Papuanewsonline.com
BERITA TAG Hukum
Homepage
Resmikan Pamapta, Kapolda Metro Jaya: Polisi Harus Hadir Berikan Pelayanan Humanis
Papuanewsonline.com, Jakarta – Polda Metro Jaya resmi meluncurkan satuan tugas Pamapta (Patroli, Pengamanan, dan Pelayanan Masyarakat Terpadu) yang menggantikan peran Kanit SPKT di jajaran Polres. Peresmian ini ditandai dengan penyerahan simbolis kendaraan patroli Pamapta oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri, di Mapolda Metro Jaya, Rabu (15/10/2025).Dalam sambutannya, Irjen Pol Asep menjelaskan bahwa peluncuran Pamapta merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Kapolri Nomor 1438/IX/2025 yang diterbitkan pada September 2025. Keputusan tersebut mengubah struktur organisasi pelayanan kepolisian di tingkat Polres dan Polsek dengan tujuan agar lebih presisi, adaptif, dan efektif.“Pada hari ini, Polda Metro Jaya resmi melaunching tugas Pamapta yang menggantikan Kanit SPKT. Di belakang kita sudah ada kendaraan patroli Pamapta yang akan digunakan anggota untuk kegiatan turjawali dan penanganan TKP,” ujar Irjen Asep.Kapolda menjelaskan, istilah Pamapta bukan hal baru di tubuh Polri. Istilah ini pernah digunakan pada masa lalu dan kini dihidupkan kembali sebagai bagian dari transformasi organisasi Polri menuju pelayanan publik yang lebih baik.Pamapta memiliki lima fungsi utama, yaitu Pelayanan Kepolisian terpadu, Koordinasi dan pengendalian bantuan serta pertolongan, Pelayanan masyarakat melalui berbagai media komunikasi, Pelayanan informasi kepada masyarakat, serta Penyiapan registrasi dan pelaporan kegiatan.Irjen Asep menekankan bahwa penyerahan kendaraan patroli Pamapta kali ini bukan sekadar distribusi sarana operasional, tetapi juga memiliki makna simbolis terhadap tanggung jawab dan amanah pelayanan kepada masyarakat.“Kendaraan yang diserahkan hari ini menjadi simbol tanggung jawab dan amanah pelayanan. Dengan tambahan armada ini, kami berharap patroli dapat menjangkau wilayah yang lebih luas dan merespons lebih cepat setiap laporan warga,” ungkapnya.Program ini juga sejalan dengan ‘Jaga Jakarta’ yang tengah digalakkan oleh Polda Metro Jaya. Salah satu pilarnya adalah menjaga lingkungan dan membangun sinergi antara polisi dan masyarakat dalam menciptakan rasa aman di ibu kota."Kami berharap patroli Pamapta bisa menjadi garda terdepan dalam menciptakan rasa aman dan keteraturan di masyarakat. Namun yang terpenting, kami berkomitmen agar setiap personel tetap menjaga norma dan etika dalam bertugas, khususnya di jalan raya," tegas Irjen Asep.Ia menutup sambutannya dengan pesan humanis agar seluruh jajaran polisi di wilayah Polda Metro Jaya terus menghadirkan keamanan untuk menenangkan masyarakat.“Kami ingin kehadiran polisi yang menenangkan, bukan yang menegangkan. Dengan semangat Jaga Jakarta, kami siap melayani dengan tulus dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya warga Jakarta,” pungkasnya. PNO-12
15 Okt 2025, 19:39 WIT
Organisasi Kemasyarakatan se-Jakarta Nyatakan Sikap Dukung Polri, Siap “Jaga Jakarta” Bersama
Papuanewsonline.com, Jakarta – Polda Metro Jaya menggelar Apel Siaga Kamtibmas bertema “Harmoni Organisasi Kemasyarakatan dalam Jaga Jakarta” di Lapangan Presisi Ditlantas Polda Metro Jaya, Rabu (15/10/2025) pagi. Kegiatan ini diikuti oleh berbagai organisasi kemasyarakatan (Ormas), komunitas, dan forum masyarakat yang menjadi mitra strategis kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Ibu Kota.Beragam organisasi turut hadir menunjukkan komitmennya dalam menjaga keamanan dan persatuan Jakarta, di antaranya GRIB, KOKAM, Timur Indonesia Bersatu, ANTARA, PPM, FORKABI, FBR, KBPP Polri, Kembang Latar, PBB, Bang Japar, PP, PS TTKDH, Satria Banten, BPPKB Banten, FKPPI, Pokdarkamtibmas, Senkom, Satgas Banten Kesti, FKPM, Komunitas, Pejabat, dan GMBI.Apel berlangsung dengan semangat tinggi dan kebersamaan yang kuat. Kehadiran berbagai Ormas tersebut menjadi bukti nyata sinergi antara kepolisian dan masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah DKI Jakarta.Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri dalam amanatnya menegaskan pentingnya membangun toleransi, kebersamaan, dan tanggung jawab bersama dalam menjaga keamanan Ibu Kota.“Kita harus saling menjaga, saling memahami, dan saling memiliki walaupun ada perbedaan. Tujuannya satu, yaitu Jakarta yang aman, damai, dan penuh kebersamaan,” ujar Irjen Pol Asep EdiKapolda juga memberikan apresiasi kepada seluruh Ormas yang telah berperan aktif menjaga ketertiban masyarakat dan mendukung langkah-langkah kepolisian dalam menciptakan situasi yang kondusif. Ia menekankan bahwa kolaborasi lintas sektor akan terus diperkuat demi mewujudkan Jakarta yang harmonis.Dalam kesempatan yang sama, seluruh organisasi masyarakat se-Jakarta menyatakan sikap bersama sebagai bentuk dukungan terhadap upaya menjaga keamanan dan ketertiban di Ibu Kota.Isi pernyataan tersebut sebagai berikut:1. Menolak dengan tegas segala bentuk aksi anarkis dan pengrusakan.2. Mendukung tindakan tegas Polri dalam upaya terciptanya situasi yang aman, tertib, dan kondusif.3. Siap melaporkan segala bentuk ancaman dan tindakan aksi anarkis, serta pengrusakan.4. Siap bersama menjaga lingkungan, jaga warga, jaga aturan, dan amanah dalam menjaga Jakarta.Menutup arahannya, Irjen Pol Asep Edi Suheri menyampaikan harapannya agar semangat “Jaga Jakarta” menjadi gerakan bersama lintas organisasi dalam memperkuat harmoni, toleransi, dan tanggung jawab sosial di tengah masyarakat.“Jakarta adalah rumah kita bersama. Mari kita jaga dengan semangat kebersamaan dan tanggung jawab bersama,” pungkas Kapolda PNO-12
15 Okt 2025, 19:15 WIT
Seorang Supir Alami Penganiayaan Hingga Tewas, Satgas Ops Damai Cartenz Selidiki Pelaku
Papuanewsonline.com, Yahukimo - Seorang pria bernama Bahar bin Saleh (55) meninggal dunia setelah mengalami penganiayaan berat di halaman Gereja GIDI Siloam, Jalan Poros Logpon Kilometer 4, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, pada Selasa malam (14/10/2025) sekitar pukul 20.05 WIT.Kepala Operasi Damai Cartenz, Brigjen Pol Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H., dalam keterangannya mengatakan bahwa korban, yang diketahui merupakan sopir asal Bugis/Makassar, diserang oleh orang tak dikenal (OTK) sesaat setelah tiba di halaman gereja.“Korban tiba-tiba diserang dari arah jalan masuk. Meski sempat berusaha melarikan diri ke area dalam gereja, pelaku tetap mengejar dan melakukan penikaman berulang hingga korban tersungkur,” ungkap Brigjen Pol Dr. Faizal Ramadhani.Saksi di lokasi menyebutkan, kepala suku setempat sempat mencoba menghentikan pelaku dengan berteriak, “Jangan, saya kepala suku!”, namun pelaku tetap melanjutkan serangannya.Korban kemudian dilarikan ke RSUD Dekai, namun dinyatakan meninggal dunia akibat luka tusuk parah di bagian perut, dada, dan kepala.Setelah kejadian, tim gabungan Satgas Ops Damai Cartenz dan Polres Yahukimo segera menuju lokasi untuk melakukan pengejaran, penyisiran, serta pengamanan area sekitar gereja.Menurut Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz, Kombes Pol Adarma Sinaga, S.I.K., M.Hum., hasil penyelidikan awal mengindikasikan bahwa pelaku penikaman diduga bagian dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang mengaku dirinya Kodap XVI Yahukimo, yang selama ini aktif melakukan aksinya di wilayah Jalan Poros Logpon KM 4.Diketahui, korban turut membantu persiapan peresmian Gereja GIDI Siloam yang dijadwalkan berlangsung hari ini. Namun akibat peristiwa tragis tersebut, kegiatan peresmian terpaksa ditunda.Pihak kepolisian menyebut insiden ini menjadi bukti nyata kekejaman kelompok KKB, yang terus menebar aksi kejahatan bersenjata tanpa pandang bulu, termasuk di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan tempat ibadah. PNO-12
15 Okt 2025, 18:49 WIT
Cegah Konflik, Polsek Leksula Cepat Tanggap Akhiri Permasalahan Lahan Sekolah Desa Mepa
Papuanewsonline.com, Leksula - Kepolisian Sektor (Polsek) Leksula, Polres Buru Selatan, Polda Maluku, bertindak cepat dan tegas dalam menyelesaikan persoalan pemalangan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 05 Desa Mepa, Kecamatan Leksula, yang dilakukan oleh warga pemilik lahan. Melalui langkah mediasi dan penggalangan yang persuasif, permasalahan tersebut berhasil diselesaikan secara damai dan bermartabat pada Selasa, (14 /10/ 2025).Kegiatan mediasi berlangsung di Mapolsek Leksula sekitar pukul 12.00 WIT, dipimpin langsung oleh personel Polsek, dan dihadiri oleh seluruh pihak yang terlibat, antara lain:Kanit Intelkam Polsek Leksula Aiptu Ahmad Wallly, Kanit Reskrim Polsek Leksula Aiptu Edwardus Tato, Bhabinkamtibmas Desa Mepa Bripka Rocky Lappy, Kepala UPTD Kecamatan Leksula Lexi Lesnussa, S.Pd, Kepala Desa Mepa Yolanda Matitale, Kepala Sekolah SMP Negeri 05 Mepa Margaretha Taihatu, Pemilik lahan Petrus Lesnussa dan Wolter Lesnussa, selaku pihak yang sebelumnya melakukan pemalangan.Pemalangan dilakukan oleh Petrus Lesnussa dan Wolter Lesnussa, pemilik lahan tempat berdirinya SMP Negeri 05 Mepa. Keduanya menuntut kejelasan pembayaran lahan yang digunakan sejak pembangunan awal sekolah pada tahun 2023, yang belum mendapatkan kompensasi sebagaimana dijanjikan.Kejadian ini berawal dari adanya pembangunan enam ruang kelas baru pada tahun 2025 di lahan berbeda milik Sander Lesnussa, yang telah menerima pembayaran sebesar Rp50 juta dari pihak sekolah melalui dana DAK Kementerian Pusat.Informasi tersebut memunculkan rasa keberatan dari Petrus dan Wolter yang merasa tidak dihubungi serta belum menerima hak atas penggunaan lahan sebelumnya.Sebagai bentuk protes, keduanya melakukan pemalangan terhadap tiga ruang kelas lama yang berdiri di atas tanah milik mereka.Mendapat laporan adanya tindakan pemalangan, Polsek Leksula segera turun ke lokasi, melakukan penggalangan, klarifikasi, dan mediasi terbuka dengan melibatkan seluruh pihak terkait.Melalui pendekatan restoratif justice yang mengedepankan komunikasi dan musyawarah, akhirnya dicapai kesepakatan bahwa pihak pemilik lahan lama, Petrus Lesnussa dan Wolter Lesnussa, menerima pemberian penghargaan dan ucapan terima kasih sebesar Rp10 juta, yang bersumber masing-masing dari Kepala Sekolah dan Kepala Desa Mepa senilai Rp5 juta.Kedua pihak menyatakan ikhlas menerima kesepakatan tersebut, dan berkomitmen menjaga kondusivitas wilayah.Setelah kesepakatan dicapai, pada pukul 15.30 WIT, pemilik lahan membuka kembali palang sekolah secara sukarela disaksikan oleh aparat kepolisian, perangkat desa, dan pihak sekolah.Pasca-mediasi, aktivitas pendidikan di SMP Negeri 05 Mepa kembali normal. Tidak ditemukan adanya potensi gangguan kamtibmas.Langkah cepat dan profesional Polsek Leksula dinilai berhasil mencegah konflik sosial yang lebih luas serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kehadiran Polri di tengah-tengah warga.Kapolres Buru Selatan melalui Kapolsek Leksula menegaskan bahwa Polri akan terus hadir sebagai penegak hukum sekaligus penengah yang adil dalam setiap persoalan masyarakat.