikologi dalam rangka seleksi penerimaan Taruna-Taruni Akademi Kepolisian (Akpol) Tahun Anggaran 2026. Kegiatan berlangsung di SMA Negeri 2 Ambon, Sabtu (25/4/2026), dengan mengedepankan prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis).Karo SDM Polda Maluku Kombes Pol Jemi Junaidi, selaku Ketua Panitia Daerah hadir langsung memantau jalannya seleksi, didampingi Kabidkum Polda Maluku Kombes Pol Aris Bachtiar selaku Ketua Bidang Psikologi. Turut hadir sejumlah pejabat Biro SDM serta tim pelaksana teknis.Dalam keterangannya, Karo SDM menegaskan bahwa seluruh tahapan seleksi dilaksanakan secara objektif dan terbuka.“Kami berkomitmen melaksanakan seluruh proses seleksi ini secara bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Tidak ada ruang untuk praktik kecurangan ataupun intervensi dari pihak mana pun. Setiap peserta memiliki peluang yang sama dan hasil yang diperoleh murni berdasarkan kemampuan masing-masing,” tegasnya.Sebagai bentuk transparansi, panitia terlebih dahulu melaksanakan audit perangkat sebelum ujian dimulai. Audit melibatkan tenaga ahli dari Politeknik Negeri Ambon dan disaksikan perwakilan peserta. Langkah ini dilakukan untuk memastikan sistem Computer Assisted Test (CAT) berjalan objektif dan bebas intervensi.Dalam arahannya, Kombes Pol Aris Bachtiar juga menekankan bahwa kelulusan peserta sepenuhnya ditentukan oleh kemampuan masing-masing.“Kerjakan soal dengan jujur dan percaya diri. Tidak ada pihak yang dapat membantu saat tes berlangsung. Hasil yang dicapai murni dari usaha sendiri,” ujarnya.Sebanyak 43 peserta mengikuti tes psikologi berbasis CAT yang meliputi empat aspek penilaian, yakni kemampuan kecerdasan, kepribadian, kecermatan, dan ketahanan kerja (pass hand).Untuk menjaga integritas pelaksanaan, panitia menerapkan sterilisasi ruang ujian. Peserta hanya diperbolehkan membawa identitas diri, nomor peserta, dan alat tulis.Proses seleksi juga diawasi secara berlapis oleh unsur internal dan eksternal, di antaranya Itwasda dan Bid Propam Polda Maluku, Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) Maluku, Politeknik Negeri Ambon, serta Ombudsman RI Perwakilan Maluku.Melalui proses seleksi yang ketat dan transparan ini, Polda Maluku berkomitmen mencetak calon perwira Polri yang berintegritas, profesional, dan siap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. PNO-12 26 Apr 2026, 14:07 WIT
66 Mahasiswa Keperawatan Institut Nani Hasanuddin Resmi Yudisium di Mimika Papuanewsonline.com, Mimika — Sebanyak 66 mahasiswa mengikuti Yudisium Sarjana Program Studi S1 Keperawatan jalur kerja sama angkatan pertama periode I tahun 2026 di Institut Nani Hasanuddin, Jumat (24/4/2026).Dalam kesempatan tersebut, Bupati Mimika, Johannes Rettob, menyampaikan sambutan sekaligus pesan kepada para lulusan agar mampu menjadi tenaga keperawatan yang profesional dan berintegritas.Ia menegaskan bahwa perawat memiliki peran strategis dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, para lulusan diminta tidak hanya berorientasi pada gelar semata, tetapi mampu menunjukkan kualitas melalui kerja nyata, pelayanan yang tulus, serta sikap empati kepada masyarakat.“Jadilah perawat yang bekerja dengan hati, memiliki dedikasi tinggi, serta menjunjung integritas dalam setiap pelayanan,” ujarnya.Bupati juga mengingatkan agar para lulusan tetap menjaga semangat kerja, disiplin, dan tanggung jawab meskipun telah menyandang gelar sarjana. Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang kesehatan menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan di Kabupaten Mimika.Ia menyebutkan bahwa indeks kesehatan di Kabupaten Mimika mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Meski demikian, masih terdapat sejumlah tantangan, khususnya terkait keluhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.