Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Kapolda Maluku Hadiri Rakor Lintas Sektoral Nataru 2025–2026
Papuanewsonline.com, Jakarta - Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Maluku, Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si., menghadiri Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Tahun 2025 dalam rangka pengamanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Kegiatan ini digelar pada Senin, 15 Desember 2025, pukul 09.00 WIB di Auditorium STIK Lemdiklat Polri, Jakarta Selatan.Rapat koordinasi tersebut mengusung tema “Mewujudkan Paradigma Baru Pelayanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 dalam Semangat Transformasi Polri”, sebagai bentuk kesiapan nasional untuk memastikan perayaan Nataru berlangsung aman, tertib, dan kondusif di seluruh wilayah Indonesia.Rakor dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., serta dihadiri jajaran pimpinan kementerian dan lembaga strategis, di antaranya Wakapolri, Menteri Perhubungan RI, Menko PMK RI, Wamen PU, Wamen Agama, Wamen Perdagangan, Wamen Pariwisata, Danpuspom TNI, Kepala Basarnas, Kepala BMKG, Kepala BNPB, Dirut Pertamina, Dirut Jasa Marga, Plt Dirut Jasa Raharja, perwakilan Badan Pangan Nasional, seluruh Kapolda jajaran, serta para pemangku kepentingan terkait lainnya.Kehadiran lintas sektor tersebut menegaskan kuatnya komitmen pemerintah dalam menjamin keamanan dan kelancaran mobilitas masyarakat selama momentum libur akhir tahun.Dalam arahannya, Kapolri menegaskan bahwa sinergisitas dan kolaborasi lintas sektor merupakan faktor kunci keberhasilan pelayanan dan pengamanan Nataru.“Tentunya sinergisitas adalah kunci. Keberhasilan pelayanan dan pengamanan Nataru ini merupakan keberhasilan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, kita harus terus bekerja sama dan bersatu padu dari pusat hingga daerah,” tegas Kapolri.Kapolri juga menekankan pentingnya kesiapsiagaan personel, khususnya di wilayah dengan potensi lonjakan aktivitas masyarakat serta daerah rawan bencana.“Harus benar-benar siap, bahkan bila perlu menyiapkan cadangan personel. Khusus wilayah rawan bencana, kita harus belajar dari pengalaman dan mempersiapkan pengamanan dengan jauh lebih baik,” ujarnya.Untuk mendukung pengamanan Nataru, Operasi Lilin 2025 akan digelar selama 14 hari, mulai 20 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026, dengan melibatkan 146.701 personel gabungan yang terdiri dari 77.637 personel Polri, 13.775 personel TNI, serta 55.289 personel dari kementerian, lembaga, dan stakeholder terkait.Dalam operasi tersebut, Polri menyiapkan 44.436 objek pengamanan, meliputi gereja, pusat perbelanjaan, terminal, stasiun, pelabuhan, bandara, objek wisata, hingga lokasi perayaan Tahun Baru. Selain itu, disiapkan 763 pos pelayanan dan 333 pos terpadu sebagai pusat pelayanan, pengamanan, dan pengendalian operasi.Kapolri juga mengingatkan pentingnya pemantauan cuaca melalui BMKG, terutama di kawasan wisata.“Objek wisata menjadi perhatian khusus. Jajaran harus aktif berkoordinasi dengan BMKG dan pemerintah daerah, termasuk memberikan imbauan atau larangan jika terdapat potensi kerawanan,” tandasnya.Sementara itu, Kapolda Maluku menegaskan komitmen Polda Maluku untuk menindaklanjuti seluruh arahan Kapolri dan hasil rakor lintas sektoral di wilayah Maluku.