Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Kedatangan Pangdam XVI/Pattimura Baru Disambut Oleh Kapolda Maluku
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepala Kepolisian Daerah Maluku Irjen Pol Drs. Lotharia Latif, S.H., M.Hum, ikut menjemput kedatangan Pangdam XVI/Pattimura yang baru Mayjen TNI Syafrial, P.S.C., M.Tr.(Han) di Bandara Pattimura, Kota Ambon, Rabu (23/8/2023).Mayjen Syafrial sebelumnya menjabat sebagai Kepala Staf Kostrad. Ia menggantikan Mayjen TNI Ruruh A. Setyawibawa diangkat dalam jabatan baru sebagai Perwira Staf Ahli Tk. III Kasad Bidang Intekmil dan Siber.Selain Kapolda, kedatangan Pangdam Pattimura yang baru juga dijemput secara langsung oleh Gubernur Maluku, Kajati Maluku, Danlantamal IX Ambon, Danlanud Pattimura, Danguspurla Koarmada III, Kabinda Maluku, Kasdam XVI/Pattimura, dan pejabat utama TNI dan Polri di MalukuPangdam XVI/Pattimura disambut dengan pengalungan kain syal merah khas Maluku. Rombongan sempat beristirahat di ruang VVIP Bandara Pattimura milik Pemerintah Daerah Maluku."Kami menyampaikan selamat datang dan selamat bertugas di wilayah provinsi Maluku," ungkap Kapolda Maluku, Lotharia Latif.Kapolda berharap selama bertugas di Maluku, sinergitas dan soliditas TNI dan Polri selalu terjaga bahkan ditingkatkan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat."Kami juga menyampaikan selamat bertugas di tempat yang baru kepada Bapak Pangdam yang lama MayjenTNI Ruruh Aris Setyawibawa. Terima kasih atas kerjasamanya yang baik selama ini," ungkapnya. (PNO-12)
24 Agu 2023, 07:11 WIT
Panglima TNI Terima Kunjungan Komisioner HAM PBB
Papuanewsonline.com, Jakarta - Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M., menerima kunjungan Komisioner Tinggi HAM Regional PBB, Cynthia Veliko yang bertempat di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur, Selasa (22/8/2023).Dalam kunjungannya ke Mabes TNI, Komisioner HAM ingin menjajaki kerjasama teknis di bidang hak asasi manusia. Sementara itu Panglima TNI merespon dengan komitmen untuk terbuka menjajaki kerjasama lebih lanjut, yang nanti akan diimplementasikan baik di pendidikan, maupun untuk prajurit TNI yang akan melaksanakan operasi baik di dalam maupun di luar negeri. (PNO-12)
23 Agu 2023, 18:56 WIT
Pemkab Biak Numfor Dan Badan Pertanahan Kembali Menggelar Rakor GTRA
Papuanewsonline.com, Biak Numfor - Rapat Koordinasi rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) oleh Badan Pertanahan dan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor bersama stakeholder lainnya kembali digelar, di Swissbell Hotel Biak, Selasa (22/08/2023) kemarin.Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap, S.Si.,M.Pd dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Plt .Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor Zacharias L. Mailoa, ST., MM mengakatan, rakor GTRA penting dilakukan sebagai bentuk sinergitas antara stakeholders, khususnya lagi sinergitas pemerintah daerah kabupaten Biak Numfor dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam melakukan penataan aset dan penataan akses. “Rapat koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria juga penting sebagai sarana penyampaian arahan pelaksanaan kegiatan, penyamaan persepsi antar anggota, sekaligus untuk mengevaluasi jalannya penyelenggaraan gugus tugas reforma agraria selama ini,” ujarya.Melalui sinergitas ini, lanjut Plt. Sekda, diharapkan persoalan agraria yang dihadapi di masyarakat dapat teratasi, serta dapat