Papuanewsonline.com
BERITA TAG Ekonomi
Homepage
Kapolri Jabarkan Capaian Operasional dan Perkuat Pendekatan Humanis Berbasis Kepercayaan Publik
Papuanewsonline.com, Jakarta - Kepolisian Negara Republik Indonesia memaparkan capaian bidang operasional sepanjang tahun 2025 dalam rilis akhir tahun sebagai langkah reflektif dan bentuk akuntabilitas kinerja Polri kepada masyarakat. Paparan ini tidak sekadar menyajikan data dan angka, tetapi menggambarkan kehadiran Polri dalam menjaga stabilitas keamanan, ketertiban masyarakat, serta memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan, dan penegakan hukum yang presisi di seluruh penjuru negeri.Asisten Utama Bidang Operasi (Astamaops) Kapolri Komjen Pol Fadil Imran menyampaikan bahwa sepanjang 2025, Polri telah melaksanakan 5 operasi terpusat dan 265 operasi kewilayahan. Operasi tersebut tidak hanya berfokus pada agenda nasional berskala besar seperti Operasi Ketupat dan Operasi Lilin, tetapi juga memperkuat kemandirian wilayah melalui ratusan operasi di tingkat polda untuk menjawab tantangan spesifik di masing-masing daerah.“Rilis akhir tahun ini adalah bentuk pertanggungjawaban Polri kepada masyarakat. Ini refleksi kinerja kami sepanjang 2025 dalam mengoptimalkan pemeliharaan kamtibmas, perlindungan, pengayoman, pelayanan, serta penegakan hukum yang presisi,” ujar Komjen Pol Fadil Imran.Ia menegaskan bahwa keamanan nasional tidak dapat dibangun oleh Polri sendiri. Sinergi lintas sektor menjadi kunci utama dalam menciptakan stabilitas yang berkelanjutan. Sepanjang 2025, Polri menjalin kerja sama dengan 5 kementerian, 4 lembaga, dan 2 unsur non-lembaga guna memastikan sistem keamanan nasional yang komprehensif dan inklusif.Menurutnya, stabilitas keamanan juga memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Keberhasilan pengamanan berbagai agenda nasional dan internasional menjadi bukti bahwa keamanan merupakan investasi strategis.“Keamanan adalah investasi ekonomi. Pengamanan World Water Forum terbukti meningkatkan kunjungan wisatawan ke Bali sebesar 8,23 persen. Begitu pula pengamanan kunjungan Paus Franciscus yang menunjukkan Indonesia sebagai negara yang damai dan toleran di mata dunia,” jelasnya.Komjen Fadil menambahkan, Polri memastikan setiap event besar yang diamankan mampu memberikan dampak positif langsung bagi perekonomian rakyat.Dalam aspek reformasi operasional, Polri menegaskan bahwa perubahan tidak hanya menyentuh taktik di lapangan, tetapi juga filosofi mendasar tentang kehadiran negara dalam ruang-ruang demokrasi. Polri menempatkan penyampaian pendapat di muka umum sebagai hak konstitusional warga negara, dengan peran Polri sebagai penjamin dan pelayan keamanan publik.Polri secara terbuka mengakui adanya kritik publik terkait penggunaan kekuatan yang dinilai tidak proporsional serta lemahnya fungsi negosiasi di lapangan. Kritik tersebut menjadi titik balik bagi institusi untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh.“Kami berani mengakui kritik sebagai bagian dari proses transformasi. Dari situ kami melakukan pergeseran pendekatan, agar pengamanan tidak lagi berorientasi pada kekuatan semata, tetapi pada kepercayaan,” tegas Komjen Fadil.Dalam dokumen kebijakan terbaru, Polri menetapkan tiga pilar utama pengamanan, yakni pendekatan dialogis berbasis hukum, proporsionalitas penggunaan kekuatan, serta integritas dan legitimasi. Ketiga pilar tersebut ditujukan untuk memastikan akuntabilitas institusi sekaligus menghadirkan sentuhan humanisme dalam setiap pelaksanaan tugas.Sejalan dengan itu, Polri juga menggeser paradigma pengamanan aksi massa. Dari pendekatan crowd control yang represif, menuju crowd management, hingga paradigma ideal berupa mutual respect, di mana polisi hadir sebagai mitra publik dan masyarakat menghormati kehadiran polisi karena merasakan niat baik serta orientasi solusi.