“Rapat koordinasi ini menjadi pedoman penting bagi kami di daerah. Polda Maluku siap memperkuat sinergi bersama TNI, pemerintah daerah, dan seluruh stakeholder guna memberikan rasa aman dan pelayanan terbaik kepada masyarakat Maluku selama perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026,” tegas Irjen Pol. Dadang Hartanto.Ia menambahkan, karakteristik geografis Maluku sebagai wilayah kepulauan membutuhkan kesiapsiagaan khusus, terutama pada jalur transportasi laut dan udara.“Kami akan memastikan pengamanan gereja, pelabuhan, bandara, objek wisata, serta meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi cuaca ekstrem dan gangguan kamtibmas,” tambahnya.Polda Maluku akan mengoptimalkan Operasi Lilin 2025 melalui penempatan personel di titik rawan dan objek vital, penguatan pos pengamanan dan pelayanan, koordinasi intensif lintas sektor, serta pelayanan humanis dan respons cepat kepada masyarakat.Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Nataru 2025–2026 menjadi penegasan bahwa pengamanan Natal dan Tahun Baru bukan semata tugas Polri, melainkan tanggung jawab kolektif seluruh unsur pemerintah dan pemangku kepentingan. Arahan Kapolri yang menitikberatkan sinergi, mitigasi bencana, serta pelayanan humanis mencerminkan pendekatan pengamanan yang adaptif dan berorientasi pada keselamatan publik.Kehadiran aktif Kapolda Maluku dalam forum strategis nasional ini menunjukkan keseriusan Polda Maluku dalam menerjemahkan kebijakan pusat ke tingkat daerah, khususnya di wilayah kepulauan dengan tantangan geografis dan cuaca ekstrem. Implementasi Operasi Lilin 2025 di Maluku diharapkan mampu memberikan rasa aman, nyaman, dan kepastian layanan bagi masyarakat dalam merayakan Natal dan menyambut Tahun Baru 2026 secara damai. PNO-12
17 Des 2025, 12:37 WIT
Polda Maluku Ikuti Vicon Rakor Lintas Sektoral Bersama Mabes Polri
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku mengikuti Rapat Koordinasi Lintas Sektoral bersama Mabes Polri melalui Video Confrence (Vicon) dari ruang Vicon lantai Mapolda Maluku, Senin (15/12/2025).Rakor yang dihelat mengenai kesiapan pengamanan Operasi Lilin tahun 2025 ini di pimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listiyo Sigit Prabowo, M.Si. Ia didampingi para pejabat utama Mabes Polri. Turut hadir semua unsur Pejabat dari TNI dan kementerian lembaga terkait.Dari Polda Maluku, vicon Rakor Lintas Sektoral diikuti Wakapolda Maluku, Brigjen Pol. Imam Thobroni, S.I.K, Sekda Provinsi Maluku bersama Kapok Sahli Pangdam XV/Pattimura serta seluruh pejabat utama Polda Maluku. Turut hadir Kadis Perhubungan Provinsi Maluku, Kepala Jasa Raharja Cabang Wilayah Maluku, Kabid Binmas Katolik Kanwil Agama Maluku, Kepala Basarnas Wilayah Maluku, Wakil ASOPS Kodam Pattimura Ambon, Kadis Perindag Provinsi Maluku, perwakilan Pertamina Wilaya Maluku dan perwakilan BMKG Wilayah Maluku.Kapolri Jenderal Polisi Listiyo Sigit Prabowo dalam arahannya menyampaikan, pengamanan Natal dan Tahun Baru kali ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Menurut Kapolri, perayaan Nataru tahun ini diselimuti dengan adanya musibah bencana alam di beberapa wilayah di Indonesia. "Jadi perayaan Natal dan tahun baru di 2025 ini akan terasa berbeda karena banyak saudara-saudara kita di beberapa wilayah di Indonesia terkena dampak musibah banjir," ungkapnya.Kapolri meminta agar dalam pelaksanaan Operasi Lilin semua instansi maupun lembaga terkait dapat bekerja secara maksimal."Saya minta agar dalam pelaksanaan operasi lilin bersama instani terkait nanti agar semua lembaga bisa bekerja maksimal sesuai bidang