“Kami bertindak cepat, tegas, dan tetap mengedepankan cara-cara persuasif. Prinsip kami, setiap persoalan dapat diselesaikan secara damai tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan stabilitas keamanan,” tegas Kapolsek Leksula.Beliau menambahkan bahwa penyelesaian kasus ini menjadi contoh penerapan restoratif justice yang efektif di tingkat desa."Langkah ini menunjukkan bahwa Polri tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga menjaga harmoni dan keadilan sosial di tengah masyarakat," ungkapnya.Dengan berakhirnya pemalangan secara damai, Polsek Leksula menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polres Buru Selatan, sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan masyarakat demi terciptanya situasi kamtibmas yang aman, tertib, dan kondusif. PNO-12
15 Okt 2025, 15:02 WIT
Rs Bhayangkara Tk.i Pusdokkes Polri Ikuti Pameran Keterbukaan Informasi Publik
Papuanewsonline.com, Jakarta - Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I Pusdokkes Polri turut berpartisipasi dalam kegiatan Pameran Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Jakarta. Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, mulai Selasa, 14 Oktober hingga Kamis, 16 Oktober 2025, dan menjadi ajang penting dalam memperkuat semangat transparansi serta pelayanan publik di berbagai sektor pemerintahan dan lembaga negara.Acara pembukaan diawali dengan sambutan dari Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) RI, yaitu Dr. Ir. Donny Yoesgiantoro, M.M., M.P.A., yang menekankan pentingnya sinergi antarinstansi dalam mewujudkan keterbukaan informasi sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik.Kegiatan kemudian secara resmi dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), yaitu Dr. Ir. Ismail, M.T., yang hadir mewakili Menteri Komunikasi dan Digital. Acara juga diisi dengan sambutan dari Gubernur Lemhannas RI, yaitu Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si., Pada hari pertama, pameran ini turut menghadirkan seminar dua sesi dengan tema strategis.• Sesi pertama membahas “Keterbukaan Informasi Sektor Ekonomi Kreatif & Perbankan Menuju Indonesia Emas 2045.”• Sesi kedua mengangkat topik “Energi dan Lingkungan Hidup.”Berbagai lembaga dan instansi turut membuka stan informasi publiknya, termasuk RS Bhayangkara Tk.I Pusdokkes Polri, yang hadir memberikan kontribusi melalui layanan pemeriksaan kesehatan gratis, meliputi pemeriksaan tekanan darah (tensi), gula darah, kolesterol, dan asam urat. Selain itu, tim RS Bhayangkara juga memberikan informasi mengenai pelayanan unggulan dan fasilitas penunjang yang tersedia di rumah sakit, sebagai bentuk transparansi dan edukasi kepada masyarakat.Partisipasi RS Bhayangkara Tk.I Pusdokkes Polri dalam kegiatan ini menjadi wujud nyata dukungan terhadap semangat keterbukaan informasi publik dan pelayanan prima, sejalan dengan komitmen Polri dalam memberikan pelayanan kesehatan yang profesional, modern, dan terpercaya bagi masyarakat luas. PNO-12
15 Okt 2025, 14:52 WIT
Tragedi di Pedalaman Yahukimo: Guru Yappenda Tewas Dibunuh, Polisi Intensif Lakukan Olah TKP
Papuanewsonline.com, Dekai —
Suasana duka menyelimuti Distrik Holuwon, Kabupaten Yahukimo, pasca pembunuhan
tragis terhadap seorang tenaga guru Yayasan Pendidikan Advent (Yappenda)
bernama Melani Wamea. Korban ditemukan meninggal dunia secara mengenaskan di
sekitar area pemukiman tempatnya mengabdi sebagai pengajar di Sekolah Jhon D.
