Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Helena Beanal Tuntut Kepastian Ganti Rugi Tanah Bundaran Petrosea, Soroti Sikap Pemkab Mimika
Papuanewsonline.com, Mimika – Helena Beanal, tokoh perempuan
Amungme, hingga akhir Desember 2025 masih belum menerima pembayaran ganti rugi
atas tanah miliknya yang digunakan untuk pembangunan Bundaran Petrosea di
Kabupaten Mimika.Tanah tersebut diketahui memiliki sertifikat resmi dan
secara rutin dibayarkan pajaknya setiap tahun. Namun demikian, hingga kini
belum ada kejelasan dari Pemerintah Kabupaten Mimika terkait realisasi
pembayaran ganti rugi yang menjadi hak pemilik tanah.Dalam keterangannya kepada Papua News Online, Helena Beanal
menyampaikan bahwa seluruh persyaratan administrasi telah dipenuhi, tetapi
pemerintah daerah dinilai tidak memberikan respons yang jelas maupun tindak
lanjut atas tuntutan tersebut.Ia menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar
administratif, melainkan menyangkut hak dasar Orang Asli Papua atas tanah adat
dan tanah bersertifikat yang digunakan untuk kepentingan umum tanpa
penyelesaian yang adil.Kuasa hukum Helena Beanal, Jermias Marthinus Patty,
menyatakan bahwa pihaknya telah melaporkan kasus tersebut ke kepolisian dan
tengah menyiapkan gugatan perdata yang akan diajukan ke Pengadilan Kota Timika.Menurutnya, persoalan ganti rugi tanah Bundaran Petrosea
mencerminkan adanya dugaan ketidakberesan dalam birokrasi dinas terkait yang
berpotensi merugikan masyarakat pemilik hak atas tanah.Sebagai bentuk protes, Helena Beanal bersama warga Kampung
Kaugapu diketahui telah melakukan aksi blokade jalan di kawasan Bundaran
Petrosea pada tahun 2023 dan kembali dilakukan pada 2024 guna menuntut
pembayaran ganti rugi yang belum direalisasikan.Kuasa hukum lainnya, Bang Jerry, berharap Pemerintah
Kabupaten Mimika bersikap transparan dan adil dalam proses pembayaran ganti
rugi fasilitas umum dengan memperhatikan alas hak yang dimiliki, baik oleh
Helena Beanal maupun pihak PT Petrosea.Ia juga menyoroti adanya alokasi anggaran perubahan tahun
2025 sebesar Rp11 miliar dari total kebutuhan pembayaran sekitar Rp19 miliar,
yang dinilai seharusnya dapat menjadi dasar penyelesaian hak masyarakat secara
adil dan terbuka. Penulis: HendrikEditor: GF
31 Des 2025, 23:51 WIT
Ratusan OAP Masuk Korps Bhayangkara, Polri Dorong Pemerataan Personel Hingga Papua
Papuanewsonline.com, Jakarta – Kepolisian Republik Indonesia
merekrut sebanyak 331 Orang Asli Papua (OAP) menjadi anggota Polri sepanjang
tahun 2025 sebagai langkah strategis memperkuat personel kepolisian di wilayah
luar Pulau Jawa.Rekrutmen tersebut dilakukan untuk menjawab kebutuhan
personel yang masih belum merata di seluruh Indonesia, khususnya di daerah
dengan rasio polisi dan penduduk yang relatif tinggi. Saat ini, rasio nasional
anggota Polri berada pada angka 1 banding 606, yang berarti satu personel harus
melayani sekitar 606 warga.Asisten Sumber Daya Manusia Kapolri, Irjen Anwar,
menjelaskan bahwa kondisi tersebut menunjukkan masih adanya kekurangan anggota
kepolisian, terutama di wilayah non-Jawa, meskipun sejumlah Polda di Pulau Jawa
dinilai sudah relatif memadai.Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, Polri terus melakukan
rekrutmen secara berkelanjutan dengan mengedepankan prinsip BETAH, yakni
bersih, transparan, akuntabel, dan humanis, guna memastikan proses seleksi
berjalan adil bagi seluruh peserta.Irjen Anwar menyampaikan bahwa proses seleksi dilakukan
secara terbuka dan diawasi oleh pengawasan internal maupun eksternal, termasuk
penggunaan sistem Computer Assisted Test (CAT) akademik dan psikologi, serta