mendorong pemerintah daerah hingga ke kampung-kampung menggali setiap potensi di wilayah.Dikatakan, pemerintah membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria sebagai wadah koordinasi lintas sektor untuk mendukung percepatan pelaksanaan program strategis nasional reforma agraria, termasuk program pembangunan stategis di wilayah Kabupaten Biak Numfor. “Kedepannya saya juga berharap agar dilakukan penataan kembali terhadap setiap wilayah yang menjadi pusat pertanian, peternakan, dan perikanan sesuai data tanah objek reforma agraria (tora) Kabupaten Biak Numfor,” imbuh Bupati dalam sambutan tertulisnya. “Tim GTRA harus dapat memfasilitasi hal ini sehingga masyarakat secara mudah dapat mengakses modal baik itu keuangan, pelatihan, dan peralatan kepada pihak dari lembaga-lembaga teknis terkait,” imbuhnya.Dalam sambutan terulisnya Bupati juga mengingatkan agar tim GTRA terus bekerja sama dan bersinergi dengan semua instansi teknis guna menata aset dan akses seluruh wilayah adminitrasi pemerintah kabupaten Biak Numfor, dengan memperkuat kapasitas pelaksanaan reforma agraria serta mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian sengketa dan konflik agraria. Demikian pula pengawasan terhadap pelaksanaan legalisasi aset dan redistribusi tanah juga harus menjadi perhatian serius dengan minimalisir persoalan atau sengketa di masyarakat.“Saya juga mengingatkan agar penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan di Kabupaten Biak Numfor harus dilaksanakan secara sistematis. mulai dari keterbukaan data, informasi, dan pelaporan dengan pendekatan secara holistik dan tematik,” pungkasnya.“Persoalan tanah supaya dapat diminimalisir, jangan ada lagi ditemui kasus kepemilikan sertifikat diatas sertifikat atau sertifikat ganda. hal ini perlu menjadi catatan penting bagi kita bersama karena kadang persoalan tanah akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan di masyarakat,” imbuhnya lagi. (PNO-12)
23 Agu 2023, 18:35 WIT
Kunker Ke Sorong, Tim Kemendagri Monev Percepatan Realisasi APBD Dan Asistensi Perubahan APBD
Papuanewsonline.com, Sorong - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara konsisten terus mendorong percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan penyusunan perubahan APBD Provinsi, Kabupaten/Kota. Kali ini, Kemendagri menurunkan tim langsung ke Provinsi Papua Barat Daya untuk melakukan monitoring evaluasi (monev) dan asistensi mendorong percepatan realisasi APBD, penanganan inflasi dan penyusunan perubahan APBD Provinsi, Kabupaten/Kota. Kegiatan ini sekaligus dirangkaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Fasilitasi Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Kabupaten Kota Wilayah Papua Barat Daya Tahun Anggaran (TA) 2023 di Hotel Vega Prime, Sorong, Papua Barat, Selasa (15/8/2023).Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni mengatakan, kunjungan Tim Kemendagri ke Provinsi Papua Barat Daya untuk melakukan monev dan asistensi mendorong percepatan realisasi APBD, penanganan inflasi dan penyusunan perubahan APBD Provinsi, Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat Daya.Pada kesempatan tersebut, Fatoni menyampaikan, “Realisasi Pendapatan APBD Se-Provinsi Papua Barat Daya Tahun Anggaran 2023 per 11 Agustus 2023 terealisasi sebesar 35,39% atau di bawah rata-rata nasional sebesar 47,95% dan menempati peringkat keempat terendah secara nasional.”Sementara itu, Realisasi Belanja APBD se-Provinsi Papua Barat Daya Tahun Anggaran 2023 per 11 Agustus 2023 terealisasi dengan persentase rata-rata sebesar 29,51% atau di bawah rata-rata nasional sebesar 39,88% dan menempati posisi kedua terendah secara nasional.Realisasi APBD Kabupaten/Kota di Papua Barat Daya diantaranya, pendapatan APBD Kota Sorong Tahun Anggaran 2023 per 11 Agustus 2023 sebesar 39,55%. Sementara itu, realisasi belanja APBD Kota Sorong Tahun Anggaran 2023 per 11 Agustus 2023 sebesar 34,39%.