Papuanewsonline.com
Pemerintah Tetapkan Ump Papua Tengah 2026 Tetap Sama Dengan Tahun Lalu, Rp4.285.848
Papuanewsonline.com, Mimika – Pemerintah
Provinsi Papua Tengah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026 tidak
mengalami perubahan dan tetap berada pada angka Rp4.285.848. Nilai tersebut
sama dengan besaran UMP tahun 2025 dan berlaku di seluruh wilayah Papua Tengah.Penetapan UMP 2026 dilakukan berdasarkan regulasi terbaru
dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang mengatur mekanisme
penetapan upah minimum provinsi dan sektoral. Keputusan ini diambil untuk
memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha sekaligus menjaga perlindungan hak
pekerja di daerah.Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber
Daya Mineral Papua Tengah, Frets James Boray, menyampaikan bahwa penetapan UMP
yang tidak berubah diharapkan dapat memberikan kejelasan bagi pengusaha dan
pekerja di seluruh provinsi. “Kita harap penetapan ini dapat memberikan
kejelasan bagi pengusaha dan pekerja di seluruh provinsi,” ujarnya.Frets menjelaskan bahwa dasar penetapan tersebut mengacu
pada Surat Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan RI Nomor 4/2344/HI.10.01/2/2025
yang memuat data kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan nasional dan daerah.Berdasarkan surat tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Tengah
menetapkan UMP 2026 atas nama Gubernur melalui Surat Keputusan Gubernur Papua
Tengah Nomor 100.3.3.1/334 Tahun 2025. Keputusan ini bersifat mengikat dan
wajib dilaksanakan oleh seluruh perusahaan yang beroperasi di wilayah provinsi.Ia juga menegaskan bahwa para pengusaha diwajibkan mematuhi
ketentuan UMP yang telah ditetapkan. Perusahaan dilarang membayar upah di bawah
nilai UMP, dan pengajuan Upah Minimum Kabupaten (UMK) tidak boleh lebih rendah
dari UMP provinsi.“Kepatuhan terhadap UMP adalah kewajiban untuk melindungi
hak pekerja,” tambah Frets, menegaskan pentingnya komitmen bersama dalam
menciptakan hubungan industrial yang adil dan berkeadilan.Disnakertrans ESDM Papua Tengah memastikan akan melakukan
pengawasan terhadap penerapan UMP di lapangan. Perusahaan yang terbukti
melanggar ketentuan akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan,
mulai dari teguran administratif hingga pencabutan izin usaha.Pemerintah berharap penetapan UMP 2026 ini dapat menjaga
stabilitas ekonomi daerah, memberikan kepastian bagi dunia usaha, serta
menjamin kesejahteraan pekerja sesuai dengan kondisi ekonomi Papua Tengah saat
ini.Penulis: JidEditor: GF
27 Des 2025, 15:28 WIT
Usai Perayaan Natal, Harga Kebutuhan Pokok di Pasar Sentral Timika Masih Bertahan Tinggi
Papuanewsonline.com, Mimika – Pasca perayaan Hari Raya
Natal, harga sejumlah bahan pangan pokok di Pasar Sentral Timika, Papua Tengah,
masih terpantau tinggi dan belum menunjukkan tanda-tanda penurunan. Kondisi ini
mulai dirasakan sejak 24 Desember 2025 dan terus berlanjut hingga akhir pekan.Kenaikan harga tersebut dikeluhkan oleh pembeli karena
berdampak langsung pada pengeluaran harian rumah tangga. “Kami harap harga bisa
kembali normal segera, karena ini mempengaruhi belanja sehari-hari,” ujar Bayu,
salah satu pembeli yang berbelanja di pasar, Sabtu (27/12/2025).Dari sisi pedagang, Irma menjelaskan bahwa lonjakan harga
terjadi pada sejumlah kebutuhan dapur utama seperti bawang merah, bawang putih,
cabai, dan jeruk. Harga bawang merah naik dari Rp60 ribu menjadi Rp80 ribu per
kilogram, bawang putih dari Rp50 ribu menjadi Rp65 ribu per kilogram, sementara