“Saya berharap ke depan angka keluhan masyarakat dapat terus menurun, bahkan tidak ada lagi, melalui pelayanan yang profesional dan berintegritas,” tambahnya.Selain itu, Bupati juga mendorong para lulusan untuk terus mengembangkan diri dan tidak berhenti belajar, termasuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi guna meningkatkan kompetensi.Dalam sambutannya, ia turut menyampaikan apresiasi kepada keluarga, orang tua, serta pasangan para mahasiswa yang telah memberikan dukungan penuh hingga mereka berhasil menyelesaikan pendidikan. Apresiasi juga diberikan kepada civitas akademika Institut Nani Hasanuddin atas dedikasi dalam mendidik dan membimbing mahasiswa.Mengakhiri sambutannya, Bupati berharap ilmu yang telah diperoleh para lulusan dapat memberikan manfaat, tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi masyarakat Kabupaten Mimika serta bangsa dan negara.“Selamat kepada seluruh lulusan. Semoga sukses dalam pengabdian ke depan. Teruslah berkarya, jaga etika profesi, dan utamakan nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap pelayanan,” tutupnya. Penulis: Bim Editor: GF 24 Apr 2026, 20:02 WIT
Kemenkes Wajibkan Label “Nutri Level”, Langkah Tegas Kendalikan Konsumsi Gula Berlebih Papuanewsonline.com, Jakarta — Kementerian Kesehatan resmi menerbitkan kebijakan baru untuk menekan konsumsi gula berlebih di masyarakat melalui penerapan label gizi “Nutri Level” pada pangan siap saji, khususnya minuman berpemanis. Kebijakan ini menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pola konsumsi yang lebih sehat.Aturan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) Nomor HK.01.07/MENKES/301/2026 tentang pencantuman label gizi dan pesan kesehatan pada pangan siap saji yang diterbitkan pada Selasa (14/4). Kebijakan ini difokuskan pada pelaku usaha skala besar sebagai tahap awal implementasi.Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan upaya edukatif untuk menekan konsumsi gula, garam, dan lemak (GGL) yang berlebihan, yang selama ini menjadi pemicu utama berbagai penyakit tidak menular.“Karena itu, perlu dilakukan upaya melalui pemberian informasi dan edukasi agar masyarakat dapat lebih mudah memilih pangan siap saji yang tepat dan sehat sesuai kebutuhannya,” ujar Menkes.Ia menjelaskan bahwa tingginya konsumsi GGL berkontribusi besar terhadap peningkatan kasus penyakit seperti obesitas, hipertensi, penyakit kardiovaskular, stroke, hingga diabetes tipe 2, yang berdampak langsung pada beban pembiayaan kesehatan nasional.Sebagai ilustrasi, beban pembiayaan BPJS Kesehatan untuk penyakit gagal ginjal meningkat lebih dari 400 persen, dari Rp2,32 triliun pada 2019 menjadi Rp13,38 triliun pada 2025. Angka ini menunjukkan urgensi intervensi kebijakan berbasis pencegahan.Lebih lanjut, Menkes menambahkan bahwa kebijakan ini juga merupakan amanat dari Undang-Undang Kesehatan yang mendorong sinergi lintas sektor dalam upaya pencegahan penyakit.“UU Kesehatan mengamanatkan agar kebijakan lintas sektor diselaraskan. Kemenkes bertanggungjawab untuk mengatur pangan siap saji, sementara untuk pangan olahan atau produk pabrikan menjadi ranah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM),” jelasnya.Dalam implementasinya, Nutri Level akan ditampilkan dalam bentuk label dengan kode warna dan huruf, mulai dari Level A (hijau tua) dengan kandungan GGL rendah hingga Level D (merah) yang menunjukkan kandungan GGL tinggi.Label ini diwajibkan untuk dicantumkan pada berbagai media informasi seperti daftar menu, kemasan, brosur, hingga platform