Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Polres Mimika Peringati Hari Kesaktian Pancasila dengan Upacara Khidmat
Papuanewsonline.com, Mimika – Suasana
pagi di Lapangan Mako Polres Mimika, Jalan Agimuga Mile 32, tampak berbeda pada
Rabu (1/10/2025). Ratusan personel Polres Mimika berkumpul dengan penuh khidmat
dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Upacara dipimpin langsung
oleh Kapolres Mimika, AKBP Billyandha Hildiario Budiman, dengan mengusung tema
nasional tahun ini: “Pancasila Perekat Bangsa Menuju Indonesia Raya.” Upacara berlangsung tertib dan
penuh makna, diawali dengan penghormatan terhadap bendera Merah Putih hingga
pembacaan ikrar kesetiaan kepada Pancasila. Momen ini bukan hanya menjadi
agenda tahunan, melainkan juga ajang penting untuk mengingat kembali sejarah
perjuangan bangsa serta menegaskan komitmen bersama menjaga ideologi negara. Dalam amanatnya, Kapolres
Billyandha menegaskan bahwa Hari Kesaktian Pancasila harus dimaknai lebih dari
sekadar peringatan seremonial. Menurutnya, Pancasila adalah fondasi utama
bangsa Indonesia yang harus terus dijaga dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. “Pancasila bukan hanya semboyan
yang kita ucapkan, tetapi pedoman yang harus dihayati dan dijalankan. Kita
harap semua elemen bangsa, termasuk masyarakat Mimika, terus meningkatkan
kebanggaan dan kecintaan terhadap Indonesia,” ujar Kapolres. Lebih jauh, ia mengingatkan
pentingnya memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, terutama di tengah
keberagaman suku, agama, dan budaya di Indonesia. “Bangsa Indonesia adalah
bangsa besar dengan berbagai perbedaan. Justru di situlah Pancasila hadir
sebagai perekat yang mampu menyatukan kita semua,” tegasnya. Upacara yang digelar Polres
Mimika ini juga dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran kolektif, baik bagi
anggota Polri maupun masyarakat luas, bahwa Pancasila tetap relevan sebagai
dasar negara dan pandangan hidup di era modern. Kapolres menambahkan, nilai-nilai
luhur yang terkandung dalam Pancasila harus terus dijadikan pegangan dalam
menghadapi tantangan zaman, termasuk perkembangan teknologi, arus globalisasi,
dan berbagai ancaman yang bisa memecah belah bangsa. “Mari kita jadikan Pancasila
sebagai pedoman dalam setiap tindakan dan perilaku kita, demi mewujudkan
Indonesia yang lebih adil, maju, dan sejahtera,” pungkas Kapolres Billyandha. Bagi Kabupaten Mimika, upacara
ini juga menjadi pesan penting untuk menjaga kerukunan di tengah masyarakat
yang multietnis. Kehadiran Pancasila sebagai ideologi pemersatu diyakini mampu
menjaga Mimika tetap damai, aman, dan harmonis di tengah dinamika sosial yang
terus berkembang. Dengan semangat Hari Kesaktian
Pancasila 2025, Polres Mimika mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus
bergandeng tangan menjaga persatuan, demi terciptanya Indonesia Raya yang kuat,
berdaulat, dan bermartabat. Penulis: Jid Editor: GF
02 Okt 2025, 00:26 WIT
20 OPD Adu Kreativitas di Mimika Innovation Week 2025, Pemerintah Sediakan Dana Insentif Rp4 Miliar
Papuanewsonline.com, Timika — Suasana
Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mimika pada
Rabu (1/10/2025) terasa berbeda. Gedung perencanaan itu menjadi pusat perhatian
ketika Mimika Innovation Week 2025 resmi dibuka oleh Bupati Mimika, Johannes
