logo-website
Senin, 10 Agu 2026,  WIT
BERITA TAG Pemerintahan Homepage
Polda Papua dan Mabes Polri Gelar Sosialisasi Penyegaran Pemahaman Hak Asasi Manusia Papuanewsonline.com, Jayapura – Polda Papua bersama dengan Staf ahli Kapolri dan Divisi Hukum Polri menggelar Sosialisasi Penyegaran Hak Asasi Manusia bagi anggota Polri, kegiatan berlangsung di Aula Rastra Samara Polda Papua lama Kota Jayapura, Kamis (9/11/2023).Acara dihadiri oleh Kapolda Papua, Irjen Pol Mathius D. Fakhiri, S.I.K., Sahli Sosbud Kapolri, Irjen Pol. Drs. Hendro Pandowo, M.Si., Penasehat Ahli Kapolri Bidang HAM, Nurcholis, S.H., M.H, Kabag HAM Divkum Polri, Kombes Pol. Esmed Eryadi, S.H., S.I.K., M.M., para PJU Polda Papua dan Kapolres/ta Jajaran melalui zoom meeting serta seluruh peserta sosialisasi.Dalam kesempatannya, Kapolda Papua mengatakan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Polri, selalu akan bersentuhan langsung dengan hak-hak asasi masyarakat yang rentan terjadinya pelanggaran HAM, untuk mencegah pelanggaran tersebut maka dalam pelaksanaan tugas harus tetap menjunjung tinggi HAM.“Selain itu menjaga keselamatan jiwa raga, harta benda dan HAM merupakan pedoman seluruh anggota Polri yang tercantum di dalam Catur Prasetya. Yang secara filosofis menyatakan, setiap tindakan Kepolisian haruslah dapat berimplikasi pada keselamatan manusia secara utuh, yaitu selamat jiwanya, selamat hartanya dan terjaminnya hak-hak yang melekat pada manusia tersebut,” ucap Kapolda Papua.Kapolda juga mengatakan pelaksanaan tugas Polri semakin kompleks dengan berbagai tantangan, terutama dalam menghadapi dinamika dan kebijakan politik yang cepat berubah, yang dapat mempengaruhi keamanan dan ketertiban masyarakat.“Saya menyakini kegiatan seperti ini sangat penting, karena bisa meningkatkan pemahaman tentang HAM. Tentunya pendidikan tentang HAM dimulai dari pendidikan pembentukan sampai dengan pendidikan pengembangan melalui berbagai seminar tentang HAM, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang ham bagi seluruh anggota Polri,” ungkapnya.Irjen Fakhiri berharap kepada seluruh personel dalam pelaksanaan tugas harus melakukan langkah yang baik dan terukur sesuai dengan standar dan norma agar dapat mengurangi resiko pelanggaran HAM serta melalui sosialisasi HAM ini, dapat dijadikan pedoman bagi anggota dalam pelaksanaan tugas rutin sehari-hari, terutama dalam pengamanan menjelang Pemilu 2024.Sementara itu, Staf Ahli Kapolri Bidang Sosial Budaya (Sosbud) Irjen Pol Hendro Pandowo mengatakan, tujuan dilaksanakan sosialisasi ini agar seluruh anggota Polri dapat memahami prinsip-prinsip HAM dan dalam pelaksanaan tugas harus tetap menjunjung tinggi HAM.“Polri sebagai institusi yang Prediktif, Responsibilitas, Transparansi dan Berkeadilan (Presisi) dalam pelaksanaan tugas senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum, norma agama, norma kesopanan, kesusilaan serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia," pungkasnya. (PNO-12) 09 Nov 2023, 19:22 WIT
