Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Tim Kemenko Polkam Pastikan PSU Berjalan Lancar di Tiga Wilayah
Papuanewsonline.com, Jayapura –
Menjelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Rabu, 6 Agustus 2025,
tim dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko
Polkam) turun langsung ke lapangan untuk memastikan kesiapan teknis dan
keamanan di tiga daerah penting: Provinsi Papua (Jayapura), Kabupaten Boven
Digoel (Papua Selatan), dan Kabupaten Barito Utara (Kalimantan Tengah). Peninjauan ini merupakan arahan
langsung dari Menko Polkam, Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan, sebagai bentuk
keseriusan pemerintah pusat dalam menjaga kualitas dan integritas demokrasi
lokal. "Secara umum, kesiapan PSU
sudah sangat matang, baik dari unsur penyelenggara maupun pengawas," tegas
Mayjen TNI Heri Wiranto, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko
Polkam sekaligus Ketua Desk Pilkada Serentak. Tim Kemenko Polkam memantau
langsung distribusi logistik hingga ke wilayah perbatasan Indonesia–Papua
Nugini dan memastikan seluruh prosedur sesuai dengan ketentuan. Heri juga
menegaskan bahwa Bawaslu telah menjalankan langkah preventif, termasuk edukasi
pasal-pasal pidana pemilu kepada masyarakat guna menekan potensi pelanggaran. Sementara itu, tim lainnya yang
dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri, Mohammad K. Koba,
menyambangi Boven Digoel untuk mengecek kesiapan TPS, logistik, dan menyaksikan
langsung proses pemusnahan surat suara berlebih di gudang KPU sebagai bentuk
transparansi. “Kami ingin memastikan bahwa
semua tahapan PSU berjalan jujur, adil, dan akuntabel. Pemerintah pusat siap
memfasilitasi setiap kendala di lapangan,” tegas Koba. Kesiapan serupa juga dikonfirmasi
oleh Letjen TNI (Purn) Yoedhi Swastanto, Staf Khusus Menko Polkam, saat
meninjau Kabupaten Barito Utara. Ia memastikan semua unsur penyelenggara PSU,
mulai dari KPU, Bawaslu hingga aparat keamanan, telah siap sepenuhnya. Dalam kunjungannya ke Kecamatan
Teweh Tengah, Yoedhi melihat langsung kesiapan TPS dan menyampaikan bahwa
logistik tinggal didistribusikan. "Kami berharap ini menjadi
PSU terakhir di Barito Utara. Komitmen semua pihak sudah kuat, tinggal
memastikan eksekusi di hari H berjalan mulus," katanya. Tim juga menekankan bahwa
kehadiran mereka bukan untuk mengambil alih tugas penyelenggara, tetapi sebagai
fasilitator pusat-daerah agar proses berjalan sesuai hukum dan prinsip
demokrasi yang sehat. (GF)
05 Agu 2025, 23:00 WIT
Kemenko Polkam Kawal Langsung Makan Bergizi untuk Anak Papua
Papuanewsonline.com, Jayapura –
Pemerintah pusat tak tinggal diam dalam memastikan program prioritas nasional
berjalan efektif hingga ke pelosok negeri. Di bawah sorotan tajam dan penuh
komitmen, Tim Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
(Kemenko Polkam) turun langsung memantau pelaksanaan Program Makan Bergizi
Gratis (MBG) dan pengembangan Koperasi Desa Merah Putih di wilayah Holtekamp,
Jayapura, Selasa (5/8/2025). Rombongan dipimpin langsung oleh Deputi
Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, Mayjen TNI Heri Wiranto, sebagai
representasi instruksi strategis dari Menko Polkam Jenderal Pol (Purn) Budi
Gunawan, untuk memastikan bahwa visi besar Presiden Prabowo Subianto
benar-benar dirasakan masyarakat hingga ke akar rumput. “Kami diutus untuk mengawal
