Papuanewsonline.com
Satgas Pamtas Yonif 732/Banau Borong Hasil Tani Warga Mamere
Papuanewsonline.com, Puncak - Pos Jenggeren Satgas Pamtas
RI-PNG Yonif 732/Banau kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat
perbatasan melalui kegiatan Rosita, atau borong hasil tani, di Kampung Mamere,
Kabupaten Puncak, Rabu (26/11/2025). Program ini menjadi salah satu cara TNI
hadir langsung membantu perekonomian warga yang bergantung pada hasil kebun.Dalam kegiatan tersebut, Serda Mudahri bersama anggotanya
membeli berbagai komoditas lokal seperti kopi, kukubima, dan aneka olahan
makanan asli kampung. Pembelian dilakukan dengan harga wajar agar petani
memperoleh keuntungan yang layak tanpa harus menempuh perjalanan jauh untuk
menjual hasil panen.Danpos Jenggeren, Kapten Inf Tanamal, menegaskan bahwa
Rosita bukan sekadar kegiatan ekonomi, tetapi juga bentuk perhatian TNI
terhadap kesejahteraan masyarakat di wilayah rawan dan sulit akses tersebut. Ia
menyampaikan bahwa interaksi langsung ini memperkuat hubungan emosional antara
prajurit dan warga setempat.Masyarakat Kampung Mamere pun menyambut kegiatan ini dengan
gembira. Salah satu warga, Mama Netalis, mengatakan bahwa keberadaan prajurit
TNI sangat membantu petani kecil yang selama ini kesulitan menjual hasil kebun
mereka. Dengan adanya Rosita, warga dapat memperoleh pemasukan tunai tanpa
harus meninggalkan kampung.Ia menambahkan bahwa kegiatan borong hasil tani ini tidak
hanya mempermudah pemasaran, tetapi juga memberikan rasa aman dan nyaman bagi
warga. Kehadiran prajurit, menurutnya, menjadi bukti bahwa negara memperhatikan
keberlangsungan hidup masyarakat di daerah perbatasan.Apresiasi warga semakin mengukuhkan manfaat kegiatan rutin
tersebut. Mama Netalis menyampaikan terima kasih atas perhatian TNI yang
dinilai mampu mendorong peningkatan ekonomi rumah tangga, terutama bagi petani
yang mengandalkan lahan kecil sebagai sumber penghidupan.Kegiatan Rosita yang digagas Pos Jenggeren ini kembali
menunjukkan bahwa peran TNI di perbatasan tidak hanya menjaga keamanan, tetapi
juga membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar melalui pemberdayaan
ekonomi lokal. Program ini diharapkan dapat terus berlanjut sebagai bentuk
nyata dukungan TNI terhadap kesejahteraan warga. Penulis: HendrikEditor: GF
27 Nov 2025, 02:38 WIT
Bupati Roni Omba Puji Demo Damai Sopir: Janji Benahi Birokrasi dan Atasi Kelangkaan Solar
Papuanewsonline.com, Boven Digoel – Suasana di Boven Digoel
pada Selasa (25/11/2025) berlangsung hangat ketika para sopir menggelar aksi
demo damai untuk menuntut penyelesaian kelangkaan BBM solar yang kembali
terjadi di daerah tersebut. Aksi ini mendapat apresiasi langsung dari Bupati
Boven Digoel, Roni Omba, yang menilai langkah para sopir sebagai bentuk
kepedulian terhadap kondisi daerah.Dalam pernyataannya, Roni Omba menyampaikan bahwa aspirasi
yang disampaikan secara tertib menunjukkan kepedulian kuat masyarakat terhadap
pelayanan publik. Menurutnya, kritik dan tuntutan seperti ini justru menjadi
masukan penting bagi pemerintah daerah untuk berbenah.Bupati juga menyoroti dugaan adanya oknum nakal yang
memainkan distribusi solar hingga menimbulkan kelangkaan. Ia memastikan
pemerintah daerah tidak akan tinggal diam dan akan menindaklanjuti persoalan
ini agar tidak kembali menjadi beban bagi masyarakat, terutama para sopir yang
bergantung pada BBM untuk bekerja.Dalam kesempatan yang sama, Roni Omba menegaskan bahwa
kepemimpinan di daerah ini bukan milik kelompok tertentu, melainkan seluruh
masyarakat Boven Digoel. Ia menekankan pentingnya persatuan dan kerja sama agar
pembangunan berjalan merata dan tidak terhambat persoalan internal birokrasi.Ia juga menegaskan komitmennya untuk membenahi birokrasi
