Papuanewsonline.com
BERITA TAG Hukum
Homepage
Bareskrim Rampas Aset Milik Terpidana Narkoba Hendra Sabarudin Total Rp221 Miliar
Papuanewsonlime.com, Jakarta - Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri berhasil menyita sejumlah aset milik terpidana narkoba Hendra Sabarudin (HS) sebesar Rp221 miliar dari kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tindak pidana asal peredaran gelap narkotika.Pengungkapan kasus TPPU berkat kerjasama dengan Ditjen Pas Kemenkumham, PPATK dan BNN. Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada mengatakan, penyelidikan awal berdasarkan informasi dari Ditjen Pas adanya narapidana di Lapas Tarakan Kelas II A yang kerap berbuat onar.Dari informasi tersebut kata Wahyu, kemudian Bareskrim melakukan penyelidikan dengan bekerjasama dengan DitjenPas, PPATK dan BNN. "Dari hasil penyelidikan, HS masih mengendalikan peredaran narkoba di Indonesia Bagian Tengah khususnya wilayah Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi, Bali dan Jawa Timur, artinya meskipun berada di dalam lapas dia masih memiliki kemampuan untuk peredaran narkoba," kata Wahyu dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Rabu (18/9/2024).Dari kegiatan pengendalian yang dilakukan terpidana HS, kata Wahyu barang haram jenis sabu yang telah masuk ke Indonesia dari Malaysia sebanyak 7 ton lebih dari tahun 2017 sampai 2024. Uang dari hasil peredaran narkoba jenis sabu tersebut kemudian disamarkan oleh HS dibantu oleh delapan orang yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka.Adapun peran delapan tersangka berinisial TR, MA, SY, CA, AZ, NY, RO dan AY yakni mengelola aset dan melakukan pencucian uang. Wahyu mengungkapkan berdasarkan analisis dari PPATK, perputaran uang bisnis narkoba sindikat jaringan Malaysia-Indonesia Bagian Tengah ini selama enam tahun mencapai Rp2,1 miliar."Sebagian uang yang didapatkan dari hasil penjualan narkoba digunakan untuk membeli aset-aset yang sudah bisa kita nilainya Rp221 miliar," kata Wahyu.Wahyu merinci aset-aset yang telah disita sebagai barang bukti tindak pidana pencucian uang yaitu, 21 kendaraan roda empat, 28 kendaraan roda dua, lima kendaraan laut (1 Speed Boat, 4 Kapal), 2 kendaraan jenis ATV, 44 bidang tanah dan bangunan, 2 jam tangan Mewah, uang tunai Rp 1.200.000.000 dan deposito sebesar Rp. 500.000.000.Wahyu membeberkan modus HS melakukan pencucian uang dengan cara menyamarkan melalui tiga tahap, pertama penempatan uang HS ditransfer atau setor tunai ke rekening atas nama para tersangka dan orang lain, kedua uang tersebut dikirim ke rekening penampung dan kemudian dikirim ke rekening-rekening lain untuk digunakan. Dan ketiga uang milik HS kemudian oleh para tersangka dibelikan atau membelanjakan aset bergerak dan tidak bergerak.Wahyu mengatakan para tersangka dijerat dengan Pasal 3,4,5, 6 dan 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Atau Pasal 137 huruf a, b Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika & Pasal 55 (1) ke 1 KUHP. "Ancaman hukumannya 20 tahun penjara," ucapnya.Jenderal bintang tiga ini menegaskan, pihaknya akan terus melakukan perang terhadap kejahatan narkoba. Tidak hanya dengan menangkap para bandar dan pelaku, tetapi juga akan memiskinkan untuk melindungi generasi muda dari bahaya narkoba."Ini pesan kepada mereka, bahwa kami akan kejar sampai aset-asetnya, kami akan lakukan TPPU. Jajaran Bareskrim hingga tingkat daerah kami telah perintahkan setiap pengungkapan kejar TPPU. Hanya dengan memiskinkan akan memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat Indonesia khususnya generasi muda. Tahun 2030 kita menghadapi bonus demografi dan itu harus kita jaga untuk menuju Indonesia Emas 2045," pungkas Wahyu.Ia pun berterima kasih kepada PPATK, DitjenPas, BNN dan Kejaksaan atas kolaborasi dalam memberantas narkoba sampai ke akar-akarnya. PNO-12