Gencarkan Cooling System, Kapolsek Yendidori Jalin Komunikasi Dengan Perangkat Desa Binyeri Papuanewsonline.com, Biak Numfor – Personel Polsek Yendidori di bawah kendali Kapolsek Iptu Suryadi, didampingi oleh Kanit Binmas, melaksanakan kegiatan sambang ke Kantor Desa Binyeri, Kabupaten Biak Numfor. Kegiatan tersebut dilakukan pada Rabu (8/11), dengan tujuan untuk memperkuat kerjasama antara kepolisian dan pemerintahan desa, serta memberikan pesan keamanan kepada warga.Kapolsek Yendidori, Iptu Suryadi, mengungkapkan bahwa sambang desa adalah salah satu cara untuk mengantisipasi tindak kriminal di wilayah tersebut. Selain itu, kegiatan ini juga guna memberikan kesempatan bagi aparat Kepolisian untuk berbagi informasi dan pesan-pesan keamanan kepada perangkat desa, yang nantinya dapat disampaikan kepada warga setempat agar bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di desa mereka."Kami sangat mengharapkan kerjasama dan partisipasi seluruh warga dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban. Jika ada peristiwa kriminal atau tindak pidana, jangan ragu untuk segera melaporkannya ke Polsek Yendidori," ujar Kapolsek.Lebih lanjut, Kapolsek menjelaskan bahwa sambang desa juga membantu membangun komunikasi aktif antara aparat kepolisian dan warga. Hal ini penting untuk menciptakan situasi yang kondusif di wilayah tersebut."Guna menjaga situasi yang kondusif, dukungan dari seluruh komponen masyarakat sangat diperlukan," tambahnya.Kepala Desa Binyeri, Bapak Yacob Binwasef, menyatakan dukungan penuh dari pemerintahan desa terhadap Kepolisian dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama di Desa Binyeri, Distrik Yendidori, Kabupaten Biak Numfor."Saya mengucapkan terima kasih atas kedatangan pihak kepolisian, khususnya Polsek Yendidori. Kami akan bekerja sama dan mendukung Polri dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif di Desa Binyeri," tutur Yacob Binwasef. (PNO-12) 09 Nov 2023, 13:51 WIT
Bid Humas Polda Papua Berikan Pembekalan Materi Etika Jurnalistik kepada Insan Pers Pemula Papuanewsonline.com, Jayapura -   Dalam upaya memperkuat sinergi antara Kepolisian dan dunia Jurnalistik, Bidang Hubungan Masyarakat (Humas) Polda Papua memberikan pembekalan materi kepada Insan Pers Pemula. Kegiatan ini merupakan bagian dari pelatihan jurnalis yang berlangsung pada Rabu, (8/11) bertempat di Kantor Redaksi Media Jubi Papua.Kasubbid Penmas Kompol Bambang Suranggono, S.Sos, yang mewakili Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol. Ignatius Benny Ady Prabowo, S.H., S.I.K., M.Kom, memberikan materi kepada 15 peserta pelatihan.Dalam kesempatan tersebut, Kasubbid Penmas menjelaskan pentingnya membangun sinergi antara Polri dan insan pers dengan selalu menghormati norma, etika, dan ketentuan perundang-undangan.Ia juga memberikan pengertian tentang etika dalam profesi jurnalis, yang menekankan bahwa informasi dari polisi tidak boleh dianggap rahasia untuk pers, namun bukan berarti semua informasi yang terungkap bisa disebarkan begitu saja.“Kami mengingatkan pentingnya kecerdasan emosional (Emotional Quotient/EQ) sebagai dasar dalam penulisan dan penayangan berita. Hal ini mengharuskan jurnalis untuk mengatur dampak emosional dari berita yang mereka sajikan agar pembaca atau penonton dapat merasakan dampak positif,” tuturnya menjelaskan.Ia juga menyampaikan bahwa dalam peliputan kriminalitas, tujuan media adalah untuk memberikan informasi yang akurat tentang peristiwa yang terjadi. Namun, pengabaran yang berlebihan dapat menyebabkan rasa takut dan ketidaknyamanan di kalangan publik.