tugasnya masing-masing, lakukan koordinasi dengan semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan operasi," pintanya.Kepada seluruh personel Polri yang akan dilibatkan dalam Operasi Lilin, Kapolri mengingatkan agar dapat mengantisipasi jam-jam rawan pada area atau wilayah yang dianggap rawan. Daerah-daerah tersebut agar dapat menjadi perhatian bersama untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalulintas atau tindakan kriminal yang fatal yang dapat menipa para pemudik. "Sinergitas dan soliditas yang kuat dalam pelaksanaan operasi akan membuat pelaksanaan operasi berjalan dengan baik dan lancar hingga sukses," harapnya. PNO-12
17 Des 2025, 12:08 WIT
PPATK Diseminasi Indeks Efektivitas APUPPT 2025, Menko Yusril Tegaskan Rezim Anti TPPU
Papuanewsonline.com, Jakarta — Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan (PPATK) menyelenggarakan Diseminasi Hasil Pilot Survei
Penilaian Indeks Efektivitas Kinerja Rezim Anti Pencucian Uang, Pencegahan
Pendanaan Terorisme, dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal
(APUPPT-PPSPM) Tahun 2025, Selasa (16/12/2025). Kegiatan ini menjadi langkah
strategis untuk memperkuat efektivitas rezim APUPPT nasional dalam merespons
dinamika kejahatan keuangan yang semakin kompleks.Diseminasi tersebut berfungsi sebagai forum pemetaan
menyeluruh terhadap efektivitas kebijakan, koordinasi lintas sektor, serta
implementasi regulasi APUPPT di Indonesia. Melalui kegiatan ini, PPATK
mendorong terciptanya sistem penilaian yang objektif dan berbasis data dalam
mengukur dampak nyata rezim APUPPT terhadap pencegahan dan penindakan kejahatan
keuangan.Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, dalam penyampaian utamanya
menegaskan bahwa Indeks Efektivitas yang telah dikembangkan sejak 2020 kini
mengalami perluasan cakupan. Pada tahun 2025, indeks ini tidak lagi terbatas
pada pengukuran kinerja PPATK semata, tetapi mencerminkan kinerja keseluruhan
rezim APUPPT di Indonesia sebagai satu kesatuan sistem nasional.Indeks tersebut diposisikan sebagai instrumen self-assessment
nasional yang objektif dan terukur, sekaligus menjadi alat evaluasi atas
kemampuan rezim APUPPT dalam menghadapi berbagai bentuk kejahatan, mulai dari
korupsi, narkotika, judi daring, kejahatan lingkungan, hingga perdagangan
orang. Kompleksitas ancaman tersebut menuntut soliditas koordinasi lintas
sektor agar sistem dapat merespons secara cepat dan efektif.Kegiatan diseminasi ini turut dihadiri Menteri Koordinator
Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik
Indonesia, Yusril Ihza Mahendra, selaku Ketua Komite TPPU. Hadir pula jajaran
pejabat Kemenko Kumham Imipas, perwakilan kementerian dan lembaga terkait,
akademisi, serta para ahli yang tergabung dalam Tim Penjamin Mutu Penilaian
Indeks Efektivitas Rezim APUPPT.Tim Penjamin Mutu berasal dari berbagai perguruan tinggi dan
lembaga independen, antara lain Universitas Sumatera Utara, Universitas
Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Padjadjaran, Universitas
Airlangga, Universitas Sriwijaya, Universitas Jember, Politeknik Statistika
STIS, serta Kroll Indonesia. Keterlibatan unsur independen ini memperkuat
kredibilitas dan objektivitas hasil penilaian.Dalam arahannya, Menko Kumham Imipas menegaskan bahwa
penguatan rezim APUPPT merupakan agenda strategis nasional yang tidak semata
ditujukan untuk memenuhi standar internasional. Menurutnya, rezim ini menjadi