“Oleh karena itu, mari kita bekerjasama agar realisasi pendapatan dan belanja APBD Provinsi Papua Barat Daya dapat dimaksimalkan sebagaimana yang sudah dianggarkan,” kata Fatoni.Fatoni mengingatkan kembali bahwa realisasi APBD sejak awal tahun perlu dioptimalkan karena sejumlah faktor. Salah satunya adalah uang akan beredar di masyarakat sehingga meningkatkan daya beli masyarakat dan meningkatkan perekonomian masyarakat. “Kedua, pembangunan lebih awal dilaksanakan sehingga kehadiran negara dan kehadiran pemerintah dirasakan masyarakat dan hasil pembangunan bisa dinikmati sepanjang tahun. Ketiga, pelayanan publik lebih awal diperbaiki, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah semakin tinggi. Keempat, kesejahteraan rakyat meningkat dan kelima, daya saing akan meningkat dan akan menarik investor lebih awal," jelas Fatoni.“Jika penyediaan anggaran yang belum tersedia dalam APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintah daerah karena keperluan darurat atau mendesak dengan menggunakan Biaya Tak Terduga (BTT) melalui mekanisme pergeseran anggaran dengan merubah Penjabaran APBD,” sambungnya.Saat ini, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota tengah berproses melakukan APBD perubahan Tahun Anggaran 2023. Fatoni mengingatkan agar mereka memaksimalkan proses APBD Perubahan ini dengan baik."Hal ini perlu dimanfaatkan sebagai momentum untuk mengoreksi APBD yang sudah dibahas sejak pertengahan tahun sebumnya dan ditetapkan pada akhir tahun sebelumnya. APBD sudah dilaksanakan sejak awal tahun bisa saja ada yang tidak daoat dilaksanakan dan bisa saja targetnya ada yang perlu diubah. Oleh karena itu, jadikanlah momentum APBD perubahan untuk melakukan revisi, evaluasi dan meluruskan kembali APBD pada tahun anggaran berjalan," jelas Fatoni.Sementara itu, dalam prinsip penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024, Fatoni mengatakan pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Terdapat lima kebijakan dalam melakukan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024, yaitu kebijakan umum, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan kebijakan surplus, defisit dan SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan).Kegiatan monev dan asistensi dihadiri oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Pelaksana Harian (Plh) Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, dan Kasubdit Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah II Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri.Selain itu, acara ini juga dihadiri oleh seluruh Bupati/walikota di Provinsi Papua Barat Daya, di antaranya (Pj) Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa’ad Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Barat Daya, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Papua Barat Daya, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Papua Barat Daya, Inspektorat serta Badan Anggaran DPR baik Provinsi, Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Daya serta seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di provinsi Papua Barat Daya. (PNO-12)