“Pengamanan aksi tidak boleh lagi dilihat dari jumlah pasukan, tetapi dari kualitas interaksi antara polisi dan masyarakat. Inilah pendekatan yang lebih manusiawi dan berorientasi ke depan,” ungkapnya.Selain menjaga stabilitas keamanan, Polri juga berperan aktif dalam penanggulangan bencana. Sepanjang 2025 tercatat ribuan kejadian bencana, dengan tanah longsor dan angin puting beliung sebagai bencana yang paling dominan. Jawa Tengah menjadi wilayah dengan frekuensi bencana tertinggi.Fokus utama Polri diarahkan pada kecepatan respons berbasis pemetaan kekuatan personel agar bantuan dapat tiba lebih cepat saat bencana terjadi. Saat bencana melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat di akhir tahun, Polri hadir tidak hanya dengan personel, tetapi juga solusi konkret.Di Aceh, tercatat 18 kabupaten/kota terdampak berat, dengan 133.000 rumah rusak dan 377.200 pengungsi. Polri mengerahkan 11.357 personel gabungan, menyalurkan 2.337,6 ton bantuan kemanusiaan, serta membangun 261 sumur bor untuk menjamin akses air bersih bagi masyarakat terdampak.“Polri berkomitmen hadir tidak hanya pada fase tanggap darurat, tetapi hingga tahap pemulihan. Karena sejatinya tugas Polri bukan hanya menegakkan hukum, tetapi juga menegakkan kepercayaan publik,” pungkas Komjen Pol Fadil Imran. PNO-12
31 Des 2025, 08:25 WIT
Pemkab Boven Digoel Arahkan Bantuan Alsintan untuk Perkuat Pertanian Orang Asli Papua
Papuanewsonline.com, Boven Digoel – Pemerintah Kabupaten
Boven Digoel menerima bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) dari
Kementerian Pertanian Republik Indonesia sebagai upaya mendorong peningkatan
produktivitas sektor pertanian di wilayah Papua Selatan.Dalam sambutannya, Edoardus Kaize, S.S. menegaskan bahwa
bantuan alsintan yang disalurkan saat ini tidak disertai intervensi, namun
mulai tahun mendatang pemerintah daerah akan memprioritaskan bantuan tersebut
khusus bagi Orang Asli Papua (OAP).“Ke depan, kita akan fokus pada peningkatan produksi
pertanian di daerah, dan bantuan alsintan ini akan diprioritaskan untuk OAP,”
kata Edoardus Kaize, S.S. dalam sambutannya di Kabupaten Boven Digoel, Papua
Selatan, Selasa (30/12/2025).Ia juga mengingatkan agar alat dan mesin pertanian yang
diberikan tidak disewakan maupun diperjualbelikan, karena bantuan tersebut
bertujuan untuk meningkatkan hasil produksi pertanian masyarakat, bukan untuk
kepentingan komersial pribadi.Selain itu, Edoardus Kaize mendorong Pemerintah Daerah
Kabupaten Boven Digoel agar mengusulkan anggaran perawatan, perbaikan, serta
pengadaan suku cadang alsintan kepada Kementerian Pertanian, sehingga alat yang
diberikan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.Sementara itu, Bupati Boven Digoel Roni Omba menekankan
pentingnya peran Dinas Pertanian dalam menyiapkan data yang akurat, valid, dan
terintegrasi, agar pengajuan bantuan alat dan mesin pertanian ke depan
benar-benar sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah.“Program bantuan tidak hanya tersedia di sektor pertanian,
tetapi juga mencakup peternakan, perikanan, perkebunan, serta sektor lainnya.