perisai integritas bangsa karena pencucian uang telah menjadi penggerak utama
di balik berbagai kejahatan prioritas nasional yang merusak keuangan negara dan
sendi keadilan sosial.Hasil pilot survei menunjukkan bahwa Indeks Efektivitas
Kinerja Rezim APUPPT Indonesia memperoleh skor nasional 6,42 dan berada pada
kategori “cukup efektif”. Capaian ini didorong oleh kuatnya dimensi kerangka
regulasi dan kebijakan dengan skor 7,35, serta dimensi perencanaan dan program
APUPPT dengan skor 6,88. Namun demikian, sejumlah area seperti tata kelola dan
koordinasi, kapasitas sumber daya, serta kinerja operasional masih memerlukan
penguatan berkelanjutan.PPATK menyampaikan bahwa hasil pilot survei ini akan menjadi
dasar penyempurnaan metodologi menuju penilaian nasional Indeks Efektivitas
Rezim APUPPT pada tahun-tahun mendatang. Penilaian tersebut diharapkan
memperkuat kesiapan Indonesia menghadapi Mutual Evaluation Review (MER) FATF
2029, sekaligus meneguhkan komitmen nasional dalam menjaga stabilitas sistem
keuangan dan kepercayaan global.Penulis: PNO-1Editor: GF
16 Des 2025, 22:58 WIT
Skandal Dugaan Transaksi Miliaran Rupiah Aspidsus Kejati Papua Libatkan Sejumlah Jaksa
Papuanewsonline.com, Jakarta — Aliansi Pemuda Mahasiswa
Malanesia (APMM) menegaskan dugaan transaksi Aspidsus Kejati Papua
melibatkan sejumlah Jaksa di Kejaksaan Tinggi Papua. Hal ini disampaikan koordinator APMM Doris Yenjau di
Jakarta, Selasa (16/12/2025). Doris membeberkan dari data
transaksi yang dimiliki APMM ada sejumlah aliran dana miliaran rupiah dari
Rekening Aspidsus Nikzon Mahuse ke sejumlah Jaksa dengan insial, M, JIM, HWK,
RRB, WDS, NS, NS, FW, FCDS, ARR, UNS, NIB, AFS, DA, A, JF, SI, YEK, IEN, IKS, MJP,
IW, CNS, AA. LOF, NS.Sebut Doris Laporan APMM terhadap Asisten Tindak Pidana
Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi Papua, Nixon Nikolaus Mahuse, ke Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak berkaitan dengan perkara apa pun yang saat
ini sedang ditangani Kejati Papua.“Kami mendukung penuh kinerja seluruh institusi penegak
hukum dalam pemberantasan korupsi di Papua. Tetapi aparat penegak hukum juga
harus benar-benar bersih,” tegas Doris.Menurut Doris, pernyataan Aspidsus Kejati Papua yang
menyinggung isu counter attack dinilai tidak relevan dan justru mengaburkan
substansi laporan APMM ke KPK.“Aspidsus tidak perlu berkoar-koar soal counter attack. APMM
tetap mendukung semua penanganan perkara korupsi di Kejati Papua. Laporan kami
murni soal dugaan pelanggaran hukum, tidak ada kaitannya dengan perkara yang
sedang berjalan,” ujarnya.Doris menyatakan, APMM melaporkan Nixon Mahuse ke KPK karena
telah mengantongi data transaksi keuangan bernilai miliaran rupiah yang berasal
dari rekening pribadi Aspidsus Kejati Papua.“Datanya ada dan kami pastikan ini bukan fitnah. Transaksi
miliaran rupiah dari rekening pribadi Aspidsus menyeret sejumlah jaksa di
lingkup Kejati Papua,” tegasnya.APMM mengklaim memiliki data transaksi dari sejumlah
rekening bank atas nama Nixon Mahuse, di antaranya:Bank Mandiri Nomor Rekening 15400075XXXXBank BNI Nomor Rekening 823997XXXX serta rekening di Bank
BRI dan BCADoris menyebut, aliran dana tersebut diduga melibatkan
sejumlah jaksa, pihak swasta, hingga oknum pejabat.Lebih lanjut, APMM menyatakan telah mengantongi bukti kuat
dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).“Kami memegang bukti transaksi mencurigakan bernilai
miliaran rupiah yang diduga mengalir dari dan ke rekening pribadi Nixon Mahuse.