Rettob. Acara yang untuk pertama kalinya digelar di Mimika ini menghadirkan
kompetisi inovasi antar 20 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan total
insentif dana sebesar Rp4 miliar. Dalam sambutannya, Bupati
Johannes Rettob menegaskan bahwa inovasi bukan lagi sekadar slogan, tetapi
kebutuhan mendesak bagi birokrasi modern. “Kita ingin Mimika menjadi daerah
yang adaptif, responsif, dan mampu menjawab tantangan zaman. Inovasi adalah kunci
agar pelayanan publik semakin dekat, cepat, dan bermanfaat bagi masyarakat,”
ujarnya. Acara ini turut dihadiri oleh Kepala
Bappeda Mimika, Yohana Paliling, Pj. Sekda Mimika, Abraham Y. Kateyau, serta Deputi
Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas ASN LAN RI, Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo,
SH, MA, yang juga memberikan arahan terkait pentingnya inovasi sebagai bagian
dari reformasi birokrasi nasional. Sebanyak 20 OPD terpilih
menampilkan karya inovasi mereka di hadapan dewan juri independen. Ide-ide yang
dipresentasikan mencakup berbagai bidang, mulai dari pelayanan publik berbasis
digital, tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, hingga pemberdayaan
ekonomi masyarakat berbasis kearifan lokal. Kepala Bappeda Mimika, Yohana
Paliling, menegaskan bahwa Mimika Innovation Week 2025 berlandaskan pada
regulasi pemerintah pusat mengenai inovasi daerah, sebagaimana tertuang dalam
Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan berbagai aturan turunannya. “Ini adalah
bentuk nyata dari komitmen Pemkab Mimika untuk terus meningkatkan kualitas
kinerja birokrasi. Kami ingin agar setiap OPD memiliki karya nyata yang bisa
diimplementasikan dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,”
ungkapnya. Sebagai bentuk penghargaan atas
kerja keras dan kreativitas, Pemkab Mimika menyiapkan insentif Rp4 miliar bagi
OPD yang berhasil menjadi pemenang. Dana tersebut bukan hanya penghargaan
simbolis, melainkan juga dukungan nyata agar inovasi yang dihasilkan bisa
direalisasikan. “Insentif ini kami siapkan agar
inovasi tidak hanya berhenti di atas kertas, tetapi bisa diwujudkan menjadi
program nyata yang berdaya guna,” tegas Bupati Johannes Rettob. Deputi LAN RI, Dr. Tri Widodo
Wahyu Utomo, memberikan apresiasi tinggi atas keberanian Pemkab Mimika
menggelar acara ini. Menurutnya, Mimika berpotensi menjadi daerah pelopor
inovasi di Tanah Papua. “Jika budaya inovasi ini terus dikembangkan, bukan mustahil
Mimika menjadi contoh bagi daerah lain, bahkan di tingkat nasional,” katanya. Masyarakat Mimika pun menaruh
harapan besar bahwa ajang ini tidak sekadar seremonial, tetapi benar-benar
menghasilkan solusi konkret bagi berbagai persoalan yang dihadapi, mulai dari
pendidikan, kesehatan, hingga tata ruang dan pemberdayaan masyarakat adat. Dengan semangat kolaborasi dan
komitmen kuat dari seluruh OPD, Mimika Innovation Week 2025 diharapkan
melahirkan perubahan positif yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan
membawa Mimika ke arah pembangunan yang lebih maju, inklusif, dan berkelanjutan. Penulis: Jid Editor: GF
02 Okt 2025, 00:20 WIT
DPRK Mimika Gelar Paripurna Bahas Raperda Divestasi Saham Freeport
Papuanewsonline.com, Mimika – Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika kembali mengukir langkah strategis