cabai lokal kini dijual Rp100 ribu hingga Rp120 ribu per kilogram dari
sebelumnya Rp80 ribu.Selain itu, jeruk juga mengalami kenaikan signifikan dan
kini dijual Rp80 ribu per kilogram, padahal pada hari biasa harga jeruk
berkisar Rp5.000 per buah.Sementara itu, penjual telur dan daging ayam di kawasan
Jalan Hasanuddin menyebutkan bahwa harga daging ayam turut mengalami kenaikan
dari Rp38 ribu menjadi Rp45 ribu per kilogram. Kenaikan tersebut dipicu oleh
meningkatnya permintaan menjelang dan pasca Natal, di tengah stok dari
distributor yang menipis.Harga daging sapi juga tercatat naik dari Rp135 ribu menjadi
Rp145 ribu per kilogram. Meski demikian, sebagian pedagang menilai kenaikan
tersebut masih dalam batas wajar jika dibandingkan dengan lonjakan pada periode
tertentu sebelumnya.Di tengah kenaikan sejumlah komoditas, beberapa bahan pangan
lainnya seperti bawang bombai, kentang, wortel, dan tomat lokal masih dijual
dengan harga relatif stabil. Stabilnya harga tersebut ditopang oleh pasokan
yang masih lancar dari luar daerah.Meskipun sebagian pembeli menilai harga saat ini masih lebih
baik dibandingkan saat terjadi kelangkaan, baik pedagang maupun konsumen
berharap kondisi ini tidak berlangsung lama. “Kita membutuhkan kestabilan harga
agar belanja masyarakat tidak terbebani terlalu berat pasca perayaan,”
pungkasnya, seraya mengharapkan dukungan dari pihak terkait untuk menjaga
kelancaran distribusi bahan pangan. Penulis: Jid
Editor: GF
27 Des 2025, 15:24 WIT
Beban Kerja di Kebun Sawit Mimika: Edoardus Angkat Suara Soal Upah dan Kekhawatiran Lingkungan
Papuanewsonline.com, Timika — Pekerja di perkebunan
kelapa sawit disebut menghadapi berbagai tantangan saat menjalankan tugas
harian di lapangan. Hal ini disampaikan Edoardus Rahawadan, Ketua Komunitas
Pemuda Kei (KPK) di Timika, yang membagikan pengalaman serta persoalan yang
kerap ditemui pekerja kebun dalam diskusi yang diadakan baru-baru ini.Menurut Edoardus, pekerja ditugaskan untuk membersihkan dan
merawat pohon kelapa sawit, dengan pembayaran berdasarkan jumlah pohon yang
diproses. Skema tersebut membuat pekerja harus mengejar capaian tertentu setiap
hari, sementara beban kerja yang menuntut fisik sering kali membuat target
sulit dipenuhi.“Gagal memenuhi target mengakibatkan bayaran yang lebih
rendah, yang merupakan masalah umum mengingat pekerjaan yang melelahkan dalam
membersihkan dan merawat pohon,” kata Edoardus dalam diskusi tersebut.Ia menilai situasi itu menjadi lebih berat ketika pendapatan
pekerja bergantung pada capaian, sementara kondisi kerja di lapangan menuntut
stamina dan ketahanan fisik. Dalam praktiknya, pekerja harus menyelesaikan
pekerjaan pembersihan dan perawatan yang intens, sehingga fluktuasi bayaran
menjadi keluhan yang kerap muncul.Edoardus juga menyatakan ketidakpuasan atas janji perusahaan
mengenai upah dan stabilitas pekerjaan yang tidak terpen, yang menimbulkan
kekhawatiran di kalangan pekerja. Ia menyebut harapan pekerja sederhana:
kejelasan dan kepastian terhadap apa yang sudah disampaikan perusahaan.“Kami berharap perusahaan dapat memenuhi janji-janjinya dan
memberikan kompensasi yang adil untuk pekerjaan yang menuntut ini,” tambah
Edoardus.Kondisi tersebut memicu protes dari Edoardus Rahawadan,
Ketua Pemuda di Timika, yang juga memprotes PT Belavita yang sebelumnya bernama
PT PAL di Kabupaten Mimika. Protes itu dikaitkan dengan kekhawatiran masyarakat
dan organisasi pemuda setempat mengenai dampak lingkungan dan ketenagakerjaan
yang dinilai perlu mendapat perhatian serius.Dalam keterangannya, Edoardus turut menyinggung komitmen