Berdasarkan hasil analisis PPATK, indikasinya kuat mengarah ke TPPU dan
gratifikasi. Seluruh dokumen sudah kami serahkan ke KPK,” kata Doris.APMM juga menyoroti dugaan penggunaan beberapa rekening bank
berbeda yang diduga bertujuan memecah dan menyamarkan sumber dana.Tak hanya itu, APMM turut menyinggung dugaan manipulasi
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) oleh Aspidsus Kejati Papua.“Kami menduga terdapat harta kekayaan yang tidak dilaporkan
dalam LHKPN. Ada aset yang tidak tercantum,” ungkap Doris.APMM mengklaim telah menyerahkan sejumlah dokumen pendukung
ke KPK, antara lain:Hasil analisis transaksi PPATKDokumentasi foto dan video aset yang diduga tidak
dilaporkanBukti dugaan kepemilikan properti dan barang mewah.“Kami memiliki dokumen dan bukti visual mengenai aset yang
kami duga milik Nixon Mahuse, namun tidak tercatat dalam LHKPN,” tambahnya.APMM menilai dugaan keterlibatan Aspidsus dan sejumlah jaksa
dalam transaksi mencurigakan bernilai miliaran rupiah berpotensi merusak
integritas Kejaksaan dan menggerus kepercayaan publik, khususnya di Papua yang
membutuhkan penegakan hukum yang bersih dan transparan.Hingga berita ini diterbitkan, Aspidsus Kejati Papua Nixon
Mahuse belum memberikan tanggapan. Namun seperti dikutip media ini dari RRI, Aspidsus Kejati
Papua sudah memberikan klarifikasi terkait pemberitaan sejumlah media online.Bahkan dalam keterangan Pers, Aspidsus Kejati Papua
membantah keras pemberitaan sejumlah media onlina soal dugaan transaksi
miliaran rupiah dan menyebut itu sebagai informasi bohong. Penulis: Red
Editor: GF
16 Des 2025, 20:13 WIT
APMM Tegaskan Laporan Dugaan Transaksi Miliaran Rupiah Aspidsus Kejati Papua
Papuanewsonline.com, Jakarta — Aliansi Pemuda Mahasiswa
Malanesia (APMM) menegaskan bahwa laporan mereka terhadap Asisten Tindak Pidana
Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi Papua, Nixon Nikolaus Mahuse, ke Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak berkaitan dengan perkara apa pun yang saat
ini sedang ditangani oleh Kejati Papua.Penegasan tersebut disampaikan Koordinator APMM, Doris
Yenjau, dalam rilis pers di Jakarta, Selasa (16/12/2025). APMM menekankan
dukungan terhadap upaya pemberantasan korupsi di Papua, namun menilai bahwa
integritas aparat penegak hukum harus tetap dijaga agar kepercayaan publik
tidak tergerus.APMM menilai pernyataan Aspidsus Kejati Papua yang
menyinggung isu serangan balik atau counter attack tidak relevan dengan
substansi laporan. Menurut APMM, laporan yang disampaikan ke KPK murni
berangkat dari dugaan pelanggaran hukum dan tidak memiliki kaitan dengan
penanganan perkara korupsi yang sedang berjalan.Dalam laporannya, APMM mengklaim telah mengantongi data
transaksi keuangan bernilai miliaran rupiah yang diduga berasal dari rekening
pribadi Aspidsus Kejati Papua. Transaksi tersebut disebut menyeret sejumlah
pihak, termasuk jaksa di lingkungan Kejati Papua, pihak swasta, serta oknum
pejabat.APMM juga menyebutkan adanya sejumlah rekening bank atas
nama Nixon Mahuse yang diduga digunakan dalam aliran dana tersebut, antara lain
rekening di Bank Mandiri dan Bank BNI, serta rekening lain di Bank BRI dan BCA.