langsung pelaksanaan program prioritas Presiden, khususnya MBG dan Sekolah
Rakyat. Ini bagian dari komitmen pemerintah dalam menjamin kesejahteraan rakyat
dari Sabang sampai Merauke,” tegas Mayjen Heri di sela-sela kunjungan. Salah satu titik yang dikunjungi
adalah SDN Holtekamp, tempat di mana anak-anak sekolah menikmati manfaat dari Program
Makan Bergizi Gratis. Program ini tidak hanya soal makanan, tetapi menyentuh
aspek kesehatan, pendidikan, hingga pembentukan karakter anak bangsa. Tim Kemenko Polkam terlihat
berinteraksi langsung dengan murid, guru, serta para pengelola dapur MBG. Heri
Wiranto menyebutkan bahwa keberhasilan program ini menjadi tolok ukur
perwujudan negara hadir di tengah rakyat. Setelah dari sekolah, rombongan
bergeser ke Koperasi Desa Merah Putih Holtekamp – pusat ekonomi kerakyatan yang
kini berkembang pesat dan jadi andalan masyarakat setempat. “Kami menyaksikan langsung
koperasi dengan unit-unit usaha lengkap, dari sembako hingga apotek. Ini luar
biasa. Ini bukti nyata masyarakat Papua mampu mandiri dan produktif,” puji Heri
Wiranto dengan nada kagum. Koperasi ini telah memiliki sekitar
500 anggota aktif, dan terus menunjukkan geliat pertumbuhan. Heri berharap
koperasi semacam ini tidak hanya berkembang secara bisnis, tetapi juga menjadi katalisator
kesejahteraan dan ruang kolaborasi sosial-ekonomi masyarakat lokal. Kunjungan ini juga menjadi bagian
dari misi strategis Kemenko Polkam dalam pengawasan Pemungutan Suara Ulang
(PSU) di Papua. Namun lebih dari itu, keberadaan program MBG dan koperasi
rakyat menegaskan bahwa Papua tak hanya dilihat dari sisi politik dan keamanan,
tapi juga sebagai pusat pembangunan sumber daya manusia dan ekonomi berbasis
kerakyatan. Dengan hadirnya negara secara
langsung di tengah masyarakat, mimpi tentang Papua yang adil, makmur, dan
berdaulat bukan lagi sekadar harapan – tapi sedang berjalan nyata di tanah
Holtekamp. (GF)
05 Agu 2025, 22:50 WIT
Kunjungi Kampung Ansudu, Satgas Ops Damai Cartenz Berbagi Bingkisan Makanan Kepada Warga
Papuanewsonline.com, Sarmi - Satgas Humas Ops Damai Cartenz Posko Jayapura melaksanakan sambang dengan berbagi makanan dan susu kepada anak-anak di Kampung Ansudu, Distrik Pantai Timur, Kabupaten Sarmi, pada Sabtu (2/8/2025) pukul 08.00 WIT. Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Ipda Syahrir Mahyuddin, S.H., dan berlangsung dengan penuh kehangatan dan interaksi positif bersama warga.Dalam kunjungan tersebut, personel Satgas membagikan bingkisan makanan ringan kepada anak-anak, melakukan sesi ngobrol santai, serta memberikan bantuan kepada warga lanjut usia yang hendak melakukan pengecekan kesehatan.Kepala Operasi Damai Cartenz, Brigjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H., yang turut hadir didampingi oleh Wakaops Damai Cartenz, Kombes Pol. Adarma Sinaga, S.I.K., M.Hum., menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan wujud nyata dari pendekatan humanis yang dilakukan oleh aparat kepolisian, khususnya kepada generasi muda Papua.“Anak-anak ini merupakan masa depan bangsa. Mereka adalah harapan kita ke depan. Maka pendekatan humanis seperti ini penting untuk menumbuhkan rasa percaya diri serta kedekatan emosional antara polisi dan anak-anak,” ujar Brigjen Faizal.Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz, Kombes Pol. Yusuf Sutejo, S.I.K., M.T., menambahkan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara masyarakat dan institusi kepolisian, khususnya melalui interaksi langsung di tengah masyarakat."Kunjungan seperti ini adalah bagian dari upaya Satgas Ops Damai Cartenz untuk membangun kepercayaan publik serta menghadirkan wajah kepolisian yang lebih dekat, ramah, dan peduli terhadap masyarakat, terutama anak-anak dan lansia,” tutur Kombes Yusuf.Kegiatan yang berlangsung hingga siang hari ini disambut antusias oleh warga Kampung Ansudu, yang merasa senang dan terbantu dengan kehadiran Satgas di tengah-tengah mereka. PNO-12
05 Agu 2025, 16:35 WIT
Hadiri Kepengurusan FKPM Baru, Aipda Batmetan: Jaga Kamtibmas Tetap Kondusif
Papuanewsonline.com, Malra - Pemilihan kepengurusan baru Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) di Ohoi/Desa Ohoinangan Atas, Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara berlangsung aman dengan penuh kekeluargaan.Bhabinkamtibmas Polsek Kei Besar, Aipda S. Batmetan mengajak FKPM Ohoi Ohoinangan dapat bekerjasama dalam menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif."Mari kita bekerja bersama-sama dalam menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah masing-masing," ajak Aipda Batmetan dalam himbauannya saat menghadiri pemilihan kepengurusan FKPM Ohoinangan Atas yang bertempat di rumah Kepala Ohoi Ohoinangan Atas, Senin (4/8/2025).Tugas pokok FKPM di Ohoi, kata Aipda Batmetan, diantaranya turut membantu menjaga situasi kamtibmas yang kondusif. FKPM juga dapat berperan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Ohoi secara kekeluargaan agar tidak meluas. "Kami berharap Pengurus FKPM Ohoinangan dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara baik, dapat menjadi pelopor kamtibmas yang aman dan kondusif," pintanya.Untuk diketahui, keanggotaan FKPM Ohoinangan Atas berjumlah 16 orang, diantaranya terdiri dari Unsur Pemerintah Ohoi Ohoinangan, Unsur Agama, Unsur Adat, Unsur Pendidikan, Unsur Perempuan, Unsur Pemuda, dan Unsur Keamanan.Adapun hasil pemilihan kepengurusan FKPM Ohoinangan Atas diantaranya Ketua (Oktovianus Hinarubun); Wakil Ketua(Ambran Maryanan); Sekretaris (Rana Hinarubun); Bendahara (Lince Rahametwau). PNO-12
05 Agu 2025, 16:14 WIT
Dukung Swasembada Pangan, Polda Maluku Siap Mengikuti Arahan Kapolri
Papuanewsonline.com, Ambon - Wakil Kepala Kepolisian Daerah Maluku Brigjen Pol. Imam Thobroni, S.IK menyatakan Polda Maluku dan jajarannya siap menjalankan arahan Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si dalam mendukung dan mewujudkan swasembada pangan nasional. Dukungan tersebut disampaikan Wakapolda setelah mengikuti Arahan Kapolri melalui video conference (vicon) dari ruang vicon lantai 2 Markas Polda Maluku, Kota Ambon, Senin (4/8/2025).Saat mengikuti Arahan Kapolri, Wakapolda Maluku didampingi Irwasda, para Pejabat Utama (PJU) Polda Maluku, serta Manager Operasional Perum BULOG Kanwil Maluku-Maluku Utara. Turut hadir para Kapolres dan PJU-nya dari daerah masing-masing.Kapolri dalam arahannya meminta jajarannya untuk memperkuat koordinasi lintas jajaran dalam menghadapi permasalahan aktual, khususnya dalam permasalahan pangan dan stabilisasi harga beras di berbagai daerah.Kapolri menekankan pentingnya sinergitas antara Polri dan BULOG dalam mewujudkan swasembada pangan nasional, khususnya melalui dukungan terhadap program-program strategis seperti Gerakan Pangan Murah Beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan).Program SPHP yang dijalankan BULOG bertujuan untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga beras di tengah masyarakat. Dalam konteks ini, Polri memiliki peran vital dalam melakukan pengawasan distribusi, pendampingan pelaksanaan kegiatan di lapangan, serta penegakan hukum terhadap praktik penimbunan dan spekulasi harga.