18 Sep 2024, 21:58 WIT
Satgas TNI: Wujudkan Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua
Papuanewsonline.com, Papua – Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres RI) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua merupakan landasan hukum pelaksanaan tugas Tentara Nasional Indonesia (TNI) di wilayah Papua. Dalam Inpres tersebut, tiga tugas yang harus dilaksanakan TNI meliputi dukungan pengamanan, mendukung Pemerintah Daerah (Pemda) dalam penyediaan pelayanan dasar, serta Komunikasi Sosial yang inklusif.Sesuai landasan hukum tersebut, maka TNI menempatkan Satuan-Satuan Tugas (Satgas) di wilayah Papua guna mewujudkan percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua. Situasi keamanan yang stabil dan kondusif merupakan prioritas utama yang harus diwujudkan di Papua agar seluruh stakeholder dan warga masyarakat dapat menjalankan aktivitas serta perannya dengan baik dalam membangun Papua. Hal ini menjadi penting mengingat masih adanya gangguan keamanan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang masih sering terjadi di wilayah Papua. Gangguan keamanan OPM tentunya menghambat proses percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua.Contoh nyata hambatan yang dimaksud, salah satu diantaranya adalah insiden pembunuhan OPM terhadap Glen Malcolm Conning, warga Selandia Baru yang juga merupakan Pilot Helikopter PT Intan Angkasa Air Service, pada hari Senin (5/8). Akibat insiden tersebut, Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendidik yang seharusnya dapat bertugas melayani masyarakat Distrik Alama, Kabupaten Mimika, malah terhambat dan justru tidak dapat melaksanakan tugasnya karena gangguan transportasi untuk mengantarkan mereka ke tempat tujuan. “Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pada hari Selasa (6/8), TNI telah berhasil mengamankan Alama serta mengevakuasi jenasah Pilot Glen, Tenaga Kesehatan, Guru dan Balita”, ucap Dansatgas Media KOOPS HABEMA, Letkol Arh Yogi Nugroho, dalam pernyataan tertulisnya kepada media. Lebih lanjut, Letkol Arh Yogi juga menyampaikan beberapa hal, diantaranya terkait evakuasi TNI telah dilakukan tanpa adanya permintaan lebih dahulu, baik dari pihak keluarga korban maupun Pemerintah Selandia Baru, namun murni wujud tindakan kemanusiaan. Bahkan, Satgas TNI berhasil mengamankan wilayah Distrik Alama yang selama ini nihil adanya Aparat Keamanan di wilayah tersebut. Evakuasi dan pengamanan wilayah Distrik Alama juga merupakan inisiatif TNI dalam upayanya menjaga keamanan wilayah Papua.Letkol Arh Yogi Nugroho, juga menambahkan, “Tidak benar tentang pernyataan OPM melalui Sebby Sambom yang menilai Pemerintah dan Militer Indonesia tidak mempunyai niat baik untuk melakukan misi pembebasan sandera yang selama ini dilakukan oleh TPNPB demi kemanusiaan”. Bukti nyata tindakan TNI di Distrik Alama pada 6 Agustus 2024 merupakan salah satu fakta yang menunjukkan bahwa TNI mendukung serta mengutamakan tindakan kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan tugasnya di wilayah Papua. PNO-12
18 Sep 2024, 21:30 WIT
Jaga Perdamaian Dunia, Polri Kembali Kirim Satgas FPU ke Afrika Tengah