Dugaan aliran dana tersebut disebut bernilai besar dan dinilai tidak wajar.Lebih jauh, APMM menyoroti dugaan adanya praktik gratifikasi
dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Laporan tersebut, menurut APMM,
didukung oleh analisis transaksi keuangan yang mengindikasikan adanya upaya
penyamaran sumber dana melalui penggunaan beberapa rekening berbeda.Selain dugaan transaksi mencurigakan, APMM turut menyinggung
dugaan manipulasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). APMM
menduga terdapat sejumlah aset yang tidak dilaporkan, termasuk properti dan
barang bernilai tinggi, yang dinilai tidak sejalan dengan laporan kekayaan
resmi yang disampaikan.APMM menilai dugaan keterlibatan aparat penegak hukum dalam
transaksi keuangan mencurigakan berpotensi merusak integritas institusi
kejaksaan dan melemahkan kepercayaan publik, khususnya di Papua yang
membutuhkan penegakan hukum yang bersih, transparan, dan berkeadilan.Hingga berita ini diterbitkan, Aspidsus Kejati Papua Nixon
Mahuse belum memberikan tanggapan langsung. Namun, sebagaimana dikutip dari
RRI, yang bersangkutan telah membantah keras pemberitaan terkait dugaan
transaksi miliaran rupiah dan menyebut informasi tersebut sebagai tidak benar.(GF)
16 Des 2025, 19:27 WIT
Dinobatkan Sebagai Badan Publik Terbaik Nasional, Polri Terima Penghargaan Arkaya Wiwarta Prajanugra
Papuanewsonline.com, Jakarta - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berhasil meraih penghargaan tertinggi dalam ajang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat RI. Pencapaian ini menjadi bukti komitmen kuat Polri dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan informasi publik yang prima kepada masyarakat.Dalam penilaian Monev KIP 2025, Polri memperoleh predikat Informatif dengan nilai 98,90, yang merupakan nilai hampir sempurna dan tertinggi pada kategori Lembaga Negara Non Kementerian (LNNK). Capaian tersebut menempatkan Polri sebagai peringkat pertama, mengungguli berbagai lembaga negara lainnya.Atas capaian tersebut, Polri berhak menerima Penghargaan Arkaya Wiwarta Prajanugraha, yaitu penghargaan tertinggi yang diberikan Komisi Informasi kepada badan publik terbaik secara nasional. Penghargaan ini diberikan setelah Polri dinilai unggul dalam berbagai aspek, mulai dari pengumuman dan penyediaan informasi publik, ketersediaan dokumen, sarana dan prasarana, pengadaan barang dan jasa, hingga pengembangan kelembagaan dan website.Selain itu, Polri juga dinilai terbaik dalam aspek komitmen pimpinan, visi dan misi, kesesuaian dokumen, inovasi, serta kelembagaan, sehingga Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo turut memperoleh predikat pimpinan badan publik terbaik bersama enam kementerian dan lembaga lainnya.Ketua Komisi Informasi Pusat RI Dr. Donny Yoesgiantoro menyampaikan bahwa capaian Polri mencerminkan implementasi keterbukaan informasi publik yang dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan.“Nilai 98,90 dengan predikat Informatif menunjukkan bahwa Polri telah melaksanakan keterbukaan informasi publik secara sangat baik. Tidak hanya patuh pada regulasi, tetapi juga mampu menghadirkan pelayanan informasi yang berkualitas, mudah diakses, serta didukung komitmen kuat dari pimpinan,” ujar Dr. Donny Yoesgiantoro.Ia menambahkan, penghargaan Arkaya Wiwarta Prajanugraha merupakan bentuk apresiasi tertinggi Komisi Informasi kepada badan publik yang berhasil menjadikan keterbukaan informasi sebagai bagian dari tata kelola organisasi.“Kami berharap capaian Polri ini dapat menjadi contoh dan inspirasi bagi badan publik lainnya untuk terus memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya.Penghargaan Arkana Wiwarta Prajanugraha dalam Anugerah KIP 2025 ini menjadi tonggak penting bagi Polri, sekaligus menegaskan posisinya sebagai Badan Publik Terbaik Nasional dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Indonesia. PNO-12
15 Des 2025, 21:15 WIT
Polri Raih Predikat Informatif Tertinggi Monev KIP 2025