“Beras adalah kebutuhan pokok rakyat. Oleh karena itu, Polri harus hadir dalam setiap upaya menjaga stabilitas harga dan pasokan, termasuk melalui pengamanan distribusi dan dukungan penuh terhadap gerakan pangan murah,” tegas Kapolri.Stabilisasi harga beras menjadi sorotan utama dalam rapat ini mengingat fluktuasi harga yang berpotensi menimbulkan gejolak sosial. Selain menjamin distribusi yang adil dan tepat sasaran, sinergi Polri–BULOG juga diarahkan untuk memastikan tidak ada kelompok atau individu yang mengambil keuntungan secara tidak sah dalam rantai pasok pangan nasional.Dengan semakin intensifnya pengawasan, diharapkan upaya stabilisasi harga dapat memperkuat ketahanan sosial ekonomi masyarakat.Terkait hal itu, Wakapolda menegaskan komitmen jajaran Polda Maluku dalam menjalankan arahan Kapolri secara konsisten dan berkelanjutan. "Polda Maluku siap bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk BULOG dan instansi terkait lainnya, dalam memastikan program Gerakan Pangan Murah berjalan dengan optimal, serta menjaga stabilitas kamtibmas dan ekonomi masyarakat," katanya. PNO-12
05 Agu 2025, 15:57 WIT
Parade Budaya Karyawan Freeport: Kekayaan Indonesia Terpancar dari Papua
Papuanewsonline.com, Timika –
Ribuan karyawan dan komunitas PT Freeport Indonesia (PTFI) di Ridge Camp,
Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, menggelar "Parade Budaya
Indonesia" pada Sabtu (2/8/2025) untuk memperingati HUT ke-80 Kemerdekaan
Republik Indonesia. Acara yang mengusung tema "Miniatur Indonesia"
ini menjadi ajang untuk menampilkan ragam seni dan tradisi dari seluruh penjuru
tanah air, mengilustrasikan keberagaman budaya yang menjadi kekuatan pemersatu
bangsa. Para karyawan mengenakan pakaian
adat yang memukau, lengkap dengan atribut tradisional dari berbagai daerah,
sambil menampilkan seni kriya khas dari masing-masing wilayah. Parade budaya
ini disertai dengan berbagai atraksi yang menghibur, seperti iringan musik
gamelan Bali, reog Ponorogo, alunan sape khas Kalimantan, serta musik
tradisional lainnya. Ketua Panitia HUT ke-80 RI di
PTFI, Rode Ajomi, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menampilkan
keberagaman sebagai simbol persatuan Indonesia di lingkungan PTFI. “Melalui
acara ini, kami ingin memperkuat persatuan dalam keberagaman di Distrik
Tembagapura, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Semoga kegiatan ini
menginspirasi semua pihak untuk terus menjaga kebersamaan,” ujar Rode. Divisi-divisi di PTFI pun
berkolaborasi untuk menampilkan atraksi budaya. Divisi Mining Safety bekerja
sama dengan Perkumpulan Keluarga Batak Tembagapura (PKBT) untuk menampilkan
tarian "Owlie Ulos," sementara Divisi Grasberg Earthworks bersama
Paguyuban Papua menampilkan kearifan lokal dengan pakaian adat dan noken. "Saya sangat terkesan
melihat karyawan saling menghormati dan mengagumi perbedaan suku, budaya, dan
bahasa yang ada di area operasi PTFI. Ini menggambarkan kedaulatan Indonesia
yang kuat di tanah Papua," ungkap Ida Nekwek, karyawan Divisi Grasberg
Earthworks.