digitalisasi uji kesamaptaan jasmani yang hasilnya diumumkan secara langsung.Sepanjang tahun 2025, Polri merekrut total 6.919 personel
yang terdiri atas 350 taruna Akademi Kepolisian, 250 peserta Sekolah Inspektur
Polisi Sumber Sarjana, 5.363 Bintara, dan 1.006 Tamtama, dengan 331 di
antaranya berasal dari Orang Asli Papua.Rekrutmen OAP tersebut dipandang sebagai bentuk komitmen
institusi kepolisian untuk memberikan kesempatan yang setara dan merata bagi
seluruh warga negara, sekaligus memperkuat kehadiran Polri di wilayah Papua dan
daerah luar Jawa lainnya.Meski demikian, Irjen Anwar mengakui masih terdapat kendala
dalam proses seleksi, mulai dari persoalan kesehatan, administrasi, hingga
upaya kecurangan yang dilakukan oleh peserta maupun pihak tertentu.Polri menegaskan tidak mentoleransi praktik kecurangan dalam
bentuk apa pun, baik yang dilakukan oleh peserta maupun pihak yang membantu,
dan mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap oknum yang
menjanjikan kelulusan melalui cara tidak resmi. Penulis: JidEditor: GF
31 Des 2025, 21:47 WIT
Satgas Yonif 408/Suhbrastha Borong Hasil Kebun Mama-Mama Papua di Nenggeagin
Papuanewsonline.com, Lanny Jaya – Kehangatan dan kebersamaan
terjalin di Kampung Nenggeagin, Distrik Nenggeagin, Kabupaten Lanny Jaya, Papua
Pegunungan, ketika prajurit TNI dari Satgas Yonif 408/Suhbrastha menunjukkan
kepedulian nyata kepada masyarakat setempat, Selasa (30/12/2025).Melalui Pos Tugas Kewilayahan Nenggeagin, Satgas Yonif
408/Sbh memborong seluruh hasil kebun yang dijajakan oleh mama-mama Papua,
sebagai bentuk dukungan terhadap perekonomian warga di wilayah pegunungan yang
memiliki keterbatasan akses pasar.Komandan Pos TK Nenggeagin, Kapten Inf Subur, menyampaikan
bahwa kegiatan tersebut tidak sekadar berorientasi pada transaksi jual beli,
melainkan sebagai wujud penghargaan terhadap kerja keras masyarakat yang
menggantungkan hidup dari hasil kebun.Bagi warga Kampung Nenggeagin, hasil kebun merupakan sumber
utama pemenuhan kebutuhan keluarga. Kehadiran prajurit TNI yang membeli seluruh
hasil kebun memberikan rasa lega, sekaligus menghadirkan suasana aman dan penuh
keakraban di tengah aktivitas masyarakat.Interaksi berlangsung dalam suasana sederhana namun sarat
makna, ketika prajurit dan mama-mama Papua saling menyapa, duduk bersama, dan
berbagi cerita, mencerminkan hubungan yang terbangun atas dasar saling
menghormati dan kebersamaan.Kapten Inf Subur menegaskan bahwa kehadiran Satgas di
wilayah tersebut tidak hanya menjalankan tugas pengamanan, tetapi juga
mendampingi masyarakat sebagai saudara, dengan harapan dapat membantu
meringankan beban ekonomi warga.Pendekatan kemanusiaan ini sejalan dengan arahan Panglima
Komando Operasi Habema, Mayjen TNI Lucky Avianto, S.I.P., M.Si., yang
menekankan bahwa kehadiran TNI di Tanah Papua harus memberikan manfaat nyata
bagi masyarakat setempat.Kegiatan sosial seperti pembelian hasil kebun warga
dipandang sebagai bagian dari upaya memperkuat kemanunggalan TNI dan rakyat,
serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap kehadiran negara di wilayah
pedalaman.Melalui aksi tersebut, Satgas Yonif 408/Sbh Pos TK
Nenggeagin kembali menegaskan perannya tidak hanya sebagai penjaga stabilitas
keamanan, tetapi juga sebagai mitra sosial yang aktif mendukung kesejahteraan
masyarakat di pelosok Papua. Penulis: JidEditor: GF
31 Des 2025, 21:46 WIT
KNPB Yahukimo Nyatakan Papua dalam Kondisi Darurat Militer dan Kemanusiaan
Papuanewsonline.com, Yahukimo – Komite Nasional Papua Barat
