Papuanewsonline.com
BERITA TAG Hukum
Homepage
Kapolda Papua Ikuti Pengarahan dari Presiden RI di IKN
Papuanewsonline.com, IKN – Kapolda Papua, Brigjen Pol Patrige R. Renwarin, S.H., M.Si, bersama para Kapolres di wilayah Polda Papua, mengikuti pengarahan dari Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo, yang digelar di Aula Gedung Ibu Kota Nusantara (IKN), Kamis (12/9/2024). Acara ini juga dihadiri oleh Presiden Terpilih 2024, Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto, serta sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk para menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.Dalam arahannya, Presiden Jokowi meminta agar para pimpinan TNI dan Polri dapat membawa semangat transformasi yang ada di IKN untuk diterapkan di wilayah masing-masing. "Saya ingin Saudara-saudara melihat IKN, melihat progres kota masa depan itu seperti apa, dan membawa semangat transformasi tersebut pulang ke daerah masing-masing untuk dikembangkan," ujar Jokowi.Presiden menekankan pentingnya pembangunan berkelanjutan dengan menerapkan konsep ramah lingkungan, termasuk penggunaan standar bangunan hijau, transportasi berbahan bakar ramah lingkungan, dan pemanfaatan energi hijau. "Semangat ini bukan hanya untuk IKN, tapi untuk seluruh Indonesia, mewujudkan Indonesia sentris, bukan Jawa sentris," tambahnya.Jokowi juga menyoroti visi besar pemerintah untuk mencapai Indonesia Emas 2045 dengan target GDP per kapita mencapai USD 23 ribu. Untuk itu, ia mengimbau para pimpinan TNI dan Polri agar berani mengambil langkah strategis, baik kecil maupun besar, dalam memimpin wilayah masing-masing. "Ke depan, negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat, bukan negara besar mengalahkan negara kecil," tegas Jokowi.Ia menekankan bahwa pemindahan ibu kota ke IKN bukan sekadar relokasi fisik, melainkan juga bertujuan mengubah pola pikir dan budaya kerja, demi menciptakan efisiensi dan penyederhanaan kebijakan. Dengan karakter dan mental bangsa yang maju, Jokowi berharap Indonesia dapat bersaing dengan negara-negara lain di dunia."Semangat ini yang saya harapkan bisa Saudara-saudara bawa sekembalinya dari IKN Nusantara, untuk memperbaiki tata kelola dan manajemen birokrasi di TNI dan Polri, sehingga semakin profesional," tutup Presiden.Arahan ini diharapkan dapat memberikan dorongan kepada jajaran TNI-Polri di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Papua, untuk mendukung transformasi besar yang sedang dilakukan pemerintah dalam membangun masa depan bangsa. (PNO-12)
13 Sep 2024, 21:27 WIT
Kapolsek Sarmi Kota Amankan Pelaku Pengancaman dan Pengrusakan di Kampung Bagaiserwar II
Papuanewsonline.com, Sarmi – Kapolsek Sarmi Kota, Iptu Suhartono, S.Sos., merespons cepat aduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana pengancaman dan pengrusakan yang terjadi di Kampung Bagaiserwar II, Distrik Sarmi Timur, Kabupaten Sarmi. Aduan tersebut dilaporkan oleh korban, Yohan Sosomar, melalui telepon, Kamis (12/9/2024). Pelaku berinisial "OY" diduga melakukan aksi tersebut setelah terlibat perselisihan dengan korban.Kapolsek menjelaskan bahwa insiden tersebut terjadi sekitar pukul 07:00 WIT ketika pelaku, yang diduga berada di bawah pengaruh alkohol, membuat keributan di depan rumah korban. Pelaku mengancam korban dengan sebilah pisau tombak, namun karena korban tidak keluar dari rumah, pelaku melampiaskan kemarahannya dengan merusak pintu rumah korban menggunakan