Kita harus memanfaatkan peluang ini secara optimal,” kata Roni Omba.Bupati juga mengajak seluruh pihak untuk bersyukur atas
dukungan dan perhatian dari anggota DPR RI dan DPD RI sebagai perwakilan Papua
Selatan yang terus mendorong pembangunan daerah.Ia berharap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Boven Digoel dapat meningkatkan koordinasi
lintas sektor, meninggalkan ego sektoral, serta bekerja sama secara solid demi
percejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan daerah. Penulis: HendrikEditor: GF
30 Des 2025, 23:18 WIT
Program Penerbangan Natal Freeport, 90 Ton Bahan Makanan Dikirim ke Lembah Terpencil
Papuanewsonline.com, Mimika — PT Freeport Indonesia (PTFI)
kembali menggelar program Community Christmas Flights dengan mengerahkan
helikopter untuk mengangkut sebanyak 90 ton bahan makanan dan kebutuhan Natal
bagi warga di Lembah Aroanop, Lembah Tsinga, dan Lembah Jila, dataran tinggi
Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Program ini menjadi agenda rutin perusahaan
sejak 2015 untuk mendukung masyarakat di sekitar wilayah operasional.Kegiatan ini bertujuan memudahkan warga memenuhi kebutuhan
perayaan Natal dan Tahun Baru tanpa harus menghadapi keterbatasan akses
transportasi. Dari total muatan yang diangkut, sebanyak 8,4 ton merupakan
bantuan langsung dari PTFI, sementara seluruh barang telah melalui pemeriksaan
keamanan menggunakan X-Ray sebelum diterbangkan.Pelaksanaan penerbangan berlangsung selama periode 7 hingga
23 Desember 2025 dengan total 35 kali penerbangan dari Bandara Mozes Kilangin
Timika menuju sejumlah titik penurunan di wilayah pegunungan. Setiap
penerbangan menempuh waktu sekitar satu jam pulang-pergi, menyesuaikan kondisi
cuaca dan medan.Untuk efisiensi distribusi, helikopter menggunakan metode
sling load, yakni kargo digantung di bagian bawah helikopter. Metode ini
dinilai efektif karena memungkinkan barang diturunkan langsung di lokasi
terdekat dengan permukiman warga tanpa harus dijemput jauh dari kampung.Wilayah yang terlayani dalam program ini mencakup tujuh
kampung di Lembah Aroanop, delapan kampung di Lembah Tsinga, dan 12 kampung di
Lembah Jila. Di kawasan tersebut tidak tersedia akses kendaraan bermotor,
sehingga seluruh aktivitas mobilitas hanya dapat dilakukan dengan berjalan kaki
atau tenaga pikul.Setelah barang tiba di titik penurunan, warga masih harus
membawa logistik ke kampung masing-masing dengan berjalan kaki selama dua
hingga empat jam melalui jalur pegunungan dan menyeberangi sungai. Kondisi
geografis ini menjadi tantangan utama distribusi logistik di wilayah dataran
tinggi Mimika.Selain penerbangan kargo, PTFI juga memberikan dukungan
angkutan darat bagi warga di Kampung Banti 1, Banti 2, Kimbeli, dan Opitawak
pada 15 hingga 24 Desember 2025. Dukungan tersebut mencakup 36 perjalanan bus
yang mengangkut 1.473 penumpang serta 126 ton barang kebutuhan masyarakat.Di wilayah dataran rendah, PTFI turut mendukung mobilitas
warga Suku Kamoro di Kampung Koperapoka, Nayaro, Tipuka, Ayuka, dan Nawaripi.
Seluruh rangkaian kegiatan ini menjadi bagian dari upaya perusahaan menjaga
kelancaran distribusi logistik serta mempererat hubungan dengan masyarakat
sekitar wilayah operasional.