Wilson, beberapa waktu lalu. Polres Yahukimo bergerak cepat
melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) guna mengungkap motif serta
identitas pelaku pembunuhan tersebut. Proses olah TKP dipimpin langsung oleh Ipda
Hariyadi, KBO Sat Intelkam Polres Yahukimo, bersama tim Sat Reskrim yang
diterjunkan dari Dekai. Tim kepolisian harus menempuh
perjalanan udara dari Bandara Nop Goliat Dekai menuju Lapangan Terbang Distrik
Holuwon, mengingat akses darat ke wilayah tersebut sulit ditempuh. Setiba di lokasi, tim gabungan
langsung melakukan pengamanan area dan pengumpulan barang bukti, termasuk
sebuah botol air minum yang ditemukan di dekat jasad korban. Barang bukti
tersebut kini telah diamankan untuk pemeriksaan laboratorium forensik. “Kami langsung melakukan
identifikasi awal, pemeriksaan saksi, serta pengumpulan bukti di lokasi
kejadian. Semua langkah dilakukan dengan hati-hati mengingat kondisi geografis
yang sulit dan keterbatasan akses komunikasi,” ujar Ipda Hariyadi kepada wartawan,
Selasa (14/10/2025). Berdasarkan keterangan salah satu
saksi berinisial AK (35), pelaku diduga berjumlah satu orang dengan ciri-ciri
mengenakan jaket hitam, penutup wajah, dan anting di telinga kiri. Meski
demikian, hingga saat ini pihak kepolisian belum menemukan petunjuk pasti
terkait motif pembunuhan. “Dari hasil penyelidikan awal,
kami belum menemukan indikasi adanya keterlibatan kelompok bersenjata atau
jaringan tertentu. Dugaan sementara, pelaku bertindak sendiri. Namun,
penyelidikan masih terus berlanjut,” terang Ipda Hariyadi. Peristiwa ini mengguncang
masyarakat Distrik Holuwon yang selama ini hidup damai. Para tokoh agama,
kepala kampung, dan perwakilan masyarakat adat segera menggelar pertemuan untuk
mendukung langkah kepolisian dan menenangkan warga. Mereka menegaskan pentingnya
menjaga keamanan serta meminta agar pelayanan publik, termasuk penerbangan
perintis dan kegiatan sekolah, tidak dihentikan akibat kejadian tersebut. “Kami berduka atas kehilangan
guru kami. Ia datang untuk mengajar anak-anak kami. Kami minta agar penerbangan
tetap dibuka dan masyarakat tidak takut. Polisi juga kami dukung untuk
mengungkap pelaku,” ujar salah satu tokoh agama setempat. Meskipun situasi di Holuwon kini dilaporkan
kondusif, aktivitas belajar mengajar di Sekolah Jhon D. Wilson dan beberapa
sekolah terdekat belum kembali normal. Para guru dan siswa masih merasa takut
untuk beraktivitas seperti biasa. “Anak-anak masih trauma. Mereka
kehilangan guru yang mereka cintai dan panutannya,” ujar salah satu warga
setempat. Pihak kepolisian memastikan akan
terus melakukan penjagaan dan patroli rutin di wilayah tersebut untuk menjamin
keamanan masyarakat dan tenaga pendidikan. “Kami berkomitmen mengusut kasus
ini hingga tuntas. Pelaku harus segera ditangkap agar masyarakat tenang dan
pendidikan bisa kembali berjalan,” tegas Ipda Hariyadi. (GF)
15 Okt 2025, 12:48 WIT
Wali Murid di Timika Geruduk SMP Kalam Kudus: Tuntut Keadilan atas Dugaan Rasisme
Papuanewsonline.com, Timika — Suasana
depan SMP Kalam Kudus Timika, Jalan Kudus, Mimika, mendadak tegang pada Senin
pagi. Puluhan orang tua siswa dan warga Papua menggelar aksi damai sebagai
bentuk protes terhadap dugaan tindakan rasisme yang dialami oleh seorang siswi
Papua di sekolah tersebut. Mereka datang membawa sejumlah
poster bertuliskan “Sa Bukan Monyet”, “Stop Rasisme di Sekolah”, hingga “Kami
Ingin Sekolah Tanpa Diskriminasi”. Aksi ini menjadi bentuk kekecewaan para
orang tua terhadap sikap pihak sekolah yang dinilai lamban menanggapi insiden
tersebut. Dugaan rasisme itu terjadi pada Jumat
(10/10/2025) di ruang kelas saat kegiatan belajar berlangsung. Berdasarkan
