Papuanewsonline.com
Wagub Papua Tegaskan Koperasi Sebagai Pilar Ekonomi Rakyat untuk Mewujudkan Papua Produktif
Papuanewsonline.com, Jayapura — Wakil
Gubernur Papua, Aryoko Rumaropen, menegaskan bahwa keberadaan Koperasi Merah
Putih memiliki peran strategis dalam memperkuat perekonomian daerah dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat akar rumput. Hal itu
disampaikan saat membuka kegiatan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pendampingan
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Jayapura, Senin (03/11/2025). Dalam sambutannya, Wagub Aryoko
menuturkan bahwa koperasi merupakan salah satu instrumen penting untuk
mewujudkan misi Papua Produktif, yakni mendorong produktivitas masyarakat
melalui inovasi kewirausahaan serta pemanfaatan sumber daya alam secara
berkelanjutan. “Koperasi adalah wujud nyata dari
semangat kebersamaan ekonomi rakyat. Melalui koperasi, masyarakat di desa dan
kelurahan dapat berdaya, mengelola potensi lokal, serta mengembangkan usaha
yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan,” ujar Wagub Aryoko
Rumaropen. Wagub menjelaskan bahwa semangat
berkoperasi selaras dengan upaya pemerintah dalam menciptakan ekonomi
masyarakat yang mandiri dan berdaya saing. Melalui sistem koperasi yang sehat
dan terkelola dengan baik, masyarakat tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga
pelaku utama dalam kegiatan ekonomi lokal. Ia juga menilai bahwa Koperasi
Merah Putih telah menjadi model nyata pemberdayaan ekonomi berbasis masyarakat
yang patut ditiru oleh daerah lain. Dengan pendekatan yang menekankan gotong
royong, transparansi, dan inovasi, koperasi mampu menjadi wadah produktif yang
memperkuat fondasi ekonomi rakyat. “Inilah bentuk nyata dari upaya
menjadikan masyarakat Papua lebih produktif, mandiri, dan berdaya saing.
Koperasi harus menjadi bagian dari solusi ekonomi, bukan hanya simbol
kebersamaan,” ungkapnya dengan penuh semangat. Selain meningkatkan
kesejahteraan, Aryoko juga menyoroti bahwa kegiatan pelatihan ini turut
mendukung misi Papua Cerdas, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan dan
memperluas akses pengetahuan bagi seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya, peningkatan
kompetensi pendamping koperasi merupakan langkah penting dalam memastikan para
pengelola koperasi memiliki kemampuan manajerial, keuangan, dan digitalisasi
yang baik. Dengan demikian, koperasi dapat berkembang secara berkelanjutan dan
mampu menghadapi tantangan ekonomi modern. “Pendamping koperasi harus
menjadi agen perubahan yang membawa semangat baru bagi masyarakat. Mereka bukan
hanya pembimbing teknis, tetapi juga inspirator dan motivator bagi para pelaku
usaha lokal,” tambah Wagub Aryoko. Dalam kesempatan yang sama, Wagub
juga mendorong agar koperasi-koperasi di Papua mulai bertransformasi ke arah
digitalisasi layanan guna mempermudah akses permodalan dan pemasaran produk
anggota.
Ia menilai, di era perkembangan teknologi saat ini, koperasi perlu mengadopsi
sistem yang lebih transparan, efisien, dan berbasis data agar tetap relevan
dengan kebutuhan masyarakat modern. Pemerintah Provinsi Papua, kata
Aryoko, akan terus memberikan dukungan melalui pelatihan, pendampingan, dan
kemitraan dengan berbagai pihak untuk memperkuat ekosistem koperasi di seluruh
wilayah Papua. Menutup sambutannya, Wagub Aryoko
mengajak seluruh peserta dan pemangku kepentingan untuk menjadikan koperasi
sebagai tulang punggung ekonomi rakyat yang tangguh, modern, dan berdaya saing. “Mari kita jadikan koperasi
sebagai motor penggerak ekonomi rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Dengan semangat kebersamaan, kita bisa mewujudkan Papua yang maju, mandiri, dan
harmonis,” tegasnya. Kegiatan pelatihan ini diikuti
oleh para pendamping koperasi dari berbagai kabupaten dan kota di Papua. Selain
sesi pelatihan teknis, kegiatan juga diisi dengan diskusi dan berbagi
pengalaman tentang praktik terbaik pengelolaan koperasi di tingkat lokal. Penulis: Jid Editor: GF
03 Nov 2025, 22:39 WIT
Gubernur Papua Tekankan Bank Papua Perkuat Peran Strategis dalam Mendorong UMKM dan Perekonomian
Papuanewsonline.com, Jayapura — Suasana
hangat dan penuh keakraban mewarnai kunjungan silaturahmi jajaran Direksi dan
Dewan Komisaris Bank Papua ke Gubernur Papua, Mathius Fakhiri, di Kantor
Gubernur Papua, Senin (03/11/2025).
