Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Penuhi Kebutuhan Air Bersih di Aceh Tamiang, Polri Siap Membangun 300 Titik Sumur Bor
Papuanewsonline.com, Aceh Tamiang - Polri berencana membangun sebanyak 300 titik sumur bor di Kabupaten Aceh Tamiang sebagai bentuk dukungan terhadap pemenuhan akses air bersih bagi masyarakat. Program ini akan menjangkau 216 desa yang tersebar di 12 kecamatan, dengan sasaran utama masjid dan musholla, puskesmas, sekolah, lokasi pengungsian, serta berbagai fasilitas umum lainnya.Hingga Jumat, 19 Desember 2025, progres pembangunan sumur bor telah mencapai 23 titik yang sudah operasional. Rinciannya meliputi pembangunan sumur bor baru di Polres Aceh Tamiang, 14 titik di masjid dan musholla, 1 titik di Posko Terminal Kuala Simpang, 1 titik di pesantren, 1 titik di sekolah, 1 titik di lokasi pengungsian, serta 2 titik di perumahan warga. Selain itu, Polri juga merehabilitasi 2 titik sumur bor milik warga agar kembali dapat dimanfaatkan.Kabagpenum Ropenmas Divhumas Polri Kombes Pol Erdi A. Chaniago mengatakan bahwa program pembangunan sumur bor ini merupakan wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, khususnya pascabencana.“Pembangunan sumur bor ini adalah bentuk komitmen Polri dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar akan air bersih, terutama di wilayah yang terdampak banjir dan longsor. Kami berharap fasilitas ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan bersama,” ujar Kombes Pol Erdi A. Chaniago.Ia menambahkan, Polri akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat setempat agar seluruh target pembangunan 300 titik sumur bor dapat terealisasi dengan baik dan tepat sasaran.Program ini menjadi bagian dari upaya Polri dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Aceh Tamiang pasca musibah banjir dan longsor yang terjadi pada akhir November lalu, sekaligus memperkuat sinergi antara Polri dan masyarakat dalam penanggulangan dampak bencana. PNO-12
20 Des 2025, 18:23 WIT
Prof Juanda: Perpol 10/2025 Sejalan Putusan MK, Polri Tak Bisa Lantik Pejabat di Luar Struktur
Papuanewsonline.com, Jakarta - Pasca diberlakukannya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025, dinamika perdebatan publik terus mengemuka. Berbagai kalangan, mulai dari masyarakat umum hingga para ahli lintas disiplin, menyampaikan pandangan pro dan kontra atas regulasi tersebut.Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Esa Unggul, Prof. Dr. Juanda, S.H., M.H, menilai perbedaan pandangan tersebut merupakan hal wajar dalam negara demokrasi. Menurutnya, kebebasan berpendapat dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945, selama tidak memaksakan kehendak atau membangun stigma negatif terhadap pihak yang berbeda pendapat.Menanggapi pernyataan Prof. Jimly Asshiddiqie yang menyebut “Polri tak bakal lantik pejabat di luar struktur usai penerbitan Perpol 10 Tahun 2025”, Prof Juanda menilai pandangan tersebut objektif dan memiliki dasar hukum yang kuat.“Pendapat Prof Jimly sangat objektif dan sesuai dengan semangat, jiwa, serta alasan filosofis, sosiologis, dan yuridis atau ratio decidendi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025,” ujar Prof Juanda, Sabtu (20/12).Prof Juanda menjelaskan, dalam pertimbangan hukum Putusan MK tersebut ditegaskan bahwa Pasal 28 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian NRI tetap berlaku, yakni:“Anggota Kepolisian NRI dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.”Namun demikian, MK hanya menyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 terhadap frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri”. Artinya, penjelasan lain mengenai makna jabatan di luar kepolisian tetap diakui dan tidak dibatalkan.