Penulis: JidEditor: GF
30 Des 2025, 14:56 WIT
Disposisi Sudah Terbit, Warga Mimika Masih Menanti Kepastian Ganti Rugi Tanah dari Pemkab
Papuanewsonline.com, Mimika — Sejumlah warga di Kabupaten
Mimika hingga akhir tahun 2025 masih menunggu kepastian pembayaran ganti rugi
tanah yang telah digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Mimika untuk kepentingan
pembangunan fasilitas publik. Penantian panjang tersebut memunculkan keresahan,
terutama karena proses administrasi disebut telah berjalan dan bahkan telah
memperoleh disposisi dari pimpinan daerah.Tanah-tanah milik warga tersebut diketahui telah
dimanfaatkan pemerintah untuk berbagai kepentingan, mulai dari perkantoran
distrik hingga fasilitas pendidikan dan perpustakaan. Namun hingga kini, hak
pemilik tanah berupa pembayaran ganti rugi belum sepenuhnya direalisasikan oleh
pemerintah daerah.Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat tiga nama warga
yang tanahnya telah mendapatkan disposisi dari Bupati Mimika. Mereka adalah
Paulus Pinimet atas penggunaan tanah untuk Kantor Distrik Kuala Kencana,
Theodurus Boyau atas tanah yang digunakan untuk Persekolahan SMP Negeri 8
Wania, serta Ice Naiwapa atas lahan yang dipakai untuk pembangunan Perpustakaan
Timika Indah.Salah satu pemilik tanah, Paulus Pinimet, mengungkapkan
bahwa sesuai informasi yang diterimanya, pembayaran ganti rugi seharusnya
dilakukan pada 25 November 2025. Namun hingga memasuki penghujung Desember,
belum ada kejelasan kapan pembayaran tersebut akan direalisasikan.Menurut Paulus, seluruh persyaratan administratif yang
diminta pemerintah telah dipenuhi sejak lama. Mulai dari dokumen kepemilikan
tanah, proses verifikasi, hingga disposisi internal di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Mimika telah dilalui tanpa kendala berarti.“Kami sudah mengikuti semua prosedur yang diminta. Berkas
lengkap, proses sudah jalan, bahkan sudah ada disposisi. Tapi sampai sekarang
belum ada kepastian pembayaran,” ujar Paulus saat ditemui wartawan.Ia menuturkan bahwa penantian tersebut bukan hanya soal
materi, tetapi juga menyangkut penghormatan terhadap hak masyarakat adat dan
pemilik tanah. Tanah, menurutnya, memiliki nilai sosial dan historis yang tidak
bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat Mimika.Upaya komunikasi dengan pihak pemerintah daerah pun, kata
Paulus, telah dilakukan berulang kali. Namun jawaban yang diterima masih
sebatas janji dan penjelasan normatif tanpa kejelasan waktu pembayaran.“Kami tidak menuntut lebih, kami hanya ingin hak kami
dipenuhi sesuai kesepakatan dan nilai tanah yang sudah ditentukan. Ini soal
keadilan,” tegasnya.Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Kabupaten Mimika
belum memberikan pernyataan resmi terkait keterlambatan pembayaran ganti rugi
tersebut. Belum diketahui apakah keterlambatan ini disebabkan oleh kendala
anggaran, administrasi, atau faktor lainnya.Kondisi ini menimbulkan perhatian di tengah masyarakat,
terutama karena pembangunan fasilitas publik seharusnya berjalan seiring dengan
pemenuhan hak-hak warga yang lahannya digunakan negara. Transparansi dan
kepastian hukum menjadi tuntutan yang terus disuarakan.Sejumlah warga menilai, keterlambatan pembayaran ganti rugi
berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah jika
tidak segera diselesaikan secara terbuka dan bertanggung jawab.Kasus ini juga menjadi pengingat pentingnya tata kelola
pengadaan tanah yang adil dan berkeadilan, khususnya di wilayah Papua yang
memiliki karakteristik sosial dan adat yang kuat dalam penguasaan tanah.Para pemilik tanah berharap, memasuki tahun anggaran
berikutnya, Pemerintah Kabupaten Mimika dapat segera merealisasikan pembayaran
ganti rugi tersebut sebagai bentuk tanggung jawab negara kepada warganya dan
demi menjaga kepercayaan publik. Penulis: HendrikEditor: GF
