Papuanewsonline.com
Pickup Pengangkut Air Terguling Di Pertigaan Hasanuddin, Pengendara Baru Belajar Mengemudi
PTFI Setor Rp4,8 Triliun: Mimika Terima Bagian Terbesar, Total Kontribusi Capai Rp75 Triliun
Lapas Timika Gelar Ikrar Bersih Dari Hp Ilegal, Narkoba, Dan Penipuan
Lima Warga Diklaim Tewas di Kali Kabur, TPNPB Soroti Operasi Militer di Tembagapura
BADKO HMI dan Polda Papua Sepakati Sinergi, Fokus Tangani Tambang Ilegal hingga Hoaks Digital
Enam Warga Sipil Ditembak Di Tembagapura, Aktivis Deby Santoso Desak Proses Hukum Transparan
Direktur Law Firm Golda: Transaksi Perkara Di Timika Semakin Subur, Masyarakat Miskin Jadi Korban
BADKO HMI Papua Dukung Penertiban Tambang Ilegal oleh Gubernur Papua Tengah
DPR Papua Tengah, Mimika dan Puncak Bentuk Tim Khusus Tangani Konflik Kwamki Narama
Kejati Papua Mandul Tetapkan Yunus Wonda Jadi Tersangka, Mahasiswa Kembali Geruduk Kejagung
Pembangunan Huntara Sat Brimob Polda Sumbar Capai 47 Unit
Papuanewsonline.com, Padang – Personel Satuan Brimob Polda Sumatera Barat terus menunjukkan komitmen Polri dalam mendukung pemulihan pascabencana. Pada Senin (5/1/2026), personel Sat Brimob Polda Sumbar yang dipimpin oleh IPTU Ridesmon melaksanakan pembangunan Hunian Sementara (Huntara) di Kecamatan Pauh, Kota Padang.Pembangunan Huntara tersebut ditargetkan sebanyak 100 unit yang tersebar di dua lokasi pembangunan. Huntara ini dipersiapkan sebagai tempat tinggal sementara bagi masyarakat yang terdampak bencana, sembari menunggu proses pemulihan dan pembangunan hunian permanenBerdasarkan perkembangan di lapangan, hingga saat ini pembangunan telah mencapai 47 unit. Progres pekerjaan meliputi pemasangan lantai papan dan pengerjaan struktur bangunan, yang terus dilakukan secara bertahap sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.Kabagpenum Ropenmas Divhumas Polri Kombes Pol Erdi A. Chaniago mengatakan bahwa keterlibatan Brimob dalam pembangunan Huntara merupakan bagian dari tugas kemanusiaan Polri untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana.“Pembangunan hunian sementara ini merupakan bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat. Kami ingin memastikan warga terdampak memiliki tempat tinggal yang layak dan aman selama masa pemulihan pascabencana,” ujar Kombes Pol Erdi A. Chaniago.Ia menambahkan, Polri akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait agar pembangunan Huntara dapat segera diselesaikan dan dimanfaatkan oleh masyarakat.“Diharapkan seluruh target pembangunan dapat rampung sesuai rencana, sehingga dapat mempercepat proses pemulihan dan memberikan rasa aman bagi warga di Kecamatan Pauh,” pungkasnya.Pembangunan Huntara oleh Sat Brimob Polda Sumbar ini menjadi salah satu upaya nyata Polri dalam mendukung penanganan bencana dan pemulihan kehidupan sosial masyarakat terdampak di Kota Padang. PNO-12
06 Jan 2026, 13:58 WIT
Polres Aceh Tengah Salurkan Bantuan Logistik ke Desa Terisolir di Kecamatan Linge
Papuanewsonline.com, Aceh Tengah - Kepolisian Resor (Polres) Aceh Tengah bersama personel BKO Satbrimob Polda Aceh menyalurkan bantuan logistik ke desa terisolir di Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, Minggu (4/1/2026). Penyaluran bantuan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor.Bantuan disalurkan ke Desa Owaq, Kecamatan Linge, tepatnya di kawasan pinggiran Sungai Kala Ili. Sebelumnya, akses menuju desa tersebut terputus akibat bencana, sehingga menyulitkan mobilitas serta aktivitas warga sehari-hari.Kapolres Aceh Tengah bersama personel Polres Aceh Tengah dan personel BKO Satbrimob Polda Aceh turun langsung ke lapangan untuk memastikan bantuan dapat diterima secara tepat sasaran oleh masyarakat yang membutuhkan.Bantuan logistik tersebut diterima langsung oleh Ilyas selaku Mukim Kemukiman Jamat, Sejahtera selaku Reje Payung, serta Hamdan selaku Reje Kute Reje. Para perangkat desa menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian serta kepedulian Polri terhadap kondisi masyarakat di wilayah terpencil yang terdampak bencana.Adapun bantuan yang disalurkan meliputi paket sembako untuk memenuhi kebutuhan pokok warga, perlengkapan alat tulis bagi anak-anak, serta sling kawat baja sepanjang 1.000 meter yang akan dimanfaatkan sebagai sarana penyeberangan sementara bagi masyarakat.Kabagpenum Ropenmas Divhumas Polri Kombes Pol Erdi A. Chaniago menyampaikan bahwa penyaluran bantuan ke wilayah terisolir merupakan bagian dari komitmen Polri dalam memastikan pelayanan kemanusiaan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.