“Makna jabatan di luar kepolisian adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut pautnya dengan kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri,” jelasnya.Atas dasar itu, Prof Juanda menegaskan bahwa pasca Putusan MK Nomor 114, Kapolri tidak memiliki kewenangan melantik pejabat yang menduduki jabatan di luar kepolisian karena tidak memiliki hubungan fungsional dengan tugas kepolisian.“Secara hukum, Polri memang tidak boleh melantik pejabat yang tidak memiliki sangkut paut dengan kepolisian. Tapi jika jabatan tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan tugas kepolisian, maka masih dimungkinkan dan sah sepanjang mengikuti prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.Terkait Perpol Nomor 10 Tahun 2025, Prof Juanda sependapat bahwa regulasi tersebut harus dilihat sebagai sarana hukum antara untuk mengisi kekosongan hukum pasca Putusan MK 114. Meski demikian, ia mencatat adanya perbedaan pandangan dengan Prof Jimly dalam hal perincian jumlah kementerian, lembaga, atau badan yang disebutkan dalam Perpol tersebut.“Menurut saya, penyebutan jumlah kementerian atau lembaga dalam Perpol 10 Tahun 2025 justru penting agar tidak menimbulkan bias dan multiinterpretasi di tengah masyarakat,” katanya.Ke depan, Prof Juanda mendorong agar pengaturan mengenai jenis-jenis jabatan yang memiliki keterkaitan dengan tugas kepolisian diatur secara limitatis dalam undang-undang atau peraturan pemerintah, sehingga Perpol memiliki landasan dan payung hukum yang lebih kuat.“Untuk saat ini, Perpol 10 Tahun 2025 tetap sah berlaku sebagai sarana hukum antara, sambil menunggu adanya pengaturan perundang-undangan yang lebih tinggi,” pungkas Prof Juanda, yang juga Ketua Dewan Pembina Peradi Maju Indonesia dan Founder Treas Constitutum Institute. PNO-12
20 Des 2025, 18:09 WIT
Kombes Agus Pimpin Apel Perdana Operasi Lilin Salawaku 2025
Papuanewsonline.com, Ambon – Direktur Samapta Polda Maluku, Kombes Pol. Agus Pujianto, S.H., M.Si, menekankan kepada seluruh personel Satgas Operasi Lilin Salawaku 2025 agar dapat melayani masyarakat secara humanis.Penekanan ini disampaikan Kombes Agus sebagai Kepala Satuan Tugas Daerah (Kasatgasda) saat memimpin apel perdana Operasi Lilin Salawaku 2025 di Lapangan Letkol Pol (Purn) Chr. Tahapary, Tantui, Kota Ambon, Sabtu (20/12/2025).Kombes Agus Pujianto menegaskan pelaksanaan Operasi Lilin Salawaku dalam rangka pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) telah resmi dijalankan hari ini."Operasi ini dilaksanakan selama 14 hari, terhitung mulai tanggal 20 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026. Ini adalah Operasi Kepolisian terpusat, sehingga kehadiran dan dedikasi setiap personel sangat diutamakan," tegasnya.Setiap personel yang menjalankan tugas diingatkan terkait beberapa hal penting. Pertama yaitu kedisiplinan. Seluruh personel wajib mengikuti apel pagi dan melaksanakan tugas sesuai ploting yang telah ditentukan. Kehadiran fisik merupakan bentuk kesiapan Polri dalam melayani masyarakat.Kedua, Kombes Agus menekankan pelaporan secara berjenjang wajib dilakukan. Setiap Satgas diinstruksikan untuk melaporkan hasil kegiatan dan perkembangan situasi secara rutin. Laporan setiap hari penting sebagai bahan evaluasi pimpinan.Ketiga, pelayanan secara humanis. Personel ditekankan untuk menjaga profesionalisme dan memberikan rasa aman kepada masyarakat yang menjalankan ibadah Natal maupun aktivitas libur akhir tahun."Saya berharap seluruh personil memahami tanggung jawabnya masing-masing, berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pastikan juga situasi kamtibmas di Maluku tetap kondusif, sehingga masyarakat dapat merayakan Natal dan Tahun Baru dengan aman dan nyaman," tutup Kombes Agus Pujianto. PNO-12
20 Des 2025, 17:57 WIT
PKS Mimika Serahkan Beasiswa PIP 2025 dan Gelar Talkshow Hari Ibu di Hotel Serayu Timika
Papuanewsonline.com, Mimika - Partai Keadilan Sejahtera
(PKS) Kabupaten Mimika menggelar acara penyerahan Beasiswa Program Indonesia
Pintar (PIP) Tahun 2025 dan Talkshow Hari Ibu pada Sabtu, 20 Desember 2025.