perusahaan yang menyatakan akan memprioritaskan penerimaan tenaga kerja Orang
Asli Papua (OAP). Namun, ia menegaskan masih ada kekhawatiran terkait
implementasi janji tersebut di lapangan, sehingga isu ini terus menjadi
perhatian masyarakat setempat. Penulis: HendrikEditor: GF
21 Des 2025, 18:58 WIT
Penuhi Kebutuhan Air Bersih di Aceh Tamiang, Polri Siap Membangun 300 Titik Sumur Bor
Papuanewsonline.com, Aceh Tamiang - Polri berencana membangun sebanyak 300 titik sumur bor di Kabupaten Aceh Tamiang sebagai bentuk dukungan terhadap pemenuhan akses air bersih bagi masyarakat. Program ini akan menjangkau 216 desa yang tersebar di 12 kecamatan, dengan sasaran utama masjid dan musholla, puskesmas, sekolah, lokasi pengungsian, serta berbagai fasilitas umum lainnya.Hingga Jumat, 19 Desember 2025, progres pembangunan sumur bor telah mencapai 23 titik yang sudah operasional. Rinciannya meliputi pembangunan sumur bor baru di Polres Aceh Tamiang, 14 titik di masjid dan musholla, 1 titik di Posko Terminal Kuala Simpang, 1 titik di pesantren, 1 titik di sekolah, 1 titik di lokasi pengungsian, serta 2 titik di perumahan warga. Selain itu, Polri juga merehabilitasi 2 titik sumur bor milik warga agar kembali dapat dimanfaatkan.Kabagpenum Ropenmas Divhumas Polri Kombes Pol Erdi A. Chaniago mengatakan bahwa program pembangunan sumur bor ini merupakan wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, khususnya pascabencana.“Pembangunan sumur bor ini adalah bentuk komitmen Polri dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar akan air bersih, terutama di wilayah yang terdampak banjir dan longsor. Kami berharap fasilitas ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan bersama,” ujar Kombes Pol Erdi A. Chaniago.Ia menambahkan, Polri akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat setempat agar seluruh target pembangunan 300 titik sumur bor dapat terealisasi dengan baik dan tepat sasaran.Program ini menjadi bagian dari upaya Polri dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Aceh Tamiang pasca musibah banjir dan longsor yang terjadi pada akhir November lalu, sekaligus memperkuat sinergi antara Polri dan masyarakat dalam penanggulangan dampak bencana. PNO-12
20 Des 2025, 18:23 WIT
Baznas Mimika Perkuat UPZ dan Resmikan Aplikasi Menara Masjid untuk Tata Kelola Zakat
Papuanewsonline.com, Mimika - Badan Amil Zakat Nasional
(Baznas) Kabupaten Mimika menggelar kegiatan Penguatan Unit Pengumpul Zakat
(UPZ) yang dirangkaikan dengan Launching Aplikasi Menara Masjid pada Sabtu, 20
Desember 2025. Kegiatan ini mengusung tema “Mewujudkan Tata Kelola Zakat yang
Amanah, Transparan, dan Profesional.”Ketua Baznas Kabupaten Mimika, Juma Aziz, menegaskan peran
UPZ sebagai ujung tombak Baznas dalam menghimpun serta mengelola zakat, infak,
dan sedekah di tingkat masjid. Ia menilai potensi zakat di Kabupaten Mimika
sangat besar, lalu potensi itu hanya bisa dikelola secara optimal saat UPZ
bekerja aktif dan profesional.“UPZ adalah ujung tombak Baznas. Tanpa UPZ yang aktif dan
profesional, potensi zakat yang besar di Kabupaten Mimika tidak akan terkelola
dengan baik,” ujar Juma Aziz.Juma Aziz juga menekankan prinsip kerja 3A yang harus
dipegang seluruh UPZ, yaitu aman secara syar’i, aman secara regulasi, dan aman
dalam bingkai NKRI. Ia mengarahkan setiap dana yang masyarakat titipkan agar
dipakai tepat sasaran untuk mengentaskan kemiskinan dan mendorong peningkatan
kesejahteraan umat.Pada kesempatan yang sama, Baznas Mimika melaunching
Aplikasi Menara Masjid yang akan dipakai oleh seluruh UPZ di masjid-masjid.