ujung pisau. Akibatnya, pintu rumah tersebut mengalami kerusakan cukup parah."Penyebab pelaku melakukan pengancaman dan pengrusakan ini ternyata hanya karena kesalahpahaman," ujar Iptu Suhartono, menjelaskan motif di balik insiden tersebut. Setelah mendapat laporan, Kapolsek bersama anggota piket segera mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk mengamankan situasi dan mengumpulkan barang bukti. "Kami berhasil mengamankan pelaku serta barang bukti berupa 1 buah pisau tombak yang digunakan pelaku untuk merusak pintu rumah korban," tambahnya.Pelaku kini diamankan di Rumah Tahanan Polsek Sarmi Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut. Namun, dalam perkembangan kasus ini, korban menyampaikan bahwa dirinya tidak ingin membawa perkara ini ke jalur hukum. "Korban meminta agar kejadian ini diselesaikan secara damai melalui pendekatan keadilan restoratif (restorative justice)," kata Kapolsek. Pertemuan antara kedua belah pihak direncanakan akan berlangsung pada hari Jumat, 12 September 2024, di Polsek Sarmi Kota.Restorative justice merupakan pendekatan penyelesaian kasus yang menekankan pada perdamaian antara pelaku dan korban serta pemulihan hubungan sosial. Dalam beberapa kasus seperti ini, pendekatan tersebut dianggap lebih tepat dan bisa memberikan solusi yang lebih cepat bagi kedua belah pihak tanpa melalui proses hukum formal yang panjang.Kapolsek berharap kejadian serupa tidak terulang dan masyarakat dapat menyelesaikan permasalahan dengan cara yang lebih baik tanpa menggunakan kekerasan atau tindakan melanggar hukum. (PNO-12)
13 Sep 2024, 21:20 WIT
HUT Lalu Lintas ke-69, Polres Asmat Bagikan Helm dan Sembako Untuk Masyarakat
Papuanewsonline.com, Asmat – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Lalu Lintas ke-69, Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas) Polres Asmat menggelar kegiatan bakti sosial yang berlangsung pada Kamis (12/09/2024). Kegiatan tersebut meliputi pembagian helm kepada masyarakat di berbagai lokasi serta pemberian bantuan sembako berupa beras 5 kg, gula, kopi, teh, mie instan, dan minyak goreng.Wakapolres Asmat, Kompol Sutardi, S.H., M.H., yang hadir dalam acara tersebut, menyampaikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan bakti sosial ini. “Bakti sosial ini merupakan bentuk kepedulian kami kepada masyarakat sekaligus memperingati HUT Lalu Lintas. Diharapkan bantuan ini bisa meringankan beban warga dan meningkatkan kesadaran tentang keselamatan berlalu lintas,” kata Kompol Sutardi.Kasat Lantas Polres Asmat, Ipda Osmon Dimara, memanfaatkan momen ini untuk melakukan sosialisasi mengenai keselamatan berkendara, khususnya terkait penggunaan motor listrik yang semakin marak di Asmat. Ia menekankan pentingnya penggunaan helm dan mematuhi aturan lalu lintas bagi pengguna kendaraan bermotor, termasuk motor listrik. "Kami mengingatkan masyarakat agar selalu menggunakan helm dan tetap patuh pada aturan meskipun menggunakan motor listrik, demi keselamatan bersama," ujarnya.Ipda Osmon juga menegaskan bahwa peringatan HUT Lalu Lintas ke-69 ini merupakan waktu yang tepat untuk memperkuat komitmen dalam meningkatkan keselamatan di jalan raya. "Kami ingin masyarakat Asmat, yang kini semakin banyak menggunakan motor listrik, benar-benar memahami pentingnya keselamatan dalam berkendara dan selalu mematuhi peraturan lalu lintas," jelasnya.Kegiatan bakti sosial ini disambut baik oleh masyarakat, yang merasa