PTFI juga menggelar serangkaian
kegiatan lainnya, seperti lomba, pentas budaya, aksi sosial, dan kegiatan
lainnya yang menunjukkan semangat gotong royong dan kebersamaan antar karyawan
serta masyarakat sekitar. Semua ini menjadi bukti nyata komitmen PTFI dalam
membangun Papua dan Indonesia. (jidan)
05 Agu 2025, 15:02 WIT
Kapolri Teken MoU Bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan
Papuanewsonline.com, Jakarta - Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto melakukan penandatanganan MoU sebagai bentuk memperkuat sinergitas dalam penegakan hukum. MoU ini merupakan perpanjangan, di mana dari nota kesepahaman sebelumnya, kali ini terdapat poin tambahan.“Hari ini kita telah melaksanakan perbaikan terkait dengan nota kesepahaman yang awalnya ada 6 poin, saat ini menjadi 7 poin, ditambah berbagai perubahan yang tentunya ini sangat relevan dengan kondisi yang ada,” ujar Jenderal Sigit di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Senin (4/8/25).Dijelaskan Jenderal Sigit, nota kesepahaman ini perlu dilakukan utamanya untuk masalah kecepatan, pemanfaatan fasilitas, peningkatan SDM, dan mempermudah kerja-kerja di lapangan. Dengan adanya nota kesepahaman ini akan semakin baik, mudah, dan membuat tugas di bidang masing-masing lebih optimal.“Beberapa hal yang ada terkait dengan berbagai macam kegiatan yang kita lakukan, terkait dengan MOU yang ada, ini tentunya juga akan mendukung kita menghadapi berbagai permasalahan seperti tenaga kerja asing yang saat ini terus meningkat, wisatawan mancanegara yang juga terus meningkat,” jelas Kapolri.Di tengah situasi global yang ada, ujar Kapolri, tentunya harus selalu ada kewaspadaan terhadap meningkatnya pekerja dan wisatawan asing. Sebab, di satu sisi mereka juga adalah spionase-spionase yang mungkin didorong oleh suatu negara untuk masuk ke Indonesia demi mengetahui, mempelajari, dan melakukan hal-hal berdampak kepada kestabilan keamanan dalam negeri.Lebih lanjut Kapolri menyampaikan, setiap negara memiliki kepentingan untuk menjaga mengamankan wilayahnya. Di sisi lain, hal itu membuat negara lain menjadi lebih lemah.“Itu tentunya menjadi satu prinsip dalam hal bagaimana suatu negara harus bertahan dan tentunya kita harus mewaspadai hal tersebut,” ungkap Kapolri.Di bidang operasional dan penguatan kapasitas, ujar Kapolri, telah dilakukan perbaikan dalam bidang bantuan pengamanan, pemanfaatan sarana-perasarana, koordinasi dan pengawasan, setta peningkatan kapasitas SDM. Hal itu dilakukan karena beberapa kegiatan Polri juga beringgungan dengan Kementerian Impas.Dicontohkan Kapolri, saat menggeser napi-napi yang high risk di Nusa Kambangan, penanganan berbagai macam kerusuhan, dan tukar-menukar sarana serta perasarana manakala terjadi situasi kontingensi selalu dilakukan bersama Imipas. Hal itu dilakukan dengan tujuan semakin memperkuat hubungan antar institusi.Menurut Kapolri, sinergisitas merupakan kunci melakukan berbagai macam kegiatan dalam rangka mendukung program-program pemerintah pusat. Berbagai macam permasalahan, termasuk bagaimana memberikan pelayanan terhadap masyarakat dan bangsa dengan sinergitas.“Dengan penanda tanganan nota kesepahaman yang ada, tentunya kita semua berharap agar sinergisitas antara Polri dan Kementerian Imipas, soliditas, dan juga kerja-kerja kita dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara akan terus bisa terjaga dan terus bisa semakin baik untuk mendukung apa yang menjadi visi dan visi kebijakan Bapak Presiden Prabowo,” ungkap Jenderal Sigit. PNO-12
05 Agu 2025, 14:36 WIT
Dit Krimsus Polda: Dugaan Kasus Penistaan Agama Wagub Maluku Tidak Bisa Terapkan UU ITE
