DPR Papua Pegunungan Meledak: Efisiensi Picu Kelaparan, Pokir 1,5 Tahun Tak Pernah Diakomodir

Papuanewsonline.com, Wamena – Kebungkaman 1 tahun 8 bulan pecah. Badan Anggaran (Banggar) DPR Papua Pegunungan akhirnya membongkar krisis tata kelola Pemprov Papua Pegunungan.

Efisiensi anggaran dinilai menjadi pemicu kerawanan sosial hingga kelaparan, keuangan daerah tidak transparan, hak-hak kedewanan mandek, dan pokok pikiran (pokir) hasil reses dewan tidak satu pun diakomodir eksekutif.

Kritik keras itu dilontarkan Ketua Fraksi NasDem DPR Papua Pegunungan, Lenny Caroline Weya, dalam Rapat Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di Kantor DPR Papua Pegunungan, Wamena, Senin (27/7).

"Situasi Papua Pegunungan sangat memprihatinkan. Kami diam selama 1 tahun 8 bulan. Kami terpaksa bicara karena melihat masyarakat semakin menderita akibat efisiensi. Banyak yang kelaparan, kehilangan pekerjaan, akhirnya pencurian dan pembunuhan terjadi di mana-mana," tegas Lenny.

Ia menegaskan efisiensi berdampak sistemik: lapangan kerja hilang, daya beli anjlok, kriminalitas meningkat.

Tak hanya soal rakyat, Lenny juga membongkar kondisi internal dewan yang tidak baik-baik saja.

"Kami punya hati untuk turun melihat dan membantu masyarakat, tapi keadaan kami di dewan sedang tidak baik-baik saja," ujarnya.

Ia juga menyoroti pengabaian total terhadap aspirasi rakyat melalui pokir.

"Masyarakat titip aspirasi, kami serap dan sampaikan lewat pokir. Faktanya, sampai hari ini tidak satu pun yang diakomodir. Ini sangat memprihatinkan," katanya.

DPR mendesak Pemprov Papua Pegunungan segera buka data keuangan secara transparan dan hentikan praktik pengabaian aspirasi rakyat.

Hingga berita ini diterbitkan, TAPD dan Pemprov Papua Pegunungan belum memberikan tanggapan resmi.

Penulis: Hendrik

Editor: OF