Aplikasi ini terintegrasi dengan SIMBA (Sistem Informasi Manajemen Baznas),
sehingga proses perencanaan, pengumpulan, dan penyaluran zakat tercatat secara
digital dan berbasis data.“Aplikasi ini memudahkan transparansi dan akuntabilitas.
Masyarakat dapat melihat pengelolaan dana secara terbuka, sementara Baznas
dapat memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran,” jelasnya.Baznas Mimika juga mengarahkan pola penyaluran agar tidak
berhenti di bantuan konsumtif. Juma Aziz menyampaikan Baznas lebih
mengedepankan program produktif, dengan sekitar 70 persen dana diarahkan untuk
pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, agar mustahik dapat berkembang
dan mandiri.Melalui penguatan UPZ dan penerapan Aplikasi Menara Masjid,
Baznas Kabupaten Mimika menargetkan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah
berjalan semakin profesional, terintegrasi, dan memberi dampak nyata bagi
kesejahteraan masyarakat di Mimika. Penulis: Bim
Editor: GF
20 Des 2025, 17:23 WIT
Komitmen Bantu Masyarakat, Brimob Polda Aceh Bangun MCK Umum di Kuala Simpang
Papuanewsonline.com, Aceh Tamiang - Personel Satuan Tugas (Satgas) Aman Nusa II Polda Aceh kembali menunjukkan kepedulian terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Pada Rabu (17/12/2025), Satgas Aman Nusa II Aceh Tamiang melaksanakan pembangunan dan penyaluran fasilitas MCK (Mandi, Cuci, Kakus) umum di bawah Jembatan Kuala Simpang, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang.Kegiatan yang dimulai sejak pukul 09.30 WIB hingga selesai tersebut melibatkan 5 personel Satbrimob Polda Aceh dan 20 personel PAS Brimob 1. Seluruh rangkaian kegiatan dipimpin langsung oleh IPDA Heri Yulizar, S.H., selaku perwira pengendali di lapangan.IPDA Heri Yulizar menyampaikan bahwa pembangunan MCK umum ini merupakan bagian dari komitmen Polri untuk hadir memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan sanitasi yang layak.“Pembangunan MCK umum ini kami laksanakan sebagai bentuk kepedulian Brimob terhadap kesehatan dan kebersihan lingkungan masyarakat. Kami berharap fasilitas ini dapat dimanfaatkan dengan baik dan membantu meningkatkan kualitas hidup warga di sekitar Kuala Simpang,” ujar IPDA Heri Yulizar.Ia menambahkan, kehadiran personel Brimob di tengah masyarakat tidak hanya dalam konteks pengamanan, tetapi juga melalui kegiatan kemanusiaan dan sosial yang menyentuh kebutuhan dasar warga.Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman, lancar, serta kondusif. Kehadiran personel Brimob disambut positif oleh masyarakat setempat, yang merasakan langsung manfaat dari pembangunan fasilitas MCK umum tersebut.Melalui kegiatan ini, Satgas Aman Nusa II Polda Aceh menegaskan komitmennya untuk terus hadir, melayani, dan mengabdi kepada masyarakat, sejalan dengan semangat Polri yang Presisi, humanis, dan responsif terhadap kebutuhan di lapangan. PNO-12
18 Des 2025, 20:33 WIT
Sebanyak 627 Tandon Air Bersih Disalurkan Polri Untuk Warga Terdampak Bencana