30 Des 2025, 13:58 WIT
Melalui Dokkes Polres Langkat, Polri Hadir Beri Layanan Kesehatan Kepada Masyarakat
Papuanewsonline.com, Langkat - Pada hari Senin, 29 Desember 2025, Polri melalui Seksi Kedokteran dan Kesehatan (Dokkes) Polres Langkat melaksanakan bakti kesehatan berupa obat-obatan kepada masyarakat Desa Harapan Makmur, Kecamatan Sei Lepan, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap kondisi kesehatan masyarakat pasca bencana alam banjir yang melanda wilayah tersebut.Bantuan obat-obatan yang diberikan meliputi vitamin, obat batuk, obat pilek, obat penurun demam, obat luka, serta sirup penunjang peningkatan imunitas tubuh. Penyaluran bantuan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya gangguan kesehatan dan membantu masyarakat tetap menjaga daya tahan tubuh di tengah kondisi lingkungan yang belum sepenuhnya pulih akibat bencana banjir.Selain memberikan bantuan medis, Tim Dokkes Polres Langkat juga memberikan dukungan moril kepada masyarakat dengan menyampaikan pesan-pesan semangat dan empati. Kehadiran Polri di tengah masyarakat diharapkan mampu menumbuhkan optimisme serta semangat baru bagi warga untuk bangkit dan menjalani kehidupan pasca bencana alam yang berdampak besar terhadap tempat tinggal dan aktivitas sehari-hari mereka.Akibat bencana banjir tersebut, sejumlah warga terpaksa mengungsi ke masjid karena rumah yang mereka huni hanyut terbawa arus banjir atau mengalami kerusakan berat sehingga tidak dapat dihuni lagi. Berdasarkan data di Desa Harapan Makmur, terdapat 11 rumah hilang terbawa arus, 10 rumah mengalami rusak parah, dan 15 rumah rusak ringan. Kondisi permukiman di sepanjang perjalanan menuju Desa Sei Pakis juga menunjukkan banyak rumah warga yang terdampak, baik yang hancur maupun yang masih dapat dihuni setelah dilakukan pembersihan lumpur dan sisa genangan air.Masyarakat menyampaikan harapan agar bantuan dan perhatian dari berbagai pihak terus berlanjut, khususnya untuk membantu pemulihan kehidupan dan perbaikan tempat tinggal mereka. Warga juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Polri dan seluruh pihak terkait atas kepedulian dan bantuan yang telah diberikan. Kegiatan ini menjadi wujud nyata komitmen Polri dalam melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, terutama dalam situasi darurat dan pasca bencana alam. PNO-12
29 Des 2025, 22:54 WIT
Brimob Polda Sumut Bantu Bersihkan SMP Negeri 1 Tanjung Pura dari Genangan Lumpur Pasca Banjir
Papuanewsonline.com, Langkat - Pada hari Senin, 29 Desember 2025, Satuan Brigade Mobil (Brimob) Batalyon A Polda Sumatera Utara melaksanakan kegiatan pembersihan pasca bencana banjir di wilayah Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Salah satu lokasi terdampak yang menjadi fokus utama kegiatan tersebut adalah SMP Negeri 1 Tanjung Pura, yang mengalami dampak cukup signifikan akibat genangan lumpur dan material sisa banjir.SMP Negeri 1 Tanjung Pura merupakan sekolah yang memiliki nilai sejarah tinggi, karena salah satu sekolah tertua dikabupaten langkat. Pada masa kolonial Belanda, sekolah ini merupakan lembaga pendidikan bagi kalangan bangsawan atau petinggi pemerintahan Belanda. Setelah Indonesia merdeka, sekolah tersebut secara resmi ditarik dan dikelola oleh Pemerintah Indonesia sejak tahun 1955 hingga saat ini, serta terus berperan penting dalam dunia pendidikan di Tanjung Pura.Kegiatan pembersihan yang dilakukan oleh personel Brimob Polda Sumut telah memasuki hari kelima, dengan fokus membersihkan ruang kelas, halaman sekolah, saluran air, serta fasilitas pendukung lainnya. Upaya ini dilakukan secara bertahap dan maksimal agar lingkungan sekolah kembali bersih, aman, dan layak digunakan. Direncanakan, dalam dua hari ke depan, SMP Negeri 1 Tanjung Pura sudah dapat dipergunakan kembali untuk kegiatan belajar mengajar, menyambut