Kegiatan berlangsung di Hotel Serayu Timika, Papua Tengah, dan dihadiri oleh
Anggota DPR Provinsi Papua Tengah Ardi, S.T., tokoh masyarakat, serta para
penerima beasiswa.“Kami bersyukur dapat menghadirkan program nyata bagi
anak-anak Mimika melalui Fraksi PKS,” ujar Ardi dalam sambutannya.Beasiswa PIP yang diserahkan dalam kegiatan ini merupakan
titipan dari Fraksi PKS DPR RI. Ardi menyampaikan program tersebut secara
khusus berasal dari Anggota DPR RI Komisi X Reni Astuti, kemudian dialokasikan
untuk Papua Tengah melalui koordinasi lintas fraksi.Dari total 100 kuota yang tersedia, 63 siswa di Mimika
dinyatakan layak menerima beasiswa. Penetapan penerima dilakukan setelah
melewati seleksi sistem oleh Kementerian Pendidikan, sehingga penerima yang
hadir merupakan siswa yang sudah masuk dalam hasil verifikasi sesuai ketentuan
yang berlaku.“Semoga beasiswa ini bermanfaat dan memotivasi anak-anak
untuk terus berprestasi,” tambah Ardi.Selain penyerahan beasiswa, PKS Mimika juga merangkaikan
kegiatan dengan talkshow Hari Ibu bertema “Ibu Sehat dan Bahagia Melahirkan
Keluarga yang Tangguh.” Talkshow ini menghadirkan drg. Praprimadani Mursyid dan
Anis Miftahatul Jannah, S.Pd sebagai pemateri, dengan dukungan DPD PKS
Kabupaten Mimika sebagai bagian dari penguatan peran keluarga.Dalam kesempatan yang sama, Ardi menyampaikan sejumlah
program strategis yang ia kawal sebagai Anggota DPR Provinsi Papua Tengah. Ia
menyebut bantuan rumah bagi guru dan tenaga kesehatan, Program Makan Bergizi
Gratis, pembayaran tunggakan BPJS, serta dukungan bagi perguruan tinggi dan
lembaga pendidikan keagamaan.“Menjadi anggota dewan berarti bekerja keras dan memastikan
masyarakat mendapatkan pelayanan yang adil,” pungkasnya. Ia juga berharap
program PIP dapat berlanjut pada tahun-tahun mendatang agar manfaatnya terus
dirasakan penerima dan keluarga di Mimika.Penulis: BimEditor: GF
20 Des 2025, 17:33 WIT
Pemerintah Masih Acuh saat Semarak Natal Belum Hadir, Labeti Cinta Mimika inisiatif Galang Donasi
Papuanewsonline.com, Mimika - Komunitas Lahir Besar Timika
(Labeti) Cinta Mimika menggelar aksi donasi sukarela untuk menghias Kota Timika
menjelang Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Kegiatan berlangsung pada
Sabtu, 20 Desember 2025 di Jalan Budi Utomo, Bundaran Timika Indah (TI), ikon
Kabupaten Mimika yang memiliki tugu perdamaian.Warga yang melintas, baik menggunakan kendaraan roda dua
maupun roda empat, ikut memberi donasi secara sukarela. Aksi ini mengandalkan
partisipasi publik di titik yang ramai dilalui, sehingga dukungan datang dari
berbagai kalangan yang sedang beraktivitas di sekitar kawasan bundaran.“Kita semua ingin kota ini terasa meriah saat Natal,” ujar
salah satu warga yang berdonasi.Ketua Komunitas Labeti, Ronald Windessy, menjelaskan ia
merasa terpanggil karena sudah memasuki pertengahan Desember namun belum
terlihat kegiatan yang mewarnai suasana Natal di Timika. Ia menilai momen