yang selama ini dinilai bermasalah. Peningkatan pelayanan publik disebut
menjadi fokus utama, termasuk memastikan agar distribusi solar kembali normal
dan tidak lagi dipengaruhi kepentingan pihak-pihak tertentu.Para peserta aksi berharap demo damai ini menjadi titik awal
penyelesaian kelangkaan BBM yang sudah berulang kali terjadi. Mereka menilai
bahwa tanpa penindakan tegas dan pengawasan ketat, masalah distribusi solar
hanya akan menjadi lingkaran masalah yang tak berujung.Pemerintah daerah bersama Pertamina diharapkan dapat bekerja
sama lebih erat untuk memetakan akar permasalahan dan mengatur ulang pola
distribusi agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Langkah
konkret seperti pengawasan distribusi dan penataan kembali rantai suplai
dianggap penting untuk mencegah permainan oknum.Menanggapi hal itu, Roni Omba memastikan bahwa pemerintah
tidak akan bekerja sendiri. Ia menegaskan perlunya kolaborasi dengan Pertamina
dan pihak terkait untuk memastikan distribusi BBM berjalan lancar dan
transparan bagi seluruh masyarakat Boven Digoel.Di tengah berbagai harapan yang muncul, masyarakat kini
menantikan tindak lanjut nyata dari pemerintah daerah. Demo yang berlangsung
tertib tersebut menjadi pengingat bahwa suara masyarakat perlu didengar dan
direspons dengan tindakan konkret.Dengan komitmen yang telah diutarakan, publik berharap
persoalan kelangkaan solar dapat segera terselesaikan sehingga aktivitas
ekonomi dan pelayanan masyarakat dapat kembali berjalan normal di Boven Digoel. Penulis: HendrikEditor: GF
25 Nov 2025, 21:21 WIT
Transformasi Digital SKCK Raih Kepuasaan Publik Dalam Survei 2025
Papuanewsonline.com, Jakarta – Baintelkam Polri meluncurkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) layanan SKCK di Hotel Grand Sahid Jakarta, Senin (24/11/1025). Survei yang digelar bersama Pusat Riset Ilmu Kepolisian (Pripol) Universitas Syiah Kuala itu menunjukkan peningkatan signifikan kepuasan publik di tahun 2025.Kabid Yanmas Baintelkam Kombes Pol Yosef Sriyono mengatakan kerja sama survei ini sudah berjalan selama 10 tahun. Polri menyebut transformasi digital SKCK menjadi faktor utama peningkatan layanan. “Tujuannya agar masyarakat lebih mudah mengakses SKCK dari mana saja. Untuk wilayah Metro Jaya, pengambilan juga sudah bisa dilakukan di sejumlah polsek,” katanya.Kemudian Kabid Yanmas Baintelkam menegaskan survei ini menjadi tolak ukur penting layanan publik Polri. “Survei ini adalah cermin bagi kami. Digitalisasi SKCK adalah komitmen kami menghadirkan layanan yang lebih cepat, mudah, dan transparan,” ujar Kombes Yosef.Sementara itu, Ketua Tim Peneliti Pripol Universitas Syiah Kuala, DR. M. Gausyah, menyebut angka kepuasan publik meningkat dari 86 menjadi 88,03. “Digitalisasi SKCK membuat proses lebih sederhana. Masyarakat kini tak perlu lagi sidik jari karena sudah terintegrasi dengan NIK Dukcapil,” jelasnya.Dari sisi pengawasan eksternal, Ombudsman RI juga melihat tren positif. Siti Uswatun Hasanah, Kepala Keasistenan Penegakan Hukum Ombudsman, mengatakan layanan SKCK kini hampir bebas keluhan. “Di Ombudsman sudah lama tidak ada laporan soal SKCK. Kami juga lakukan mystery shopping, hasilnya petugas ramah, prosedur jelas, bahkan tidak ada pungli. Review resmi Ombudsman terkait layanan SKCK akan kami rilis Desember atau Januari nanti,” ujar Siti. PNO-12
25 Nov 2025, 06:51 WIT
Serapan APBD Mimika Rendah, DPRD Wanti-Wanti SILPA Membengkak di Akhir Tahun
Papuanewsonline.com, Timika – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Kabupaten Mimika menyoroti rendahnya serapan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 yang baru mencapai 43 persen hingga November.
