logo-website
Sabtu, 07 Feb 2026,  WIT
Berita Pilihan Redaksi Homepage
Cegah Kasus Bullying, Polda Maluku: Peran Orang Tua dan Sekolah Sangat Penting Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku gencar mengatasi kasus bullying di sekolah. Untuk mencegahnya, Polda Maluku menghimbau orang tua agar dapat memberikan perhatian penuh, didikan yang baik kepada anak-anaknya. Begitupula pihak sekolah.Peran orang tua dan pihak sekolah untuk mengatasi persoalan kasus bullying yang kerap terjadi dan menimpa anak-anak sangat penting, sebelum perkara itu bergulir ke ranah hukum.Demikian disampaikan Kanit PPA Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Maluku, Iptu Lilian Siwabessy S.Sos., MH dalam kegiatan dialog tentang maraknya kasus bullying yang dihelat di kantor RRI, Kota Ambon, Selasa (4/6/2024).Dalam dialog tersebut, Polda Maluku juga mebghadirkan sejumlah pembicara seperti pimpinan LSM Gasira Maluku DR. Elizabeth Marantika Mailoa; Psikolog Maluku Prisca Diantra Sampe S.PSI, M.SI; Kabid Pembinaan Ketenagakerjaan Dinas Pendidikan Maluku Yuspi I. Tuarita S.IP, M.SI.Menanggapi video viral kasus bullying antar sesama siswa sekolah, Iptu Lilian mengaku Polda Maluku sudah melakukan monitoring. Pihaknya akan menindaklanjuti apabila ada pengaduan dari masyarakat. "Namun perlu juga diketahui bahwa pihak kepolisian dalam penanganan kasus bullying juga lebih mengedepankan Restoratif justice (RJ)," katanya.Menurutnya, proses RJ juga dilakukan karena selain korban, pelaku juga masih masuk dalam kategori anak-anak. Sehingga nasib korban dan pelaku juga menjadi perhatian, karena mereka masih anak-anak. Di mana masalah psikologis, mental dan masa depan mereka juga menjadi pertimbangan."Biasanya setelah kami melakukan penyelidikan kasus tersebut, pada akhirnya kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan. Kami lakukan untuk masa depan korban dan pelaku. Namun untuk anak yang usianya di atas 14 tahun, kami akan melakukan penahanan, apalagi kalau dari tindakan bullying itu terjadi tindak pidana, maka akan kami proses sesuai prosedur yang ada," tegasnya.Kepada semua elemen masyarakat, khususnya para orang tua dan pihak sekolah, diajak untuk berperan aktif dalam menekan kasus tersebut."Untuk menekan kasus bullying butuh peran dan tanggung jawab semua pihak. Pertama adalah dimulai dari lingkungan keluarga, orang tua maupun sanak saudara harus yang dapat memberikan contoh dan edukasi yang baik kepada anaknya," pintanya.Menurut Iptu Lilian, seorang anak dapat meniru apa yang dilihatnya khususnya orang-orang terdekat. Olehnya itu, pembelajaran yang baik harus terus dilakukan di depan anak-anak."Anak-anak ini akan melakukan apa yang dilihat dari orang terdekatnya sehingga peran serta keluarga, sekolah dan kepolisian sangat dibutuhkan untuk menekan terjadi tindakan bullying atau rudapaksa di kalangan masyarakat dan sekolah," harapnya.Sementara itu, Yuspi Tuarita mengatakan, tindakan bullying di lingkungan masyarakat dan sekolah diakibatkan oleh kurangnya pembinaan orang tua dan keluarga terhadap para pelaku. Berbagai kasus yang terjadi di sekolah harus jadi perhatian bersama. Perlunya peran guru yang tegas dalam memberikan bimbingan dan sosialisasi tentang dampak buruk dari tindakan tersebut. "Masalah bullying yang marak terjadi di lingkungan sekolah saat ini kami telah mengeluarkan aturan untuk pencegahannya. Aturan