23 Agu 2023, 15:13 WIT
Bupati HAN Buka Kuliah Umum Diplomasi Indonesia Yang Diadakan Oleh Kemenlu
Papuanewsonline.com, Biak Numfor - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Republik Indonesia menggelar kuliah umum dengan tema “Diplomasi Indonesia” di Auditorium IISIP Yapis Biak, Senin (21/8). Kuliah umum yang dibuka oleh Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap, S.Si,. M.Pd merupakan bagian dari memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia dan HUT Kementerian Luar Negeri Indonesia yang ke– 78. Biak dipilih oleh Kementerian Luar Negeri untuk pelaksanaan kuliah umum karena dinilai memiliki posisi strategis di Kawasan Pasifik, yang tentunya menjadi poros maritim dunia. “Kuliah umum penting sebagai kesiapan Indonesia dalam melakukan diplomasi politik, social budaya, ekonomi dan sejumlah kepentingan lainnya terkait dengan strategisnya posisi Kabupaten Biak Numfor sebagai poros maritim dunia yang berada dikawasan Pasifik,” ujar Bupati.Dikatakan, melalui tema besar dari kuliah umum “Asean, Tantangan Global dan Peran Politik Luar Negeri RI”, para pelajar dan mahasiswa yang ada di Biak harus punya pola pikir, cara pandang untuk memahami dengan benar apa geo ekonomi dan geo politik dunia. Untuk itu, lanjutnya, Kabupaten Biak Numfor juga harus siap untuk menghadapi era pasar global yang ada dengan tantangan dunia kedepan dimana didorong sebagai poros politik dunia. Bupati juga mengingatkan, setiap dosen yang ada di Biak memperhatikan kurikulum merdeka belajar harus benar-benar diterapkan dalam setiap proses pendidikan yang ada. “Dalam mendidik anak-anak harus ada standar yang diperhatikan oleh para pengajar, dosen, dan pimpinan perguruan tinggi, harus ada sebuah kearifan lokal yang diperhatikan dengan potensi daerah yang ada,” ujar Bupati Mahasiswa dan pelajar tidak hanya berpikir kuliah, masih lanjut Bupati, tetapi dikolaborasikan dengan visi misi bupati Biak Numfor bagaimana membangun ekonomi kerakyatan sehingga para pelajar ini tidak hanya kuliah tetapi bagaimana mereka bisa membangun UMKM yang ada, usaha yang ada sehingga kita didik mereka menjadi seorang intelektual yang mandiri. “Saya berharap generasi masa kini dan yang akan datang mampu menampilkan SDM yang mumpuni memanfaatkan setiap peluang serta memiliki daya saing di tingkat lokal, nasional, bahkan global, dalam menyikapi Biak Numfor sebagai poros maritime dunia,” tandasnya. Sekedar diketahui, selain dihadiri pihak Kementerian Luar Negeri, kuliah umum ini juga dihadiri oleh jajaran pejabat, TNI/Polri serta mahasiswa dan para pelajar. (PNO-12)
23 Agu 2023, 13:40 WIT
Kapolda Papua Resmikan Mako Sat Polairud Polres Sarmi
Papuanewsonline.com, Sarmi – Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Pol Mathius D. Fakhiri, S.I.K meresmikan Mako Sat Polairud Polres Sarmi, Selasa (22/8/2023).Turut hadir dalam kegiatan tersebut Irwasda Polda Papua Kombes Pol Alfred Papare, S.I.K, PJU Polda Papua, Pj. Bupati Sarmi Markus O. Masnembra, S.H., M.H., Plt. Sekda Kabupaten Sarmi Agus Festus Moar, S.Pd, Ketua DPRD Kabupaten Sarmi Jumriati, S.H, Dandim 1712/Sarmi Letkol CZI Bagus Marsudi Joko Hartono, Kapolres Sarmi AKBP Timur Santoso, S.I.K., MAP, Para tokoh masyarakat, tokoh adat dan Tokoh agama Kabupaten Sarmi.Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Sarmi mengatakan dengan berdirinya Mako Sat Polair Polres Sarmi ini tentu memiliki konsekuensi besar khususnya dalam memelihara Kamtibmas, agar harapan ini dapat terwujud tentu Polri meminta kepada seluruh elemen baik pemerintah dan masyarakat dapat memberikan dukungan terbaiknya“Kami akan menjaga amanah yang diberikan serta membangun komunikasi yang baik dengan seluruh masyarakat sehingga akan lebih memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan Kepolisian, untuk itu kami akan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Pemerintah setempat untuk efisiensi tugas ditengah masyarakat,” ucap Kapolres Sarmi.Sementara itu, Kapolda Papua mengatakan dirinya mendukung sepenuhnya langkah konkrit, dari Polres Sarmi untuk berperan aktif menjaga keamanan wilayah perairan melalui pembangunan gedung Kantor Satpolairud ini, sekaligus untuk merespon dan menjawab keinginan dan kebutuhan masyarakat sekitar.“Saya berharap berdirinya kantor ini dapat memberikan tambahan manfaat dan maslahat tidak saja bagi anggota Polri tapi juga bagi masyarakat di sekitar kabupaten sarmi, sebagai sentra dalam menjaga keamanan di wilayah perairan Sarmi,” tutur Kapolda Papua.Lebih lanjut, Kapolda berharap mudah-mudahan pembangunan kantor Satpolairud ini dapat menjawab kebutuhan keamanan perairan Sarmi yang cukup luas ini, dan akan segera dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di Kabupaten Sarmi.“Saya yakin dan percaya dengan adanya kantor Satpolairud ini, situasi keamanan di Kabupaten Sarmi semakin membaik, serta saya mengajak kepada kita semua untuk bersama-sama memelihara dan meningkatkan keamanan menuju Sitkamtibmas yang aman dan tentram,” pungkas Irjen Pol Mathius D. Fakhiri. (PNO-12)
22 Agu 2023, 20:26 WIT
Kapolda Papua Jadi Narasumber Dalam Program Talk Show Parlemen Menjawab
Papuanewsonline.com, Jayapura -Bertempat di Auditorium LPP RRI Jayapura, Kapolda Papua Irjen Pol. Mathius D. Fakhiri, S.I.K., menjadi narasumber dalam program Talk Show Parlemen Menjawab. Acara bertema "Jujur Berdemokrasi Untuk Indonesia" tersebut diselenggarakan oleh LPP RRI Jayapura, pada Jumat (18/8/2023).Kegiatan ini menghadirkan berbagai tokoh dan perwakilan penting, antara lain, Ketua Bawaslu Provinsi Papua, Hardin Halidin, Sekretaris FKUB Provinsi Papua, Drs. TH Pasaribu, M.Si, Kepala LPP RRI Jayapura Engelbertus Silubun, S.PT, M.M, Pj. Walikota Jayapura, Dr. Frans Pekey, M.Si, Karo Ops Polda Papua, Kombes Pol. I Ketut Gede Wijatmika, S.I.K, Kabidhumas Polda Papua, Ignatius Benny Ady Prabowo, S.H., S.I.K., M.Kom, Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Port Numbay, Ondoafi George Awi serta para pimpinan Partai Politik dan Mahasiswa.Dalam sambutan pembuka, Engelbertus Silubun, Kepala LPP RRI Jayapura, menyatakan pentingnya media massa dalam membantu melestarikan demokrasi di Indonesia. "Dimana media masa memberikan ruang untuk kita pelihara demokrasi itu tumbuh subur dinegara ini, khususnya di Provinsi Papua, sehingga kita dapat mengukur keterlibatan partai-partai sebagai peserta Pemilu. Ini bagian penting yang sedang kita kerjakan untuk konsekuen kita," kata Engelbertus.Dalam sesi pertama dialog, Ketua DPW Gelora, M. Yamin N, menggarisbawahi pentingnya etika dan moral dalam pelaksanaan demokrasi. Ia menyatakan bahwa demokrasi tidak hanya tentang kompetisi politik, tetapi juga harus mengedukasi dan menjunjung tinggi etika serta moral. "Demokrasi yang sejati hanya akan lahir dari para penyelenggara yang amanah dan berintegritas. Kita berharap ada pertandingan yang kompetitif dengan semangat fairplay," ujar M. Yamin N.Sesi