(KNPB) wilayah Yahukimo menyatakan bahwa kondisi keamanan dan kemanusiaan di
Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, serta wilayah Tanah Papua secara umum
telah berada dalam status darurat militer dan kemanusiaan.Pernyataan tersebut disampaikan melalui siaran pers tertulis
KNPB wilayah Yahukimo pada Selasa (30/12/2025), yang memuat sikap dan tuntutan
organisasi tersebut terhadap situasi keamanan serta dampaknya bagi masyarakat
sipil.Dalam pernyataan itu, KNPB meminta Tim Operasi Damai Cartenz
agar tidak melakukan penangkapan liar serta menghentikan serangan udara dan
pengeboman terhadap permukiman warga sipil yang dinilai telah menyebabkan
korban luka dan meninggal dunia.KNPB juga menyatakan kecaman terhadap tindakan aparat
militer Indonesia di Yahukimo yang disebut mengakibatkan meninggalnya warga
sipil atas nama Tobias Silak, Viktor Deal, dan Listin Atis Sam, serta
menyerukan kepada seluruh pihak bersenjata agar menghindari jatuhnya korban
sipil, baik orang asli Papua maupun non-Papua.Selain itu, mereka menuntut penghentian operasi militer
ofensif di wilayah Yahukimo dan Tanah Papua, termasuk penarikan pasukan
non-organik serta penghentian serangan udara di perkampungan warga.KNPB wilayah Yahukimo juga meminta dibukanya akses tanpa
syarat bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa, jurnalis internasional, lembaga
kemanusiaan, dan pemantau independen untuk melakukan pemantauan langsung
terhadap kondisi kemanusiaan di Tanah Papua.Dalam pernyataan tersebut, KNPB turut meminta pembebasan
seluruh tahanan politik di Tanah Papua, termasuk pelajar dan anak-anak yang
dikriminalisasi di Yahukimo, serta menuntut penghentian ekpsi industri
ekstraktif dan pengembalian tanah adat yang diambil tanpa persetujuan
masyarakat.KNPB menyebutkan bahwa lebih dari 103.218 orang telah
menjadi pengungsi internal akibat operasi militer di sejumlah wilayah seperti
Nduga, Intan Jaya, Maybrat, Yahukimo, Teluk Bintuni, Puncak, dan Pegunungan
Bintang, dengan kondisi hidup yang minim perlindungan, pangan, dan layanan
kesehatan.Sebagai bagian dari solusi jangka panjang, KNPB mendorong
pelaksanaan reparasi tanah adat, pembentukan mekanisme pemantauan internasional
jangka panjang, serta proses penentuan nasib sendiri melalui referendum sebagai
jalan penyelesaian akar konflik di Tanah Papua. Penulis: JidEditor: GF
31 Des 2025, 21:44 WIT
Pemerintah Dorong Beras Satu Harga, Papua Ditargetkan Setara Jawa Mulai 2026
Papuanewsonline.com, Jakarta – Pemerintah menargetkan
kebijakan beras satu harga mulai efektif diberlakukan pada tahun 2026 sebagai
langkah strategis mengakhiri kesenjangan harga pangan nasional, khususnya
antara wilayah barat dan timur Indonesia.Melalui kebijakan ini, harga beras di Papua ditargetkan sama
dengan harga di Pulau Jawa, menggantikan sistem zonasi harga eceran tertinggi
yang selama ini menyebabkan perbedaan harga cukup signifikan antarwilayah.Saat ini, harga beras di wilayah ujung timur Indonesia masih
tergolong tinggi dan di sejumlah daerah bahkan menembus angka lebih dari
Rp15.000 per kilogram, jauh di atas rata-rata harga di wilayah barat.Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan
bahwa kebijakan beras satu harga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk
mengakhiri disparitas harga pangan yang selama ini dirasakan masyarakat di
wilayah timur Indonesia.Dalam penerapannya, kebijakan ini membutuhkan revisi aturan
terkait peran dan margin penjualan Bulog. Saat ini, Bulog hanya memperoleh
keuntungan sekitar Rp150 miliar dari penjualan 3 juta ton Cadangan Beras
Pemerintah dengan margin sekitar Rp50 per kilogram.Kondisi tersebut dinilai belum cukup untuk menutup biaya