Pertemuan tersebut digelar sebagai bagian dari agenda rutin pelaporan kinerja
dan kondisi terkini Bank Papua kepada Gubernur selaku Pemegang Saham Pengendali
(PSP) dan Pemegang Saham Mayoritas, sekaligus sebagai upaya mempererat sinergi
antara pemerintah daerah dan lembaga keuangan milik daerah itu. Dalam kesempatan tersebut,
Gubernur Mathius Fakhiri memberikan sejumlah arahan strategis, khususnya
terkait peran penting Bank Papua dalam memperkuat perekonomian masyarakat Papua
melalui dukungan terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). “Tadi arahan beliau lebih kepada
keberpihakan kita sebagai Bank Daerah terhadap para pelaku UMKM. Bank Papua
diharapkan hadir lebih kuat di tengah masyarakat, menjadi mitra pembangunan
ekonomi rakyat, dan tidak hanya fokus pada sektor korporasi,” ujar Direktur
Operasional Bank Papua, Isak S. Wopari, usai pertemuan. Dalam laporannya, pihak manajemen
Bank Papua menyampaikan kesiapannya untuk terus memberdayakan UMKM sebagai
tulang punggung ekonomi daerah. Dukungan tersebut diwujudkan melalui pembinaan,
pemberian akses permodalan, serta pendampingan manajerial kepada pelaku usaha
kecil di berbagai wilayah Papua. Wopari menjelaskan, hingga saat
ini Bank Papua telah membina lebih dari seribu pelaku UMKM yang tersebar di
Kota Jayapura, Abepura, Sentani, hingga daerah-daerah lain tempat cabang Bank
Papua beroperasi. “UMKM binaan Bank Papua ini tidak
hanya menjadi nasabah, tetapi juga kami dampingi dalam hal manajemen usaha,
akses pembiayaan, dan promosi produk. Hasilnya bisa dilihat di sentra usaha
seperti kawasan depan GOR Waringin, Imbi, dan Mama-Mama Papua,” jelasnya. Selain itu, Bank Papua juga aktif
mendukung berbagai kegiatan pameran dan pelatihan kewirausahaan lokal guna
memperluas jangkauan pasar produk-produk UMKM Papua ke tingkat nasional. Menyikapi perubahan wilayah
administrasi yang kini terbagi menjadi enam provinsi di Tanah Papua, Wopari
menegaskan bahwa Bank Papua tetap beroperasi di bawah kendali Gubernur Papua
selaku pemegang saham utama. “Meski kini terdapat enam
provinsi baru, secara struktur dan keputusan strategis, Bank Papua masih berada
di bawah kendali Pemerintah Provinsi Papua. Kami akan terus memperkuat
koordinasi dengan seluruh daerah agar pelayanan dan dukungan pembiayaan tetap
berjalan optimal,” tegasnya. Langkah ini diharapkan dapat
menjaga keberlanjutan peran Bank Papua sebagai lembaga keuangan daerah yang
tidak hanya berfungsi komersial, tetapi juga sosial — yakni mendukung
pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di seluruh Tanah Papua. Gubernur Mathius Fakhiri dalam
arahannya menekankan pentingnya soliditas antara pemerintah daerah dan Bank
Papua dalam menjawab tantangan ekonomi daerah. Menurutnya, dengan potensi
sumber daya alam dan manusia yang besar, Papua memiliki peluang besar untuk
tumbuh menjadi daerah dengan struktur ekonomi yang mandiri dan inklusif. “Bank Papua memiliki tanggung
jawab moral dan ekonomi untuk menjadi motor penggerak kemajuan daerah. Dukungan
terhadap UMKM bukan hanya soal kredit, tapi juga membangun kepercayaan
masyarakat terhadap lembaga keuangan lokal,” ujarnya. Pertemuan ini ditutup dengan
penegasan komitmen kedua belah pihak untuk terus memperkuat sinergi, khususnya
dalam memperluas akses pembiayaan, digitalisasi layanan perbankan, serta
memperkuat inklusi keuangan di wilayah-wilayah terpencil. Penulis: Jid Editor: GF
03 Nov 2025, 22:36 WIT
BI Papua dan Pemprov Papua Bersinergi Gelar GNPIP: Upaya Konkret Kendalikan Inflasi
Papuanewsonline.com, Jayapura — Pemerintah
Provinsi Papua bersama Bank Indonesia (BI) Perwakilan Papua akan melaksanakan Gerakan
Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) pada 13 November 2025 di Kantor
Gubernur Papua, Jayapura. Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk menjaga
kestabilan harga pangan, mengendalikan inflasi daerah, serta memperkuat
ketahanan pangan masyarakat di tengah fluktuasi ekonomi global dan nasional. Kepala Perwakilan BI Provinsi
Papua, Faturachman, menyampaikan bahwa pelaksanaan GNPIP merupakan bagian dari
komitmen bersama seluruh pemangku kebijakan di Papua dalam menekan laju inflasi