tersebut juga diikuti oleh Ketua DPW Partai Perindo Provinsi Papua, Raflus Doranggi, yang menekankan pentingnya pelayanan publik sebagai bagian dari demokrasi. Raflus Doranggi menekankan perlunya melahirkan aturan-aturan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang baik.Kepala LPP RRI Jayapura turut memberikan pandangan bahwa kedaulatan rakyat harus dilihat dari dua sisi, baik melalui literasi maupun dalam penghormatan terhadap kode etik media. "Kita harus memegang teguh prinsip keberimbangan dalam memberikan informasi dan tidak memihak pada golongan manapun," ungkapnya.Selanjutnya, Kapolda Papua, Irjen Pol. Mathius D. Fakhiri, S.I.K., berbicara tentang pentingnya memahami hakikat demokrasi. Ia menegaskan bahwa demokrasi yang sejati harus berakar pada habitat masyarakat, dan Polri akan berperan dalam mengontrol agar demokrasi tidak melampaui batas. “Terkait dengan laporan, tentunya ada mekanisme dan beberapa unsur yang harus kita lihat untuk bisa menjawab laporan itu sendiri oleh cyber, dimana laporan palsu yang banyak, dapat menimbulkan kericuhan,” ucap Kapolda.Dalam dialog tersebut, Pj. Walikota Jayapura memaparkan berbagai pendekatan dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dalam rencana pembangunan. Ia menjelaskan bahwa pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, serta pendekatan dari atas dan bawah harus saling melengkapi untuk menciptakan program skala prioritas yang efektif.Sesi kedua dialog melibatkan Ondoafi George Awi dari Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Port Numbay, yang menyoroti pentingnya masyarakat menjadi subjek pembangunan daripada hanya obyek. George Awi menyatakan bahwa masyarakat memiliki peran dalam memberikan kedaulatan melalui pemilu dan demokrasi harus dijalankan dengan transparan.Sekretaris FKUB Provinsi Papua, Drs. TH Pasaribu, M.Si., menekankan pentingnya kejujuran dalam berdemokrasi. Ia berpendapat bahwa demokrasi yang jujur adalah inti agama dan menjadi landasan bagi kerukunan. “Tentunya dalam pemilihan akan dimulai dari bicara, baik yang dipilih, memilih, maupun penyelanggara itu sendiri. Karenanya hanya dengan orang jujur pemerintahan ini akan bergerak dengan maju,” tuturnya.Ketua Bawaslu Provinsi Papua, Hardin Halidin, dalam sesi tersebut membicarakan tantangan pengawasan pemilu. Ia menyebut bahwa dalam sejarah pemilu Indonesia, kejujuran tidak selalu terwujud, dan Bawaslu tengah berupaya meningkatkan pengawasan dengan dukungan tim cyber dari Kepolisian dan insan pers.Perwakilan dari Partai PKN Provinsi Papua menggarisbawahi perlunya memberikan ruang bagi perempuan dalam politik. Namun, ia menyatakan bahwa hingga saat ini, perempuan masih belum mendapatkan kesempatan yang seimbang dalam partai politik.Ketua DPW Partai NasDem Provinsi Papua, Mathius Awoitauw, S.E., M.Si., menekankan bahwa partai politik harus memiliki visi dan gagasan besar. Ia mengatakan bahwa pendidikan politik juga menjadi penting dalam membentuk pemimpin masa depan.Ketua BEM Universitas Cenderawasih, Salmon Wandik, menyampaikan bahwa kecerdasan dalam pemilihan sangatlah penting. Mahasiswa di Universitas Cenderawasih telah melakukan FGD dan kajian terkait pemilihan, dengan keyakinan bahwa setiap suara memiliki peran dalam pembangunan.Dialog tersebut juga melibatkan sejumlah perwakilan partai politik lainnya, termasuk PDIP, Golkar, PAN, PKB, dan PKS, serta perwakilan dari mahasiswa dan organisasi masyarakat.Kapolda Papua juga mengucapkan terima kasih kepada RRI