dengan menggelar Rapat Paripurna I Masa Sidang III Tahun 2025. Sidang yang
berlangsung di ruang rapat utama DPRK Mimika ini dihadiri oleh Bupati Mimika,
Johannes Rettob, jajaran anggota DPRK, serta perwakilan masyarakat adat. Agenda rapat kali ini menjadi
sorotan publik karena membahas delapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Non
APBD yang dinilai sangat krusial bagi tata kelola pemerintahan dan
kesejahteraan masyarakat. Salah satu yang paling menonjol adalah Raperda
mengenai pembagian saham hasil divestasi PT Freeport Indonesia, terutama kepada
pemilik hak ulayat dan masyarakat terdampak permanen akibat aktivitas
pertambangan raksasa emas dan tembaga tersebut. Ketua DPRK Mimika, Primus
Natikaperaiyau, dalam sambutannya menegaskan bahwa penyusunan Raperda bukan
sekadar kewajiban administratif, melainkan sebuah mandat konstitusional. “Raperda Non APBD adalah
instrumen penting untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan sesuai
hukum. Produk hukum ini juga menjadi payung bagi kebijakan dan program
pembangunan agar berorientasi pada kepentingan rakyat,” tegas Primus di hadapan
peserta sidang. Sementara itu, Bupati Mimika, Johannes
Rettob, menilai bahwa delapan Raperda tersebut memiliki peran strategis dalam
membangun fondasi pelayanan publik, memperkuat perlindungan masyarakat adat,
serta mengarahkan pembangunan Mimika hingga lima tahun ke depan. Secara khusus terkait divestasi
saham PT Freeport Indonesia, Bupati Johannes mengingatkan agar regulasi yang
lahir nantinya benar-benar berpihak pada masyarakat. “RPJMD bukan hanya dokumen
administratif, tetapi instrumen kebijakan pembangunan yang menentukan arah
Mimika hingga 2029. Karena itu pembahasan Raperda ini harus dilakukan dengan
matang agar divestasi saham Freeport dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat
adat pemilik hak ulayat dan warga yang terdampak permanen,” ungkapnya. Pembahasan Raperda divestasi
saham Freeport dinilai sebagai langkah krusial dalam menciptakan keadilan
ekonomi di Mimika. Regulasi yang jelas diharapkan dapat menghindari konflik
kepentingan sekaligus memastikan hasil tambang yang bernilai triliunan rupiah
dapat dirasakan langsung oleh masyarakat setempat, bukan hanya oleh segelintir
pihak. Para tokoh masyarakat adat yang
turut hadir dalam sidang memberikan apresiasi atas langkah DPRK Mimika. Mereka
menilai, keterlibatan masyarakat adat dalam pembahasan Raperda ini merupakan
bentuk penghormatan terhadap hak ulayat sekaligus upaya nyata menghadirkan
keadilan sosial di Tanah Amungsa. Penulis: Jid Editor: GF
01 Okt 2025, 22:06 WIT
Pemkot Tual Melaksanakan Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Ohoi Lebetawi
Papuanewsonline.com, Tual - Pemerintah
Kota Tual terus menunjukkan keseriusan dalam meningkatkan taraf hidup
masyarakat dengan melaksanakan program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih
di Ohoi Lebetawi. Program strategis yang merupakan bagian dari agenda prioritas
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, ini menjadi harapan baru bagi
masyarakat pesisir di Kota Tual. Dalam kegiatan peresmian yang
dihadiri Wali Kota Tual beserta jajaran pejabat daerah, tokoh masyarakat, dan
perwakilan kementerian terkait, suasana penuh kebersamaan tampak begitu terasa.
