Papuanewsonline.com
Jelang HUT Ke-81 RI, Tim Upacara Dan Paskibraka Mulai Gladi Bersama Di Istana
HUT Ke-81 RI, KAI Tebar Diskon Tiket 17 Persen Dan Tarif Rp8
Sinergi Kapolda Maluku Bersama IMM Dorong Pembentukan Kampung Inggris Hingga UMKM
Audit Itwasum Polri Tahap II Evaluasi 11 Polres/Ta Jajaran Polda Maluku
Dirresnarkoba Pimpin Apel Gabungan Polda Maluku, Tegaskan Perang Narkoba Dimulai dari Internal Polri
Diduga Salah Bayar Rp19,4 Miliar! Ahli Waris OAP Somasi Bupati Mimika Dan PT Petrosea
Pemkab Boven Digoel Luncurkan Tiga Platform Digital, Pendataan OAP Jadi Dasar Kebijakan Pembangunan
Mendagri dan Menteri ATR/BPN Teken Surat Edaran Bersama, Permudah BPHTB dan Layanan Pertanahan
Pemerintah Cairkan Rp18,9 Triliun ke 546 Daerah, Pastikan PPPK Terbayar dan Pembangunan Berjalan
Inflasi Juli 2,88 Persen, Mendagri Tito: Masih dalam Rentang Ideal Pemerintah
BERITA TAG Hukum
Homepage
Kunjungi Polres Deiyai, Kapolda Papua Tengah Lakukan Asistensi Dalam Rangka Pengamanan Pilkada 2024
Papuanewsonline.com, Deiyai – Kepala Kepolisian Daerah Papua Tengah, Brigjen Pol. Alfred Papare. S.I.K melakukan kunjungan ke Polres Deiyai dalam rangka Asistensi kesiapsiagaan Personil Polres Deiyai dalam mengahadapi Pilkada 2024 di Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua Tengah, Sabtu (07/12/2024).Kegiatan yang dilaksanakan di Mako Polres Deiyai ini dihadiri oleh Danyon C Pelopor, Kompol Langgeng Widodo, Wakapolres Nabire, Kompol C. Samakori, Waka Polres Deiyai, AKP Supyanto, PJU Polres Deiyai dan personel Polres Deiyai.Dalam kesempatannya, Kapolda Papua Tengah mengatakan untuk menjaga situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif dengan berinteraksi bersama masyarakat dan melakukan sentuhan dengan masyarakat dengan tokoh-tokoh yang berpengaruh terus bangun komunikasi dengan mereka.“Saya minta kita kerja sama, kita ini pelayan masyarakat bukan bos tapi pelayan mereka masyarakat, saya juga minta kita biasakan ramah selalu senyum dengan masyarakat, menegur atau menyapa masyarakat kita,” ucap Kapolda.Ia meminta untuk tiap-tiap personel harus berkualitas yang mempunyai kemampuan tersendiri berinteraksi dengan Masyarakat jalin komunikasi dengan baik agar masyarakat bisa senang dengan Polisi.“Saya berharap kalian semua tinggal di Papua Tengah, artinya bahwa kita akan buat Polda Papua Tengah menjadi Polda yang di cintai oleh masyarakat dan kita akan punya tujuan bagaimana konflik yang ada disini tidak ada lagi dan tidak ada yang menjadi korban,” pungkasnya. PNO-12
08 Des 2024, 12:46 WIT
Satgas OMP Salawaku Amankan Rapat Pleno di Kantor KPU Maluku
Papuanewsonline.com, Ambon - Satgas Operasi Mantap Praja (OMP) Salawaku Polda Maluku mengamankan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Maluku di kantor KPU Provinsi Maluku, Kota Ambon, Sabtu, 7 Desember 2024.Rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk wilayah kota Ambon yang digelar sejak sore tadi dipimpin oleh Ketua KPU Provinsi Maluku, M. Shaddek Fuad.Hadir dalam rapat pleno tersebut Ketua Bawaslu provinsi Maluku, Subair, beserta para komisioner KPU maupun Bawaslu Maluku, dan saksi-saksi dari masing-masing pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Maluku."Hari Satgas OMP Salawaku Polda Maluku mengamankan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk wilayah kota Ambon," kata Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Areis Aminnulla, S.IK.Pengamanan terhadap salah satu tahapan Pilkada serentak di Maluku ini dilaksanakan secara ketat. Untuk mensterilkan lokasi kegiatan, setiap orang yang masuk harus menjalani sejumlah pemeriksaan."Personel yang bertugas secara selektif melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap setiap orang yang akan masuk ke dalam kantor KPU Maluku. Dan hari ini berjalan aman dan lancar," pungkasnya. PNO-12
07 Des 2024, 20:14 WIT
Polri Kawal Kunjungan Wapres RI ke Sukabumi