ini juga para guru di sekolah dituntut bukan saja sebagai tenaga pengajar tapi juga sebagai sahabat siswa dalam membimbing dan mencegah terjadinya perundungan antar sesama siswa di sekolah," ungkapnya.Kasus bullying ini juga tidak saja terjadi antar siswa dengan siswa tapi juga dapat terjadi antara siswa dengan guru. "Jadi harus kita pahami dengan baik bahwa tidak selamanya siswa atau anak yang menjadi korban bullying tapi juga orang dewasa maupun guru yang ada di sekolah sehingga dari itu kami berharap perhatian dari semua pihak," katanya.Dinas Pendidikan sendiri dalam menyikapi masalah bullying telah memberikan himbauan kepada semua sekolah (SD, SMP, SMA atau sederajat). "Apabila telah selesai jam sekolah maka semua siswa tidak ada lagi yang berkeliaran di jalan atau di lingkungan sekolah namun sudah harus kembali ke rumah masing-masing, dengan harapan masalah ini dapat kita tekan," katanya.Di sisi lain, apabila di sekolah tertentu yang sudah dua kali terjadi kasus bullying, maka sekolah tersebut akan mendapatkan sangsi administrasi yang tegas. "Sebab pihak sekolah dianggap tidak mampu dan terkesan adanya pembiaran terhadap hal tersebut," tegasnya.Senada, Elizabeth Marantika mengaku perkara bullying adalah masalah bersama. Kasus ini menurutnya berawal dari rumah. "Kita harus lihat apa akar permasalahannya sehingga perlu tanggung jawab bersama baik itu dari keluarga hingga pada pihak sekolah," ujarnya.Ia mengungkapkan, kasus bullying dapat terjadi apabila seseorang atau kelompok menganggap dirinya kuat dan hebat di suatu komunitas atau lingkungan. "Biasanya ini menjadi potensial terjadinya bullying di lingkungan tersebut," jelasnya.Menurutnya, kasus bullying terjadi karena banyak anak-anak tidak tahu kalau perkara tersebut adalah merupakan suatu tindakan kekerasan. "Sehingga kami pikir apabila ada terjadinya kasus maka pertama-tama harus ada langkah awal pembinaan dan penanganan khusus oleh para guru atau orang tua dan jangan langsung di bawa ke rana hukum, sebab para anak-anak ini kan di bawah umur dan kadang mereka melakukan tindakan bullying itu juga karena ada faktor-faktor tertentu juga jadi dalam penangananya dibutuhkan langkah khusus," pintanya.Prisca Diantar juga menyampaikan hal yang sama. Menurutnya tindakan bullying yang dilakukan anak merupakan akibat dari apa yang sering dia lihat dan dialami di lingkungan keluarga atau orang tua sendiri."Anak-anak akan selalu mencontohi apa yang dia lihat dan dia alami jadi kalau ada anak yang melakukan bullying terhadap anak lain mungkin saja si pelaku itu di lingkup keluarga sering melihat atau mengalami hal kekerasan," tambahnya.Media sosial, lanjut Prisca juga memiliki pengaruh dan dampak yang kuat untuk terjadinya kasus bullying. "Kita tau saat ini apa saja yang terjadi pada diri seseorang akan langsung di upload ke media sosial sehingga hal ini bisa menjadi awal pemicu terjadinya tindakan bullying baik itu lewat media sosial maupun pada dunia nyata," ungkapnya."Semua pihak agar mari sama-sama melakukan tindakan pencegahan bullying seperti para guru yang menceritakan lingkungan sekolah yang sehat dan kepada orang tua dan keluarga dapat memberikan pola pengasuhan yang baik terhadap anak-anaknya," pungkasnya. PNO-11 05 Jun 2024, 21:37 WIT