Jayapura atas kesempatan yang diberikan. Dirinya berharap pesan-pesan ini dapat tersampaikan kepada semua pihak yang terlibat.Kapolda Fakhiri kemudian membahas situasi pasca-demokrasi di Papua, khususnya terkait dengan insiden-insiden kekerasan yang telah mengakibatkan hilangnya nyawa dan kerusakan material. "Bila kita melihat pasca demokrasi, khususnya di Papua, banyak kejadian yang menghilangkan nyawa dan material. Oleh karena itu, kami berharap di Pemilu 2024, kita bisa belajar dari pengalaman yang telah terjadi sebelumnya. Tujuan kami adalah untuk melahirkan pemimpin di Papua tanpa adanya tumpahan darah, sehingga kita dapat fokus pada proses pembangunan yang lebih baik," ungkap Kapolda Fakhiri.Kapolda Papua juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap penggunaan media sosial dalam konteks politik. Ia berharap media sosial dapat digunakan dengan bijak dan bertanggung jawab agar tidak menimbulkan konflik atau kekerasan. Kapolda Fakhiri juga menegaskan bahwa aparat kepolisian siap untuk bertindak tegas terhadap pelanggaran yang terjadi di media sosial.Selain itu, Kapolda Fakhiri juga menyoroti pentingnya kerjasama dengan penyelenggara Pemilu dalam mengawal proses demokrasi. Ia mengungkapkan komitmen Polri untuk mendukung pelaksanaan Pemilu yang jujur dan amanah, serta untuk menghadirkan partai politik yang memiliki integritas dan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran.Moderator Amin Siregar menutup dialog dengan menggarisbawahi pentingnya menjaga moral dan etika dalam politik. Ia mengajak semua pihak untuk bersama-sama mengawasi pemilu 2024 dengan semangat keadilan dan integritas.Sebagai tindak lanjut, para peserta dialog mengeluarkan Pernyataan Komitmen Bersama Mewujudkan Pemilu 2024 Jujur dan Demokratis. Pernyataan ini mencakup komitmen untuk menyukseskan pelaksanaan pemilu tahun 2024 secara adil, tidak melakukan ancaman atau tindakan kekerasan, serta mengutamakan nilai-nilai Pancasila dan hak asasi manusia dalam pelaksanaan demokrasi.PNO-11
22 Agu 2023, 19:52 WIT
Perdana!! Trigana Air Buka Rute Penerbangan Merauke - Kepi
Papuanewsonline.com, MAPPI
- Pesawat Trigana Air akan membuka jadwal pelayanan penerbangan menuju Kepi
Kabupaten Mappi Provinsi Papua Selatan. Rute pelayanan penerbangan
Trigana Air ke Bandara Kepi menjadi yang pertama pesawat jenis ATR akan
mendarat di Kabupaten Mappi. Hal itu diungkapkan Sales Manager Trigana Area
Papua, Budiono pada rapat bersama Penjabat Bupati Mappi, Michael R. Gomar
S.STP,.M.Si di Pendopo, Senin (21/8/2023). Pj Bupati Mappi, Michael Gomar
menyambut baik hal tersebut. Menurutnya pengoperasian Trigana di Kabupaten
Mappi tentu menjadi kerinduan dan harapan dari masyarakat Mappi. Karena selama
ini susahnya akses transportasi udara sehingga membutuhkan adanya penambahan
meskapai penerbangan. "Pada prinsipnya kami
Pemerintah Kabupaten Mappi bersama masyarakat berterimakasih atas pengoperasian
Triagana di Bandara Kepi," tuturnya. Dikatakan Pj Bupati dimana pihak
Trigana sudah memiliki niat baik untuk
membantu masyarakat di Kabupaten Mappi dalam hal pelayanan transportasi udara,
mengingat selama ini pelayanan transportasi udara di Kabupaten Mappi hanya
menggunakan pesawat jenis Twin Otter dan Cessna Caravan dengan kapasitas dan
jumlah penumpang yang cukup terbatas. "Sebenarnya ini kerinduan
masyarakat adanya pesawat dengan ukuran lebih besar untuk membantu pelayanan
transportasi dan mobilisasi masyarakat,"tambahnya. Hadir dalam rapat tersebut,