Papuanewsonline.com, Sukabumi – Aparat Kepolisian Republik Indonesia memastikan pengamanan maksimal selama kunjungan kerja Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, di Kabupaten Sukabumi. Wapres hadir di Kampung Cihonje, Desa Sukamaju, Kecamatan Cikembar, untuk meninjau langsung korban bencana longsor akibat curah hujan yang tinggi.Pengamanan dipimpin langsung oleh Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Dr. Akhmad Wiyagus, S.IK., M.Si., MM., dengan dukungan dari berbagai satuan Polri, termasuk Direktorat Lalu Lintas, Direktorat Binmas, Brimob, serta Polres Sukabumi dan Polres Sukabumi Kota.Kapolda Jabar menyampaikan bahwa pengamanan ini bertujuan menjamin kelancaran rangkaian kegiatan sekaligus menjaga keamanan masyarakat di lokasi terdampak bencana. “Kami menurunkan personel gabungan untuk mengawal setiap tahapan kunjungan Wapres, mulai dari posko pengungsian hingga lokasi terdampak longsor. Situasi berjalan aman, tertib, dan kondusif,” ujar Kapolda.Rangkaian Pengamanan Wakil Presiden tiba di posko pengungsian didampingi Kapolda Jabar dan rombongan. Personel kepolisian dikerahkan untuk mengatur jalur kedatangan dan memastikan pengamanan di area pengungsian.Aparat mengawal rombongan Wapres menuju lokasi terdampak bencana menggunakan kendaraan roda dua. Pengawalan dilakukan dengan cermat mengingat medan yang sulit akibat longsor.Selain pengawalan, kepolisian juga membantu pengaturan arus lalu lintas di sekitar lokasi bencana untuk memastikan aksesibilitas bagi bantuan logistik dan masyarakat.Turut hadir dalam kegiatan ini Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin, Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Dadang Arif Abdurahman, serta jajaran Forkopimda Jawa Barat dan Forkopimcam Cikembar.Polri berkomitmen untuk terus mendukung upaya pemerintah dalam penanganan bencana. Masyarakat juga diimbau untuk mengikuti arahan petugas dan tetap waspada terhadap potensi bencana susulan.“Polri tidak hanya mengamankan kunjungan ini, tetapi juga mendampingi warga dalam proses pemulihan pasca bencana,” tutup Kapolda Jabar. PNO-12
07 Des 2024, 19:12 WIT
Pengamanan Pembukaan Sidang Pleno Perhitungan Suara Pilkada 2024 Provinsi Papua Pegunungan
Papuanewsonline.com, Wamena - Sejumlah personel Polri mengikuti apel pengamanan menjelang Sidang Pleno Terbuka Penghitungan Suara Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan 2024 di Hotel Baliem Pilamo, Jumat (6/12/2024). Sebanyak 217 personel Polri dikerahkan untuk melakukan pengamanan pembukaan sidang pleno terbuka guna mengantisipasi gangguan keamanan selama berlangsungnya kegiatan.Kegiatan dipimpin oleh Kasatgas Opswil Papua Pegunungan Kombes Pol Andi Yosep Enoch S.I.,K dan dihadiri oleh Kasatgas Humas OMPC II Polda Papua AKBP Agus Hariadi, S.Sos., M.M., Kasatgas Banops OMPC II Polda Papua AKBP Muh. Mukabsi dan para Kasubsatgas OMPC II.Dalam arahannya, Kombes Enoch mengatakan sidang pleno tingkat provinsi akan dilaksanakan selama 3 hari, namun di tingkat Kabupaten masih adanya dinamika yang terjadi dan belum melaksanakan pleno kabupaten."Hari ini kita melaksanakan pembukaan Sidang pleno Provinsi Papua Pegunungan, jika nantinya sudah ada kabupaten yang siap akan langsung dilakukan sidang pleno. Untuk sementara yang sudah siap yakni Kabuptaen Yahukimo dan Kabupaten Pegunungan Bintang," ujarnya.Kasatgas Opswil Papua Pegunungan menyampaikan bahwa pengamanan yang dilakukan pihaknya berfokus pada sekitaran hotel tempat pelaksanaan sidang pleno."Kita fokus untuk melaksanakan pengamanan di sekitaran hotel Baliem Pilamo saya minta tolong kepada rekan rekan agar daerah di depan hotel harus steril jika ada masa yang berkumpul agar secara persuasif dibubarkan," tegasnya. PNO-12
06 Des 2024, 21:22 WIT
Kabid Humas: Konflik di Puncak Jaya Bukan Karena Perebutan Kotak Suara