Polda Papua dan Pemprov Papua Selatan Tandatangani Naskah Hibah Untuk Rekrutmen Bintara Polri 2024 Papuanewsonline.com, Merauke - Kepolisian Daerah (Polda) Papua dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan, Senin (03/05/2024) menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dalam rangka rekrutmen calon Bintara Polri Tahun Anggaran 2024 di Aula Mapolres Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dihadiri Kapolda Papua, Irjen Pol Mathius D. Fakhiri, S.I.K. dan Penjabat Gubernur Papua Tengah, Dr. Ir. Apolo Safanpo, S.T., M.T., IPM, Pj. Sekda Papua Selatan, Maddaremmeng, M.Si. Karo SDM Polda Papua, Kombes Pol Sugandi, S.I.K., M.Hum, Kapolres Merauke, AKBP I Ketut Suarnaya, S.H., S.I.K., dan Kapolres Mappi, AKBP Yustinus S. Kadang, S.Sos., M.Si.Dalam sambutannya, Kapolda Papua menyampaikan Mabes Polri sudah menyetujui untuk Rekruitmen Bintara Polri di Polda Papua sampai dengan tahun 2028 sebanyak 10.000 orang. Tentunya dengan adanya kebijakan tersebut, pihaknya akan sering melakukan evaluasi untuk kesiapan Polda Baru di 3 DOB yang rencananya di tahun 2025 akan dimulai mekarkan.“Saya berharap rekrutmen sebanyak 4.000 Bintara tahun 2024 sampai dengan 2025 bisa menambah pemenuhan DSP Polda Papua untuk pembentukan 3 Polda Baru, yang tentunya ini akan berdampak pada percepatan pemekaran Polda Baru,” ucap Kapolda Papua.Selaku Kapolda Papua ia menekankan 4 (empat) hal penting dalam penerimaan Bintara baru diantaranya Orang Asli Papua (OAP), Keluarga Besar TNI Polri Pemerintah, Kelahiran Papua dan Kerabat Polri dan menekankan bahwa Polda Papua adalah institusi vertikal yang tidak tunduk pada MRP atau DPRP.“Saya harapkan ditahun 2028 tidak ada lagi yang minta pindah karena kita sudah mulai dari sekarang menerapkan pola rekruitmen OAP dengan kriteria yang sudah kita tentukan sendiri,” harapnya.Ia juga berharap bahwa nantinya da masukan-masukan dari Pj. Gubernur Papua Selatan untuk pola Rekruitmen Polri yang lebih baik kedepannya.“Saya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Papua Selatan yang sudah bekerjasama untuk Rekruitmen ini,” tutur Irjen Fakhiri.Sementara itu, Pj. Gubernur Papua Selatan mengucapkan terima kasih kepada Kapolda Papua atas inisiasi Rekruitmen Polri khusus OAP secara besar besaran. Ia menilai program ini sangat baik untuk jangka panjang. “Semoga NPHD ini bisa bermanfaat maksimal bagi anak-anak yang mengikuti seleksi Bintara Polri dan nantinya jika sudah berdinas bisa melayani masyarakat di Tanah Papua khususnya di Provinsi Papua Selatan,” pungkasnya. PNO-11 05 Jun 2024, 21:28 WIT
Kapolda Papua Dorong Penyelesaian Konflik Tanah Adat dan Perusahaan Sawit di Boven Digoel Papuanewsonline.com, Jayapura – Kapolda Papua, Irjen Pol. Mathius D. Fakhiri, S.I.K, mengharapkan agar permasalahan terkait tanah adat di Kabupaten Boven Digoel dan Perusahaan sawit dapat segera terselesaikan dengan akhir yang baik. Pernyataan tersebut disampaikan Kapolda saat ditemui oleh awak media pada Selasa (4/6). Kapolda menyampaikan bahwa pihaknya telah memerintahkan tim untuk mengecek langsung lapangan guna menangani masalah tersebut."Dengan harapan minggu ini dapat kita selesaikan agar masyarakat pemerintah bersama Perusahaan yang terkait bisa menemukan titik temu yang terbaik tentunya," ujar Kapolda.Ia juga mengingatkan para perusahaan yang beroperasi di Tanah Papua untuk memperhatikan masyarakat lokal di sekitarnya. Khusus di Papua, Kapolda menekankan bahwa setiap tanah di memiliki