“Oleh karena itu, peran pers, kode etik jurnalis, dan standar penayangan menjadi panduan bagi jurnalis untuk menjalankan tugas mereka berdasarkan fakta, bukan dugaan sehingga tidak menimbulkan persepsi yang berlebihan di tengah masyarakat,” ujar Kompol Bamban.Selain itu, Kasubbid Penmas mengingatkan para jurnalis untuk tidak terlalu bersaing secara berlebihan dalam menyajikan berita. Contohnya, jika satu media melaporkan penembakan oleh kelompok bersenjata tertentu, media lain sebaiknya menunggu konfirmasi resmi dari Polisi sebelum mengabarkan berita serupa. Dengan demikian, integritas dan kredibilitas media massa dapat dipertahankan.“Dalam konteks ini, peran pers dalam mendukung keberhasilan Polri tidak bisa diabaikan. Sebagian besar keberhasilan Polri, yakni 60%, adalah hasil dari publikasi rekan-rekan pers, sementara 20 persen lainnya tergantung pada personel dan keorganisasian Polisi. Oleh karena itu, Polri mengakui posisi strategis pers dalam mendukung tugas-tugas kami, terutama di Polda Papua,” tutupnya.PNO-11 09 Nov 2023, 07:49 WIT
Pangdam XVI/Pattimura Tutup Dialog Kebangsaan Di Polda Maluku Papuanewsonline.com, Ambon - Panglima Kodam XVI/Pattimura, Mayjen TNI Syafrial, menutup kegiatan dialog kebangsaan yang digelar di Gedung Plaza Presisi Manise, Polda Maluku, Kota Ambon, Rabu (8/11/2023).Sebelumnya, kegiatan dialog kebangsaan tersebut dibuka oleh Kapolda Maluku, Irjen Pol Lotharia Latif. Saat Pangdam menutup kegiatan, turut hadir Kapolda Maluku, Wakapolda, Brigjen Pol Stephen M. Napiun, Forkopimda Maluku, KPU, Bawaslu, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, OKP dan Insan Pers."Dialog kebangsaan yang mengusung tema peran masyarakat dalam mewujudkan Pemilu 2024 yang aman dan damai sebagai sarana integrasi bangsa di wilayah Maluku, ini Alhamdulillah sudah dapat dilaksanakan dengan baik," kata Pangdam dalam sambutannya.Pangdam mengatakan, Pemilu serentak akan dilaksanakan di 11 kabupaten/kota di Maluku. Di tahun politik, berpotensi membuka cela terjadinya berbagai ancaman, baik kerawanan yang disebabkan karena bentrok antar kampung, manipulasi perolehan suara, pemungutan suara ulang, konsentrasi massa, pelanggaran ASN, kekurangan surat suara, money politik, penggunaan surat suara orang lain, penurunan baliho, unjuk rasa, pemilih ganda, adalah masalah-masalah yang berpotensi terjadi dalam proses Pemilu nanti. "Oleh karena itu kita harus melakukan pengamanan Pemilu secara optimal. Dan dalam pengamanan Pemilu ke depan Kodam XVI/Pattimura tentunya bersama-sama dengan Polda Maluku dan stakeholder lain, akan mengarahkan personil maupun materil alutsista di seluruh tempat pemungutan suara yang tersebar desa, kelurahan, kecamatan, pada kabupaten/kota khususnya di daerah Maluku. "Kita libatkan juga para Babinsa, kemudian satuan tempur, dan satuan banpur yang dimiliki oleh Kodam XVI/Pattimura," ungkapnya.Mayjen Syafrial menegaskan, Kodam XVI/Pattimura menjunjung tinggi netralitas TNI dengan tidak terlibat dan tidak menjadi bagian dari partai politik kecuali sudah keluar dari TNI. "Nah ini sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI khususnya di Pasal 39 menegaskan bahwa anggota TNI tidak boleh berpolitik praktis, maupun menjadi anggota partai dan ditegaskan juga di Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan dalam hal ini secara tegas akan diberlakukan sanksi hukum bagi yang melanggar," tegasnya.Kodam Pattimura, lanjut Mayjen