keterangan keluarga korban, seorang siswa diduga memanggil siswi Papua bernama
Brigita dengan sebutan “monyet” sebanyak tiga kali, bahkan saat wali kelas
masih berada di ruangan. “Saya sangat kecewa dan sakit
hati,” ujar ibu Brigita, saat ditemui di lokasi aksi. “Pendidikan di sini memang bagus,
tapi kalau kami lihat, anak-anak Papua seperti dikucilkan. Kadang anak saya di
dalam kelas tidak punya teman, jadi dia harus keluar cari teman di kelas lain,”
tuturnya dengan mata berkaca-kaca. Sejak kejadian itu, Brigita
dikabarkan trauma dan enggan bersekolah. Sang ibu mengaku telah mencoba
menenangkan anaknya agar bertahan hingga akhir semester, sebelum dipindahkan ke
sekolah lain. “Anak saya bilang, ‘Mama, saya
mau pindah sekolah.’ Tapi saya bilang, sekolah ini mahal, kenapa mau pindah?
Dia jawab, ‘Saya tidak punya teman, Mama’. Jadi kami sepakat tunggu semester
ini selesai dulu baru pindah,” ungkapnya. Para orang tua siswa yang hadir
menegaskan bahwa insiden ini tidak bisa dianggap remeh. Mereka menyebut kasus
tersebut bukan sekadar perundungan (bullying), melainkan tindakan rasisme yang
melukai martabat anak-anak Papua. “Ini bukan soal dibuli, tapi
sudah rasis. Waktu kejadian, anak saya sudah lapor ke wali kelas, tapi cuma
dijawab ‘Sabar, Yana’. Setelah itu, wali kelas keluar dan tidak menanggapi
lagi,” ucap ibu Brigita dengan nada kesal. Massa yang hadir pun mendesak
agar pihak sekolah segera mengambil tindakan tegas terhadap siswa pelaku serta
guru yang dinilai abai dalam menangani laporan tersebut. “Kami minta anak-anak yang
melakukan rasis itu dikeluarkan dari sekolah. Kalau satu wali kelas saja bisa
hancurkan satu kelas, bagaimana kalau ada banyak guru seperti itu?” tegas
seorang perwakilan wali murid lainnya. Dari pantauan lapangan, sejumlah
peserta aksi menyebut bahwa Brigita bukan satu-satunya korban. Beberapa siswa
Papua lain, terutama siswi perempuan, juga disebut mengalami perlakuan
diskriminatif serupa. “Yang paling kena itu anak-anak
perempuan. Mereka pakai perasaan. Setelah dibuli, mereka langsung tidak mau
berangkat sekolah,” tutur salah satu orang tua yang hadir. Kondisi ini, menurut mereka,
mengancam semangat belajar anak-anak Papua yang berjuang menempuh pendidikan di
sekolah swasta bergengsi tersebut. Hingga berita ini diterbitkan, pihak
keluarga korban mengaku belum menerima permintaan maaf baik dari siswa pelaku
maupun pihak sekolah. “Belum ada permintaan maaf sampai
sekarang. Kami bicara di muka umum supaya semua tahu bahwa kami bukan monyet,
kami manusia sama seperti kalian. Hentikan bully dan rasisme di sekolah ini,”
ujar ibu Brigita lantang. Ia berharap kejadian ini dapat
menjadi pelajaran penting bagi semua pihak, terutama lembaga pendidikan, agar lebih
peka terhadap isu rasisme dan diskriminasi di lingkungan sekolah. “Kami ingin anak-anak Papua
belajar di lingkungan yang aman dan saling menghargai. Jangan kecilkan mereka,
karena mereka juga punya hak yang sama untuk berhasil,” pungkasnya. Penulis: Abim Editor: GF
15 Okt 2025, 12:43 WIT
Pemkab Mimika Gandeng BPKP Perkuat SPIP: Wabup Kemong Dorong Budaya Kerja Transparan
Papuanewsonline.com, Timika — Pemerintah
Kabupaten (Pemkab) Mimika terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat sistem
tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Melalui
kolaborasi strategis dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP),
Pemkab Mimika menggelar kegiatan Pendampingan Penilaian Maturitas
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi yang
dihadiri oleh para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten
Mimika. Kegiatan tersebut dibuka secara
resmi oleh Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, di Timika, Selasa (14/10/2025).