Dengan mengenakan pakaian adat yang dipadukan dengan nuansa merah putih, para
pemimpin daerah menunjukkan semangat persatuan dan gotong royong untuk
membangun wilayah pesisir. “Kita harus menjaga dan merawat
persatuan demi membangun Kota Tual yang aman, damai, dan sejahtera. Program
Kampung Nelayan Merah Putih bukan sekadar proyek pembangunan, tetapi wujud
nyata kehadiran negara untuk masyarakat nelayan,” tegasnya. Program ini tidak hanya menyasar
pembangunan infrastruktur kampung nelayan, tetapi juga peningkatan kualitas
hidup masyarakat, termasuk dukungan terhadap perumahan, fasilitas kesehatan,
pendidikan, hingga pemberdayaan ekonomi berbasis perikanan. Dengan adanya
program ini, diharapkan nelayan di Ohoi Lebetawi dapat meningkatkan pendapatan,
memperluas akses pasar, dan membuka lapangan kerja baru. Selain itu, pembangunan Kampung
Nelayan Merah Putih juga dipandang sebagai momentum untuk memperkuat identitas
lokal dengan semangat kebangsaan. Pemerintah Kota Tual optimistis, program ini
akan menjadi contoh keberhasilan pembangunan berbasis masyarakat pesisir di
wilayah Maluku. Masyarakat yang hadir dalam
kegiatan tersebut menyambut baik langkah pemerintah. Mereka berharap program
ini dapat segera memberikan dampak nyata, terutama dalam meningkatkan
kesejahteraan keluarga nelayan. Penulis: Hend Editor: GF
01 Okt 2025, 22:02 WIT
Polda Maluku Tekankan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Aset Negara
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku berkomitmen penuh dalam pengelolaan aset negara secara transparan dan akuntabel. Demikian disampaikan Karo Logistik Polda Maluku Kombes Pol. Donny Setiawan saat membuka kegiatan Rekonsiliasi dan Pemuktahiran Data Barang Milik Negara (BMN) serta Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja (Satker) dan Satuan Kewilayahan (Satwil) Triwulan III 2025 yang berakhir 30 September 2025.Kegiatan yang dihadiri para pimpinan Satker maupun Satwil di jajaran Polda Maluku ini dilaksanakan di ruang Sagu Gedung Plaza Presisi, Tantui, Kota Ambon, Rabu, 1 Oktober 2025."Polda Maluku berkomitmen dalam mengelola aset negara secara transparan dan akuntabel," katanya.Transparansi dan akuntablitas terhadap pengelolaan BMN, tegas Kombes Donny, harus didata secara baik dan dilakukan sesuai alur pelaporan. "Barang yang menjadi aset negara, baik di Satker maupun Satwil, wajib didata dengan benar. Revisi BMN harus didatakan oleh operator dan dilaporkan ke Biro Logistik," pintanya. Alur pelaporan BMN ditekankan Karo Log, agar data yang masuk ke pusat terjamin keakuratannya. Ia mengingatkan Kasatker dan Kasatwil sebagai kuasa pengguna barang dapat menjalankan tanggung jawabnya.Kombes Donny meminta seluruh aset yang ada, terutama kendaraan dinas, dipelihara dengan baik dan statusnya jelas.Untuk diketahui, kegiatan ini dihadiri pihak-pihak berkompeten dalam sistem keuangan negara. Seperti Kabid Keuangan Polda Maluku, Kepala Seksi Pembinaan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat DJPB Maluku, Pelaksana Seksi Analisa Statistik dan Penyusunan Laporan Keuangan DJPB Maluku, Seluruh Operator Aset dan Operator GLP Aplikasi Sakti Satker/Satwil jajaran Polda Maluku.Dalam kegiatan itu para pemateri dari Kabid Keuangan Polda Maluku dan perwakilan DJPB Maluku, memaparkan secara rinci langkah-langkah penyusunan laporan keuangan dan mekanisme pemuktahiran data BMN yang akurat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PNO-12
01 Okt 2025, 16:34 WIT
58 Jamaah NII Faksi MYT Ikrar Janji Setia ke NKRI