perayaan membutuhkan penataan yang nyata di ruang publik agar warga merasakan
atmosfer hari besar keagamaan.“Kota yang disebut ‘kota Dollar’ ini belum ada semarak
Natal, jadi kami secara spontan membantu Pemkab Mimika menghias bundaran ikonik
ini,” katanya.Ronald juga menyinggung langkah Pemerintah Kabupaten Mimika
yang sebelumnya menerbitkan surat edaran Bupati Nomor 65 Tahun 2025 pada 8
Desember 2025, yang meminta seluruh unsur memasang lampu hias. Namun hingga
pertengahan Desember, ia menilai semarak perayaan belum terlihat di sejumlah
titik yang menjadi wajah kota.Melalui kegiatan ini, Ronald berharap aksi donasi bisa
mengetuk perhatian pemerintah agar lebih fokus pada perayaan hari besar
keagamaan. Ia menilai upaya membangun suasana Natal tidak cukup berhenti di
imbauan, tetapi perlu terlihat di lapangan melalui pengaturan dan dukungan yang
jelas.Ia menyampaikan bahwa mayoritas warga Nasrani perlu memberi
contoh kepada daerah lain, lalu ia memandang perayaan Natal sebagai peristiwa
sakral yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Ia juga menyebut, jika donasi
mencukupi, komunitas berencana melanjutkan kegiatan ke Bundaran SP2. “Kalau
donasi mencukupi, kami akan lanjutkan ke Bundaran SP2,” pungkasnya. Ia
menegaskan kegiatan ini bukan politik, melainkan tanggung jawab umat Kristiani
untuk menciptakan suasana seagamaan.Penulis: JidEditor: GF
20 Des 2025, 17:28 WIT
Baznas Mimika Perkuat UPZ dan Resmikan Aplikasi Menara Masjid untuk Tata Kelola Zakat
Papuanewsonline.com, Mimika - Badan Amil Zakat Nasional
(Baznas) Kabupaten Mimika menggelar kegiatan Penguatan Unit Pengumpul Zakat
(UPZ) yang dirangkaikan dengan Launching Aplikasi Menara Masjid pada Sabtu, 20
Desember 2025. Kegiatan ini mengusung tema “Mewujudkan Tata Kelola Zakat yang
Amanah, Transparan, dan Profesional.”Ketua Baznas Kabupaten Mimika, Juma Aziz, menegaskan peran
UPZ sebagai ujung tombak Baznas dalam menghimpun serta mengelola zakat, infak,
dan sedekah di tingkat masjid. Ia menilai potensi zakat di Kabupaten Mimika
sangat besar, lalu potensi itu hanya bisa dikelola secara optimal saat UPZ
bekerja aktif dan profesional.“UPZ adalah ujung tombak Baznas. Tanpa UPZ yang aktif dan
profesional, potensi zakat yang besar di Kabupaten Mimika tidak akan terkelola
dengan baik,” ujar Juma Aziz.Juma Aziz juga menekankan prinsip kerja 3A yang harus
dipegang seluruh UPZ, yaitu aman secara syar’i, aman secara regulasi, dan aman
dalam bingkai NKRI. Ia mengarahkan setiap dana yang masyarakat titipkan agar
dipakai tepat sasaran untuk mengentaskan kemiskinan dan mendorong peningkatan
kesejahteraan umat.Pada kesempatan yang sama, Baznas Mimika melaunching
Aplikasi Menara Masjid yang akan dipakai oleh seluruh UPZ di masjid-masjid.
Aplikasi ini terintegrasi dengan SIMBA (Sistem Informasi Manajemen Baznas),
sehingga proses perencanaan, pengumpulan, dan penyaluran zakat tercatat secara
digital dan berbasis data.“Aplikasi ini memudahkan transparansi dan akuntabilitas.
