Borok Sekretariat DPRD Memberamo Raya Terbongkar

Papuanewsonline.com - Jayapura,-

Borok pengelolaan keuangan di Sekretariat DPRD Kabupaten Mamberamo Raya akhirnya terbongkar.

Dari data yang diterima Redaksi Media Papuanewsonline.com, pada jumat (31/7/2026) menyebutkan bahwa  Hasil pemeriksaan BPK tahun 2025 terungkap potensi ketidaksesuaian dan kekurangan volume yang nilainya tidak main-main, mencapai Rp425.513.000,00.

Angka ratusan juta itu bukan dari satu pos, melainkan akumulasi dari tujuh poin temuan yang telah direkapitulasi secara resmi.

Dari Dokumen rekap yang diterima redaksi menunjukkan pola pemborosan dan ketidaktertiban yang sistematis di jantung lembaga legislatif tersebut.

Temuan ini sekaligus membongkar skandal pengelolaan anggaran-anggaran sensitif di Sekretariat DPRD Mamberamo Raya yang selama ini menjadi ladang basah - mulai dari perjalanan dinas, dana reses, hingga anggaran makan minum yang kerap luput dari pengawasan publik.

Rincian Temuan Rp425,5 Juta: Modus Klasik

Pembiayaan Rumah Tangga DPRD - Rp104 Juta Janggal.

Pos ini paling ironis karena Pada pos Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk Kebutuhan Rumah Tangga DPRD ditemukan ketidaktertiban senilai Rp104.000.000,00.

Belanja Jasa Pengiriman - Rp150 Juta Menguap

Nilai terbesar kedua. Satu paket pekerjaan belanja barang dan jasa pengiriman senilai Rp150.000.000,00 tercatat tidak sesuai ketentuan.

Pengadaan Mebelair Rujab Anggota DPRD Kekurangan Volume Rp171,5 Juta 

Lima paket pengadaan mebelair untuk Rumah Jabatan Anggota DPRD semuanya bermasalah. Total kerugian dari mebelair saja Rp171.513.000,00, dengan rincian:

Paket 1: Rp42.512.000,00.

Paket 2: Rp90.612.000,00.

Paket 3: Rp23.869.000,00.

Paket 4: Rp12.058.000,00.

Paket 5: Rp1.462.000,00 

Bukan Sekadar Mebelair, Ini Pola untuk APH Membongkar Skandal Reses dan Makan Minum DPRD

Publik Mamberamo Raya tidak kaget. Pola temuan mebelair dan rumah tangga ini adalah pintu masuk bagi APH untuk membongkar skandal yang lebih besar yakni  perjalanan dinas fiktif, dana reses yang tidak pernah dirasakan rakyat, dan anggaran makan minum yang digelembungkan.

"Ketika pengadaan kursi dan meja saja bisa disunat Rp171 juta, bagaimana dengan perjalanan dinas yang sulit diverifikasi dan dana reses yang laporannya hanya di atas kertas?," ujar Derek warga Memberamo Raya.

Derek berharap Aparat Penegak Hukum (APH) Direktorat Reskrimsus Polda Papua dan Kejaksaan Negeri Jayapura jangan menunggu laporan dari masyarakat namun melalui informasi ini, sudah bisa memanggil Sekretaris DPRD Memberamo Raya untuk membongkar skandal pengelolaan anggaran di Setwan DPRD Memberamo Raya.

Hingga berita ini diterbitkan, Sekretariat DPRD Mamberamo Raya Samuel Y Pinatik belum memberikan tanggapan dan klarifikasi.

Penulis: Abim

Editor.  : Of