pangan yang kerap dipengaruhi faktor cuaca, transportasi, serta keterbatasan
distribusi antar wilayah. “GNPIP akan menjadi kegiatan
terpadu dengan berbagai program yang menyentuh langsung sektor riil, terutama
pertanian dan akses pangan masyarakat. Dengan tema ‘Jaga Pangan, Jaga Papua’,
kami ingin mendorong sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan
masyarakat,” ujar Faturachman, Senin (3/11/2025). Dalam pelaksanaannya, GNPIP Papua
akan menghadirkan berbagai kegiatan utama, di antaranya Gerakan Pangan Murah
(GPM) untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga
terjangkau, Kerja Sama Antar Daerah (KAD) sebagai langkah strategis memperkuat
konektivitas pasokan pangan antara Papua dan Papua Pegunungan, Penyerahan
bantuan sarana dan prasarana pertanian (Sarpras) bagi kelompok tani lokal, Business
Matching pembiayaan sektor pertanian, yang mempertemukan pelaku usaha dengan
lembaga keuangan untuk membuka akses modal dan Talkshow dan pameran UMKM pangan,
sebagai sarana edukasi dan promosi produk unggulan lokal. Faturachman menegaskan bahwa
salah satu agenda penting GNPIP adalah penandatanganan kerja sama business-to-business
(B2B) antara pelaku usaha dari Papua dan Papua Pegunungan. “Kerja sama ini diharapkan dapat
menjamin kelancaran pasokan bahan pangan sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi
antarwilayah,” tambahnya. Sementara itu, Gubernur Papua,
Mathius Fakhiri, menyampaikan apresiasi atas inisiatif BI Papua yang terus
mendorong sinergi kebijakan pengendalian inflasi di tingkat daerah. Ia
menegaskan bahwa hingga saat ini, tingkat inflasi Papua masih berada dalam
batas aman dan sesuai dengan sasaran nasional. “Melalui pelaksanaan GNPIP dan
kegiatan seperti Gerakan Pangan Murah, pemerintah berupaya meringankan beban
masyarakat, menjaga daya beli, serta meningkatkan kesejahteraan petani dan
pelaku UMKM,” kata Gubernur Fakhiri. Ia juga menambahkan bahwa sektor
pertanian memiliki potensi besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya
dalam menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi ketergantungan pasokan
dari luar wilayah. “Kita ingin generasi muda Papua
melihat sektor pertanian bukan hanya sebagai kegiatan tradisional, tetapi juga
peluang ekonomi yang menjanjikan di masa depan,” tegasnya. Melalui GNPIP, BI Papua dan
Pemprov Papua berharap dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang tangguh dan
adaptif, dengan memperkuat rantai pasok pangan lokal. Kolaborasi lintas sektor
ini juga sejalan dengan upaya nasional dalam menjaga kestabilan harga bahan
pokok menjelang akhir tahun. Kegiatan ini diprediksi akan
melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah kabupaten/kota, pelaku UMKM,
lembaga keuangan, serta masyarakat umum. Penulis: Jid Editor: GF
03 Nov 2025, 22:32 WIT
Bupati Mimika Dorong Modernisasi Proses Pembotolan Air di Batang, Borneo
Papuanewsonline.com, Mimika – Udara
segar dan semangat kerja terpancar dari para pekerja di unit pembotolan air Batang,
Borneo, saat Bupati Mimika, Johannes Rettob, melakukan kunjungan kerja pada 2
November 2025. Dalam kunjungan tersebut, Bupati menyaksikan langsung proses
pembotolan air secara manual dan bahkan sempat mencoba sendiri hasil produksi
air lokal tersebut. Langkah ini merupakan bagian dari
komitmen pemerintah daerah untuk mendorong peningkatan efisiensi, kualitas, dan
kemandirian ekonomi masyarakat di wilayah pedalaman Mimika Barat Tengah. “Saya sangat menghargai kerja
keras dan dedikasi seluruh tim Batang Soda di bawah pimpinan Pak Abdul Hadi dan
manajer Pak Aziz. Mereka telah menunjukkan semangat luar biasa dalam mengelola
produksi air minum dengan fasilitas terbatas,” ujar Bupati Rettob dengan penuh
apresiasi. Bupati Mimika menilai bahwa
proses pembotolan air yang masih dilakukan secara manual memiliki potensi besar
untuk dikembangkan lebih modern dan efisien. Menurutnya, penggunaan teknologi
dan sistem otomatisasi akan membantu meningkatkan kapasitas produksi serta
menjaga kualitas air agar tetap higienis dan kompetitif. “Kita harus mencari cara untuk
mengotomatisasi sebagian proses agar tidak terlalu mengandalkan tenaga manual.
