Untuk Jaga APBN, Pemerintah Mau Sisihkan Dividen BUMN Jadi Cadangan Negara
Pemerintah tengah menyiapkan skema baru pemanfaatan sebagian dividen BUMN. Keuntungan perusahaan negara itu rencananya tidak hanya untuk investasi, tapi juga disimpan sebagai cadangan fiskal untuk memperkuat APBN.
Papuanewsonline.com - 26 Agu 2026, 15:31 WIT
Papuanewsonline.com/ Politik & Pemerintahan
Papuanewsonline.com, Jakarta – Pemerintah tengah menyiapkan skema baru pemanfaatan sebagian dividen BUMN. Keuntungan perusahaan negara itu rencananya tidak hanya untuk investasi, tapi juga disimpan sebagai cadangan fiskal untuk memperkuat APBN.
Skema ini akan dijalankan melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Dengan begitu, Danantara punya dua fungsi: pengelola investasi sekaligus "bantalan" keuangan negara.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut mekanisme pengembalian sebagian dividen BUMN ke APBN sudah dibahas bersama CEO Danantara, Rosan Roeslani.
"Masih dibicarakan dengan Pak Rosan. Diputuskan tahun ini katanya. Dananya sudah ada, tetapi masih dibicarakan," kata Purbaya dalam keterangan tertulis kepada papuanewsonline.com, senin 24/8/2026.
Instruksi Presiden: Kurangi Ketergantungan Utang
Purbaya menjelaskan kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya jelas, mengurangi ketergantungan pemerintah pada utang baru dan menjaga fleksibilitas APBN.
"Ada ide Presiden untuk menempatkan sebagian keuntungan Danantara untuk cadangan pemerintah, sehingga itu yang bisa ngurangin utang kita juga," ujar Purbaya.
Pendapatan Danantara Disebut Naik 400%
Kepercayaan diri pemerintah juga didukung kinerja Danantara. Presiden Prabowo mengaku mendapat laporan pendapatan Danantara naik sekitar 400% dalam setahun sejak diluncurkan 2025.
"Dalam satu tahun beroperasi Danantara, saya dapat laporan bahwa revenue atau penghasilan dari Danantara sudah naik 400 persen, saudara-saudara, kurang lebih. Ini terus harus kita audit, terus harus kita cek," kata Prabowo.
Meski begitu, Presiden minta angka itu tetap diaudit. Menurutnya, kalaupun hasilnya 300% atau 200%, tetap merupakan peningkatan signifikan.
"Kalau pun tidak 400 persen, 300 persen atau 200 persen, ini tetap peningkatan yang sangat signifikan dalam satu tahun bekerja," ujarnya.
Dengan penguatan tata kelola dan transparansi, pemerintah berharap optimalisasi dividen BUMN bisa jadi instrumen penting untuk memperkokoh fondasi fiskal, menekan kebutuhan utang, dan memastikan APBN kuat menopang pembangunan nasional.
Penulis: Hendrik
Editor: OF