sangat terbantu oleh perhatian dan dukungan dari Polres Asmat. Selain menerima bantuan sembako, warga juga mendapat edukasi tentang pentingnya keselamatan berkendara. "Bantuan ini sangat berarti bagi kami, dan sosialisasi yang diberikan membuat kami lebih paham tentang pentingnya aturan berlalu lintas," ujar salah seorang warga penerima bantuan.Melalui kegiatan ini, Polres Asmat berharap dapat terus menjaga hubungan baik dengan masyarakat serta mendorong peningkatan kesadaran berlalu lintas, khususnya dalam penggunaan motor listrik yang mulai banyak digunakan di wilayah tersebut. PNO-12
13 Sep 2024, 21:05 WIT
Kapolda Maluku dan Kapolres Jajaran Terima Arahan Langsung Presiden RI di IKN
Papuanewsonline.com, IKN – Kepala Kepolian Daerah Maluku, Irjen Pol Drs. Eddy Sumitro Tambunan, M.Si menghadiri kegiatan pengarahan Presiden RI Ir. H. Joko Widodo di aula gedung Ibukota Nusantara (IKN), Kamis (12/9/2024).Selain Kapolda, para Kapolres jajaran Polda Maluku juga turut serta menghadiri pengarahan Presiden RI yang turut dihadiri Presiden RI terpilih 2024, Prabowo Subianto, beserta pejabat tinggi negara dan para menteri kabinet Indonesia maju, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.Presiden Jokowi dalam arahannya pertama-tama menyampaikan selamat datang di IKN. Ia mengaku, pengarahan di IKN bertujuan agar para pejabat TNI Polri bisa melihat bagaimana konsep kota modern/kota masa depan. Dapat melihat semangat transformasi, konsep Green Building, green energy, dan melihat konsep transportasi hijau masa depan. "Semua ini dikembangkan untuk mewujudkan pembangunan Indonesia sentris, pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia demi mewujudkan Indonesia emas 2045," katanya.Untuk mewujudkan hal tersebut, banyak hal dipertaruhkan. Harus berani mengambil langkah kecil, sedang sampai langkah-langkah besar, untuk membuat perubahan mencapai Indonesia yang maju."Kepindahan ke IKN bukan sekedar pindah kerja, pindah istana, tetapi pindah pemikirian, transformasi pola pikir, perubahan budaya kerja untuk membentuk karakter dan mental Indonesia maju," jelasnya.Jokowi berharap kepada para pejabat TNI Polri agar sekembalinya dari IKN dapat membawa semangat untuk perbaiki tata kelola, manajemen birokrasi dalam tubuh TNI Polri. Ini penting sehingga masyarakat dengan status apapun bisa merasakan dampak dari keberadaan kita. Terapkan manajemen birokrasi yang cepat dan tidak bertele-tele, arahkan anggota bekerja cepat dan berikan pelayanan yang terbaik.Dijelaskan, saat ini adalah zaman keterbukaan, hal-hal kecil yang dinilai sepele bisa menjadi sesuatu yang sangat besar, selanjutnya akan mengganggu stabilitas. "Kita semua harus hati-hati betul dalam berperilaku. NKRI butuh stabilitas keamanan untuk tetap tumbuh dan maju," katanya.Menurutnya, negara saat ini berada pada fase yang sangat penting. Bulan Oktober disaksikan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. November akan ada Pilkada serentak. TNI Polri harus betul-betul menjaga stabilitas yang baik seperti sudah terjaga dengan baik saat ini, bila ada hal-hal kecil agar diselesaikan secepatnya."TNI Polri jaga betul stabilitas dan dukung penuh transisi pemerintahan dukung dengan sepenuhnya. Pastikan proses transisi ini berjalan dengan baik dan lancar, jangan ada riak-riak, jaga netralitas, jaga situasi kondusif dan jaga profesionalisme," pintanya.Presiden juga menyampaikan terima kasih atas dedikasi, perhatian dan kerja keras TNI Polri. Jaga kekompakan dan sinergitas dalam pengabdian. "Mohon maaf dalam 10 tahun kepemimpinan bila ada kebijakan dan instruksi yang melukai. Presiden dalam kunjungan tidak sempat bersalaman dengan pejabat TNI Polri, agar dimaklumi saja. Sekali lagi terima kasih untuk TNI Polri," tutupnya. (PNO-12)