Masyarakat dapat melihat pengelolaan dana secara terbuka, sementara Baznas
dapat memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran,” jelasnya.Baznas Mimika juga mengarahkan pola penyaluran agar tidak
berhenti di bantuan konsumtif. Juma Aziz menyampaikan Baznas lebih
mengedepankan program produktif, dengan sekitar 70 persen dana diarahkan untuk
pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, agar mustahik dapat berkembang
dan mandiri.Melalui penguatan UPZ dan penerapan Aplikasi Menara Masjid,
Baznas Kabupaten Mimika menargetkan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah
berjalan semakin profesional, terintegrasi, dan memberi dampak nyata bagi
kesejahteraan masyarakat di Mimika. Penulis: Bim
Editor: GF
20 Des 2025, 17:23 WIT
Srikandi Polda Maluku, Bripda Arni Silva Pattipeiluhu Sumbang Medali Perak SEA Games 2025
Papuanewsonline.com, Ambon - Tak henti-hentinya publik dibuat kagum oleh Srikandi Polda Maluku ini, Prestasi membanggakan kembali ditorehkan Srikandi Polri dari Bumi Raja-Raja. Bripda Arni Silva Pattipeiluhu, personel Ditpolairud Polda Maluku, Pada ajang SEA Games XXXII Tahun 2025.Setelah berhasil menyumbangkan medali bagi Maluku pada Ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) medio Oktober kemarin, Bripda Arni kembali berhasil mempersembahkan medali perak untuk Indonesia pada ajang SEA Games XXXII Tahun 2025 yang berlangsung di Pattaya City, Chon Buri, Thailand, Jumat (19/12/2025).Bripda Arni yang turun pada nomor Rowing Beach Sprint tampil gemilang dalam rangkaian perlombaan yang digelar sejak pukul 09.30 hingga 16.45 waktu setempat. Pada babak time trial, atlet Indonesia berhasil finis di posisi kedua dan melaju ke semifinal. Di babak semifinal, Indonesia sukses menaklukkan Filipina, sebelum akhirnya harus mengakui keunggulan tuan rumah Thailand pada partai final.Hasil akhir perlombaan menempatkan:Medali Emas: Thailand (Parisa Chaempudsa)Medali Perak: Indonesia (Bripda Arni Silva Pattipeiluhu)Medali Perunggu: Filipina (Kristina Paraon)Keberhasilan ini menjadi capaian penting tidak hanya bagi kontingen Indonesia, tetapi juga bagi institusi Polri, khususnya Polda Maluku, yang terus mendorong pengembangan prestasi personel di bidang olahraga internasional.Capaian Bripda Arni merupakan buah dari proses panjang dan disiplin latihan. Usai meraih prestasi pada Pekan Olahraga Nasional (PON), Bripda Arni dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan nasional (Pelatnas) sejak Oktober 2024 di Pangalengan, Jawa Barat.Menjelang keberangkatan ke SEA Games, Arni kemudian menjalani pemusatan latihan lanjutan selama kurang lebih dua bulan di Pantai Samudra Baru, Karawang, Jawa Barat, sebelum akhirnya diberangkatkan ke Thailand pada 14 Desember 2025 sebagai bagian dari kontingen resmi Indonesia.Atas prestasi yang dicapainya, Bripda Arni menyampaikan rasa syukur dan kebanggaannya “Saya bersyukur dapat memberikan yang terbaik untuk Indonesia dan institusi Polri. Medali perak ini adalah hasil kerja keras panjang, doa keluarga, dukungan pimpinan, pelatih, senior serta rekan-rekan semua. Semoga ke depan saya bisa meningkatkan prestasi dan mempersembahkan hasil yang lebih baik lagi,” ujar Bripda Arni Silva Pattipeiluhu.Ia juga menegaskan bahwa prestasi ini menjadi motivasi bagi dirinya untuk terus berlatih dan membawa nama Indonesia di ajang internasional lainnya.Sementara itu, Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si., memberikan apresiasi tinggi atas prestasi yang diraih Bripda Arni Silva Pattipeiluhu di ajang SEA Games 2025.“Prestasi yang diraih Bripda Arni Silva Pattipeiluhu merupakan kebanggaan bagi Polda Maluku dan institusi Polri secara keseluruhan. Ini membuktikan bahwa personel Polri memiliki potensi besar untuk berprestasi di tingkat internasional, tidak hanya dalam tugas kepolisian, tetapi juga di bidang olahraga,” ujar Kapolda Maluku.Kapolda menegaskan bahwa capaian tersebut lahir dari disiplin, kerja keras, dan pembinaan yang berkelanjutan.