tahun ajaran baru.Bantuan dan keterlibatan Brimob Polda Sumut dalam kegiatan ini memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat, khususnya dalam mempercepat pemulihan sektor pendidikan pasca bencana. Kehadiran aparat kepolisian tidak hanya membantu secara fisik, tetapi juga memberikan rasa aman dan dukungan moral bagi pihak sekolah, para siswa, serta orang tua murid di wilayah Tanjung Pura.Melalui kegiatan tersebut, personel Brimob Polda Sumut menegaskan komitmen dan semangat pengabdian Polri, dengan menjunjung tinggi prinsip Polri siap membantu dan melayani masyarakat. Kegiatan ini menjadi wujud nyata kepedulian Polri dalam penanggulangan bencana serta dukungan terhadap keberlangsungan pendidikan, sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan pengabdian kepada bangsa dan negara. PNO-12
29 Des 2025, 22:32 WIT
Operasikan 29 Dapur Lapangan, Polri Jamin Kebutuhan Konsumsi Warga Terpenuhi
Papuanewsonline.com, Jakarta - Polri mengoperasikan puluhan dapur lapangan untuk memastikan kebutuhan konsumsi masyarakat terdampak bencana di wilayah Sumatera tetap terpenuhi selama masa tanggap darurat. Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan, saat ini Polri telah menyiapkan 29 dapur lapangan yang tersebar di tiga provinsi terdampak.“Untuk dapur lapangan yang juga kita persiapkan ada 29 dapur lapangan. Di Aceh 17 titik, di Sumatera Utara 7 titik, dan di Sumatera Barat 5 titik,” kata Kapolri.Pernyataan tersebut disampaikan Kapolri dalam konferensi pers pemulihan dan rencana strategis pascabencana yang digelar di Posko Terpadu Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma, Senin (29/11/2025).Dapur lapangan tersebut berfungsi sebagai pusat penyediaan makanan siap saji bagi warga terdampak, relawan, serta petugas gabungan yang bertugas di lokasi bencana.Keberadaan dapur lapangan dinilai sangat penting untuk menjaga ketahanan fisik dan kesehatan masyarakat, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan ibu hamil.Selain mengoperasikan dapur lapangan, Polri juga mendukung pelayanan kesehatan melalui pendirian posko kesehatan serta pengerahan personel guna mempercepat proses pemulihan sosial masyarakat di wilayah terdampak.Kapolri menegaskan, Polri akan terus melakukan evaluasi dan penyesuaian jumlah dapur lapangan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan situasi di lapangan. PNO-12
29 Des 2025, 22:22 WIT
Wamendagri Dorong Pemda Papua Tuntaskan APBD dan RAP Otsus 2026 Tepat Waktu
Papuanewsonline.com, Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri
(Wamendagri) Ribka Haluk meminta seluruh pemerintah daerah di wilayah Papua
untuk mempercepat penyelesaian Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (Raperda APBD) serta Rencana Anggaran dan Program Dana
Otonomi Khusus (RAP Otsus) Tahun Anggaran 2026. Permintaan tersebut disampaikan
melalui keterangan tertulis di Jakarta pada Jumat (26/12/2025), dengan batas
akhir penyelesaian ditetapkan pada 31 Desember 2025.Menurut Ribka, percepatan ini menjadi faktor penting agar
pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik di Papua dapat berjalan sejak awal
tahun. Keterlambatan penetapan APBD dan RAP Otsus dinilai berpotensi menghambat
realisasi program prioritas yang telah direncanakan oleh masing-masing daerah.Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri per 24 Desember
2025, capaian penyusunan dokumen anggaran di setiap provinsi Papua menunjukkan
progres yang berbeda-beda. Provinsi Papua Barat Daya tercatat sebagai daerah
dengan kemajuan paling signifikan, karena Raperda APBD telah disepakati pada 20
November dan dievaluasi Kemendagri pada 17 Desember, sementara RAP Otsus masih
dalam tahap penyempurnaan.Provinsi Papua Pegunungan juga telah menyepakati Raperda
APBD pada 28 November dan menyerahkannya kepada Kemendagri untuk dievaluasi.