13 Sep 2024, 20:12 WIT
Bareskrim Gerebek Lokasi Percetakan Uang Palsu
Papuanewsonline.com, Jakarta - Bareskrim Polri melakukan penggerebekan sebuah rumah produksi uang palsu di dua lokasi wilayah Bekasi, Jawa Barat (Jabar). Penggerebekan itu pun berujung penangkapan 8 tersangka, yakni SUR, SU, IL, AS, MFA, EM, SUD, dan JR.Direktur Tipideksus Bareskrim Polri Brigjen. Pol. Helfi Assegaf menjelaskan, tersangka SUR berperan sebagai pemilik. Lalu, tersangka SU sebagai karyawan yang memotong uang palsu.“Kemudian IL, AS, MFA, EM, SUD, dan JR yang berperan sebagai perantara,” ucap Helfi saat dikonfirmasi, Kamis (12/9/24).Kasubdit IV Dittipideksus Kombes. Pol. Andi Sudarmaji menambahkan, para tersangka beroperasi sejak awal 2024. Berdasarkan pengakuan para tersangka, metrka sudah 6x melakukan pencetakan.“Sekali mencetak sebanyak 12.000 lembar. Tersangka sudah kita tahan,” ungkapnya Ia menjelaskan, jaringan ini biasa membanderol uang palsu hasil cetakan senilai Rp300 juta. Penjualan pun dilakukan dengan sistem beli putus sebagaimana transaksi narkoba."Barang bukti uang rupiah palsu pecahan Rp100 ribu sebanyak 12.000 lembar. Untuk uang palsu tersebut tidak bisa dikonversi ke dalam rupiah karena tidak ada nilainya,” jelasnya. Dijelaskannya, lokasi penggerebekan sendiri jika dilihat dari luar selaiknya percetakan pada umumnya.Kepolisian menyangkakan SU Pasal 36 Ayat 2 dan ayat 3 UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Kemudian JR disangka melanggar Pasal 36 Ayat 3 UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Sementara itu, 6 tersangka lain, yakni AS, SUR, SUD, MFA, IL dan EM dikenakan Pasal 36 Ayat 3 UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. (PNO-12)
13 Sep 2024, 19:48 WIT
Kasus Hukum TPPU Menanti Johanes Rettob Selesai Pilkada
Papuanewsonline.com, Jakarta- Kasus Hukum dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyeret eks Plt Bupati Mimika Johanes Rettob akan diperiksa selesai Pilkada.Hal ini disampaikan sumber terpercaya Media Papuanewsonline.com di Kejaksaan Tinggi Papua dari Jayapura melalui pesan singkat via WhatsApp, Kamis (12/9/2024),Malam.“Tidak ada yang kebal hukum ya, jadi Setelah Pilkada 2024 tentu proses hukum akan terus dilaksanakan,” ujar Sumber.Terpisah Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspen Kejagung) Hali Siregar mengatakan ada beberapa alasan dilakukan penundaan proses hukum bagi calon kepala daerah yang terlibat persoalan hukum. Pertama, penundaan dilakukan agar dapat menjaga objektivitas proses demokrasi dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2024 yang tahapan sudah mulai berjalan." Yang pernah menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Papua itu, korps adhyaksa, jadi perkaranya akan dilanjutkan proses hukum setelah pelaksanaan Pilkada 2024 berakhir," ucap Harli.Kata Harli, dalam proses penegakan hukum tak pandang bulu dan setiap orang sama di depan hukum tanpa terkecuali." Perkara ditangani Kejati di Daerah Papua. Selesai Pilkada 2024 akan ditindaklanjuti," ucap Harli.Sementara itu, Mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Witono membongkar aromah busuk dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menyeret Plt Bupati Mimika Johanes Rettob.Witono membenarkan bahwa disaat menjabat, Kejaksaan Tinggi Papua suda mengantongi data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan." Benar, sudah ada data dari PPATK, jadi walaupun kasus dugaan kasus korupsi yang bersangkutan sudah punya kekuatan hukum tetap, namun ada data dari PPATK yang yang bisa ditindaklanjuti, karena tidak ada kaitan dengan kasus asal, saya kira ini menjadi ujian bagi Pak Kajati yang baru," ungkap Witono.Witono menyebutkan, data dari PPATK tinggal didalami oleh penyidik karena tidak berkaitan dengan kasus asal yang sudah berkekuatan hukum tetap." Tolong dimonitor, karena perkara itu harus dilanjutkan, mengingat ada beberap temuan PPATK hal yang berkaitan dengan TPPU, salah satunya perjalanan dinas dari yang bersangkutan," ujarnya.Terpisah Diketahui, skandal dugaan Tindak pencucian uang (TPPU) Johenas Rettob Cs hingga kini masi mengendap di laci penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua.Pada beberapa waktu lalu Kejati Papua, menyelidiki dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menyeret eks Plt Bupati Mimika Johannes Rettob. Dari proses penyelidikan itu, Kejati Papua menyurati Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk meminta data aliran uang keluar masuk dari rekening Johanes Rettob.Kemudian dari serangkaian proses penyelidikan, Kejati Papua telah mengantongi data dari PPATK didalamnya ada beberapa temuan yang mengarah ke TPPU salah satunya perjalanan dinas dari Johanes Rettob.Pada waktu itu, Mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Witono , disaat menjabat didampingi Kasipenkum Aguwani, dengan gaganya menerangkan di Media bahwa, Kejati Papua telah mengantongi bukti awal dugaan TPPU dari Plt Bupati Mimika Johanes Rettob Cs dari PPATK.Alhasil saat itu Witono mengaku pihaknya akan menaikkan status TPPU tersebut ke tahap penyidikan dengan menetapkan Johanes Rettob jadi tersangka, namun dari tahun 2023 hingga akhir 2024 kasus tersebut berjalan ditempat, yakni masih mengendap di laci penyidik Kejaksaan Tinggi Papua.(Tim).
12 Sep 2024, 21:39 WIT
Reaksi cepat Polsek Selaru bersama Warga Selamatkan Korban Kecelakaan Laut
Papuanewsonline.com, Tanimbar – Polda Maluku, Kepolisian Resor Kepulauan Tanimbar; Polsek Selaru bersama Warga setempat berhasil mengevakuasi korban kecelakaan laut terhadap Kapal Kayu, KM Dausa KW kecil yang tenggelam di selat perairan Egron, Desa Adaut, Kecamatan Selaru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar.Kejadian tersebut bermula ketika KM. Dausa KW kecil bertolak dari Pelabuhan Tutukratu Desa Adaut menuju ke Pelabuhan Saumlaki, Kamis (12/09/24) sekitar Pukul 07.30 WIT. Namun ditengah-tengah perjalanan, terdapat angin kencang disertai gelombang yang tinggi.Akibat dihantam gelombang yang tinggi, sehingga mengakibatkan air laut masuk melalui bagian belakang Kapal kayu KM. Dausa KW kecil dan nahasnya Kapal tersebut pun tenggelam pada Selat Perairan Egron, Petuanan Desa Adaut, Kecamatan Selaru.Berdasarkan keterangan yang diterima selain menghadapi cuaca yang ekstrim, salah satu faktor tenggelamnya KM Dausa KW kecil ini diduga akibat dari muatan yang sudah melebihi kapasitas. Bahkan sebelumnya sudah diperingati oleh pihak Syahbandar dan KP3 di Pelabuhan Adaut agar proses muatan barang diatas Kapal tidak boleh melebih kapasitas, mengingat saat ini kondisi cuaca sering berubah-ubah.Kapolres Kepulauan Tanimbar AKBP UMAR WIJAYA, S.I.K., M.H., melalui Kapolsek Selaru Iptu S. I. SABARLELE membenarkan bahwa, pihaknya telah melakukan evakuasi dengan dibantu Warga setempat menggunakan Kapal Motor milik Masyarakat, usai menerima laporan terjadinya kecelakaan laut berupa tenggelamnya KM Dausa KW kecil di Selat Perairan Egron. Yang mana, jarak yang ditempuh dari pelabuhan Tutukratu Desa Adaut kearah selatan Perairan Egron tersebut kurang lebih berjarak 1,5 Mil.“Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Para Penumpang yang berjumlah kurang lebih sekitar 16 (enam belas) Orang, ditambah 4 (empat) Orang Nahkoda dan ABK kapal, seluruhnya dapat diselamatkan” terang Kapolsek.Namun, sambung Iptu S. I. SABARLELE, Kejadian tersebut menimbulkan kerugian Materil berupa 1 (satu) unit Motor laut KM Dausa kecil yang bermuatan Kopra yang berjumlah kurang lebih 3 (tiga) Ton, Karung berisi Rumput Laut kurang lebih 1 (satu) Ton, hingga muatan lainnya milik Perusahaan Windu berupa peralatan yang pernah digunakan untuk beroperasi membangun jalan pada Kecamatan Selaru.Selain itu, Kapolsek pun menyampaikan terima kasih kepada Masyarakat yang turut serta membantu Kepolisian dalam melakukan evakuasi terhadap Korban yang mengalami kecelakaan di laut, meskipun diterpa cuaca yang ekstrim. Ia juga menghimbau dan mengajak Masyarakat untuk mewaspadai cuaca ekstrim maupun tidak mengangkut muatan yang melebihi kapasitas ketika melakukan pelayaran, menurutnya hal ini penting untuk diperhatikan dan dilaksanakan demi keselamatan bersama. (PNO-12)
12 Sep 2024, 21:02 WIT
Dialog "Polisi Menyapa", Polda Papua dan Pertamina Bahas Antisipasi Kelangkaan BBM
Papuanewsonline.com, Jayapura – Dalam upaya mengantisipasi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di wilayah Papua, termasuk di tiga Daerah Otonomi Baru (DOB), Polda Papua bersama Pertamina membahas langkah-langkah pengawasan dan distribusi BBM. Melalui dialog interaktif “Polisi Menyapa” yang digelar di stasiun LPP RRI Jayapura pada Kamis (12/9), dialog ini menghadirkan Kasubbid IV Ditreskrimsus Polda Papua, Kompol Agus Ferinando Pombos, serta Sales Manager Ritel Papua Patra Niaga, Ziko Wahyudi.Dalam kesempatan tersebut, Kompol Agus menyampaikan pentingnya kerja sama antara pihak kepolisian dan Pertamina dalam mengawasi distribusi BBM, khususnya dalam mencegah penyalahgunaan yang menyebabkan antrian panjang di SPBU.“Kami bersama Pertamina terus melakukan pengawasan, dan setiap ada indikasi penyalahgunaan yang memicu antrian panjang, kami segera bertindak. Beberapa kasus yang kami temui, seperti penggunaan plat nomor ganda dan QR code ganda, sudah kami tindak,” ujar Kompol Agus.Ia juga menjelaskan bahwa pelanggaran seperti memodifikasi kendaraan untuk memanipulasi plat nomor, yang sebelumnya terdeteksi dalam operasi penindakan, telah berhasil mengurangi antrian di beberapa SPBU. "Beberapa waktu lalu, kami melakukan penindakan terhadap pelanggar, namun karena belum cukup bukti, kasus ini kami limpahkan ke Satuan Lalu Lintas untuk ditindaklanjuti dengan penilangan,” tambahnya.Sementara itu, Ziko Wahyudi dari Pertamina Papua Maluku menegaskan bahwa stok BBM di wilayah Papua, khususnya Kota Jayapura, tetap aman dan terpantau. “Kami dari Pertamina memastikan bahwa stok BBM di SPBU tersedia, dan jika terjadi antrian, itu bukan berarti ada kelangkaan. Kami selalu melakukan pengecekan stok harian, baik di SPBU maupun terminal