pemiliknya masing-masing sehingga hal ini perlu diperhatikan dengan baik.Kapolda menegaskan bahwa bagi perusahaan yang ingin berinvestasi di wilayah tersebut, penting untuk melakukan kerjasama dengan masyarakat setempat guna mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak."Dengan harapan kedepan tidak ada lagi terulang seperti hal ini baik di Papua maupun daerah operasional bisnis (DOB) lainnya," lanjut Kapolda.Pernyataan Kapolda ini juga sebagai peringatan bagi berbagai perusahaan yang berencana berinvestasi di Papua untuk memperhatikan aspek sosial dan lingkungan sekitar. Hal ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi para pelaku bisnis agar lebih proaktif dalam mengantisipasi dan menangani permasalahan yang mungkin timbul di masa mendatang. (PNO-12) 05 Jun 2024, 20:56 WIT
Didampingi Kapolda Papua, Wakil Presiden RI Kunjungi Pembangunan dan Pertanian di Papua Selatan Papuanewsonline.com, Merauke – Wakil Presiden RI, Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'ruf Amin, didampingi oleh Kapolda Papua, Irjen Pol. Mathius D. Fakhiri, S.I.K, bersama Forkopimda Provinsi Papua Selatan melakukan kunjungan kerja yang bertujuan untuk meninjau berbagai kegiatan pembangunan dan pembinaan masyarakat di wilayah tersebut pada Selasa (4/6). Kunjungan tersebut melibatkan pertemuan dengan Pj. Gubernur Papua Selatan, para Bupati, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat se-Papua Selatan, serta pencanangan pembangunan sentra sarana dan prasarana pemerintah provinsi Papua Selatan.Wakil Presiden menyampaikan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, dengan fokus pada berbagai aspek seperti pendidikan, telekomunikasi, ekonomi, pelayanan masyarakat, dan infrastruktur. Ia menekankan pentingnya pemerataan pembangunan di Papua Selatan melalui alokasi anggaran yang lebih tepat dan efektif."Setiap permasalahan di masyarakat harus menjadi tanggung jawab pemerintah baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun pusat. Kita harus bekerja sama untuk memprioritaskan pembangunan yang diperlukan, termasuk dalam bidang pendidikan dan keagamaan," ujar Wakil Presiden.Selain itu, dalam agenda kunjungan tersebut, Wakil Presiden juga meninjau kawasan perkebunan tebu Sermayam di Kampung Ngutti Bob, Kecamatan Tanah Miring, Kabupaten Merauke. Ia menyoroti potensi pembangunan pertanian tebu gula di Merauke sebagai salah satu solusi untuk mengurangi impor gula Indonesia yang terus meningkat."Merauke menjadi pusat pertanian tebu gula dengan target produksi 2,6 juta ton dan produksi etanol untuk memenuhi kebutuhan gula dalam negeri," jelas Wapres.Kunjungan kerja Wakil Presiden beserta rombongan di wilayah hukum Polda Papua berlangsung mulai tanggal 3 hingga 5 Juni 2024 di Provinsi Papua Selatan. Selanjutnya, rombongan akan melanjutkan ke Provinsi Papua Pegunungan untuk meninjau pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan dan pameran UMKM Dekranasda. (PNO-12) 05 Jun 2024, 20:46 WIT