Dalam sambutannya, Wabup Kemong menegaskan bahwa penerapan SPIP bukan sekadar
kewajiban administratif, melainkan fondasi utama dalam membangun kepercayaan
publik terhadap kinerja pemerintah daerah. “Kehadiran bapak dan ibu hari ini
adalah bukti nyata dari komitmen kita bersama. Ini sinyal positif bahwa seluruh
OPD mendukung penuh terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih,
transparan, dan akuntabel di Kabupaten Mimika,” ujar Wabup Kemong dalam
sambutannya. Wabup Kemong menjelaskan, SPIP
memiliki fungsi vital sebagai sistem pengendalian internal yang berperan
menjaga arah pemerintahan agar tetap berada pada jalur yang benar. Ia
mengibaratkan SPIP seperti sistem imunitas tubuh manusia — ketika kuat, maka
seluruh fungsi pemerintahan dapat berjalan efektif dan terhindar dari
penyimpangan. “SPIP yang matang dan diterapkan
secara konsisten akan menjadi garda terdepan dalam memastikan tujuan organisasi
tercapai, laporan keuangan dapat diandalkan, aset daerah terlindungi, serta
kepatuhan terhadap regulasi tetap terjaga,” tegasnya. Ia menambahkan, keberhasilan SPIP
tidak dapat dicapai hanya oleh satu instansi seperti Inspektorat Daerah saja.
Penguatan sistem ini membutuhkan sinergi menyeluruh dari seluruh perangkat
daerah, mulai dari level pimpinan hingga pelaksana di lapangan. “SPIP bukan hanya sekadar dokumen
atau prosedur administratif. Ini adalah budaya kerja yang harus kita hidupkan
setiap hari. Ia harus terlihat dalam sikap disiplin, keputusan yang berbasis
data, dan tanggung jawab setiap aparatur terhadap hasil kerjanya,” jelas
Kemong. Dalam pelaksanaan kegiatan ini,
Pemkab Mimika menggandeng BPKP sebagai mitra strategis untuk memastikan proses
pendampingan berjalan objektif dan terukur. Kolaborasi ini diharapkan dapat
menghasilkan peta jalan (roadmap) perbaikan yang konkret bagi peningkatan
maturitas SPIP di lingkungan Pemkab Mimika. “Kehadiran BPKP sangat penting,
karena mereka membantu kita menilai, mengarahkan, dan memperkuat setiap aspek
pengendalian internal agar sesuai dengan standar nasional,” ungkap Wabup. Ia juga menekankan bahwa
penerapan SPIP harus dijadikan alat manajemen risiko yang membantu setiap OPD
dalam mencapai target kinerja, bukan sekadar menjadi kegiatan formalitas.