Ini bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga tentang daya saing dan
keberlanjutan usaha,” tegasnya. Ia juga menyampaikan bahwa
pemerintah daerah siap memberikan dukungan, baik dalam bentuk pelatihan tenaga
kerja, fasilitasi peralatan, maupun akses pendanaan usaha kecil dan menengah
yang memiliki potensi ekonomi di tingkat lokal. Kunjungan kerja ini disambut
hangat oleh masyarakat setempat. Mereka menilai kehadiran Bupati di
tengah-tengah kegiatan masyarakat menjadi bukti nyata bahwa pemerintah tidak
hanya hadir di pusat kota, tetapi juga menjangkau wilayah pelosok. Salah satu warga, Yohanis Wompere,
mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Bupati yang telah memberikan
perhatian terhadap pengembangan usaha lokal seperti Batang Soda. “Kami sangat berterima kasih atas
dukungan Bupati. Kehadiran beliau memberi semangat baru bagi kami untuk terus
berusaha dan meningkatkan kualitas produksi air di daerah ini,” ujarnya. Selain itu, masyarakat berharap
agar usaha pembotolan air di Batang dapat terus berkembang dan menjadi sumber
pendapatan utama bagi warga sekitar. Bupati Johannes Rettob menegaskan
bahwa kunjungan ini bukan sekadar seremoni, tetapi bagian dari upaya strategis
pemerintah dalam memperkuat ekonomi lokal berbasis potensi daerah. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan
masyarakat untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang mandiri, produktif, dan
berkelanjutan. “Kami ingin setiap potensi lokal
di Mimika — termasuk pengelolaan air minum, pertanian, dan kerajinan — bisa
berkembang menjadi sektor unggulan. Pemerintah daerah akan hadir untuk
mendukung dari sisi regulasi, peralatan, hingga pemasaran,” jelas Rettob. Langkah ini diharapkan mampu
membuka lapangan kerja baru, memperkuat ketahanan ekonomi daerah, serta
mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pasokan produk dari luar Mimika. Usaha pembotolan air di Batang,
Borneo kini menjadi simbol inovasi masyarakat pedesaan yang mengandalkan sumber
daya alam lokal untuk meningkatkan taraf hidup. Dengan dukungan pemerintah dan
modernisasi teknologi, industri kecil ini berpotensi tumbuh menjadi ikon
ekonomi kerakyatan Mimika Barat Tengah. Kunjungan Bupati Johannes Rettob
menandai langkah awal menuju perubahan besar di sektor pengolahan air lokal,
sekaligus menegaskan arah pembangunan Mimika yang berbasis pada pemberdayaan
masyarakat dan inovasi berkelanjutan. Penulis: Hendrik Editor: GF
02 Nov 2025, 21:46 WIT
Kapolda Maluku Tinjau Pembangunan Gedung SPPG Polres Maluku Tengah
Papuanewsonline.com, Ambon - Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si melaksanakan peninjauan pembangunan Gedung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Polres Maluku Tengah, Jumat (31/10/2025) pukul 16.10 WIT.Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja Kapolda Maluku di wilayah hukum Polres Maluku Tengah, sekaligus bentuk nyata dukungan Polri terhadap program prioritas pemerintah pusat dalam bidang kesehatan dan pembangunan sumber daya manusia (SDM) anak bangsa.Dalam peninjauan tersebut Kapolda didampingi langsung oleh Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Imam Thobroni, S.I.K., M.H. Turut hadir Karo Log, Dir Intelkam, Dir Binmas, Dir Pamobvit, Dir Lantas, Korspripim, Kapolres Maluku Tengah, Wakapolres Maluku Tengah, Danyon B Pelopor Sat Brimob Polda Maluku, serta Pejabat Utama Polres Maluku Tengah.Dalam arahannya, Kapolda Maluku menyampaikan, pembangunan Gedung SPPG merupakan langkah konkret Polri dalam mendukung Program Asta Cita Pemerintah Pusat, khususnya pada sektor peningkatan kesehatan masyarakat dan kualitas SDM anak bangsa.Kapolda menegaskan, Polri bukan hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.