Papuanewsonline.com, Aceh Tamiang - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menyalurkan total 627 unit tandon air bersih sebagai bagian dari upaya penanganan bencana alam di wilayah Sumatera, termasuk bagi warga terdampak banjir di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Bantuan ini menjadi langkah konkret Polri dalam memastikan ketersediaan air bersih pascabencana, sekaligus mendukung pemulihan kehidupan masyarakat.Di Aceh Tamiang, tandon air dipasang di Gang Sayur, Dusun Subur, Desa Durian, Kecamatan Rantau, untuk menampung air bersih dari sumur bor yang dibangun oleh Brimob. Fasilitas ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan dasar warga yang sebelumnya mengalami keterbatasan akses air bersih akibat banjir.Komandan Pasukan (Danpas) Brimob I, Brigjen Pol. Anang Sumpena, S.H., menegaskan bahwa penyediaan tandon air merupakan bagian dari komitmen Polri dalam membantu masyarakat pascabencana. “Setelah banjir, kebutuhan air bersih menjadi prioritas utama masyarakat. Dengan adanya tandon air ini, kami berharap distribusi air bersih dapat lebih merata dan dimanfaatkan oleh warga dalam jangka panjang,” ujarnya saat meninjau langsung kegiatan di lapangan.Secara keseluruhan, dari total 627 unit tandon air yang disalurkan Polri di Sumatera, sebanyak 140 unit didistribusikan ke Sumatera Utara, 100 unit ke Sumatera Barat, dan 387 unit ke Provinsi Aceh. Di Aceh, bantuan tersebut disalurkan melalui Polda Aceh dan jajaran Polres, termasuk Aceh Tamiang, Langsa, Aceh Timur, Aceh Utara, Lhokseumawe, Bireuen, Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Pidie Jaya.Pemasangan tandon air di Aceh Tamiang dilakukan secara gotong royong oleh personel Brimob bersama masyarakat setempat. Sinergi ini tidak hanya mempercepat penyelesaian pekerjaan, tetapi juga memperkuat kehadiran Polri sebagai mitra masyarakat dalam situasi bencana.Salah seorang warga Desa Durian menyampaikan apresiasinya atas bantuan tersebut. “Sejak banjir, kami kesulitan mendapatkan air bersih. Kehadiran tandon air dari Brimob sangat membantu kebutuhan kami sehari-hari,” tuturnya.Melalui penyaluran ratusan tandon air bersih ini, Polri menegaskan komitmennya untuk terus hadir dalam setiap fase penanganan bencana, mulai dari tanggap darurat hingga pemulihan, demi memastikan masyarakat terdampak dapat kembali menjalani aktivitas secara normal. PNO-12
18 Des 2025, 20:22 WIT
Presiden Prabowo Terima Laporan KEPP OKP, Paparkan Peta Jalan Pembangunan Papua
Papuanewsonline.com, Jakarta — Presiden Prabowo Subianto
menerima laporan resmi dari Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan
Otonomi Khusus Papua (KEPP OKP), Velix Wanggai, di Istana Negara, Selasa
(16/12/2025). Pertemuan tersebut membahas arah kerja kelembagaan, agenda
strategis, serta peta jalan percepatan pembangunan Papua secara terstruktur dan
berkelanjutan.Dalam laporannya, Velix menekankan pentingnya kolaborasi
intensif antara pemerintah pusat, KEPP OKP, dan seluruh kepala daerah di Tanah
Papua. Koordinasi tersebut disebut telah dibangun secara konsisten melalui
komunikasi formal maupun informal untuk memastikan kebijakan pembangunan
berjalan selaras dan responsif terhadap kebutuhan daerah.Ia juga menegaskan bahwa Papua tidak dapat terus dilihat