Penjabat Bupati Mappi, Michael R. Gomar S.STP.,M.Si, Sekretaris Daerah
Kabupaten Mappi, Ferdinandus Kainakaimu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten
Mappi, Kepala UPBU kelas III Kepi, Sales Manager Trigana Area Papua Budiono,
bersama bagian penanganan Operation
Control dan Grond Handling. Sementara itu Sales Manager
Trigana Area Papua, Budiono mengatakan terkait pembukaan rute penerbangan ke
bandara Kepi Kabupaten Mappi menjadi salah satu program pengembangan pelayanan
kepada masyarakat. "Selama ini masyarakat di
Kepi mengalami kesulitan karena dimensi pesawat yang cukup kecil. Oleh karena
itu kami dari pihak Trigana memberikan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten
Mappi,"ungkapnya. Ia menyebutkan, untuk trayek
pelayanannya dari Merauke - Kepi pulang pergi. Dan Trigana Air akan menjadwalkan
pelayanan tiga kali dalam satu minggu yakni hari Senin - Kamis - Sabtu. Selain itu untuk tarif
penerbangan pun relatif murah dimana pihak Trigana mematok harga Rp.1.300.000 -
Rp.1.400.000 sekali terbang. Baik dari Merauke - Kepi maupun Ke - Merauke. Dikatakan Budiono bahwa pesawat
yang akan melayani rute penerbangan ke kepi Jenis ATR/42 dengan kapasitas mampu
mengangkut 44 orang penumpang. Selain itu pihak Trigana juga akan menyiapkan pesawat jenis lain yakni
jenis Donier 32/800 dengan kapsitas membawah 31 orang. "Kami menyiapkan dua jenis
pesawat nanti apabila salah satu ada kendala maka bisa diganti sehingga
pelayanan kepada maayarajat tidak terganggu. Dan untuk trayek dari Mareuke -
Kepi maupun sebaliknya akan memakan waktu penerbangan selama 35 menit,"sebutnya. Ia menerangkan, sementara
pengoperasian direncanakan akan dilaksanakan secepatnya. Apabila tidak ada
kendala maka pada bulan september mendatang sudah mulai beroperasi ke Kepi.
"Untuk rencana secepatnya,
setelah kita selesai melaksanakan proving flight kita menunggu ijin penerbangan
dari pusat. Kita Planingnya dalam satu bulan tetapi tergantung ijinnya juga
dari pusat. Kita akan usahakan secepatnya," pungkasnya. (Redaksi)
22 Agu 2023, 15:38 WIT
Terima Peserta Diklat PKN PKA Dan PKP, Pj Bupati Mappi Berharap Aksi Perubahan Peserta Diklat
Papuanewsonline.com, MAPPI
- Penjabat Bupati Mappi, Michael R. Gomar S.STP.,M.Si mendukung agen-agen
perubahan dilingkungan Pemerintah Kabupaten
Mappi. Hal itu dinyatakan orang nomor satu Kabupaten Mappi saat menerima
kedatangan peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat 2, Pelatihan Kepemipinan
Administrator (PKA) dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawasas (PKP). yang
berlangsung dipendopo, Senin (21/8/2023) Adapun jumlah peserta yang
mengikuti PKN Tingkat II berjumlah 4 orang. Sementara peserta Diklat PKA 5 orang dan PKP 5 orang. Terhadap kegiatan tersebut Pj Bupati Mappi sangat mendukung serta
berharap rencana aksi perubahan peserta Diklat kepemimpinan tahun 2023 dapat
berjalan dengan lancar. Menurut Pj Bupati Michael Gomar,
baik peserta PKN Tingkat II, PKA, maupun PKP harus mampu menghasilkan inovasi
dan menjadi agen perubahan dilingkungan kerjanya. Pihaknya sangat mendukung
pendidikan pelatihan kepemimpinan ini, termasuk outputnya yang berupa proyek
perubahan (proper).
Pj Bupati Mappi berharap bagi peserta
diklat pastinya akan banyak hal yang akan dipelajari. Dan terkait dengan proyek
perubahan yang diajukan harus benar - benar sesuai dengan tugas fungsi bapak
ibu peserta Diklat. (Redaksi)
22 Agu 2023, 14:44 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