Papuanewsonline.com, Jakarta – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali mencatatkan prestasi membanggakan dalam bidang keterbukaan informasi publik. Dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) Tahun 2025 yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat RI, Polri berhasil meraih predikat Informatif dengan nilai 98,90, sekaligus menempati peringkat pertama kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LNNK).Monev KIP merupakan agenda tahunan Komisi Informasi Pusat untuk mengukur tingkat kepatuhan badan publik terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kegiatan ini bertujuan mendorong transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi publik dalam penyelenggaraan negara.Proses penilaian Monev KIP dilakukan secara sistematis dan bertahap, mulai dari pengisian kuesioner penilaian mandiri (Self-Assessment Questionnaire/SAQ), verifikasi faktual melalui uji akses dan uji petik, presentasi dan wawancara publik, hingga penetapan hasil akhir dan penganugerahan. Dalam tahapan tersebut, Komisi Informasi menilai berbagai aspek, di antaranya sarana dan prasarana layanan informasi, kualitas dan jenis informasi publik, komitmen organisasi, inovasi pelayanan, serta optimalisasi digitalisasi.Ketua Komisi Informasi Pusat RI Dr. Donny Yoesgiantoro menyampaikan bahwa capaian Polri menunjukkan keseriusan dan konsistensi dalam menjalankan prinsip keterbukaan informasi publik.“Nilai 98,90 dengan predikat Informatif menempatkan Polri pada kategori tertinggi. Ini menunjukkan bahwa Polri tidak hanya patuh secara administratif, tetapi juga mampu menghadirkan layanan informasi publik yang berkualitas, mudah diakses, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” ujar Dr. Donny Yoesgiantoro, Senin (15/12).Selain meraih predikat Informatif, Polri juga dinobatkan sebagai peringkat pertama kategori LNNK, mengungguli sejumlah lembaga negara nonkementerian lainnya. Capaian ini menegaskan keunggulan Polri dalam aspek keterbukaan informasi dibandingkan lembaga-lembaga setara.Pada puncak Anugerah KIP 2025, Polri turut menerima Penghargaan Arkana Wiwarta Prajanugraha, yaitu penghargaan tertinggi yang diberikan Komisi Informasi kepada Badan Publik Terbaik Nasional. Penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas komitmen Polri dalam mewujudkan transparansi dan pelayanan informasi publik yang prima.Dr. Donny menegaskan, penghargaan tersebut diharapkan dapat menjadi contoh bagi badan publik lainnya.“Kami berharap capaian Polri ini dapat menjadi role model bagi badan publik lain, baik di tingkat kementerian, lembaga, pemerintah daerah, maupun badan publik lainnya, untuk terus memperkuat keterbukaan informasi sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik,” pungkasnya. PNO-12
15 Des 2025, 21:04 WIT
Sinergi Lintas Sektoral, Negara Hadir Beri Pengamanan dan Pelayanan Untuk Natal dan Tahun Baru
Papuanewsonline.com, Jakarta - Polri bersama TNI, kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah memperkuat sinergi dalam pengamanan dan pelayanan perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Komitmen ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektoral yang dipimpin langsung oleh Kapolri bersama Menko PMK, dihadiri perwakilan Panglima TNI, Wakil Menteri, Kepala Badan, dan Direktur Utama.Rakor tersebut membahas kesiapan Operasi Lilin 2025 yang akan berlangsung selama 14 hari, mulai 20 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026, dengan melibatkan 146.701 personel gabungan dan pengamanan terhadap 44.226 objek, mulai dari gereja, terminal, pelabuhan, bandara, stasiun, pusat perbelanjaan, hingga objek wisata.Wakapolri menekankan bahwa pengamanan Natal dan Tahun Baru tidak dapat dilakukan sendiri.“Pengamanan Natal dan Tahun Baru adalah tanggung jawab bersama. Sinergi Polri, TNI, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menjadi kunci agar pelayanan publik berjalan efektif, terkoordinasi, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.Pemerintah juga memberikan berbagai stimulus transportasi untuk mengurai kepadatan, seperti diskon angkutan laut dan penyeberangan, diskon tiket kereta api hingga 30 persen, serta diskon tiket pesawat 13–14 persen. Seluruh kebijakan akan disosialisasikan secara masif agar masyarakat memperoleh informasi secara cepat dan akurat.Selain itu, perhatian khusus diberikan pada antisipasi bencana alam, seiring prediksi BMKG terkait peningkatan curah hujan ekstrem di sejumlah wilayah. Polri bersama seluruh stakeholder memastikan kesiapan personel, peralatan, dan langkah kontinjensi untuk melindungi keselamatan masyarakat. PNO-12
15 Des 2025, 19:54 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