Papuanewsonline.com, Tangerang - Bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila, sebanyak 58 orang jamaah eks anggota kelompok Negara Islam Indonesia (NII) faksi MYT (Muhamad Yusuf Tohiri) menyatakan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam sebuah acara yang berlangsung khidmat di Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Tangerang, pada Rabu, 1 Oktober 2025 pukul 09.00 WIB.Para peserta yang berasal dari Kota Tangerang dan wilayah sekitarnya ini secara terbuka menyatakan lepas baiat dari ajaran menyimpang dan menegaskan kesetiaan mereka kepada Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara.Acara diawali dengan pembacaan deklarasi kesetiaan kepada NKRI yang dipimpin oleh perwakilan peserta, Ustaz Mukhlis, dan diikuti oleh seluruh peserta. Selanjutnya, para peserta melakukan penandatanganan surat pernyataan kesetiaan, kemudian dilanjutkan dengan prosesi mencium bendera merah putih sebagai simbol kecintaan dan penghormatan terhadap Indonesia.Dalam sambutannya, perwakilan dari Detasemen Khusus (Densus 88) Anti Teror Polri yaitu Kasatgaswil DKI Jakarta Kombes Pol Dhani Arifianto S.I.K. M.Han - menyampaikan penghargaan atas langkah besar yang diambil para peserta dalam meninggalkan paham radikalisme. “Langkah ini adalah bentuk nyata kembalinya semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Ini bukan akhir, tapi awal baru untuk hidup yang lebih baik dalam bingkai NKRI,” ujarnya.Wali Kota Tangerang yang turut hadir juga menyampaikan apresiasi dan dukungan dari pemerintah daerah. “Kami membuka pintu selebar-lebarnya untuk mendampingi proses reintegrasi sosial dan pemberdayaan ekonomi bagi saudara-saudara kita yang telah kembali ke jalan yang benar,” katanya.Acara semakin khidmat dengan tausiyah kebangsaan oleh Asep Muhargono, mantan aktivis NII yang kini menjadi pendiri Yayasan Prasana Bumi Pertiwi (PRABU) lembaga binaan yang terdiri dari para mantan anggota NII yang kini aktif mengedukasi masyarakat tentang bahaya paham radikal. Dalam tausiyahnya, Asep menegaskan bahwa “Pancasila dan Islam tidak bertentangan, dan cinta tanah air adalah bagian dari iman.”Sebagai penutup, KH Saparudin , Wakil ketua MUI Kota Tangerang, memimpin pembacaan doa bersama agar para peserta diberikan kekuatan untuk tetap istiqamah di jalan yang benar, serta agar bangsa Indonesia terhindar dari segala bentuk perpecahan dan radikalisme.Kegiatan ini juga dihadiri oleh berbagai stakeholder Kota Tangerang, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta perangkat lingkungan setempat yang turut memberikan dukungan moril dan semangat kepada para peserta dalam menjalani kehidupan baru yang lebih damai, produktif, dan konstitusional.Dengan terlaksananya kegiatan ini, diharapkan semakin banyak individu maupun kelompok yang terpapar paham radikal untuk mengikuti jejak serupa kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dan berkontribusi membangun bangsa dalam semangat persatuan dan kesatuan. PNO-12
01 Okt 2025, 16:16 WIT
Terima Kunjungan Ketum GISLI, Kapolda Maluku: Perkuat Sinergi Dukung Pemberdayaan Masyarakat Pesisir
Papuanewsonline.com, Ambon – Ketua Umum (Ketum) Gerakan Ingat Selamat Layar Indonesia (GISLI), Irjen Pol (Purn) Drs. Mudji Waluyo, S.H., M.H, menemui Kapolda Maluku, Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H, S.I.K, M.Si, Selasa (30/9). Pertemuan silaturahmi yang bertujuan untuk memperkuat sinergi dalam mendukung pemberdayaan masyarakat pesisir ini berlangsung di ruang tamu Kapolda Maluku.Audiensi antara pimpinan Polda Maluku dengan GISLI berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan. Agenda utama yang dibahas yakni upaya mendukung terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia serta peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.Irjen (Purn) Mudji Waluyo dalam pertemuan itu selain menjelaskan visi dan misi GISLI yang sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo, khususnya poin kelima mengenai peningkatan kesejahteraan masyarakat, dirinya juga menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya dapat bertemu langsung dengan Kapolda Maluku. Ia menekankan pentingnya peran masyarakat pesisir dalam pembangunan nasional. “Visi dan misi kami adalah mendukung terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia. Prioritas kami adalah meningkatkan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Maluku memiliki potensi besar dalam sektor maritim, dan kami ingin mengaktifkan daya guna masyarakat pesisir agar mereka bisa lebih mandiri dan berdaya saing,” ujar Mudji Waluyo.Waluyo juga menyampaikan harapan besar terhadap Polda Maluku sebagai institusi yang selalu hadir untuk masyarakat. Menurutnya, keberadaan Polda Maluku sangat penting dalam menjaga keamanan serta memberikan perlindungan kepada masyarakat pesisir yang kerap menghadapi berbagai tantangan zaman.