Ketua DPRD Mimika, Primus Natikapareyau, mengungkapkan kekhawatirannya akan
potensi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang membengkak jika serapan
tidak segera ditingkatkan."Kalau serapannya lambat, pasti akan terjadi SILPA.
Anggaran yang tidak terpakai akan menjadi SILPA, termasuk beberapa dana seperti
DAK yang bisa saja dikurangi," ujar Primus. (21/11/25) Ia menambahkan,
pihaknya telah menerima keyakinan bahwa sebagian besar anggaran berpotensi
menjadi SILPA karena banyak pekerjaan yang belum berjalan.Primus juga menyinggung persoalan internal di sejumlah
Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya Dinas Pekerjaan Umum (PU), yang
dinilai turut menghambat progres pekerjaan di lapangan. "Kita tahu bersama ada masalah di Dinas PU. Beberapa
pegawai sempat bermasalah dan berdampak pada pelaksanaan pekerjaan. Kondisi
seperti itu membuat banyak program terhambat," jelasnya.Untuk mengatasi masalah ini, DPRD Mimika terus berkoordinasi
dengan pemerintah daerah agar sisa waktu yang ada dapat dimanfaatkan untuk
menjalankan program-program prioritas yang benar-benar menyentuh kebutuhan
masyarakat. "Kami mendorong supaya dengan waktu yang tersisa ini,
program-program prioritas segera dijalankan. Bukan sekadar menghabiskan
anggaran, tapi memastikan program tersebut memiliki dampak nyata bagi
masyarakat," tegas Primus. Ia juga berharap pembahasan dan penetapan anggaran induk
tahun 2026 dapat dilakukan lebih awal agar pelaksanaan program dapat dimulai
tepat waktu, sehingga serapan anggaran dapat lebih optimal. Jika serapan anggaran tidak meningkat, APBD Mimika tahun
2026 diproyeksikan mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun 2025 yang
tercatat sebesar Rp6,42 triliun. Penulis: Jid
Editor: GF
22 Nov 2025, 13:52 WIT
Polda Jatim Kirimkan Bantuan Kemanusiaan untuk Warga Terdampak Erupsi Semeru
Papuanewsonline.com, Surabaya - Polda Jawa Timur memberangkatkan bantuan kemanusiaan untuk para pengungsi dampak erupsi dan Awan Panas Guguran (APG) Gunung Semeru.Pelepasan bantuan dipimpin langsung Wakapolda Jatim Brigjen Pol Dr. Pasma Royce, S.I.K., M.H., bersama Pejabat Utama Polda Jatim di depan Gedung Tribrata Mapolda Jatim, Jumat (21/11/2025).Dalam sambutannya, Wakapolda Jatim menyampaikan bahwa status Gunung Semeru berada pada Level IV atau Awas. Meski tidak ada korban jiwa, namun tercatat Tiga warga mengalami luka bakar berat dan 17 lainnya luka ringan. Seluruh korban saat ini tengah mendapatkan perawatan medis.Wakapolda Jatim menegaskan bahwa distribusi bantuan diarahkan ke dua titik utama pengungsian di Kecamatan Pronojiwo, yakni Posko SD 04 Supiturang dan Posko SMP 2 Pronojiwo.Berdasarkan laporan terbaru, Posko SD 04 Supiturang menampung sekitar 214 jiwa dengan kelompok rentan yang cukup besar, yakni 30 balita, satu bayi, tiga ibu menyusui, dua ibu hamil, 16 lansia, dan tiga penyandang disabilitas. Sementara itu, Posko SMP 2 Pronojiwo dihuni oleh lansia dalam jumlah tinggi, yakni 88 orang, serta 49 anak-anak dan balita.