logistik distribusi beras ke wilayah timur, sehingga pemerintah akan membahas
peningkatan margin Bulog bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
(BPKP).Saat ini, sistem harga beras nasional masih dibagi ke dalam
tiga zona, yakni Zona 1 sebesar Rp13.092 per kilogram, Zona 2 Rp13.740 per
kilogram, dan Zona 3 Rp15.558 per kilogram, dengan rata-rata nasional harga
beras medium mencapai Rp13.536 per kilogram.Rencana kebijakan beras satu harga akan difinalkan melalui
rapat koordinasi terbatas sebelum dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto
untuk kemudian ditetapkan dalam regulasi resmi.Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I
Gusti Ketut Astawa, menyebut kebijakan ini diharapkan mendorong industri pangan
untuk lebih fokus memproduksi beras medium dengan harga yang stabil di kisaran
Rp13.500 per kilogram, sehingga akses masyarakat terhadap beras dapat lebih
merata di seluruh Indonesia. Penulis: JidEditor: GF
31 Des 2025, 21:40 WIT
Satgas Yonif 743/Psy Gelar Free Medical Care Di Kampung Ginnik, Hadirkan Layanan Kesehatan Ke Warga
Papuanewsonline.com, Puncak Jaya – Kepedulian terhadap
kesehatan masyarakat di wilayah pedalaman terus ditunjukkan oleh Satgas Yonif
743/PSY. Melalui Pos Merah Putih, prajurit kesehatan melaksanakan kegiatan Free
Medical Care dengan mendatangi langsung rumah-rumah warga di Kampung Ginnik,
Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Rabu (31/12/2025).Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya mendekatkan layanan
kesehatan kepada masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap fasilitas
kesehatan formal, khususnya di daerah pegunungan yang sulit dijangkau.Dalam suasana yang penuh keakraban, prajurit kesehatan
memberikan pemeriksaan kondisi tubuh, membagikan obat-obatan sesuai kebutuhan
warga, serta menyampaikan edukasi sederhana mengenai pola hidup bersih dan
pencegahan penyakit yang umum terjadi di wilayah tersebut.Danpos Merah Putih, Letda Inf Danuja, menyampaikan bahwa
pelayanan dari pintu ke pintu dilakukan agar seluruh warga dapat terlayani
tanpa terkecuali, terutama bagi mereka yang tidak memungkinkan datang ke pos
kesehatan.Ia menegaskan bahwa kegiatan Free Medical Care ini merupakan
bagian dari komitmen Satgas Yonif 743/PSY untuk selalu hadir di tengah
masyarakat, tidak hanya dalam aspek keamanan, tetapi juga dalam membantu
pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.Kehadiran prajurit kesehatan ini disambut hangat oleh warga
Kampung Ginnik yang merasa terbantu dengan adanya layanan kesehatan langsung di
lingkungan tempat tinggal mereka.Kepala Kampung Ginnik, Yulius Wonda, menyampaikan rasa
syukur dan terima kasih atas perhatian yang diberikan Satgas Yonif 743/PSY
kepada masyarakat kampungnya, khususnya dalam bidang kesehatan.Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan secara
berkelanjutan guna membantu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di
wilayah pedalaman.Melalui kegiatan Free Medical Care ini, Satgas Yonif 743/PSY
tidak hanya menghadirkan layanan kesehatan, tetapi juga mempererat hubungan
kekeluargaan serta menumbuhkan rasa persaudaraan antara prajurit dan masyarakat
setempat. Penulis: JidEditor: GF
31 Des 2025, 21:38 WIT
Hak Ulayat Dipersoalkan, Plt Kadis Perumahan Mimika Diduga Abai Bayar Ganti Rugi Tanah Adat
Papuanewsonline.com, Mimika – Dugaan pengabaian hak
masyarakat adat kembali mencuat di Kabupaten Mimika setelah tanah adat yang
digunakan pemerintah daerah untuk pembangunan Kantor Distrik Kuala Kencana