Kabid Humas: Wujudkan Situasi Kamtibmas Yang Aman dan Kondusif Papuanewsonline.com, Jayapura - Upaya Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat tetap menjadi prioritas utama Polri khususnya Polda Papua sebagai bentuk implementasi Program Polri Presisi, dimana Polri berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat demi mewujudkan Stabilitas Kamtibmas yang aman dan kondusif.Satuan Kerja Operasional baik Polda maupun Polres jajaran sebagai garda terdepan dalam menjaga Kamtibmas berupaya secara maksimal membangun komunikasi dan berkolaborasi dengan warga secara bersama-sama menyatukan persepsi untuk mendukung tugas-tugas Kepolisian memelihara kamtibmas demi terciptanya rasa aman dan nyaman bagi aktifitas warga.Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) oleh Direktorat dan Satuan Samapta, melalui kegiatan Patroli dilakukan guna memantau aktifitas warga serta menangkal segala bentuk gangguan kamtibmas di Wilayah Hukum Polda Papua, Patroli yang dilakukan personel dilapangan dengan menggunakan kendaraan Patroli roda dua dan roda empat baik pagi, siang maupun malam hari.Personel patroli sambangi warga yang beraktifitas di pasar maupun tempat-tempat keramaian lainnya, Polri meminta warga menghindari segala bentuk pelanggaran hukum yang pada akhirnya dapat berhadapan dengan hukum serta bersinergi dengan Polri dalam mencegah semaksimal mungkin adanya isu-isu yang tidak benar (Hoax) yang dapat menyesatkan dan mengganggu stabilitas kamtibmas.Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Benny Ady Prabowo, S.H., S.I.K., M.Kom mengatakan, Pelaksanaan tugas patroli oleh personel dilapangan adalah merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan dalam upaya untuk memelihara kondusifitas kamtibmas di Papua dan 3 DOB, Senin (03/05/24).“Pimpinan berharap dengan memperhatikan perkembangan situasi kamtibmas maka Personel Polri dituntut untuk selalu hadir guna memantau kegiatan masyarakat sebagai upaya menangkal segala bentuk tingakt kerawanan yang dapat berpotensi terganggunya stabilitas kamtibmas, dengan hadirnya polisi maka warga akan merasa terayomi dan terlayani serta semakin mempererat hubungan masyarakat dengan Polri. “ ujar Kabid Humas.Lebih lanjut Kabid Humas menambahkan, kegiatan patroli yang dilakukan pada hakekatnya disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang menghendaki hadirnya anggota Polri ditengah-tengah masyarakat sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat untuk memberikan rasa aman dan tentram kepada masyarakat.“Untuk menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif diperlukan peran serta personel Polri untuk mendekatkan diri kepada masyarakat sekaligus memberikan pemahaman tentang konsep kamtibmas yang nyata guna terwujudnya stabilitas Kamtibmas yang kondusif. “ tutup Kabid Humas. (PNO-12) 05 Jun 2024, 20:38 WIT
Bhayangkari Bersama YKB Siap Gelar Lomba Lari Skala Internasional Kemala Run 2024 Papuanewsonline.com, Jakarta - Pandemi telah berakhir, geliat masyarakat dalam berolahraga dan menjaga kesehatan meningkat lebih pesat dari masa-masa sebelumnya. Lomba lari menjadi alternatif utama masyarakat dalam menjaga kebugaran dan kompetisi. Gejala ini menunjukkan betapa masyarakat kota besar di Indonesia telah terbangun kesadaran kesehatannya dengan mandiri.Menyambut antusiasme masyarakat tersebut, Bhyangkari dan Yayasan Kemala Bhayangkari akan menggelar lomba lari bertaraf internasional 'Kemala Run 2024 pada Minggu (9/6/2024) mendatang di ICE BSD. Lomba ini sebagai rangkaian berkelanjutan Tour of Kemala."Lomba lari bukan hal yang spele, terutama yang dilakukan di Indonesia dengan kondisi iklim tropis. Harus diawali dengan fisik dan mental yang kuat. Latihan rutin dan konsisten sebelum lomba mutlak dibutuhkan supaya