Papuanewsonline.com, Jayapura – Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Pol. Ignatius Benny Ady Prabowo, S.H., S.I.K., M.Kom mengatakan konflik yang terjadi di Puncak Jaya terjadi akibat massa pendukung dua paslon berebut pembagian suara, bukan disebabkan karena perebutan kotak suara oleh salah satu paslon.Hal itu diungkapkan oleh Kabid Humas Polda Papua saat ditemui di Kota Jayapura, Kamis (05/12/2024).“Penyebab rusuh antar massa paslon karena saling lempar kata-kata umpatan sehingga terpancing emosi yang berujung bentrok fisik menggunakan alat perang,” ujarnya.“Jadi bentrok tersebut bukan disebabkan karena perebutan kotak suara oleh salah satu paslon,” imbuhnya.Terkait informasi yang menyebut penyebab kericuhan Pilkada di Puncak Jaya karena kotak suara dibawa kabur itu hoax atau berita yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.Sementara itu, Polres Puncak Jaya menerima penyampaian aspirasi dari salah satu pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati bersama pendukungnya yang diterima langsung oleh Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara, S.H., S.I.K., M.H bertempat di Mako Polres Puncak Jaya, Kamis (05/12).Kapolres mengatakan pertemuan ataupun penyampaian aspirasi diatas merupakan pertemuan secara spontanitas yang mana Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menghindari adanya anggapan negatif dari seluruh Pendukungnya dan pendukung Paslon lainnya. PNO-12
06 Des 2024, 21:12 WIT
Dituding Bawa Lari Kotak Suara, Ini Penjelasan Kapolres Buru
Papuanewsonline.com, Buru - Soal Tudingan kapolres Buru Akbp Sulastri Sukidjang S.H.S.I.K.M.M. membawa Kotak Suara dan mengintervensi Pleno PPK Waelata, "Itu tidak pernah dilakukan, tudingan itu tidak benar."Kapolres Buru Akbp Sulastri Sukidjang menjelaskan Bahwa, kotak Suara PPK Waelata di bawa ke KPU Kabupaten Buru atas Permintaam ketua KPU Kabupaten Buru Walid Azis yang mana, Sebelumnya Ketua KPU Buru Walid Azis berkordinasi, dengan Ketua PPK Kecamatan Waelata telah melaporkan kepada ketua KPU, Walid Azis, bahwa pleno kecamatan sudah selesai dan masa sudah menutup jalan di desa Waelo dan menghalangi pergeseran logistik.Setelah itu pada pukul 21.47 WIT ketua KPU Walid Azis berkoordinasi dengan saya untuk pengamanan dan meminta Kapolres Buru melindungi kotak suara untuk pergeseran logistik ke kantor Kpu Kabupaten Buru, kata Sulastri.Massa meminta agar hasil perhitungan suara di TPS 2 tidak boleh dicantumkan di rekapitulasi Kecamatan Waelata dan massa meminta PPK segera membuka kotak suara dan menghitung ulang.Namun permintaan massa tidak diindahkan oleh PPK mengingat, pleno PPK telah selesai dan UU PKPU tidak memperbolehkan untuk membuka kotak suara. Lebih jauh Kapolres Buru mengatakan, saat pergeseran logistik dengan mobil polisi, dirinya saat itu bersama dengan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (PPPS) Bawaslu Buru Epsus Kliong Tomhisa, dan Dandim 1506, "Kita sama-sama ikut menyaksikan jalannya pergeseran logistik.Lebih lanjut kata Sulastri, menyikapi situasi seperti saat ini, sangat diharapkan pengertian dan partisipasi aktif seluruh masyarakat Buru dalam menyikapi isu-isu yang berkembang ditengah-tengah masyarakat yang sengaja untuk memprovokasi dan mendiskreditkan Pemerintah, yang menjurus pada tindakan anarkis. PNO-12
06 Des 2024, 12:51 WIT
Tuding Kapolres Buru Bawa Kotak Suara, Ketua KPU Buru: Itu Tidak Benar
Papuanewsonline.com, Buru - Kapolres Buru AKBP Sulastri Sikidjang dituding membawa kotak suara, Ketua KPU Kabupaten Buru Walid Azis menjelaskan itu tidak benar.Sebelumnya menurut Ketua KPU Buru Walid Azis menjelaskan dihari senin 2 Desember 2024, Ketua PPK Kecamatan Waelata telah melaporkan kepadanya bahwa pleno di 3 kecamatan telah selesai, dan meminta KPU menyiapkan mobil untuk pergeseran logistik dari Kecamatan Waelata menuju KPU Buru.Setelah itu di pukul 21.47 WIT Walid Azis mendapatkan kabar melalui telepon seluler dari ketua PPK bahwa masa sudah menutup jalan di desa waelo dan menghalangi pergeseran logistik.Saat itu juga Walid Azis berkordinasi dengan Kapolres Buru untuk pengamanan dan meminta Kapolres Buru melindungi kotak suara untuk pergeseran logistik."Jadi saya yang meminta tolong kepada Ibu Kapolres untuk pengamanan pergeseran logistik, mengingat massa sudah mulai banyak."sebut Walid Azis.Diceritakan Walid Azis tumpukan massa saat itu berada di desa waelo Kecamatan Waelata. Massa meminta