Papuanewsonline.com, Ambon - Tim penyidik Subdit 5/Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Krimsus) Polda Maluku tidak bisa menerapkan Undang-Undang ITE dalam laporan kasus penistaan agama yang diduga dilakukan terlapor Abdullah Vanath, Wakil Gubernur (Wagub) Maluku.Penerapan UU ITE tidak dapat diproses terhadap laporan pengaduan yang diterima Siber Ditkrimsus Polda Maluku dari Pengurus Cabang Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia tanggal 29 Juli 2025, setelah tim penyidik melakukan berbagai penelitian.Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.IK mengungkapkan, sejumlah penelitian dilakukan penyidik Subdit 5/Siber berdasarkan beberapa hal. Seperti aturan-aturan terkait UU ITE maupun SKB 3 Intansi, diantaranya Kementerian Informasi dan Komunikasi (Kominfo), Polri dan Kejaksaan.Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE berbunyi "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pernyataan kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan". Berdasarkan penelitian Pasal dimaksud diperoleh hasil, bahwa Delik Utama dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE adalah Perbuatan Menyebarkan Informasi yang menimbulkan rasa kebencian terhadap individu atau kelompok berdasarkan SARA.Terkait dengan unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pernyataan kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan agama, sebagaimana dengan lampiran print out barang bukti yang diberikan pelapor, adalah bukan dari akun pribadi atau official milik terlapor Abdullah Vanath. Lampiran print out barang bukti itu dari hasil penelitian disiarkan oleh Bagian Humas Protokoler Maluku Barat Daya (MBD). Dan materi yang disampaikan oleh terlapor, diucapkan langsung dihadapan audiens yang merupakan area publik."Dengan demikian terhadap laporan ini tidak bisa diterapkan Pasal 28 ayat (2) UU No 1 Tahun 2024 tentang ITE," ungkap Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Rositah Umasugi, Senin (4/8/2025).Menindaklanjuti laporan tersebut, Dit Krimsus Polda Maluku telah membuat Pelimpahan ke Direktorat Reserse Kriminal Umum (Dit Krimum) Polda Maluku untuk ditindaklanjuti dengan menggunakan aturan Pidana dalam KUHP terkait dugaan Penistaan Agama."Hari ini, (Senin,4/8/2025) Laporan pengaduan tersebut telah dilimpahkan dari tim penyidik Ditreskrimsus ke Ditreskrimum Polda Maluku. Seperti apa nanti hasil penelitian dari tim penyidik Dit Krimum akan kita sampaikan ke publik," pungkasnya. PNO-12
05 Agu 2025, 14:22 WIT
Wakapolda Maluku Apresiasi Pelaksanaan Apel Pasukan Latihan SAR Laut Tahun 2025
Papuanewsonline.com, Ambon - Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Maluku, Brigjen Pol Imam Thobroni, S.I.K., M.H, memberikan apresiasi atas pelaksanaan apel gelar pasukan latihan SAR Laut Tahun 2025.Apresiasi disampaikan Wakapolda saat menghadiri kegiatan tersebut secara langsung di dermaga Irian, Lantamal IX Ambon, Senin (4/8/2025).Apel gelar pasukan latihan SAR dipimpin Pangkoarmada III, Laksda TNI Hersan, S.H., M.Si., M.Tr.Opsla. Kegiatan ini dihadiri sejumlah pimpinan instansi vertikal dan daerah."Kami memberikan apresiasi atas kegiatan apel gelar pasukan dalam rangka pelatihan SAR Tahun 2025," kata Wakapolda Maluku Brigjen Imam Thobroni di sela-sela kegiatan.Menurutnya, pelatihan SAR penting dilakukan, mengingat geografis Maluku sebagai wilayah kepulauan yang memiliki risiko tinggi dalam setiap pelayaran."Pelatihan SAR penting dilakukan sebagai upaya bersama dalam merespon situasi darurat atau bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi di perairan Maluku yang umumnya menggunakan transportasi laut," ungkapnya.Pelatihan SAR bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme personel, kesiapan sarana prasarana, serta efektivitas sistem komando dan koordinasi dalam pelaksanaan operasi penyelamatan di laut.Sebelumnya, Pangkoarmada III dalam sambutannya menekankan pentingnya sinergi antara TNI, Polri, Basarnas, Bakamla, dan instansi pemerintah daerah, serta unsur maritim lainnya untuk menciptakan kecepatan dan ketepatan dalam penanganan korban kecelakaan laut. Latihan yang dilaksanakan diharapkan menjadi wadah pembelajaran taktis dan teknis bagi para peserta dalam menghadapi medan tugas yang nyata.Wilayah laut Maluku yang luas, dengan kompleksitas geografis dan tingginya aktivitas pelayaran, memerlukan sistem tanggap darurat yang terpadu dan handal. Melalui latihan ini, diharapkan setiap unsur dapat memahami perannya masing-masing dalam struktur komando dan mampu bertindak secara cepat dan terkoordinasi dalam setiap misi SAR. PNO-12
05 Agu 2025, 14:14 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