“SPPG ini merupakan langkah nyata Polri dalam mendukung penuh program prioritas pemerintah pusat dalam menciptakan kesehatan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia anak bangsa. Pembangunan ini adalah bagian dari pengabdian kita untuk masa depan generasi muda Indonesia,” ungkap Kapolda.Lebih lanjut, Kapolda menjelaskan, pembangunan SPPG dilaksanakan secara bertahap pada seluruh jajaran Polres di wilayah Polda Maluku, sebagai bentuk keseriusan institusi dalam memastikan pelayanan Polri tidak hanya menyentuh aspek keamanan, tetapi juga kemanusiaan dan sosial masyarakat.Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Maluku meninjau langsung progres pembangunan di lapangan. Ia memberikan arahan agar seluruh proses pembangunan berjalan sesuai dengan standar teknis, kualitas mutu, dan perencanaan yang telah ditetapkan.“Saya minta agar pembangunan Gedung SPPG ini benar-benar diperhatikan dengan baik. Pembangunan harus mengikuti standar mutu, sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Jangan terburu-buru menyelesaikan pekerjaan yang justru menurunkan kualitas bangunan,” tegasnya.Kapolda juga menekankan kepada Kapolres Maluku Tengah untuk melakukan pengawasan melekat terhadap setiap tahapan pembangunan, mulai dari proses awal hingga penyelesaian akhir. Hal ini penting agar hasil yang dicapai dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.“Pastikan setiap tahap pembangunan berjalan sesuai standar dan terkontrol dengan baik. Kapolres agar terus memantau progresnya. Kita ingin SPPG ini bukan hanya selesai dibangun, tetapi juga memiliki kualitas yang baik dan layak digunakan dalam jangka panjang,” pesan Kapolda.Kapolda juga menegaskan, Polri berkomitmen penuh mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan kesehatan anak bangsa melalui pembangunan SPPG. Ia menyebutkan SPPG Polres merupakan bentuk nyata kepedulian Polri terhadap tumbuh kembang generasi penerus, agar menjadi anak-anak yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.“SPPG ini bukan untuk anggota Polri, tetapi untuk masyarakat, khususnya bagi anak-anak kita, generasi penerus bangsa. Polri ingin hadir dan berkontribusi langsung terhadap masa depan mereka, melalui peningkatan kesehatan dan pemenuhan gizi yang memadai,” ujar Kapolda.Lebih jauh, Kapolda menjelaskan, keberadaan SPPG di jajaran Polres akan menjadi sarana edukatif dan sosial, di mana masyarakat dapat memperoleh layanan dan pemahaman tentang pentingnya gizi seimbang serta pola hidup sehat. Hal ini diharapkan mampu mendukung program pemerintah menuju Indonesia Sehat 2045.“SPPG adalah wujud nyata Polri yang peduli dan hadir untuk masyarakat. Melalui program ini, kita berkontribusi aktif dalam menyiapkan generasi emas Indonesia yang sehat, tangguh, dan berkarakter,” tutup Kapolda. PNO-12
01 Nov 2025, 18:28 WIT
Satgas Humas Ops Damai Cartenz Berbagi Bersama Warga dan Anak-Anak di Jayapura
Papuanewsonline.com, Jayapura - Satgas Humas Operasi Damai Cartenz menggelar kegiatan sosial berbagi bersama warga dan anak-anak di Kelurahan Gurabesi serta Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Minggu (26/10). Kegiatan ini menjadi bentuk nyata kepedulian Polri dalam mempererat hubungan dengan masyarakat sekaligus menciptakan kedamaian di Tanah Papua.Kepala Operasi Damai Cartenz, Brigjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H., mengatakan bahwa kegiatan sederhana ini memiliki makna besar dalam membangun suasana damai di Papua.“Terlihat memang ini hal yang kecil, tapi dampaknya bagi damainya Papua itu yang terpenting,” ujar Brigjen Pol. Faizal Ramadhani dalam keterangannya.Sementara itu, Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz, Kombes Pol. Adarma Sinaga, S.I.K., M.Hum., menambahkan bahwa kegiatan sosial ini juga menjadi momen memperkuat kedekatan personel dengan masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, anggota Satgas Humas membagikan makanan ringan serta melakukan interaksi langsung dengan warga dan anak-anak setempat.Acara yang berlangsung mulai pukul 10.00 WIT hingga selesai itu diisi dengan kegiatan berbagi, canda, dan kebersamaan. Suasana penuh keakraban terlihat antara personel Satgas Humas Ops Damai Cartenz dan warga, mencerminkan semangat damai yang diusung oleh Operasi Damai Cartenz.Kegiatan berbagi ini diharapkan menjadi langkah kecil namun berarti dalam memperkuat rasa persaudaraan dan kepercayaan masyarakat terhadap Polri di Papua. PNO-12