bahan bakar di Jayapura, Nabire, dan wilayah lainnya,” jelas Ziko.Ziko juga menyampaikan bahwa antrian yang terjadi di beberapa SPBU disebabkan oleh program pemerintah yang sedang berjalan, yaitu "Subsidi Tepat", yang bertujuan untuk memastikan subsidi BBM tepat sasaran. "Antrian yang ada bukan merupakan indikasi kekurangan stok, tetapi merupakan bagian dari proses pelaksanaan program Subsidi Tepat, yang memerlukan penyesuaian di lapangan,” lanjutnya.Melalui dialog ini, pihak kepolisian dan Pertamina berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan dan penindakan guna memastikan distribusi BBM berjalan lancar, terutama di tengah pelaksanaan program pemerintah yang krusial bagi masyarakat Papua. Masyarakat pun diharapkan tetap tenang dan melaporkan jika menemukan adanya pelanggaran distribusi BBM di wilayahnya. PNO-12
12 Sep 2024, 20:46 WIT
Satgas OMPC II Papua Selatan Siaga 24 Jam Jelang Penetapan Paslon Pilkada 2024
Papuanewsonline.com, Merauke – Menjelang penetapan pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan dalam Pilkada 2024, Polda Papua, melalui Satgas Operasi Mantap Praja Cartenz II 2024 (OMPC II) Wilayah Papua Selatan, memperketat pengamanan di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Penetapan pasangan calon tersebut dijadwalkan akan berlangsung pada 22 September 2024 sesuai dengan tahapan yang diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024.Tahapan penting lainnya yang akan mendahului penetapan calon adalah pengumuman hasil penelitian syarat administrasi pasangan calon. Untuk memastikan proses ini berjalan dengan aman dan lancar, Polda Papua telah mengambil langkah preventif guna meminimalisir potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).“Dalam pelaksanaan Pilkada 2024, Kepolisian, khususnya Polda Papua melalui Satgas OMPC II 2024 Wilayah Papua Selatan, berkomitmen mengamankan setiap tahapan agar dapat berjalan lancar, aman, dan tertib,” ujar Kasatgas Ops Wilayah Papua Selatan, Kompol Nurjanah, di Merauke pada Rabu (11/9).Pihak kepolisian telah memetakan berbagai potensi gangguan yang mungkin muncul selama tahapan Pilkada berlangsung, terutama menjelang pengumuman syarat administrasi dan penetapan paslon. Dalam upaya antisipatif, patroli gabungan antara Satgas OMPC II dan Polres Merauke secara intensif digelar, khususnya pada jam-jam rawan di malam hari. Kantor KPU dan Bawaslu pun dijaga ketat selama 24 jam.“Kami telah meningkatkan pengamanan di Kantor KPU dan Bawaslu Provinsi Papua Selatan, terutama menjelang pengumuman hasil penelitian syarat administrasi dan penetapan paslon. Patroli juga dilakukan secara rutin, berkolaborasi dengan Polres Merauke,” lanjut Kasatgas.Tidak hanya pengamanan lokasi, personel kepolisian juga memberikan pengawalan khusus kepada para komisioner KPU dan Bawaslu untuk memastikan para pejabat penyelenggara Pilkada 2024 dapat menjalankan tugas mereka tanpa gangguan."Pengawalan ini dilakukan untuk memastikan agar seluruh proses penyelenggaraan Pilkada, dari awal hingga akhir, berjalan aman dan lancar," pungkasnya.Peningkatan pengamanan ini menjadi bukti keseriusan pihak kepolisian dalam menciptakan kondisi yang kondusif selama proses demokrasi berlangsung di Papua Selatan. Masyarakat pun diharapkan ikut mendukung terciptanya situasi yang damai dan tertib menjelang pesta demokrasi lima tahunan tersebut. PNO-12
12 Sep 2024, 16:38 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