“Polri hadir untuk memastikan masyarakat di daerah terpencil dan terdampak bencana tetap mendapatkan bantuan dan pelayanan dasar. Penyaluran logistik ini diharapkan dapat meringankan beban warga sekaligus membantu percepatan pemulihan akses dan aktivitas masyarakat,” ujar Kombes Pol Erdi.Melalui kegiatan ini, Polres Aceh Tengah berharap dapat membantu meringankan beban warga serta mempercepat pemulihan akses dan aktivitas masyarakat di Desa Owaq pascabencana. Kehadiran Polri di tengah masyarakat juga menjadi wujud nyata komitmen Polri dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengabdian kepada masyarakat, khususnya di wilayah terdampak bencana alam. PNO-12
06 Jan 2026, 13:42 WIT
Bangkit dari Duka Bencana, Polisi dan Warga Sinergi Bersihkan Masjid Syuhada
Papuanewsonline.com, Bener Meriah - Sisa lumpur masih menempel di halaman Masjid Syuhada, menjadi saksi bisu dahsyatnya banjir dan longsor yang melanda kawasan Waq Pondok Sayur, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Namun di tengah jejak bencana tersebut, harapan perlahan tumbuh seiring bangkitnya semangat kebersamaan antara Polri dan masyarakat.Selama dua hari berturut-turut, 4 hingga 5 Januari 2026, personel Polres Bener Meriah bersama Satbrimob Polda Aceh bersinergi dengan warga setempat membersihkan Masjid Syuhada yang terdampak bencana. Kegiatan ini dilakukan untuk mengembalikan fungsi masjid sebagai tempat ibadah sekaligus pusat aktivitas keagamaan masyarakat.Tanpa mengenal lelah, personel Polri, Brimob, dan warga bergotong royong menyapu lumpur, mengangkat sisa material banjir dan longsor, serta menata kembali halaman dan area masjid. Kebersamaan tersebut menjadi potret nyata solidaritas dan kepedulian di tengah duka pascabencana.Kabagpenum Ropenmas Divhumas Polri Kombes Pol Erdi A. Chaniago mengatakan bahwa kegiatan gotong royong tersebut merupakan wujud kehadiran Polri dalam mendampingi masyarakat, tidak hanya pada saat tanggap darurat, tetapi juga dalam masa pemulihan.“Polri hadir bersama masyarakat untuk memulihkan kembali sarana ibadah yang menjadi pusat kegiatan sosial dan spiritual warga. Sinergi ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan serta menguatkan semangat kebersamaan pascabencana,” ujar Kombes Pol Erdi.Ia menambahkan, Polri akan terus berupaya hadir dan membantu masyarakat terdampak bencana melalui pendekatan humanis dan kolaboratif, termasuk dalam pemulihan fasilitas umum dan tempat ibadah.Melalui kegiatan tersebut, Masjid Syuhada perlahan kembali bersih dan layak digunakan. Lebih dari sekadar kerja bakti, kebersamaan Polri dan warga di Bener Meriah menjadi simbol kebangkitan, harapan, dan keteguhan menghadapi cobaan alam. PNO-12
06 Jan 2026, 13:35 WIT
Serapan APBD Mimika 2025 Belum Maksimal, Realisasi Keuangan Bertahan di Bawah 80 Persen
Papuanewsonline.com, Mimika – Realisasi belanja anggaran
Kabupaten Mimika tahun 2025 belum mencapai target maksimal, baik dari sisi
keuangan maupun fisik. Kondisi tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Mimika
Johannes Rettob saat memberikan keterangan di Kantor Bupati Mimika, Senin
(5/1/2026).“Kita menyadari bahwa capaian tahun ini belum maksimal,
namun berbagai tantangan yang dihadapi menjadi faktor penentu kondisi
tersebut,” ujarnya.Berdasarkan data hingga 31 Desember 2025, realisasi keuangan
tercatat berada pada angka 75,73 persen. Capaian ini dinilai masih rendah
karena belum menyentuh ambang 80 persen sebagaimana yang diharapkan dalam
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).“Banyak pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan di Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) tidak dapat dilelang maupun dikerjakan