“Saya terkesan dengan situasi di Maluku. Polda Maluku saya harapkan terus menjadi penjaga dan pelindung masyarakat Maluku. Menghadapi problematika zaman, saya mendoakan agar Polri di Maluku terus berbenah, bekerja tulus, dan berbakti sepenuh hati untuk masyarakat yang kita cintai bersama,” tambahnya.Kedatangan Ketum GISLI dan sejumlah stafnya disambut hangat oleh Kapolda Maluku Irjen Dadang Hartanto. Ia memberikan apresiasi atas kunjungan mantan Kapolda Maluku yang kini memimpin GISLI. Kapolda menegaskan, Polda Maluku siap memberikan dukungan penuh terhadap program-program GISLI, khususnya yang akan diimplementasikan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, salah satu wilayah hukum Polda Maluku.“Kami menyambut dengan bangga dan hormat kehadiran Bapak Mudji Waluyo di Mako Polda Maluku. Kami siap mendukung terlaksananya program GISLI di wilayah hukum Polda Maluku, khususnya di Kepulauan Tanimbar. Jika ada kendala, kami siap membantu agar program berjalan dengan baik,” tegas Kapolda.Polda Maluku, lanjut Irjen Dadang, memiliki komitmen untuk selalu terbuka terhadap mitra yang ingin bekerja sama demi kepentingan masyarakat. Menurutnya, pelayanan kepada masyarakat pesisir sudah menjadi prioritas Polda Maluku melalui Dit Polairud dan jajaran Satpolairud yang rutin melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pengamanan di wilayah laut.“Polda Maluku terbuka untuk semua pihak yang memiliki tujuan baik demi masyarakat. Program GISLI sejalan dengan apa yang kami lakukan, yakni meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pesisir. Polairud kami secara aktif terus turun langsung memberikan layanan kepada nelayan dan masyarakat di pulau-pulau,” jelas Kapolda.Pertemuan yang berlangsung menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara Polri melalui Polda Maluku dengan GISLI, sebagai organisasi yang berfokus pada keselamatan layar dan pemberdayaan masyarakat maritim. Dengan letak geografis Maluku yang strategis sebagai daerah kepulauan, kehadiran GISLI diharapkan dapat mendukung program nasional sekaligus memberi manfaat langsung bagi masyarakat pesisir.Dalam pertemuan itu, turut hadir Direktur Polairud dan Direktur Reskrimsus Polda Maluku. Sedangkan dari GISLI turut hadir pengurus seperti Brigjen Pol (Purn) Heru Purnomo, Kombes Pol (Purn) Dr. Purwady, Kombes Pol (Purn) Estrelina Nirahua, S.H., M.H, beserta beberapa anggota dan staf khusus lainnya. PNO-12
01 Okt 2025, 16:05 WIT
Sholat Subuh di Masjid Al-Furqan, Kapolda Ajak Jamaah Tebar Kebaikan Serta Wujudkan Maluku Damai
Papuanewsonline.com, Ambon – Suasana religius dan penuh keakraban terasa di Masjid Al-Furqan, Galunggung, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Selasa (30/9) dini hari. Tepat pukul 04.45 WIT, Kapolda Maluku, Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si, melaksanakan Sholat Subuh Berjamaah bersama umat.Turut hadir mendampingi Kapolda yaitu Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Imam Thobroni S.I.K., M.H, Dir Samapta Polda Maluku, Wakapolresta Pulau Ambon & Pulau-Pulau Lease, dan Kapolsek Sirimau Polresta Pulau Ambon & P. P. Lease beserta personel.Usai pelaksanaan ibadah yang diimami Imam masjid setempat, Kapolda menyempatkan diri berinteraksi langsung dengan para jamaah, pengurus, serta imam masjid. Dalam suasana hangat yang diselingi canda dan tawa, ia menyampaikan pesan penting mengenai peran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban.“Sebagai orang beragama dan beriman, kita patut menyebarkan kebaikan demi terwujudnya kamtibmas yang aman dan kondusif. Jika terjadi masalah, segeralah laporkan ke pihak berwajib. Hidup rukun dan damai adalah role model dari hidup orang basudara di Maluku tercinta ini. Polri akan selalu hadir bagi masyarakat. Terus bikin bae,” pesan Kapolda Maluku.Kapolda juga menekankan pentingnya nilai-nilai persaudaraan dan kerukunan yang sudah lama menjadi identitas masyarakat Maluku. Menurutnya, dengan menjaga kedamaian dan menjauhi konflik, masyarakat dapat mewujudkan lingkungan yang nyaman, tenteram, dan produktif.Dalam kesempatan berharga tersebut, Kapolda Maluku menerima sebuah Al-Qur’an tulisan tangan dari salah satu pengurus masjid sebagai bentuk penghargaan dan kenang-kenangan. Pemberian itu menjadi simbol kebersamaan antara Polri dan masyarakat dalam mengedepankan nilai religius serta memperkuat hubungan emosional yang harmonis.Kegiatan Sholat Subuh berjamaah yang rutin dilakukan Kapolda Maluku di berbagai masjid merupakan wujud nyata kehadiran Polri di tengah-tengah masyarakat, tidak hanya sebagai aparat penegak hukum tetapi juga sebagai bagian dari kehidupan sosial dan spiritual masyarakat. PNO-12
01 Okt 2025, 10:58 WIT
Kembalikan 39 Buku, Polda Jatim: Tidak Ada Tindak Pidana yang Berkaitan
Papuanewsonline.com, Jakarta - Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan komitmennya dalam menjunjung tinggi prinsip hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hal ini disampaikan oleh Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, terkait langkah Polda Jawa Timur yang telah mengembalikan 39 buku milik para tersangka kasus kerusuhan.“Polri memastikan setiap langkah penyidikan dilakukan secara objektif, profesional, dan proporsional. Setelah dilakukan evaluasi mendalam oleh penyidik, disimpulkan bahwa buku-buku tersebut tidak memiliki kaitan langsung dengan tindak pidana yang disidik,” ujar Brigjen Pol Trunoyudo, Senin (29/9/2025).Brigjen Pol Trunoyudo menjelaskan, pengembalian buku ini merupakan implementasi dari Pasal 46 ayat (1) huruf a KUHAP, yang mengatur bahwa barang sitaan yang tidak berkaitan dengan tindak pidana wajib dikembalikan kepada pemiliknya.“Keputusan ini menjadi wujud profesionalisme penyidik dalam menjamin hak-hak para pihak selama proses hukum berlangsung. Ketika barang bukti tidak relevan dengan perkara, maka harus dikembalikan sebagai bentuk penghormatan terhadap hak pemilik,” tegasnya.Lebih lanjut, ia menerangkan bahwa hasil proses penyelidikan awal dilakukan semata-mata untuk kepentingan penyidik, sesuai ketentuan Pasal 184 KUHP dan Pasal 39 ayat (1) huruf d KUHP, guna memastikan seluruh barang yang diduga memiliki keterkaitan dengan tindak pidana dapat diperiksa secara menyeluruh.“Penyitaan merupakan bagian dari proses hukum. Namun setelah dilakukan analisis lebih lanjut, penyidik memastikan bahwa buku-buku tersebut tidak relevan dengan tindak pidana. Karena itu, seluruhnya telah dikembalikan kepada para pemilik atau keluarga masing-masing per 29 September 2025,” jelasnya.Karo Penmas menegaskan, langkah ini mencerminkan komitmen Polri dalam menjalankan proses hukum secara transparan, akuntabel, dan sesuai aturan perundang-undangan.“Kami ingin masyarakat memahami bahwa setiap tindakan penyidik memiliki dasar hukum. Polri tidak akan menahan atau menyita barang yang tidak berhubungan dengan tindak pidana,” tambahnya.Ia juga menekankan bahwa proses penyidikan terhadap unsur-unsur yang terbukti memiliki keterkaitan dengan tindak pidana tetap berlanjut, dan Polri berkomitmen menjaga kepercayaan publik melalui penegakan hukum yang transparan dan berkeadilan.“Polri terus bekerja dengan menjunjung asas kepastian hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta transparansi kepada publik. Ini bagian dari akuntabilitas kami sebagai institusi penegak hukum,” tutup Brigjen Pol Trunoyudo. PNO-12
01 Okt 2025, 10:22 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