disebut belum dibayarkan ganti ruginya hingga kini.Masyarakat adat pemilik hak ulayat, Paulus Pinimet,
menyampaikan kekecewaannya terhadap sikap Pemerintah Kabupaten Mimika yang
dinilai tidak menunjukkan itikad baik dalam menyelesaikan kewajiban pembayaran
atas tanah yang telah dimanfaatkan untuk kepentingan pemerintahan.Menurut Paulus, lahan yang saat ini berdiri bangunan Kantor
Distrik Kuala Kencana merupakan tanah adat milik keluarganya, namun hingga
akhir tahun 2025 belum ada kejelasan terkait pembayaran ganti rugi.Ia mengungkapkan, dirinya telah berulang kali mencoba
menghubungi Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perumahan Kabupaten Mimika, Apriyanti
Nuhuyanan, untuk meminta kejelasan, namun tidak pernah mendapatkan jawaban yang
pasti.“Saya sudah berkali-kali menghubungi mereka, tetapi selalu
diberi alasan yang tidak jelas dan tidak ada itikad baik untuk membayar hak
kami sebagai pemilik tanah adat,” kata Paulus Pinimet, Rabu (31/12/2025).Upaya konfirmasi juga dilakukan oleh Jurnalis Papua News
Online kepada sejumlah pihak terkait, termasuk Plt Kadis Perumahan Apriyanti
Nuhuyanan, Yulianus Waramori, dan Ever Lukas Hindom, namun hingga berita ini
diturunkan belum ada satu pun yang memberikan tanggapan.Tidak adanya respons dari pejabat terkait tersebut
menimbulkan dugaan di tengah masyarakat bahwa pemerintah daerah sengaja
menutup-nutupi persoalan ganti rugi tanah adat yang belum diselesaikan.Paulus Pinimet mempertanyakan komitmen Pemerintah Kabupaten
Mimika dalam menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat adat, khususnya suku
Amungme dan Kamoro sebagai pemilik hak ulayat di wilayah tersebut.“Apakah pemerintah kabupaten Mimika memiliki agenda
tersembunyi sehingga mengabaikan hak-hak masyarakat adat Amungme dan Kamoro?”
ujar Paulus dengan nada kecewa.Ia menilai, sikap diam pemerintah justru memperdalam luka
dan ketidakpercayaan masyarakat adat terhadap penyelenggara pemerintahan di
daerah.Kekecewaan serupa juga dirasakan oleh masyarakat Mimika
lainnya yang menilai pemerintah daerah tidak serius dalam menyelesaikan
persoalan tanah adat yang telah lama menjadi sumber konflik.“Kami merasa diabaikan dan tidak dihargai. Tanah kami
dipakai untuk kepentingan pemerintah, tetapi hak kami sebagai pemilik tidak
dipenuhi,” tambah Paulus.Masyarakat adat berharap pemerintah daerah segera memberikan
klarifikasi terbuka dan mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan kewajiban
pembayaran ganti rugi secara adil dan bermartabat.Papua News Online menyatakan akan terus memantau
perkembangan kasus ini serta mendorong Pemerintah Kabupaten Mimika untuk
bertanggung jawab dan menghormati hak-hak masyarakat adat sesuai dengan prinsip
keadilan dan hukum yang berlaku.Penulis: HendrikEditor: GF
31 Des 2025, 21:35 WIT
Perayaan Natal Haria Sedunia, Kapolda Maluku: Perkuat Perdamaian dan Persaudaraan
Papuanewsonline.com, Malteng - Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si menyampaikan selamat merayakan Natal Haria Sedunia yang diselenggarakan di Desa Haria, Kabupaten Maluku Tengah, Senin (28/12/2025).Ucapan tersebut disampaikan Kapolda Dadang Hartanto saat menghadiri perayaan Natal Haria Sedunia bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Maluku. Di antaranya Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Putranto Gatot Sri Handoyo, Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku, Ketua MPH Sinode GPM, dan pejabat beserta stakeholder lainnya."Kami mengucapkan selamat merayakan Natal sedunia bagi warga Haria," kata Kapolda di sela-sela kegiatan yang berlangsung penuh khidmat