akibat situasi yang tidak mendukung,” jelasnya.Selain sektor infrastruktur, rendahnya serapan anggaran juga
terjadi di Dinas Pendidikan yang realisasinya tergolong sangat kecil. Sementara
itu, beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya hanya mampu
menyelesaikan pekerjaan di kisaran 70 hingga 80 persen.Bupati Mimika juga menyampaikan bahwa realisasi fisik secara
keseluruhan diperkirakan berada di angka sekitar 80 persen. Laporan resmi dari
masing-masing OPD terkait capaian fisik tersebut masih menunggu penyampaian
secara lengkap.“Realisasi fisik tahun ini belum 100 persen sekitar 80
persen, saya akan dapat laporan resmi dari OPD terkait,” katanya.Ia menjelaskan bahwa sistem pembayaran yang berbasis progres
pekerjaan turut memengaruhi rendahnya serapan keuangan. Sejumlah proyek fisik
yang belum rampung sepenuhnya belum dapat dibayarkan sesuai dengan pagu
anggaran yang tersedia.Selain faktor internal daerah, kebijakan dari pemerintah
pusat juga berdampak signifikan terhadap pelaksanaan kegiatan.“Ada perintah Presiden yang memerintahkan agar pelaksanaan
kontrak pekerjaan fisik harus menunggu pelantikan kepala daerah definitif,”
ungkap Bupati.Pelantikan kepala daerah definitif yang baru berlangsung
pada Maret 2025 membuat pekerjaan fisik baru dapat dimulai pada April.
Akibatnya, waktu efektif pelaksanaan kegiatan hanya tersisa sekitar tujuh bulan
dari total satu tahun anggaran. “Kita akan evaluasi secara menyeluruh untuk
memperbaiki proses perencanaan dan pelaksanaan agar tahun depan capaiannya
lebih optimal,” pungkasnya. Penulis: JidEditor: GF
05 Jan 2026, 19:43 WIT
Tim SAR Korpolairud Bangun Jembatan Sementara di Korong Maranci
Papuanewsonline.com, Padang Pariaman - Tim SAR Korpolairud melaksanakan kegiatan gotong royong pembuatan jembatan sementara di Korong Maranci, Nagari Seulayat, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman. Kegiatan ini dilakukan bersama masyarakat setempat sebagai upaya membantu pemulihan akses penghubung antar desa yang sempat terputus.Pembangunan jembatan sementara tersebut melibatkan 25 personel SAR Korpolairud yang didukung 5 personel Unit K9, dipimpin oleh AKBP Ferry Setiawan, serta partisipasi aktif masyarakat Korong Maranci. Jembatan dibangun menggunakan bahan swadaya masyarakat berupa kayu kelapa dan papan bekas yang tersedia di lokasi.Jembatan sementara ini difungsikan sebagai lintasan penghubung antar desa dan hanya diperuntukkan bagi pejalan kaki serta kendaraan roda dua dan roda tiga, mengingat keterbatasan kekuatan konstruksi.Kabagpenum Ropenmas Divhumas Polri Kombes Pol Erdi A. Chaniago menyampaikan bahwa keterlibatan Polri dalam kegiatan tersebut merupakan wujud nyata kehadiran negara di tengah masyarakat.“Gotong royong pembangunan jembatan sementara ini menunjukkan komitmen Polri untuk selalu hadir dan membantu masyarakat, terutama dalam kondisi darurat maupun keterbatasan akses. Sinergi antara personel Korpolairud dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mempercepat pemulihan aktivitas warga,” ujar Kombes Pol Erdi.Pekerjaan pembangunan dimulai pada pukul 11.15 WIB dan berhasil diselesaikan pada pukul 22.35 WIB di hari yang sama. Meski dikerjakan dalam waktu yang cukup panjang, proses pembangunan berjalan lancar berkat kerja sama dan kebersamaan antara personel SAR Korpolairud dan masyarakat setempat.Kehadiran jembatan sementara ini diharapkan dapat membantu kelancaran aktivitas warga sehari-hari serta meningkatkan keselamatan masyarakat dalam beraktivitas. PNO-12
04 Jan 2026, 15:00 WIT
Dukung Pemulihan Pascabencana Sumatra, Polri Targetkan Bangun 569 Sumur Bor