semata dari sudut pandang ketertinggalan. Papua diposisikan sebagai wilayah
strategis yang memiliki peran penting dalam masa depan ekonomi nasional,
ketahanan energi, ketahanan pangan, serta posisi Indonesia di kawasan Pasifik
dalam konteks geopolitik dan geoekonomi.KEPP OKP memaparkan sejumlah agenda prioritas yang menjadi
fokus kerja ke depan. Agenda pertama adalah penguatan program quick wins yang
berakar pada budaya dan karakter lokal melalui konsep “asta cita rasa Papua”,
yang dirancang untuk mendorong pembangunan berbasis kearifan lokal.Salah satu program konkret yang disiapkan adalah pembangunan
2.572 Sekolah Penggerak Pertanian Gizi (SPPG). Program ini dirancang melibatkan
peran gereja sebagai simpul sosial, dengan tujuan memperkuat ekonomi jemaat,
kampung, serta mendorong sirkulasi ekonomi lokal yang berkelanjutan.Agenda berikutnya diarahkan pada penguatan perlindungan
sosial yang berpihak kepada orang asli Papua. Program ini mencakup bantuan
langsung tunai, perluasan cakupan BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan secara
universal, serta penguatan jaminan sosial sebagai fondasi kesejahteraan
masyarakat.Selain aspek sosial, KEPP OKP juga mendorong penguatan
ekonomi lokal melalui penetapan satu produk unggulan di setiap kabupaten dan
kota. Upaya ini dipadukan dengan pembentukan kawasan ekonomi strategis baru di
Biak, Pegunungan Bintang, Merauke, dan Kaimana, guna membuka ruang investasi
dan pertumbuhan ekonomi kawasan.Velix turut memaparkan peta jalan pembangunan lima tahun
yang disusun secara bertahap. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diposisikan
sebagai fondasi awal, diikuti penguatan investasi lokal pada 2027,
penyempurnaan sistem perlindungan sosial pada 2028, serta konsolidasi kebijakan
menjelang tahun politik 2029.Paparan tersebut menegaskan komitmen pemerintah dalam
memastikan percepatan pembangunan Papua berjalan terarah, inklusif, dan
berdampak langsung bagi masyarakat, dengan menjadikan Otonomi Khusus sebagai
instrumen strategis pembangunan jangka panjang.Penulis: Jidan Editor: GF
17 Des 2025, 17:51 WIT
Brimob Polda Aceh Gunakan Jembatan Sling Baja Demi Salurkan Bantuan Logistik
Papuanewsonline.com, Bireun - Personel SAR Satuan Brimob Polda Aceh membantu menyalurkan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak bencana di Desa Kubu, Bireuen, dengan menggunakan jembatan Sling Baja.Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Joko Krisdiyanto, S. I. K, dalam keterangannya, Senin, 15 Desember 2025, menyebutkan, bantuan yang disalurkan melalui jembatan Sling Baja berupa bahan makanan dan selimut.Bahan makan yang disalurkan antara lain 20 kantong pakaian, beras 50 kg sebanyak 30 karung, 10 papan telur dan 50 dus mie instan. Sedangkan bantuan selimut berjumlah 2 karung, ujar Kabid Humas Kabid Humas berharap dengan adanya bantuan tersebut, masyarakat di daerah terdampak di Desa Kubu dapat terbantu dan dapat merasakan langsung manfaat dari bantuan tersebut tutup Kabid Humas. PNO-12
17 Des 2025, 14:55 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