Papuanewsonline.com, Jakarta - Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto memimpin upacara pelepasan kontingen Garuda Bhayangkara Satuan Tugas Formed Police Unit (FPU) 6 MINUSCA dalam penugasan misi pemeliharaan perdamaian PBB ke negara Afrika Tengah. Upacara dilaksanakan di lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Jakarta, Rabu (18/9/2024).Dalam amanatnya, Komjen. Pol. Agus Andrianto mengatakan upacara kali ini adalah bentuk kehormatan dan kepercayaan pemerintah maupun lembaga kepada kontingen yang telah disiapkan sedemikian rupa untuk menjalankan tugas dan visi perdamaian dunia mewakili Indonesia."Jadikan momentum upacara ini sebagai pemicu semangat agar rekan-rekan bisa melaksanakan tugas secara optimal tanpa mengesampingkan keselamatan dan mampu menorehkan prestasi di kancah internasional," kata AgusAgus menuturkan, keikutsertaan Polri dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB merupakan bagian dari upaya mewujudkan salah satu tujuan bernegara sebagai mana tersebut dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945 yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial."Pengiriman pasukan Polri sebagai pasukan perdamaian PBB juga merupakan peran aktif dan wujud nyata dukungan Polri terhadap kebijakan pemerintah dalam kancah diplomasi dan pergaulan internasional," katanya.Sementara itu, Kadiv Hubinter Polri Irjen Pol Krishna Murti mengatakan, kontingen Satgas FPU 6 MINUSCA yang berjumlah 140 personel ini merupakan kontingen ke-6 yang dikirim oleh Polri sejak tahun 2019 ke misi PBB di Afrika Tengah dengan nama misi the United Nations Multidimensional Integrated Mission in the Central African Republik (MINUSCA)."Misi pemeliharaan perdamaian PBB bukan merupakan hal baru bagi Polri, karena Polri telah berkontribusi sejak tahun 1989, dan hingga saat ini Polri telah menugaskan sebanyak 3.374 personel penjaga perdamaian baik sebagai pasukan Formed Police Unit (FPU) maupun Individual Police Officer (IPO)," katanya.Polri, katanya, berkomitmen untuk terus meningkatkan kiprah dalam menjaga perdamaian dalam misi Pemeliharaan Perdamaian PBB serta berupaya mempertahankan dan meningkatkan predikat sebagai Top Ten of Police Contributing Country.Upacara pelepasan ini dilaksanakan setelah seluruh personel satgas FPU 6 MINUSCA menyelesaikan serangkaian proses yang dimulai dari seleksi, rekrutmen, pembekalan, pelatihan hingga asesmen yang dilaksanakan langsung oleh tim dari PBB yang berlangsung dari bulan Februari 2024 hingga 31 Agustus 2024."Kontingen Satgas FPU 6 MINUSCA ini akan melaksanakan rotasi menggantikan Satgas FPU 5 MINUSCA yang dalam waktu dekat akan menyelesaikan masa tuganya genap satu tahun di daerah misi," katanya.Pemberangkatan kontingen satgas ini dijadwalkan pada bulan depan tepatnya pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024. Upacara ini dihadiri oleh tamu penting antara lain Ketua Komisi III DPR RI, Pejabat Utama Mabes Polri, para Diren dari Kemenlu, Kemendikbudristek, Kemenhan, Kemenparekraf, Kemenkumham, Kemenkeu, Komisioner Kompolnas dan Komandan PMPP TNI serta Ketua Umum LVRI.Turut juga hadir para Direktur Utama perusahaan vendor yang juga merupakan stakeholder penting bagi Polri dalam membangun peacekeepers dan mendukung kelancaran tugas misi Pemeliharaan Perdamaian PBB.Dalam upacara ini juga ditampilkan kesenian Darak Badarak oleh personel Satgas FPU 6 MINUSCA yang merupakan seni budaya berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Kesenian Darak Badarak ini juga nantinya akan dibawa, diperkenalkan, serta dijadikan ajang promosi seni budaya asli Indonesia oleh personel FPU 6 MINUSCA dalam berbagai international event yang diselenggarakan di daerah misi. PNO-12
18 Sep 2024, 21:08 WIT
TNI-Polri Lakukan Pengamanan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Karubaga