“Melihat demografi para pengungsi, terutama banyaknya balita dan lansia, bantuan yang kita berangkatkan hari ini adalah langkah tanggap darurat yang tepat sasaran,” ujar Wakapolda Jatim.Distribusi bantuan yang dikirimkan oleh Polda Jatim di antaranya kebutuhan balita seperti susu, popok, kasur bayi, dan pakaian anak. Bantuan ini diprioritaskan untuk Posko SD 04 Supiturang.Selain itu 450 selimut untuk kebutuhan para lansia di kedua posko, terutama 88 lansia di SMP 2 Pronojiwo dan 300 paket makanan ringan untuk anak-anak dan remaja di lokasi pengungsian.Wakapolda Jatim menekankan pentingnya pendekatan humanis selama pendistribusian. Lebih lanjut, Brigjen Pol Pasma Royce meminta seluruh personel menjaga koordinasi dengan posko setempat agar bantuan tepat sasaran serta memastikan keselamatan diri dan tim selama berada di daerah bencana.“Ingat, yang kita hadapi adalah warga yang sedang trauma. Laksanakan tugas dengan humanis dan penuh empati,” tegasnya.Mengakhiri amanatnya, Brigjen Pasma Royce secara resmi melepas rombongan bantuan kemanusiaan Polda Jatim Peduli sambil berharap kondisi para warga terdampak di Lumajang segera pulih.“Semoga Allah SWT melindungi kita semua dan segera memulihkan saudara-saudara kita di Lumajang,” pungkasnya. PNO-12
22 Nov 2025, 07:27 WIT
Masyarakat Adat Tsingwarop Gelar Aksi Protes, Tuntut Kompensasi 10% dari PTFI
Papuanewsonline.com, Timika - Masyarakat yang tergabung dalam Forum Pemilik Hak Sulung (FPHS) dan Lembaga Masyarakat Adat Tsingwarop (Tsinga – Waa/Banti – Aroanop) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor YPMAK pada Senin (17/11/2025). Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap manajemen PT Freeport Indonesia (PTFI) yang dinilai tidak mengakomodir tuntutan kompensasi sebesar 10 persen dari pendapatan bersih tahunan perusahaan (2023-2041).Pantauan di lapangan menunjukkan massa aksi melakukan pembakaran ban bekas sebagai simbol kekecewaan dan protes. Aparat Kepolisian Mimika terlihat berjaga ketat untuk mengamankan jalannya aksi. Arnold Beanal, selaku Ketua LMA Tsingwarop, mengungkapkan bahwa aksi ini merupakan kelanjutan dari proses negosiasi kompensasi yang belum membuahkan hasil. "Aksi hari ini terkait proses negosiasi kompensasi kepada manajemen PT Freeport, dalam hal ini terkait kesepakatan yang sudah dibuat. Dan kami sudah bersepakat didalam perjanjian amdal di tahun 2023, namun itu tidak didengar," tegasnya.Menurut Arnold, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bahkan telah memfasilitasi pertemuan antara PTFI dan masyarakat pada tanggal 6 Agustus lalu. Namun, PTFI dinilai tidak serius karena mengirimkan perwakilan yang tidak memiliki wewenang untuk mengambil keputusan."Itu difasilitasi oleh Menteri terkait kompensasi ini. Namun saat itu mereka mengutus orang yang tidak bisa mengambil keputusan itu, sehingga kami balik dan berkoordinasi dengan Kapolres untuk menjadi mediator agar mempertemukan PT FI dengan kami, dan itupun tidak berhasil," ujarnya.Koordinator aksi, Litinus Niwilingame, menambahkan bahwa aksi ini merupakan bentuk protes keras kepada pimpinan manajemen PTFI yang dinilai tidak mampu mengakomodir kepentingan masyarakat adat. "Mereka selalu mengabaikan. Kami protes di sini agar PT Freeport hadir dan duduk bersama kami lanjutkan tuntutan kami, yakni kami minta 10 persen dari nilai kompensasi," tegasnya. Litinus menambahkan bahwa pihaknya akan terus memperjuangkan nasib masyarakat adat hingga tuntutan mereka dipenuhi. Penulis: JidEditor: GF