digital, sehingga mudah diakses oleh konsumen sebelum membeli produk.Namun demikian, kebijakan ini belum menyasar pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah seperti warteg, pedagang kaki lima, dan restoran kecil. Pemerintah memilih pendekatan bertahap agar implementasi berjalan efektif tanpa membebani pelaku usaha kecil.Dengan adanya kebijakan ini, Kementerian Kesehatan berharap masyarakat dapat lebih bijak dalam memilih konsumsi sehari-hari, sekaligus mendorong pelaku usaha untuk menyediakan pilihan produk yang lebih sehat. (GF) 21 Apr 2026, 23:20 WIT
Gletser Di Puncak Jaya Terancam Hilang, Suhu Global Menggerus Es Carstensz Papuanewsonline.com, Jayawijaya – Keberadaan gletser di Puncak Jaya, Papua, kini berada di ambang kepunahan akibat dampak nyata dari pemanasan global. Data terbaru BMKG mencatat, pada akhir tahun 2024 lalu, luas wilayah es abadi ini hanya tersisa sekitar 0,11 hingga 0,16 kilometer persegi.Angka ini menunjukkan penurunan yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2022 yang masih mencapai 0,23 kilometer persegi. Para ahli memprediksi, jika laju pencairan terus berlanjut, keunikan alam tropis ini bisa lenyap dalam waktu dekat.Menurut peneliti Emilya Nurjani, salah satu faktor utama yang memperparah kondisi ini adalah penutupan lahan yang masif. Hal ini menyebabkan nilai albedo atau kemampuan memantulkan sinar matahari menurun, sehingga energi panas lebih banyak terserap oleh permukaan bumi.“Ini memicu kenaikan suhu yang lebih cepat di area puncak dan mempercepat proses pencairan es,” jelasnya. Dampaknya tidak hanya terjadi di pegunungan, tetapi juga dirasakan hingga ke pesisir, salah satunya memicu kenaikan muka air laut dan abrasi yang mulai terlihat di wilayah utara Jawa seperti Semarang.“Kita semua harus prihatin dan menyadari bahwa ini adalah peringatan keras bagi kelestarian alam. Hilangnya gletser Papua bukan hanya kerugian bangsa Indonesia, tapi juga tanda bahaya bagi keseimbangan iklim dunia. Mari kita bertindak sebelum terlambat,” ujarnya menekankan urgensi situasi tersebut.Untuk menahan laju kerusakan ini, langkah mitigasi mendesak sangat diperlukan, mulai dari upaya dekarbonisasi, pengetatan regulasi tata guna lahan, hingga kesadaran masyarakat. Masyarakat diimbau untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, menghemat energi, dan aktif melakukan penghijauan demi menyelamatkan warisan alam yang sangat berharga ini.  Penulis: Jid Editor: GF 19 Apr 2026, 19:10 WIT
TPNPB Desak TNI Hentikan Peran Medis di Papua, Minta Penanganan Diserahkan ke Palang Merah Papuanewsonline.com, Jayapura – Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB mendesak pemerintah Indonesia menghentikan keterlibatan aparat militer dan tenaga kesehatan non-medis di wilayah konflik bersenjata di Tanah Papua. TPNPB meminta agar penanganan korban sipil diserahkan sepenuhnya kepada Palang Merah Indonesia dan Internasional.Desakan itu disampaikan dalam siaran pers yang dirilis Jumat 17 April 2026 oleh Juru Bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom atas nama Panglima Tinggi Jenderal Goliath Tabuni.Dalam pernyataan itu, TPNPB mengimbau Presiden Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Agus Subiyanto, dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo agar tidak mengambil alih fungsi tenaga kesehatan di daerah konflik.