Papuanewsonline.com, Karubaga – Sinergitas TNI-Polri yang semakin erat di wilayah Kabupaten Tolikara memberikan pelayanan pengamanan kepada masyarakat muslim yang tengah melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1446 H/2024 M yang digelar di Masjid Khoirul Ummah kota karubaga, Senin (16/09/2024). Kapolres Tolikara, Kompol Irianto John,.S.Sos,.M.H melalui Kasikum Polres Tolikara Ipda Renardus Sikenyap mengatakan bahwa kegiatan pengamanan ini bertujuan untuk memastikan acara berjalan lancar, tertib, dan aman bagi seluruh peserta.“Dengan Koordinasi yang baik antara Polres, Polsek, TNI, serta semua pihak yang dilibatkan, acara berjalan dengan baik dan suasana kondusif berhasil diwujudkan,” ucap Kasikum.Tak lupa juga ia berpesan kepada jemaah yang hadir di pengajian akbar Gus Iqdam, agar dapat saling menjaga keamanan dan ketertiban di Kota Karubaga."Hal tersebut kami lakukan sebagai bentuk sinergitas kami TNI-Polri memberikan pelayanan serta menciptakan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat khususnya umat muslim kota Karubaga yang tengah memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW,” pungkasnya. PNO-12
18 Sep 2024, 14:04 WIT
Kapolda Terima Kunjungan Ketua MUI Maluku
Papuanewsonline.com, Ambon – Kapolda Maluku Irjen Pol Drs. Eddy Sumitro Tambunan, M.Si., menerima kunjungan dari Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Maluku, Ustadz Dr. H. Abdullah Latuapo, M.Pd.I. Pertemuan silaturahmi tersebut dilaksanakan di ruang tamu Kapolda, Markas Polda Maluku, Kota Ambon, Selasa (17/9/2024). Ketua MUI pada kesempatan itu menyampaikan terima kasih kepada Kapolda Maluku atas kesediaan waktu dan kesempatannya menerima kunjungan silaturahmi tersebut.Ia mengungkapkan, program pesan damai yang sebelumnya dijalankan pada kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Kabupaten Maluku Barat Daya, telah sukses dilaksanakan. "Dukungan dari Forkopimda setempat sangat luar biasa, sehingga program pesan damai akan diteruskan ke Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku Tengah, dan Seram Bagian Timur," katanya.Pada pertemuan itu, Latuapo juga menginformasikan rencana dilaksanakannya Musyawarah Daerah (Musda) MUI. Musda akan diselenggarakan pada tanggal 7-8 Oktober 2024 mendatang. "Acara ini akan dihadiri oleh para pengurus dari 11 Kabupaten/Kota, tokoh agama, serta pimpinan organisasi Islam lainnya. MUI berharap Kapolda Maluku berkenan hadir dan memberikan materi dalam kegiatan penting ini nantinya," pintanya.Kedatangan Ketua MUI disambut hangat oleh Kapolda Maluku. Ia menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada MUI telah bekerjasama dalam menjaga situasi kamtibmas yang kondusif. "Kami sangat mengapresiasi inisiatif dari MUI Provinsi Maluku dan berharap sinergi ini terus berjalan dengan baik. Bersama-sama kita harus menjaga Kamtibmas di wilayah ini demi kenyamanan dan keamanan masyarakat," kata Kapolda.Terkait dengan rencana pelaksanaan Musda, Kapolda menyatakan dukungan penuh. Ia juga akan berupaya agar dapat menghadiri kegiatan tersebut. “Kegiatan Musda ini sangat baik untuk mempererat hubungan dan menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas bagi seluruh tokoh-tokoh agama di Maluku,” tambahnyaUntuk diketahui, dalam pertemuan itu turut dihadiri Wakapolda Maluku Brigjen Pol Samudi S.Ik., M.Si, Irwasda dan Direktur Intelkam Polda Maluku. Sementara dari MUI juga hadir Wakil Ketua MUI Provinsi Maluku, Abdul Kadir, dan Wakil Sekertaris MUI Provinsi Maluku.Kegiatan silaturahmi berlangsung aman, tertib, dan penuh kehangatan. Ini mencerminkan kuatnya kolaborasi antara aparat keamanan dan pemuka agama di Provinsi Maluku dalam menjaga kedamaian di tengah masyarakat. PNO-12
18 Sep 2024, 13:17 WIT