Namun, penyusunan RAP Otsus di wilayah ini masih menghadapi kendala karena
sebagian kabupaten belum menuntaskan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan
Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA–PPAS).Sementara itu, Provinsi Papua Selatan telah menyepakati
Raperda APBD pada 9 Desember dan kini berada dalam proses evaluasi. RAP Otsus
di provinsi tersebut masih memerlukan perbaikan sebelum dapat ditetapkan secara
final.Di Provinsi Papua, Raperda APBD disepakati pada 11 Desember
dan masih dalam tahap evaluasi oleh pemerintah pusat. Penyusunan RAP Otsus
masih berlangsung di tingkat pemerintah daerah, dengan Kota Jayapura dilaporkan
telah memfinalkan dokumen rencana anggarannya.Untuk Provinsi Papua Tengah, Raperda APBD telah disepakati
pada 23 Desember dan dijadwalkan akan diserahkan ke Kemendagri pada 29 Desember
2025. Namun, penyusunan RAP Otsus belum dimulai karena beberapa kabupaten belum
menyelesaikan KUA–PPAS sebagai prasyarat utama.Kondisi paling tertinggal tercatat di Provinsi Papua Barat,
di mana Raperda APBD belum disepakati dan baru direncanakan pada awal Januari
2026. RAP Otsus juga belum disusun, sehingga Kemendagri menyiapkan langkah
administratif berupa surat teguran serta mendorong penerbitan Peraturan
Gubernur tentang pengeluaran mendahului Perda APBD untuk menjamin belanja wajib
tetap berjalan.Ribka Haluk menekankan pentingnya koordinasi yang lebih
intensif antara pemerintah pusat dan daerah agar seluruh proses evaluasi dan
penyempurnaan dokumen anggaran dapat dipercepat. Pemerintah pusat berharap
seluruh pemerintah daerah di Papua dapat memenuhi tenggat waktu yang ditetapkan
sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat sejak awal tahun
anggaran 2026. Penulis: JidEditor: GF
28 Des 2025, 17:44 WIT
Percepat Pemulihan Banjir di Aceh Utara, Polri Salurkan Logistik Hingga Datangkan Alat Berat
Papuanewsonline.com, Aceh Utara - Polri bergerak cepat menindaklanjuti dampak banjir yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Aceh, khususnya Kabupaten Aceh Utara. Atas arahan langsung Kapolri, jajaran Polri turun langsung ke lapangan untuk mengecek kondisi terdampak dan memastikan kebutuhan mendesak masyarakat segera terpenuhi.Dalam kunjungan on the spot bersama Kapolda Aceh, Bupati Aceh Utara, dan Kapolres Aceh Utara, Polri memutuskan mendistribusikan berbagai bantuan logistik, alat berat, hingga dukungan operasional kepolisian di wilayah terdampak paling parah, terutama Kecamatan Langkahan.“Sesuai arahan dan perintah Bapak Kapolri, kami diperintahkan untuk langsung ngecek di lapangan. Dari evaluasi satu bulan ini, ada beberapa kebutuhan yang harus segera kami tindak lanjuti,” ujar perwakilan Polri saat memberikan keterangan kepada media, Sabtu (27/12).Sebagai langkah awal, Polri menyalurkan paket sembako yang didistribusikan langsung oleh Bhabinkamtibmas ke masyarakat terdampak. Selain itu, tujuh unit alat berat, terdiri dari ekskavator besar, ekskavator kecil, serta dump truck, dikerahkan untuk membuka akses jalan yang terputus akibat banjir.