Dengan demikian, SPIP dapat menjadi instrumen efektif dalam mempercepat
terwujudnya pemerintahan yang berorientasi hasil (result oriented government). Melalui penerapan SPIP yang
terintegrasi dan efektif, Pemkab Mimika menargetkan terciptanya birokrasi yang
efisien, bebas dari praktik korupsi, serta memiliki daya respons tinggi
terhadap kebutuhan masyarakat. Wabup Kemong optimistis bahwa
dengan komitmen dan sinergi antarperangkat daerah, Mimika akan mampu menjadi
contoh bagi daerah lain dalam hal penerapan tata kelola yang baik. “Tujuan akhir dari semua ini
adalah menciptakan pelayanan publik yang berkualitas dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Jika sistemnya kuat, maka pelayanan pun akan
maksimal,” pungkasnya. Kegiatan ini juga menjadi
momentum penting untuk memperkuat kesadaran seluruh ASN di Mimika bahwa
pengawasan dan pengendalian bukanlah bentuk ketidakpercayaan, tetapi justru upaya
bersama untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap
pemerintah. Penulis: Jid Editor: GF
15 Okt 2025, 03:40 WIT
Tegakkan Ketertiban, Pemda Puncak Jaya Pulangkan Enam Penjual Miras ke Daerah Asal
Papuanewsonline.com, Puncak Jaya
— Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Puncak Jaya mengambil langkah tegas
dengan memulangkan enam orang penjual minuman keras (miras) ke daerah asal
mereka. Kebijakan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah menjaga
stabilitas keamanan, serta menciptakan lingkungan sosial yang aman dan kondusif
bagi masyarakat. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
(Satpol PP) Kabupaten Puncak Jaya, Yohanes Tabuni, menegaskan bahwa tindakan
ini bukan sekadar bentuk penertiban, tetapi juga langkah preventif agar dampak
negatif peredaran miras tidak semakin meluas di kalangan masyarakat, terutama
generasi muda. “Kami melakukan pemulangan karena
aktivitas penjualan miras terbukti mengganggu keamanan dan ketertiban
masyarakat. Ini bukan hanya soal aturan, tapi juga soal tanggung jawab moral
untuk menjaga ketenangan dan keselamatan warga Puncak Jaya,” ujar Yohanes
Tabuni, Selasa (14/10/2025). Menurut Yohanes, peredaran miras
di wilayah pegunungan sering menjadi sumber berbagai persoalan sosial, mulai
dari perkelahian, kekerasan dalam rumah tangga, hingga tindak kriminal. Karena
itu, pemerintah daerah memandang perlu untuk bertindak cepat dan tegas sebelum
situasi semakin memburuk. “Kami sudah berulang kali
menerima laporan dari masyarakat bahwa aktivitas penjualan miras kerap
menimbulkan gangguan keamanan. Ini tidak bisa dibiarkan. Pemulangan ini adalah
bentuk pembinaan agar mereka tidak kembali melakukan hal yang sama,” jelasnya. Ia juga menambahkan bahwa keenam
penjual miras yang diamankan telah diberikan pembinaan dan peringatan keras,
sebelum akhirnya diputuskan untuk dipulangkan ke daerah asal masing-masing.
Pemerintah berharap langkah ini menjadi pelajaran bagi pihak lain agar tidak
mencoba melakukan aktivitas serupa di wilayah hukum Puncak Jaya. Pemda Puncak Jaya berkomitmen
menjadikan wilayahnya bebas dari peredaran minuman keras, sejalan dengan
semangat masyarakat lokal yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan budaya.
Langkah ini juga menjadi bagian dari program prioritas pemerintah daerah dalam
menjaga ketertiban umum, memperkuat kehidupan sosial yang harmonis, serta
melindungi generasi muda dari pengaruh negatif miras. “Kami tidak hanya melakukan
penindakan, tetapi juga pengawasan rutin dan sosialisasi tentang bahaya miras.
Semua ini untuk memastikan bahwa Puncak Jaya tetap aman dan damai,” tegas
Yohanes. Pemerintah daerah juga
menggandeng tokoh masyarakat, gereja, dan aparat keamanan dalam melakukan
patroli gabungan serta edukasi kepada masyarakat agar tidak terlibat dalam
distribusi maupun konsumsi miras ilegal. Langkah tegas ini disambut
positif oleh warga setempat. Beberapa tokoh masyarakat mengapresiasi keberanian
Pemda dan Satpol PP dalam menindak penjual miras yang dinilai menjadi biang
kerok gangguan keamanan di daerah. “Kami sangat mendukung langkah
pemerintah. Selama ini, miras sudah banyak merusak anak muda dan memicu
keributan di kampung. Semoga tindakan ini menjadi efek jera,” ujar salah satu
tokoh masyarakat setempat. Dengan pemulangan enam penjual
miras ini, Pemda Puncak Jaya berharap wilayahnya semakin aman, dan masyarakat
dapat beraktivitas dengan nyaman tanpa gangguan akibat konsumsi alkohol. “Keamanan adalah tanggung jawab
bersama. Pemerintah akan terus bekerja keras untuk memastikan Puncak Jaya
menjadi daerah yang aman, tertib, dan bebas dari peredaran miras,” tutup
Yohanes Tabuni. Penulis: Hendrik Editor: GF
15 Okt 2025, 02:34 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