18 Nov 2025, 01:00 WIT
Gowes ke Desa Honitetu, Kapolres SBB Salurkan 70 Paket Bingkisan
Papuanewsonline.com, SBB - Kapolres Seram Bagian Barat (SBB) AKBP Andi Zulkifli, S.I.K., M.M., melaksanakan kegiatan Goes Sepeda Gunung menuju Desa Honitetu, Kecamatan Inamosol, pada Sabtu pagi dengan start dari Piru pukul 06.30 WIT menuju Desa Waimital, kemudian melanjutkan perjalanan ke pegunungan Inamosol. Kegiatan ini dilakukan sekaligus sebagai ajang olahraga, silaturahmi, serta memantau kondisi masyarakat dan infrastruktur desa, khususnya akses jalan dan jembatan yang selama ini menjadi topik pembahasan publik.Kapolres SBB tiba di Desa Waimital pada pukul 08.06 WIT, kemudian bertolak menuju Desa Honitetu pada pukul 08.48 WIT. Rombongan tiba di Desa Honitetu pada pukul 10.12 WIT dan langsung melakukan peninjauan di Pospol Inamosol, sebelum melanjutkan agenda tatap muka bersama masyarakat di kantor desa setempat.Dalam kegiatan tersebut, Kapolres SBB turut menyerahkan 70 paket bingkisan kepada warga Desa Honitetu yang ditujukan kepada janda, duda, lansia, serta warga setempat sebagai bentuk kepedulian sosial Polres terhadap masyarakat di wilayah pegunungan.Selain itu, Kapolres mengajak masyarakat untuk terus menjaga situasi keamanan dan ketertiban (Kamtibmas), baik di lingkungan pemukiman maupun wilayah pegunungan Inamosol. Ia juga menekankan pentingnya kemitraan dan hubungan baik antara masyarakat dengan aparat keamanan guna mendukung tugas kepolisian dalam menjaga stabilitas wilayah.“Kami berharap masyarakat terus bersinergi dengan aparat keamanan agar Desa Honitetu dan wilayah Inamosol tetap aman, nyaman, dan kondusif,” tegas Kapolres SBB.Kegiatan tersebut juga menjadi bentuk kepedulian pimpinan Polres SBB terhadap kebutuhan masyarakat serta kondisi akses jalan dan jembatan menuju Desa Honitetu yang selama ini menjadi perhatian publik dan dinilai kurang mendapat penanganan dari pemerintah.Dalam pelaksanaan kegiatan, Kapolres SBB turut didampingi Danpos Inamosol Aipda Riky Waas, personel Pospol Inamosol, Bhabinkamtibmas Desa Honitetu Aipda A. Paunussa, Bhabinkamtibmas Desa Hukuanakotta Bripka F. Pentury, Bhabinkamtibmas Desa Manusa Bripka E. Wermay, Bhabinkamtibmas Desa Rumberu Aiptu Th. Pattianakotta, Bhabinkamtibmas Desa Rambatu Aipda A. Wermay serta tiga personel Polres SBB. PNO-12
17 Nov 2025, 18:54 WIT
Disperindag Mimika Jamin Ketersediaan Stok Sembako, LPG, dan BBM Aman Jelang Nataru 2026
Papuanewsonline.com, Timika - Menjelang perayaan Natal dan
Tahun Baru 2026 (Nataru), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag)
Kabupaten Mimika memastikan ketersediaan berbagai kebutuhan pokok masyarakat
dalam kondisi aman dan stabil. Kepastian ini diperoleh usai rapat koordinasi
dengan para distributor dan pelaku usaha pada (13/11/2025) di Kantor
Disperindag SP2 Timika.Kepala Disperindag Mimika, Petrus Pali Ambaa, menegaskan
bahwa tujuan utama rapat ini adalah memastikan seluruh kebutuhan masyarakat
tersedia dengan harga yang stabil selama periode Nataru. “Rapat hari ini kita lakukan untuk memastikan bahwa seluruh