28 Okt 2025, 10:20 WIT
Brimob Amankan Lokasi Anjloknya Kereta Purwojaya di Bekasi
Papuanewsonline.com, Jakarta - Kereta Api Purwojaya dengan rute Cilacap–Gambir anjlok di kawasan Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi, pada Sabtu (25/10/2025). Menyikapi peristiwa tersebut, personel Brimob Polda Metro Jaya dari Batalion D Pelopor diterjunkan untuk membantu pengamanan serta pengaturan lalu lintas di sekitar lokasi kejadian.Pada Minggu (26/10/2025), Polda Metro Jaya menegaskan bahwa langkah ini mencerminkan profesionalisme dan dedikasi Brimob dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya dalam menghadapi situasi kedaruratan di wilayah hukum Polda Metro Jaya.Personel Brimob tiba di lokasi sekitar pukul 20.15 WIB dan langsung berkoordinasi dengan pihak PT Kereta Api Indonesia (KAI), kepolisian setempat, serta instansi terkait lainnya. Mereka kemudian melakukan pengaturan arus lalu lintas di sekitar lintasan yang terdampak akibat dua gerbong bagian belakang kereta yang anjlok.Menurut keterangan dari pihak KAI, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Seluruh penumpang berhasil dievakuasi dengan aman menggunakan bus menuju Stasiun Cikampek untuk melanjutkan perjalanan.Dansat Brimob Polda Metro Jaya Kombes Henik Maryanto menegaskan bahwa kegiatan pengamanan ini merupakan wujud respons cepat dan kesiapsiagaan Brimob Polda Metro Jaya dalam menghadapi berbagai kondisi darurat."Kehadiran Brimob di lapangan bertujuan untuk memastikan situasi tetap aman dan mendukung kelancaran penanganan di lokasi kejadian," ujar Dansat. PNO-12
28 Okt 2025, 07:32 WIT
Pemprov Papua Dorong UMKM Naik Kelas Lewat Literasi Keuangan: Sinergi OJK dan Pemerintah
Papuanewsonline.com, Jayapura —
Pemerintah Provinsi Papua menegaskan komitmennya dalam mendorong peningkatan
literasi keuangan dan pemberdayaan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
(UMKM) di seluruh wilayah Papua. Hal ini disampaikan dalam kegiatan Puncak
Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2025, yang digelar oleh Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) Papua bekerja sama dengan Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK)
Provinsi Papua, pada Sabtu (25/10/2025) di halaman Kantor Pusat Bank Papua,
Jayapura. Acara yang berlangsung meriah ini
dibuka secara resmi oleh Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
Setda Provinsi Papua, mewakili Gubernur Papua, dengan pemukulan tifa sebagai
tanda dimulainya rangkaian kegiatan. Momen ini menjadi simbol harmoni antara
pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat dalam mendorong inklusi keuangan
yang berkeadilan di Tanah Papua. “Tema BIK tahun ini, ‘Inklusi
Keuangan Untuk Semua, Rakyat Sejahtera Indonesia Maju,’ sangat sejalan dengan
visi pembangunan Papua 2025–2030, yaitu ‘Transformasi Papua Baru yang Maju dan
Harmonis.’ Pemerintah terus berupaya agar masyarakat Papua tidak hanya menjadi
pengguna, tetapi juga pelaku aktif dalam sistem ekonomi modern,” ujar
perwakilan Gubernur dalam sambutannya. Dalam kesempatan tersebut,
Pemerintah Provinsi Papua menyampaikan apresiasi kepada OJK dan seluruh pelaku
industri jasa keuangan atas kontribusinya dalam mendorong literasi dan inklusi
keuangan di Papua.