Cooling System, Satgas Preventif Tingkatkan Patroli Jelang Pilkada 2024
Papuanewsonline.com, Ambon - Polresta P. Ambon & P.P Lease Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, Satuan Tugas (Satgas) Preventif Operasi Mantap Praja Salawaku 2024 terus meningkatkan upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) melalui kegiatan patroli dan sosialisasi. Salah satu bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah cooling system, di mana personel Satgas Preventif menggelar patroli untuk memberikan himbauan kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga stabilitas keamanan jelang Pilkada, Senin (16/09/2024).Dalam patroli yang dilakukan di berbagai titik strategis, personel Satgas memberikan pesan-pesan kamtibmas dan mengajak masyarakat untuk berperan aktif mendukung Polri dalam memelihara keamanan di wilayah masing-masing. Selain itu, masyarakat dihimbau untuk menolak segala bentuk berita hoaks dan ujaran kebencian yang berbau SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa."Menjelang Pilkada Serentak 2024, kita harus bersama-sama menjaga suasana tetap kondusif. Hindari terpengaruh berita-berita hoaks dan provokasi yang bisa memicu konflik di tengah masyarakat. Kami berharap dukungan masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan tidak mudah terprovokasi," ujar salah satu personel Satgas Preventif saat memberikan sosialisasi.Selain memberikan sosialisasi, patroli ini juga bertujuan untuk memastikan kehadiran aparat di lapangan sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan. Kegiatan ini merupakan bagian dari strategi Polri dalam menciptakan situasi yang aman dan damai menjelang Pilkada Serentak 2024, yang melibatkan berbagai elemen masyarakat serta pemerintah.Dengan adanya patroli dan sosialisasi ini, diharapkan masyarakat semakin memahami pentingnya menjaga kamtibmas serta menolak segala bentuk provokasi yang dapat merusak persatuan dan kerukunan di tengah berlangsungnya proses demokrasi. PNO-12
17 Sep 2024, 15:46 WIT
Amankan Pelantikan Anggota DPRD, Polda Maluku Kerahkan 251 Personel
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku mengamankan sidang paripurna dan pengambilan sumpah, pelantikan anggota DPRD Provinsi Maluku periode 2024-2029.Sebanyak 251 personel Polda Maluku dikerahkan untuk melakukan pengamanan pelantikan wakil rakyat terpilih ini di gedung DPRD Maluku, Karang Panjang, Kota Ambon, Selasa (17/9/2024). Ratusan personel pengamanan dikerahkan melalui apel kesiapan yang dipimpin Komandan Satuan Brimob Polda Maluku Kombes Pol Dostan Matheus Siregar Sik. Apel dilaksanakan di lapangan parkir Mapolda Maluku."Kami berharap setiap personel Polda Maluku yang dilibatkan dalam pengamanan dapat memahami tupoksinya masing-masing agar pelaksanaan tugasnya dapat berjalan dengan baik dan lancar," pinta Kombes Dostan dalam arahannya.Setiap personel yang melakukan pengamanan diharapkan peka dengan situasi dan kondisi sekitar wilayah penugasan. Hal ini ditekankan agar dapat cepat meminimalisir kemungkinan terjadinya gangguan kamtibmas."Jadi masing-masing Satgas dan Sub Satgas dapat bekerja sesuai tupoksinya dan dapat menyesuaikan dengan dinamika yang ada di lapangan," pintanya.Ia mengingatkan kepada seluruh personel bahwa tugas Polda Maluku ke depan masih panjang, olehnya itu tetap menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh."Kalau ada masalah dengan kesehatan agar segera di cek ke rumah sakit. Lakukan olahraga secukupnya karena kondisi kesehatan hanya rekan-rekan sendiri yang tau keadaannya," harapnya. (PNO-12)
17 Sep 2024, 15:42 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