tersebut.Kapolda berharap perayaan Natal sedunia ini selain menjadi momen perjumpaan seluruh anak negeri Haria, juga sebagai wadah untuk terus merajut ikatan perdamaian dan memperkuat hubungan persaudaraan bagi sesama warga Haria maupun dengan masyarakat Maluku pada umumnya."Semoga perayaan Natal sedunia ini bisa menjadi wadah untuk memperkuat hubungan yang lebih harmonis, membawa perdamaian dan persaudaraan sebagaimana tema Natal tahun ini," harapnya.Perayaan Natal Haria Sedunia mengusung tema “Natal Kristus Menghadirkan Damai Sejahtera Bagi Manusia” dengan subtema “Melalui Natal Haria Sedunia Tahun 2025 Mempersatukan Keluarga Besar Leawaka Amapati Dalam Iman, Kasih dan Persaudaraan.”Kegiatan tersebut diawali dengan pengalungan syal oleh Nyong dan Nona Negeri Haria kepada Forkopimda Maluku dan Tamu Undangan. Kemudian dilanjutkan dengan iringan belang serta Tari Lenso yang dibawakan oleh anak-anak hingga pemuda-pemudi Negeri Haria.Perayaan Natal Haria Sedunia 2025 juga dimeriahkan dengan berbagai penampilan hiburan, di antaranya tarian oleh Pemuda Leawaka Jayapura, Paduan Suara Rehoboth Ambon, Penyanyi Anak Negeri Haria Valen Hattu, serta artis Ambon Marvey Kaya.Ketua Pengurus Pusaka Haria, Ir. Arce Latupeirissa, dalam sambutannya menyampaikan, Perayaan Natal Haria Sedunia 2025 menjadi momentum perjumpaan bagi masyarakat Leawaka Amapati, khususnya di momen Natal pada penghujung tahun 2025.Sementara itu, Kepala Desa Haria, Nico Sahuleka, S.Pd, menyampaikan ucapan selamat datang kepada Forkopimda Maluku serta seluruh anak cucu Leawaka Amapati yang hadir di Negeri Haria.Ketua MPH Sinode Gereja Protestan Maluku, Pdt. S. I. Sapulette, mengajak seluruh jemaat untuk menjadikan Natal Haria Sedunia 2025 bukan sekadar seremoni, melainkan momentum untuk berbagi Damai Kristus dan Damai Natal di antara sesama serta seluruh umat beragama.Gubernur Maluku dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas terselenggaranya Natal Haria Sedunia 2025. Ia menegaskan, Natal Haria merupakan wujud pengingat agar masyarakat tidak melupakan asal-usul dan jati dirinya.Gubernur mengajak seluruh masyarakat Negeri Haria untuk terus merawat kedamaian antarumat beragama dalam rajutan hubungan pela gandong, serta memperkuat soliditas menuju Indonesia Emas 2045 sesuai Asta Cita Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. PNO-12
31 Des 2025, 17:54 WIT
Kapolda Hadiri Perayaan Natal Kristus Polda Maluku 2025
Papuanewsonline.com, Ambon – Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si menghadiri Perayaan Natal Kristus Polda Maluku Tahun 2025 yang diselenggarakan di Gedung Plaza Presisi Polda Maluku, Selasa (30/12/2025). Tahun ini, perayaan Natal yang berlangsung dalam suasana penuh sukacita, kebersamaan, dan kekhidmatan ini mengusung tema “Sukacita Kelahiran Yesus Kristus Memotivasi Polri dalam Melayani Masyarakat untuk Indonesia Maju".Perayaan Natal diharapkan menjadi momentum refleksi spiritual bagi seluruh personel Polri dan umat Kristiani di lingkungan Polda Maluku.Kapolda Maluku dalam sambutannya pertama-tama menyampaikan rasa syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga rangkaian pengamanan Natal dan Tahun Baru dapat terlaksana dengan aman, damai, dan kondusif di seluruh wilayah Maluku. Keberhasilan tersebut, menurut Kapolda, merupakan hasil kerja keras, dedikasi, serta sinergi seluruh personel Polri bersama TNI, pemerintah daerah, dan elemen masyarakat.