agar hasil perhitungan suara di TPS 2 tidak boleh dicantumkan di rekapitulasi Kecamatan Waelata dan massa meminta PPK segera membuka kotak suara dan menghitung ulang.Namun permintaan massa tidak diindahkan oleh PPK mengingat, pleno PPK telah selesai dan UU PKPU tidak memperbolehkan untuk membuka kotak suara. Lebih jauh Ketua KPU Buru Walid Azis mengatakan saat pergeseran logistik dengan mobil polisi, dirinya saat itu bersama dengan Kordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (PPPS) Bawaslu Buru Epsus Kliong Tomhisa, dan Dandim 1506, "Kita sama-sama ikut menyaksikan jalannya pergeseran logistik,"kata Walid Azis.Dan ini saya yang minta bantu kepada Ibu Kapolres untuk pengantaran logistik ke kantor KPU Buru supaya aman demi keamanan,"ucapnya. PNO-12
06 Des 2024, 12:44 WIT
Kapolri Tegaskan Hukuman Maksimal Untuk Bandar Narkoba
Papuanewsonline.com, Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmen aparat penegak hukum untuk memberikan hukuman maksimal kepada bandar dan pengedar narkoba. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang memasukkan pemberantasan narkoba sebagai salah satu prioritas dalam Asta Cita.“Kita sepakat untuk memberikan hukuman maksimal kepada semua pengedar dan bandar yang tertangkap,” ujar Kapolri dalam konferensi pers di Mabes Polri, Kamis (5/12).Sebagai tindak lanjut arahan Presiden, pemerintah membentuk Desk Pemberantasan Narkoba di bawah koordinasi Menko Polkam Budi Gunawan, dengan Kapolri sebagai ketua. Selama satu bulan terakhir, desk ini berhasil menangani 3.680 kasus narkoba dan menangkap 3.965 tersangka.“Operasi ini tidak hanya memutus rantai peredaran narkoba, tetapi juga menyita barang bukti bernilai total Rp 2,88 triliun, termasuk sabu 1,19 ton, ganja 1,19 ton, dan ekstasi sebanyak 370.868 butir,” ungkap Listyo.Aparat juga menyita aset senilai Rp 1,05 miliar terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU). Selain itu, lebih dari 291 kampung narkoba terdeteksi, dengan 90 di antaranya dijadikan fokus utama untuk transformasi menjadi kampung bebas narkoba melalui edukasi dan penyuluhan.Kapolri memastikan bandar narkoba akan dijatuhi hukuman berat dan ditempatkan di sel dengan pengamanan super maksimum. Langkah ini bertujuan memutus kendali peredaran narkoba dari dalam penjara.“Kami bersama Kementerian Hukum dan HAM sepakat, pelaku pengedar narkoba akan ditempatkan di fasilitas super-maximum security. Ini untuk memotong potensi jual beli narkoba yang selama ini dikendalikan dari dalam lapas,” tegas Listyo.Upaya pemberantasan narkoba juga mencakup rehabilitasi bagi pengguna. Pemerintah mendorong pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran guna membangun fasilitas rehabilitasi yang lebih memadai. Sementara itu, tempat hiburan seperti kafe dan restoran diwajibkan memasang stiker anti-narkoba. Pelanggaran akan berujung pada pencabutan izin usaha atau proses hukum.“Rehabilitasi menjadi solusi utama untuk mengurangi beban jumlah narapidana. Kami juga mengharapkan kerja sama dari masyarakat dan sektor swasta untuk mendukung langkah ini,” jelas Kapolri.Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus pada masalah narkoba yang dianggap sebagai ancaman serius bagi generasi muda Indonesia.“Bapak Presiden sangat serius memastikan bahwa peredaran narkoba dapat diberantas dari hulu hingga hilir. Ini adalah komitmen bersama demi masa depan generasi muda,” kata Listyo.Sebagai bagian dari kampanye anti-narkoba, pemerintah juga berencana merekrut duta dari kalangan artis atau influencer yang pernah menjadi pengguna narkoba. Mereka diharapkan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya narkoba.“Langkah ini tidak hanya menekan angka penyalahgunaan, tetapi juga menyelamatkan hingga 10 juta masyarakat dari ancaman narkoba,” pungkas Listyo.Dengan berbagai langkah strategis ini, Kapolri berharap Indonesia dapat terbebas dari cengkeraman narkoba yang selama ini merusak generasi muda dan kehidupan masyarakat. PNO-12
06 Des 2024, 07:52 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