Melalui kegiatan edukatif, pelatihan manajemen keuangan, dan pendampingan
usaha, diharapkan masyarakat – khususnya pelaku UMKM – mampu memahami dan
mengelola keuangan dengan lebih baik. “Kita ingin masyarakat Papua
semakin paham cara menabung, berinvestasi, dan mengakses pembiayaan secara
formal. Literasi keuangan ini penting agar pelaku UMKM bisa naik kelas dan
menjadi bagian dari penggerak ekonomi daerah,” tegasnya. Pemerintah juga mendorong agar
lembaga keuangan, baik perbankan maupun non-bank, memperluas jangkauan layanan
hingga ke daerah pedalaman dan pesisir. Upaya ini sejalan dengan visi
pemerataan pembangunan yang menjadi prioritas utama Pemprov Papua. Selain meningkatkan inklusi
keuangan, kegiatan BIK 2025 juga menitikberatkan pada pengembangan ekosistem
usaha produktif berbasis komoditas unggulan Papua, seperti kopi, kakao, pala,
perikanan laut, peternakan, serta produk ekonomi kreatif berbasis budaya lokal. Melalui kemitraan dengan Bank
Papua, OJK, dan lembaga pembiayaan lainnya, pemerintah berupaya memperluas
akses permodalan bagi UMKM agar dapat meningkatkan kapasitas produksi dan
menjangkau pasar yang lebih luas. “Papua memiliki potensi ekonomi
luar biasa. Tugas kita bersama adalah memastikan potensi itu benar-benar
dikelola dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. UMKM adalah tulang
punggung ekonomi Papua,” ujar perwakilan Pemprov. Selain itu, kegiatan ini juga
menjadi ajang bagi pelaku UMKM untuk memamerkan produk lokal unggulan di stan
pameran yang disediakan panitia. Produk-produk seperti kopi Wamena, tenun
Sentani, hasil olahan perikanan Nabire, dan kuliner khas Papua mendapat perhatian
besar dari pengunjung. Menariknya, acara Puncak BIK 2025
ini juga bertepatan dengan peringatan 100 tahun (1 Abad) Nubuatan Pdt. I.S.
Kijne (1925–2025), yang membawa makna spiritual mendalam bagi masyarakat Papua.
Seluruh peserta kegiatan turut mengucapkan selamat dan berdoa bersama sebagai
bentuk penghormatan terhadap sosok yang dikenal telah menanamkan nilai-nilai
pendidikan, kerja keras, dan iman dalam kehidupan orang Papua. “Momen ini bukan hanya soal
literasi keuangan, tetapi juga tentang membangun harapan baru — Papua yang maju
secara ekonomi, kuat secara sosial, dan harmonis secara budaya,” ujar panitia
penyelenggara dalam sambutannya. Pemerintah Provinsi Papua
menegaskan bahwa kegiatan seperti Bulan Inklusi Keuangan akan terus didorong
dan diperluas di tahun-tahun mendatang. Pemerintah menargetkan agar tingkat
literasi dan inklusi keuangan masyarakat Papua dapat meningkat signifikan hingga
80% pada tahun 2030. Sinergi antara pemerintah, dunia
usaha, dan lembaga keuangan diharapkan menjadi fondasi kuat bagi transformasi
ekonomi Papua menuju era baru yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan mandiri. “Dengan semangat kebersamaan,
kita wujudkan Papua yang maju dan harmonis, di mana setiap warga memiliki akses
yang sama terhadap kesempatan ekonomi,” tutup perwakilan Gubernur dengan penuh
optimisme. Penulis: Jid Editor: GF
27 Okt 2025, 00:23 WIT
GATF 2025: Cara Pemprov Papua Bantu Masyarakat Dapatkan Tiket Terjangkau dan Jaga Inflasi
Papuanewsonline.com, Jayapura —
Pemerintah Provinsi Papua memberikan apresiasi tinggi terhadap pelaksanaan Garuda
Travel Fair (GATF) 2025 yang resmi dibuka di Jayapura, Jumat (24/10/2025).