bisa menaklukkan medan Kemala Run 2024," terang Ketua Panitia Kemala Run 2024 Winta Wahyu Widada.Lomba ini terbagi dalam empat kategori lomba; yaitu Half Marathon, 10KM, 5KM, Kids Dash yang melombakan jarak 100, 200, dan 300 meter, dan satu kategori non-lomba Disabilitas.Sejak pendaftaran dibuka akhir Februari 2024 lalu, 100% slot lomba telah terjual. Tercatat 35 pelari internasional dari 9 negara berbeda ikut meramaikan Kemala Run 2024.Lomba ini akan diikuti oleh 10,000 peserta yang terdiri dari para atlet nasional dan internasional, pecinta olahraga lari, komunitas lari dan keluarga besar Polri dari seluruh Indonesia.Sementara itu Event Director Kemala Run 2024 Pandu Buntaran, mengatakan pihaknya akan memprioritaskan keamanan dan kenyamanan para peserta. Tim akan memaksimalkan dukungan tim medis demi kelancaran lomba."Keamanan, kenyamanan dan kepercayaan peserta adalah yang utama bagi kami. Titik hidrasi dengan komposisi air yang maksimal sekaligus dukungan team medis yang handal telah kami perhitungkan dengan seksama demi kelancaran lomba," tuturnya.Nantinya akan ada tujuh pemenang dari tiap kategori lomba. Akan ada hadiah istimewa dari penyelenggara, para sponsor dan pendukung acara. Para pendaftar bisa mengunjungi laman resmi Kemala Run 2024 www.kemalarun.com dan Instagram @tourofkemala untuk keterangan lebih lanjut. Kemala Run 2024 dipersembahkan oleh Bhayangkari dan Yayasan Kemala Bhayangkari atas dukungan sponsor, yakni Bank Artha Graha Internasional, agi, Artha Graha Peduli, SCBD, Gulavit, Takokak Win’s Tea, Discovery Hotels & Resorts, Electronic City, eci.id, Arthatel, Wahyukartu, Digital Korlantas, MEG, dan Creative Event Entertainment. PNO-11 05 Jun 2024, 13:19 WIT
Satgas Ops Damai Cartenz Amankan Pelaku Jual Beli Senjata Api Di Depapre Papuanewsonline.com, Jayapura - Satgas Ops Damai Cartenz-2024 kembali berhasil menangkap “M.O” saat hendak melakukan transaksi jual beli senjata di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, pada senin, 3 juni 2024, pukul 18.07 Wit.Kepala Operasi Damai Cartenz-2024, Kombes Pol Dr. Faizal Ramadhani, saat di konfirmasi mengatakan, “M.O” ditangkap saat hendak melakukan transaksi jual beli senjata di Distrik Depapre.“Dapat kami menjelaskan bahwa, “M.O” bertujuan menjual 1 puncuk senjata Api pendek kepada “S.K” yang mana “S.K” merupakan anggota KKB dengan jabatan sebagai Kepala Staf Kodap I Tabi”, Pungkas Kombes Pol Dr. Faizal Ramadhani.Selain itu, Kasatgas Humas OPS Damai Cartenz-2024, AKBP Dr. Bayu Suseno, Ketika dikofirmasi mengatakan, “M.O” ditangkap bersama barang bukti antara lain, 1 pucuk senjata api Pendek, sejumalah uang tunai dan kartu ATM.Kronologi penangkapan bermula saat Tim Ops Damai Cartenz-2024 mengikuti pergerakan “M.O” dari kediamannya di kampung Amai, Distrik Depapre untuk bertemu dan melakukan transaksi jual beli senjata dengan “S.K” yang merupakan anggota KKB dengan jabatan sebagai Kepala Staf Kodap I Tabi.Sesampainya di jalan Raya Depapre, “M.O” kemudian ditangkap dan dari tangannya diamankan satu Puncuk Senjata Api Pendek.“Saat ini, “M.O”, sedang menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Posko Ops Damai Cartenz-2024 untuk mempertanggungjawabkan perbuatanya dihadapan Hukum.” Tutup AKBP Dr. Bayu Suseno. (PNO-12) 05 Jun 2024, 09:13 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
lihat video 10 Feb 2023, 15:22 WIT