“Atas nama pribadi dan selaku Kapolda Maluku, saya mengucapkan Selamat Hari Natal Tahun 2025 kepada seluruh personel Polda Maluku yang merayakan, serta Selamat Tahun Baru 2026 bagi seluruh keluarga besar Polda Maluku," ucapnya.Kapolda meminta agar perayaan Natal dapat dijadikan sebagai momentum untuk semakin meningkatkan iman Kristiani, sehingga bisa menjadi motivasi untuk bekerja lebih profesional, humanis, dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.Perayaan Natal bagi umat Kristiani di lingkungan Polda Maluku, kata Kapolda merupakan agenda keagamaan yang sangat penting. Meskipun pelaksanaannya baru dapat dilakukan pada akhir Desember akibat padatnya tugas pengamanan Ops Lilin Salawaku 2025, namun hal tersebut tidak mengurangi makna, nilai, dan esensi Natal itu sendiri.Kapolda juga memberikan apresiasi atas situasi kamtibmas selama perayaan Natal yang berlangsung aman, tertib, dan penuh toleransi. Umat Kristiani dapat melaksanakan ibadah Natal dengan khidmat, sementara masyarakat lintas agama turut menunjukkan kedewasaan dan semangat kebersamaan dengan saling membantu menjaga keamanan dan ketertiban.“Kerukunan antarumat beragama yang terjaga dengan baik di Maluku merupakan anugerah Tuhan yang harus terus kita pelihara. Nilai toleransi, saling menghormati, dan kebersamaan ini adalah modal besar dalam menjaga stabilitas keamanan dan persatuan bangsa,” tegas Kapolda.Lebih lanjut, Kapolda menekankan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk dengan beragam suku, agama, budaya, dan bahasa. Oleh karena itu, sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan harus senantiasa dijaga, khususnya oleh Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.Kapolda juga mengingatkan tantangan kamtibmas ke depan semakin kompleks, mulai dari penyebaran isu provokatif, ujaran kebencian, berita hoaks, hingga potensi radikalisme, intoleransi, dan terorisme yang kerap memanfaatkan media sosial sebagai sarana penyebaran. Untuk itu, Polri dituntut agar selalu siap, adaptif, dan responsif dalam menghadapi dinamika tersebut.“Saya mengajak seluruh personel Polda Maluku dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga stabilitas kamtibmas, bijak dalam bermedia sosial, serta menyampaikan informasi yang menyejukkan dan membangun. Kepercayaan masyarakat kepada Polri harus terus kita jaga melalui kinerja yang profesional, transparan, dan berintegritas,” imbuhnya.Pada kesempatan itu, Kapolda juga memberikan beberapa penekanan penting, di antaranya menjaga nilai-nilai luhur Pancasila dan kearifan lokal Maluku, memelihara stabilitas kamtibmas yang aman dan kondusif, memperkuat semangat toleransi dan dialog, meningkatkan kewaspadaan terhadap dinamika situasi keamanan, serta mempererat sinergitas TNI-Polri dan seluruh instansi terkait.Ia berharap seluruh personel Polda Maluku mampu merefleksikan kasih Tuhan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan tugas Polri Presisi yang berlandaskan integritas, kepedulian, dan pelayanan tulus kepada masyarakat.“Semoga perayaan Natal ini membawa damai sejahtera, meneguhkan iman, serta memperkuat semangat kebersamaan dan toleransi di tengah masyarakat Maluku,” tutup Kapolda.Perayaan Natal tersebut turut dihadiri oleh Ketua Bhayangkari Daerah Maluku, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Kapoksahli Pangdam XV/Pattimura, Danrem 151/Binaiya, para Pejabat Utama Polda Maluku, pengurus Bhayangkari Daerah Maluku, Staf Ahli Gubernur Provinsi Maluku, unsur TNI, DPRD Provinsi Maluku, Kejaksaan Tinggi Maluku, Bakamla Zona Maritim Timur, BNNP Maluku, Basarnas Ambon, serta para tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, dan tamu undangan lainnya. PNO-12
31 Des 2025, 17:14 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