“Kami akan terus memberikan dukungan penuh kepada personel yang memiliki talenta dan dedikasi tinggi. Semoga prestasi ini menjadi inspirasi bagi anggota Polri lainnya untuk terus mengembangkan kemampuan diri dan mengharumkan nama bangsa,” tambahnya.Prestasi Bripda Arni Silva Pattipeiluhu di SEA Games 2025 menjadi bukti nyata bahwa anggota Polri tidak hanya berperan sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, tetapi juga mampu berprestasi di level internasional. Keberhasilan ini mencerminkan sinergi antara pembinaan institusi, disiplin individu, dan semangat nasionalisme.Medali perak yang diraih Arni bukan sekadar capaian pribadi, melainkan simbol dedikasi dan profesionalisme Polri dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing global. Prestasi ini diharapkan menjadi inspirasi bagi personel Polri lainnya, khususnya generasi muda, untuk terus berprestasi dan mengharumkan nama bangsa di berbagai bidang. PNO-12
20 Des 2025, 08:48 WIT
Tinjau Pos Pam, Kapolda Maluku Tekankan Pendekatan Humanis dan Respons Cepat Dalam Pengamanan
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Maluku, Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si., melaksanakan pengecekan langsung Pos Pengamanan (Pos PAM) Antisipasi Konflik Wilayah Jembatan Jodoh STAIN, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Jumat (19/12/2025) dini hari.Pengecekan yang dilakukan sekitar pukul 05.40 WIT ini merupakan bagian dari pengawasan langsung pimpinan Polda Maluku guna memastikan kesiapsiagaan personel pada wilayah yang memiliki potensi kerawanan konflik, khususnya pada jam-jam rawan menjelang pagi.Kegiatan tersebut dilaksanakan usai Kapolda Maluku menunaikan Sholat Subuh berjamaah di Masjid Nurrunisa, Arbes, Desa Batu Merah. Momentum ini sekaligus mencerminkan pendekatan religius dan sosial Kapolda Maluku kepada masyarakat setempat, sebagai wujud bahwa tugas kepolisian berjalan seiring dengan nilai keimanan, keteladanan, dan pengabdian.Dalam pengecekan tersebut, Kapolda Maluku didampingi oleh Dansat Brimob Polda Maluku, Kapolsek Sirimau Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, serta personel Dit Samapta Polda Maluku dan Polresta Pulau Ambon & P.P. Lease. Kehadiran unsur lintas fungsi ini menegaskan kesiapan Polri dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) secara terpadu.Kapolda Maluku secara langsung memantau kehadiran dan kesiapsiagaan personel, kelengkapan peralatan pengamanan, serta pola pengamanan dan pemetaan wilayah rawan konflik di sekitar kawasan Jembatan Jodoh.Dalam arahannya, Kapolda Maluku menekankan pentingnya tanggung jawab, kewaspadaan, serta kedekatan dengan masyarakat.“Saya tekankan kepada seluruh personel agar melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab. Lakukan sambang kepada masyarakat sekitar, karena tindak pidana dapat terjadi apabila ada kesempatan. Ajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga kondusifitas wilayah,” tegas Kapolda.Ia juga mengingatkan agar setiap personel mengedepankan pendekatan humanis dan respons cepat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.“Lakukan pendekatan secara humanis, jangan arogan. Kehadiran Polri adalah untuk memberikan rasa aman dan nyaman. Apabila masyarakat membutuhkan bantuan, kita harus cepat hadir dan melayani,” ujarnya.Lebih lanjut, Kapolda Maluku menekankan pentingnya pemetaan wilayah rawan konflik sebagai langkah pencegahan dini.“Petakan titik-titik rawan terjadinya konflik, datangi, dan berikan himbauan kamtibmas. Terus berbuat kebaikan, jaga kesehatan, dan jadilah pelindung serta pengayom masyarakat. Polri hadir dan ada untuk masyarakat,” pungkasnya.Pengecekan Pos PAM ini merupakan bagian dari langkah preventif Polda Maluku dalam mencegah potensi gangguan keamanan dan konflik sosial, sekaligus memastikan kehadiran negara benar-benar dirasakan oleh masyarakat, khususnya di wilayah yang memiliki kerawanan kamtibmas.Seluruh rangkaian kegiatan berakhir pada pukul 05.55 WIT dan berlangsung dalam keadaan aman, tertib, serta kondusif.Langkah Kapolda Maluku meninjau langsung Pos Pengamanan di wilayah rawan konflik pada dini hari