Bersama KPK, Perkuat Tata Kelola & Cegah Penyimpangan Dana Otsus Papua

Papuanewsonline.com, Jayapura – Pemerintah Provinsi Papua bersama DPR Papua, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, serta sejumlah kementerian dan lembaga nasional menandatangani Rencana Aksi Pendalaman Tata Kelola Pemerintahan di Jayapura, Rabu (15/7/2026). Kesepakatan ini mencakup bidang perencanaan, penganggaran, pengadaan barang/jasa, dan pengelolaan Dana Otonomi Khusus demi mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel bagi seluruh masyarakat Papua.

Wakil Gubernur Papua, Aryoko Alberto Rumaropen, menyampaikan apresiasi mendalam atas pendampingan dan dukungan penuh dari KPK RI. 

“Langkah ini sangat penting agar setiap perencanaan dan penggunaan anggaran berjalan efektif, efisien, dan jauh dari penyimpangan. Kami berkomitmen sepenuhnya melaksanakan seluruh kesepakatan yang telah disepakati bersama,” tegas Aryoko. 

Hal ini menjadi bukti keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga amanah rakyat.

Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Direktur Korsup Wilayah V KPK RI, Maruli Tua, membahas hal-hal strategis mulai dari penyusunan rencana, pengelolaan hibah, usulan dewan, aset daerah, hingga tata kelola Dana Otsus. 

Disepakati berbagai langkah nyata, antara lain penyatuan sistem informasi pengelolaan anggaran, penguatan pengadaan barang/jasa, penyelesaian administrasi pasca pemekaran, serta pelaporan berkala kemajuan kinerja kepada lembaga terkait.

Sinergi erat antara pemerintah daerah, wakil rakyat, dan lembaga pengawasan ini menjamin setiap rupiah yang dikelola benar-benar digunakan untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan warga. 

Pengelolaan Dana Otsus yang menjadi harapan besar masyarakat akan dikelola dengan sistem yang rapi, terawasi ketat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara jelas kepada seluruh anak bangsa di tanah Papua.

Penulis: Jid

Editor: OF