kebutuhan masyarakat, baik sembako, gas LPG, maupun BBM, tersedia dalam jumlah
cukup dan dengan harga yang stabil. Kami ingin masyarakat Mimika dapat
berbelanja dengan tenang tanpa ada kekhawatiran kelangkaan,” ungkap Petrus.Dari laporan para distributor, stok berbagai bahan kebutuhan
pokok seperti beras, tepung terigu, minyak goreng, ayam, daging, dan soft drink
dinyatakan aman hingga awal tahun 2026. Selain itu, Petrus menyoroti pentingnya
menjaga pasokan BBM dan LPG yang menjadi kebutuhan vital masyarakat selama
libur panjang Nataru.Sebagai langkah antisipasi, Pertamina membentuk Satgas
khusus yang akan mengawasi pendistribusian BBM mulai minggu kedua Desember
2025. Satgas ini menyiapkan tiga SPBU utama sebagai titik layanan darurat,
yakni SPBU SP2, SPBU Nawaripi, dan SPBU Hasanuddin. Sementara untuk LPG, titik
distribusi utama ditunjuk di Musdalifah. "Dari hasil rapat hari ini, kami pastikan stok aman dan
cukup bagi masyarakat Kabupaten Mimika. Semoga semua berjalan lancar hingga
memasuki tahun baru 2026," tutup Petrus. Penulis: JidEditor: GF
14 Nov 2025, 14:27 WIT
Kadin Papua Tengah Gencar Dorong Sinergi Pengusaha dan Pemerintah untuk Kemajuan Daerah
Papuanewsonline.com, Mimika - Kamar Dagang dan Industri
(Kadin) Provinsi Papua Tengah menggelar Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov)
tahun 2025 di Hotel Grand Tembaga,(13/11/25). Kegiatan ini menjadi wadah
strategis bagi pengusaha daerah untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah
dalam menggali dan mengembangkan potensi ekonomi di wilayah Papua Tengah.Wakil Ketua Umum Kadin Papua, Syaril Hasan Latife,
menekankan bahwa Rapimprov ini bertujuan untuk menyatukan visi seluruh pimpinan
Kadin kabupaten dan kota dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi
lokal. “Melalui Rapimprov ini, kami ingin mengidentifikasi dan
menggerakkan potensi di seluruh kabupaten, dari pegunungan hingga pesisir, agar
dapat bersinergi dengan pemerintah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten
dan distrik,” ujar Syaril.Syaril juga menyoroti potensi besar sektor kopi di Nabire
serta pentingnya penguatan koperasi dan sektor pariwisata di wilayah
pegunungan. "Infrastruktur telekomunikasi sudah menjangkau
pedalaman. Kini saatnya pembangunan fisik dan pariwisata dipercepat agar
ekonomi daerah semakin hidup,” jelasnya. Ia mengapresiasi langkah pemerintah pusat menempatkan Grup 6
di wilayah Papua Tengah karena kehadiran aparat keamanan tersebut akan
menciptakan stabilitas dan membuka peluang ekonomi baru.Ketua Kadin Provinsi Papua Tengah, Alexander Gobai,
menjelaskan bahwa Rapimprov ini merupakan amanat organisasi untuk menyusun
langkah-langkah strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi provinsi. “Hari ini bersejarah bagi Kadin Papua Tengah. Setelah
pelantikan tiga minggu lalu, kini kami melaksanakan Rapimprov sebagai forum
evaluasi dan penyusunan program kerja,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa fokus Kadin adalah pemberdayaan pelaku
usaha lokal dan peningkatan investasi agar kesejahteraan masyarakat meningkat. Penulis: Jid
Editor: GF
14 Nov 2025, 14:12 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