Syafrial, bertekad untuk mensukseskan Pemilu, dan menjaga kedamaian sehingga pesta demokrasi yang akan berlangsung dapat terwujud dengan baik, aman dan lancar."Kemudian implementasi netralitas TNI di Pemilu, yang pertama Kami tidak memihak memberikan dukungan kepada pasangan calon atau partai politik," tegasnya.Selain itu, TNI juga tidak memberikan fasilitas ataupun sarana prasarana yang dimiliki sebagai tempat kampanye. TNI pun tidak memberikan arahan kepada keluarga prajurit maupun PNS TNI berkaitan dengan pemilu. "Kemudian yang keempat, tidak memberikan tanggapan terhadap quick count dalam bentuk apapun. Yang kelima para komandan atasan bertindak tegas terhadap prajurit maupun PNS TNI yang terlibat politik praktis dan yang keenam prajurit maupun PNS TNI yang mencalonkan diri sebagai calon legislatif, calon kepala daerah, harus mengundurkan diri dari dinas TNI," ungkapnya. Enam hal tersebut merupakan implementasi TNI yang sudah disebarluaskan ke seluruh jajaran sampai ke prajurit yang terendah. "Inilah langkah konkrit yang dilakukan TNI dalam mengawal pesta demokrasi," katanya.Menurutnya, yang paling penting dalam mensukseskan Pemilu yang aman, dan damai adalah partisipasi dan peran masyarakat. Antara lain mengedukasi dan mensosialisasikan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban selama pemilu pada masyarakat. Ini dilakukan melalui penyuluhan, forum diskusi, kampanye, dan media sosial. "Dialog kebangsaan hari ini juga merupakan salah satu contoh untuk mewujudkan pemilu yang aman dan damai," jelasnya.Terpisah, Kapolda Maluku, Irjen Pol Lotharia Latif, mengaku, dialog kebangsaan yang dilakukan pihaknya sebagai bentuk cooling system, artinya menjaga agar tahapan Pemilu dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan, yaitu sejuk, aman dan damai. "Kita bersama KPU, Bawaslu, dan stakeholder yang lain khususnya aparat keamanan dari Kodam XVI/Pattimura kita juga menyampaikan beberapa hal yang mungkin dikomunikasikan kepada masyarakat khususnya tadi yang kita undang adalah organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi lintas terkait," katanya.Intinya, lanjut Irjen Latif, kegiatan yang bertujuan untuk cooling system akan terus dilakukan sampai nanti menjelang hari pemungutan suara yakni tanggal 14 Februari 2024. "Harapan Kita khususnya di Maluku ini semua rangkaian kegiatan Pemilu dapat berjalan sejuk, aman dan damai, tetap menghormati perbedaan dan pilihan, tapi kita menjaga agar tidak ada kejadian-kejadian yang menonjol atau ada orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu yang memanfaatkan situasi pemilu," harapnya.Irjen Latif juga berharap tidak ada pihak-pihak yang mungkin memanfaatkan Pemilu dengan mengangkat politik identitas, ataupun isu SARA. Polri punya komitmen akan melakukan pengamanan, pengawasan, monitoring termasuk di dunia cyber khususnya. "Karena pasti akan muncul hoax yang mungkin merugikan pihak-pihak tertentu. Kita berharap itu tidak terjadi dan saya titipkan teman-teman media mari kita sama-sama jaga pesta demokrasi ini, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, kita komitmen Panglima TNI, Kapolri, saya sudah menyampaikan ke jajaran tentang netralitas Polri dalam pemilu 2024," tandasnya. (PNO-12) 08 Nov 2023, 21:54 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
lihat video 10 Feb 2023, 15:22 WIT