Event nasional yang berlangsung selama tiga hari, hingga 26 Oktober ini,
menjadi salah satu langkah nyata dalam memperkuat sektor pariwisata, memperluas
akses masyarakat terhadap tiket penerbangan terjangkau, dan menjaga stabilitas inflasi
di wilayah Papua menjelang akhir tahun. Kepala Biro Perekonomian Setda
Papua, Andri, mengatakan bahwa kegiatan seperti GATF memiliki nilai strategis
bagi pemerintah daerah, terutama karena dampaknya terasa langsung di
masyarakat. “Pemerintah mendukung penuh
pelaksanaan Garuda Travel Fair ini karena manfaatnya jelas dan nyata. Selain
membantu masyarakat mendapatkan tiket dengan harga terjangkau, kegiatan ini
juga berperan dalam menekan laju inflasi yang biasanya meningkat di penghujung
tahun,” ujar Andri saat menghadiri pembukaan GATF 2025 di Jayapura. Menurut Andri, antusiasme
masyarakat terhadap GATF 2025 sangat tinggi. Sejak hari pertama, stan Garuda
Indonesia di pusat acara tampak dipadati pengunjung yang ingin memanfaatkan
promo tiket untuk berbagai rute penerbangan, baik domestik maupun internasional. Ia mengungkapkan bahwa minat
masyarakat Papua terhadap kegiatan serupa meningkat setiap tahun. Berdasarkan
laporan dari pihak Garuda Indonesia, nilai transaksi pada GATF tahun sebelumnya
mencapai sekitar Rp8–9 miliar, dan diharapkan tahun ini akan melampaui capaian
tersebut. “Kegiatan seperti ini punya
multiplier effect yang luas. Selain mendorong transaksi ekonomi, juga membuka
peluang bagi masyarakat untuk bepergian dengan biaya lebih efisien, yang pada
akhirnya turut menggerakkan roda ekonomi di sektor lainnya seperti transportasi
darat, perhotelan, dan kuliner,” jelasnya. Pemerintah Provinsi Papua menilai
GATF bukan hanya sekadar ajang promosi tiket murah, tetapi juga sarana untuk
menghidupkan kembali semangat berwisata dan memperkuat konektivitas
antarwilayah di Tanah Papua. Sementara itu, General Manager
Garuda Indonesia Branch Office Jayapura, Innu Al Kautsar, menegaskan bahwa GATF
merupakan bentuk nyata kolaborasi antara pihak maskapai dengan pemerintah
daerah. Menurutnya, Garuda Indonesia berkomitmen mendukung upaya pemerintah
dalam menjaga kestabilan ekonomi dan memperluas akses masyarakat terhadap
transportasi udara. “Travel fair ini bukan hanya
tentang promo tiket pesawat, tapi juga bagian dari strategi kami untuk membantu
masyarakat Papua mendapatkan harga yang lebih kompetitif. Melalui kegiatan ini,
kami berharap mobilitas masyarakat meningkat, sektor pariwisata berkembang, dan
ekonomi lokal pun semakin bergerak,” kata Innu. GATF 2025 di Jayapura juga
menghadirkan beragam penawaran menarik seperti diskon tiket hingga 80%, program
cicilan 0% dari berbagai bank mitra, serta paket perjalanan wisata domestik dan
internasional. Pengunjung juga dapat mengikuti berbagai aktivitas interaktif
seperti games berhadiah, talkshow pariwisata, hingga sesi konsultasi perjalanan
dengan agen resmi Garuda Indonesia. Lebih dari sekadar ajang promosi,
GATF dinilai memiliki dampak ekonomi yang luas. Dengan meningkatnya mobilitas
masyarakat, perputaran uang di daerah juga ikut meningkat. Sektor-sektor
pendukung seperti perhotelan, restoran, UMKM, dan transportasi lokal turut
merasakan manfaatnya. Andri menegaskan bahwa kegiatan
semacam ini sangat sejalan dengan kebijakan Pemprov Papua yang fokus pada
pengendalian inflasi dan percepatan pemulihan ekonomi pascapandemi. “Pemerintah ingin agar kegiatan
ekonomi masyarakat terus berjalan stabil. GATF menjadi salah satu contoh
bagaimana kerja sama antara pemerintah dan swasta dapat menciptakan dampak
ekonomi positif sekaligus memberikan manfaat langsung bagi rakyat,” ucapnya. Selain itu, GATF juga menjadi
ajang penting dalam memperkenalkan potensi pariwisata Papua kepada masyarakat
luas. Dengan semakin mudahnya akses transportasi udara dan meningkatnya minat
berwisata, Papua diharapkan bisa menjadi destinasi unggulan di kawasan timur
Indonesia. Baik Pemerintah Provinsi Papua
maupun pihak Garuda Indonesia menyatakan komitmen untuk terus melanjutkan kerja
sama strategis ini di tahun-tahun berikutnya. Tujuannya bukan hanya memperluas
akses perjalanan, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi daerah. “Kami berharap kegiatan seperti
ini bisa menjadi agenda tahunan tetap di Jayapura. Dengan dukungan pemerintah
dan antusiasme masyarakat, Papua akan semakin maju dan terkoneksi dengan
wilayah lain di Indonesia,” pungkas Innu. Penulis: Jid Editor: GF
26 Okt 2025, 22:50 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