mencerminkan kepemimpinan yang responsif, proaktif, dan membumi. Kehadiran pimpinan Polri di lapangan, terlebih setelah melaksanakan ibadah bersama masyarakat, tidak hanya memperkuat aspek pengawasan internal, tetapi juga membangun kepercayaan publik.Pendekatan humanis yang ditekankan Kapolda Maluku sejalan dengan semangat Polri Presisi, di mana pencegahan konflik dilakukan melalui komunikasi, kedekatan sosial, dan deteksi dini. Sinergi lintas satuan yang ditampilkan menjadi gambaran kesiapan aparat dalam menjaga stabilitas kamtibmas secara profesional dan berkelanjutan.Upaya preventif semacam ini diharapkan mampu meredam potensi konflik sejak dini serta menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat Kota Ambon, khususnya di kawasan yang memiliki dinamika sosial tinggi. PNO-12
20 Des 2025, 08:15 WIT
Wakapolda Maluku Terima Kunjungan Reses Anggota DPD RI
Papuanewsonline.com, Ambon - Wakil Kepala Kepolisian Daerah Maluku, Brigjen Pol Imam Thobroni, S.I.K., M.H, menerima kunjungan reses anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Bisri As Shiddiq Latuconsina, S.Sos., M.Si.Reses dalam rangka penyerapan aspirasi terkait dinamika keamanan di wilayah hukum Polda Maluku ini berlangsung di Ruang Tamu Kapolda Maluku, Kamis (18/12/2025).Turut hadir dalam pertemuan itu Irwasda, Kabidkum, Wadir Reskrimum, Kasubdit III Tipikor Dit Reskrimsus, dan Ps. Kasubbid Wabprof Bid Propam Polda Maluku, serta Wakapolresta P. Ambon & PP. Lease, termasuk jajaran Kantor Perwakilan DPD RI Provinsi Maluku.Dalam pertemuan tersebut Wakapolda menyampaikan gambaran umum mengenai stabilitas Kamtibmas di wilayah Maluku. Meski situasi secara umum terkendali, sejumlah daerah masih memiliki potensi kerawanan yang tinggi akibat gesekan horizontal berbasis hubungan antar-kampung, sengketa batas wilayah adat, serta aksi balasan yang bersifat turun-temurun.Ia juga menjelaskan fenomena perkelahian antar remaja yang melibatkan kelompok pemuda di kawasan perkotaan maupun pinggiran Ambon yang terus menjadi perhatian serius jajaran kepolisian. Perkelahian, kata Wakapolda biasanya dipicu persoalan sepele mulai dari saling ejek, konsumsi minuman keras, hingga tantangan melalui media sosial kerap berkembang menjadi keributan massal yang mengganggu ketertiban masyarakat.Terhadap kondisi tersebut, Polri telah meningkatkan pola patroli dialogis, penguatan peran Bhabinkamtibmas, serta koordinasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh adat guna meminimalisir potensi konflik yang mengarah pada benturan fisik. "Hal ini juga perlu adanya kolaborasi multi-level antara pemerintah daerah, lembaga adat, serta masyarakat guna menciptakan ruang sosialisasi yang lebih positif bagi generasi muda," ungkapnya.Bisri Latuconsina pada kesempatan itu menyoroti tantangan keamanan yang masih menghantui masyarakat Maluku, khususnya konflik bermotif sosial dan kekerabatan yang bisa muncul sewaktu-waktu. Ia penyampaian aspirasi tersebut, sekaligus menegaskan bahwa masyarakat menaruh harapan besar kepada Polri untuk menciptakan stabilitas yang berkelanjutan.Bisri mendorong peningkatan pendekatan komunitas serta penguatan dialog antarwarga sebagai bagian dari strategi pencegahan konflik jangka panjang, mengingat struktur sosial Maluku yang kaya budaya namun juga sensitif terhadap sentimen historis.Menanggapi hal tersebut, jajaran Polda Maluku menyampaikan sejumlah langkah konkret yang telah dan akan dilakukan. Di antaranya meningkatkan kehadiran polisi di titik rawan konflik dan lokasi yang sering menjadi arena tawuran pemuda; mengoptimalkan Tim Patroli Respon Time pada areal rawan ganguan krimimal; mempercepat penanganan kasus yang berpotensi menimbulkan ketegangan antar komunitas; menggandeng tokoh adat dan pemuda untuk menciptakan ruang komunikasi yang konstruktif."Kami juga berkomitmen dalam menjaga profesionalisme dan transparansi penegakan hukum agar kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian terus meningkat," tutup Wakapolda. PNO-12
20 Des 2025, 08:11 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