“Fungsi dan tugas Tentara Indonesia adalah perang dan operasi militer. Kami menilai tugas dan fungsi aparat militer Indonesia sebagai tenaga medis telah melanggar UU No.36 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa setiap orang yang bukan tenaga medis atau tenaga kesehatan dilarang melakukan praktik tenaga kesehatan,” tulis Sebby Sambom dalam siaran pers.TPNPB juga meminta seluruh tenaga kesehatan yang disebutnya menjadi agen intelijen militer pemerintah Indonesia segera keluar dari wilayah konflik demi keamanan. Mereka mendesak Palang Merah Indonesia dan Internasional bertindak sebagai pihak netral untuk membantu korban sipil.Selain itu, TPNPB mendesak PBB, Palang Merah Internasional, dan lembaga HAM internasional membantu para pengungsi di Tanah Papua. Mengutip laporan Human Rights Monitor per April 2026, TPNPB menyebut lebih dari 107.039 warga sipil masih mengungsi di berbagai kabupaten di Tanah Papua. Angka itu meningkat dari laporan Agustus 2025 yang mencatat 100.313 pengungsi.“Pemerintah Indonesia segera membuka akses yang seluas-luasnya kepada lembaga-lembaga HAM internasional yang netral untuk dapat menangani para pengungsi di Tanah Papua,” bunyi siaran pers tersebut.Empat poin pernyataan sikap TPNPB:1. Pemerintah Indonesia membuka akses bagi media nasional dan internasional untuk meliput wilayah konflik secara netral dan transparan.2. Presiden Prabowo selaku Presiden Dewan HAM PBB diminta membuka akses ICRC atau Palang Merah Internasional dan memberikan bantuan bagi warga sipil korban konflik.3. TPNPB menyatakan siap melakukan perundingan dengan pemerintah Indonesia yang dimediasi PBB atau lembaga internasional di bawah PBB.4. TPNPB menegaskan akan tetap melakukan “perang revolusi total” demi kemerdekaan Papua jika akar persoalan konflik tidak diselesaikan. TPNPB menyebut hal itu dapat mengakibatkan korban jiwa terus berjatuhan.Hingga berita ini diturunkan Jumat 17 April 2026 pukul 23.45 WIT, belum ada keterangan resmi dari TNI, Polri, Kemenkes, maupun Kementerian Luar Negeri terkait isi siaran pers TPNPB. Redaksi masih berupaya mengonfirmasi pihak-pihak tersebut untuk mendapat hak jawab. Penulis: Hendrik Editor: GF 18 Apr 2026, 22:03 WIT
Amankan Misi Kemanusiaan, Kodim 1714/Puncak Jaya Pimpin Pengamanan Gubernur Tinjau Korban Insiden Papuanewsonline.com, Puncak Jaya – Situasi pasca insiden yang terjadi di wilayah Sinak, Kabupaten Puncak Jaya, terus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah. Gubernur Papua Tengah melakukan kunjungan kerja spesial untuk meninjau langsung kondisi para korban yang terdampak peristiwa tersebut.Dalam misi kemanusiaan ini, keamanan rombongan dijaga sangat ketat oleh personel Kodim 1714/Puncak Jaya yang bekerja sama penuh dengan jajaran Polri, demi memastikan kelancaran dan keselamatan selama proses peninjauan berlangsung.Dalam kesempatan tersebut, Gubernur memberikan instruksi penting yang langsung menyentuh kebutuhan mendesak masyarakat. Salah satu keputusan krusial yang dikeluarkan adalah menetapkan status Tanggap Darurat bencana atau kejadian ini. Langkah ini diambil agar penanganan terhadap dampak insiden dapat dilakukan secara maksimal, terstruktur, dan menyeluruh tanpa terkendala birokrasi yang berbelit.Selain penanganan situasi di lapangan, perhatian utama juga difokuskan pada pemulihan kesehatan korban. Gubernur secara tegas menginstruksikan agar seluruh biaya pengobatan dan perawatan medis bagi korban ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah daerah. Kehadiran pemimpin daerah didampingi aparat keamanan ini diharapkan dapat memberikan rasa aman dan ketenangan bagi masyarakat yang sedang berduka. Sinergi antara pemerintah, TNI, dan Polri dalam situasi ini menjadi bukti nyata kehadiran negara yang responsif dan peduli, serta memastikan bahwa setiap korban mendapatkan hak dan pelayanan terbaik sebagaimana mestinya.  Penulis: Jid Editor: GF 18 Apr 2026, 19:06 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
lihat video 10 Feb 2023, 15:22 WIT