“Fokus kita hari ini di Kecamatan Langkahan yang kondisinya cukup berat. Akses jalan dan jembatan menjadi prioritas utama karena itu kunci percepatan pemulihan,” tegasnya.Tak hanya itu, Polri juga menyiapkan bantuan air bersih untuk wilayah yang masih kesulitan akses air, sembari mendorong pembangunan air bor di beberapa titik. Kebutuhan sarana ibadah seperti seperangkat alat salat dan karpet musala turut disiapkan untuk masyarakat terdampak.Di sektor kesehatan, hasil koordinasi dengan pemerintah daerah menunjukkan sejumlah puskesmas mengalami kerusakan berat. Menindaklanjuti hal tersebut, Polri telah berkoordinasi dengan pusat untuk pengiriman bantuan medis.“Hari ini Jakarta sudah menyiapkan 60 koli berisi obat-obatan, alat kesehatan, dan kebutuhan medis lainnya, dan langsung kita kirim,” ungkapnya.Sementara itu, Polsek Langkahan dilaporkan mengalami kerusakan parah dan tidak dapat digunakan sama sekali. Untuk mendukung operasional anggota, Polri menyiapkan perlengkapan kantor, kendaraan dinas, hingga tenda pengungsian.“Untuk kendaraan roda dua, sudah tidak bisa dipakai sama sekali. Kita datangkan 20 unit motor trail dari Medan, ditambah dua mobil double cabin untuk mendukung tugas anggota di lapangan,” jelasnya.Selain itu, sebanyak 30 tenda besar juga disiapkan untuk menunjang kebutuhan pengungsi. Hingga akhir Desember, Polri berkomitmen memenuhi seluruh kebutuhan mendesak hasil evaluasi, termasuk persiapan menghadapi bulan suci Ramadan.Polri juga mencatat adanya dua waduk yang jebol serta sejumlah jembatan putus akibat banjir. Untuk itu, pembangunan jembatan kecil dengan kapasitas di bawah satu ton akan segera dilakukan guna membuka kembali akses masyarakat.“Yang paling dibutuhkan sekarang adalah akses jalan dan jembatan. Kalau akses terbuka, pemulihan bisa lebih cepat,” katanya.Dalam rangka memperkuat pengamanan dan bantuan kemanusiaan, Polri juga mengerahkan tambahan 190 personel Brimob, masing-masing 100 personel di Aceh Utara dan 90 personel di Lhokseumawe, lengkap dengan peralatan pendukung.Selain Aceh Utara, Polri juga menaruh perhatian serius terhadap kondisi Aceh Tamiang yang turut terdampak cukup parah, termasuk fasilitas Polres dan asrama anggota.“Untuk Aceh Tamiang, kebutuhan dasar anggota sudah hampir tidak ada. Kita kirim alat tidur, kelambu, selimut, hingga 450 unit magic jar dan 450 kompor gas,” ujarnya.Polri menegaskan akan terus melakukan evaluasi dan pendampingan hingga seluruh operasional kepolisian berjalan normal dan beban masyarakat terdampak dapat teringankan.“Komitmen Polri jelas, sesuai perintah Bapak Kapolri, kami harus hadir di tengah masyarakat dan memastikan penanganan berjalan maksimal,” pungkasnya. PNO-12
27 Des 2025, 19:10 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