Papuanewsonline.com, Jakarta - Polri melalui Divisi Humas terus melakukan upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana, salah satunya melalui pembangunan sumur bor di sejumlah wilayah. Hingga hari ini, pembangunan sumur bor direncanakan pada 569 titik di tiga provinsi, dengan 249 titik telah terealisasi, terdiri atas 236 titik aktif dan 13 titik masih dalam proses pembangunan.Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa pembangunan sumur bor ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam mendukung pemulihan masyarakat pascabencana, khususnya terkait ketersediaan air bersih.“Pembangunan sumur bor ini menjadi bagian dari langkah nyata Polri dalam membantu masyarakat terdampak bencana agar tetap memiliki akses terhadap air bersih. Upaya ini dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan,” ujar Brigjen Pol Trunoyudo.Di Provinsi Aceh, dari rencana pembangunan 389 titik, sebanyak 171 titik telah terealisasi, dengan 167 titik berstatus aktif dan 4 titik masih dalam proses pembangunan. Kabupaten Aceh Tamiang menjadi wilayah dengan realisasi terbanyak, yakni 132 titik aktif, dari target khusus 300 titik sumur bor. Pembangunan lainnya tersebar di Kabupaten Aceh Utara, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Tengah, Bener Meriah, Kota Langsa, Aceh Timur, Aceh Barat, Pidie, Nagan Raya, dan Singkil.Sementara itu, di Provinsi Sumatera Utara, seluruh rencana pembangunan sebanyak 30 titik telah terealisasi dan seluruhnya berstatus aktif. Titik-titik tersebut berada di Kabupaten Langkat, Tapanuli Utara, dan Tapanuli Tengah.Adapun di Provinsi Sumatera Barat, dari total rencana 150 titik, hingga kini 48 titik telah terealisasi, terdiri atas 39 titik aktif dan 9 titik masih dalam proses pembangunan. Pembangunan dilakukan di Kabupaten Agam, Padang Pariaman, Pesisir Selatan, serta Kota Padang Panjang, Bukittinggi, dan Kota Solok.Brigjen Pol Trunoyudo menegaskan bahwa Polri terus mendorong percepatan pembangunan di titik-titik yang masih berjalan melalui koordinasi dan sinergi dengan berbagai pihak terkait.“Diharapkan keberadaan sumur bor ini dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat serta mendukung proses pemulihan pascabencana,” pungkasnya. PNO-12
04 Jan 2026, 14:48 WIT
Komitmen Polri dalam Pemulihan Pascabanjir, SD Negeri di Aceh Tamiang Siap Digunakan
Papuanewsonline.com, Aceh Tamiang - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menunjukkan komitmennya dalam pemulihan pascabencana dengan membantu pembersihan fasilitas pendidikan terdampak banjir di Kabupaten Aceh Tamiang. Melalui pengerahan personel Korps Brimob, Polri melaksanakan bakti sosial di SD Negeri 1 Karang Baru, Desa Tanjung Karang, Kecamatan Karang Baru.Kegiatan pembersihan dilakukan untuk memastikan lingkungan sekolah kembali bersih dan layak digunakan setelah terdampak banjir. Personel Brimob membersihkan ruang kelas, halaman sekolah, serta fasilitas pendukung lainnya agar proses belajar mengajar dapat segera berjalan normal.Kepala SD Negeri 1 Karang Baru, Neti Suriyah, menyampaikan apresiasi atas bantuan yang diberikan Polri.“Kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Kapolri yang sudah mengirimkan pasukan Brimob ke sekolah kami untuk membantu membersihkan lingkungan sekolah kami,” ujarnya.Neti menambahkan bahwa langkah cepat tersebut sangat membantu pihak sekolah dalam menyiapkan sarana pendidikan menjelang hari pertama masuk sekolah.“Sehingga nanti pada tanggal 5 Januari 2026, kami bisa melaksanakan pembelajaran di sekolah kami seperti biasanya,” kata Neti.Dengan selesainya kegiatan pembersihan, SD Negeri 1 Karang Baru dipastikan siap digunakan untuk kegiatan belajar mengajar pada hari pertama masuk sekolah. Bantuan ini juga memberikan kepastian dan rasa aman bagi guru, siswa, serta orang tua murid.Aksi kemanusiaan tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri dalam membantu pemulihan kehidupan masyarakat pascabencana, khususnya di sektor pendidikan. Sejalan dengan arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Polri terus hadir tidak hanya dalam menjaga keamanan, tetapi juga dalam misi kemanusiaan dan sosial di wilayah terdampak bencana. PNO-12
03 Jan 2026, 18:55 WIT
Maksimalkan Bantuan dengan Kerahkan Alat Berat, Polri Percepat Pemulihan Bencana di Sumatra
Papuanewsonline.com, Sumatra - Kepolisian Negara Republik Indonesia terus memaksimalkan bantuan dalam mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana di Pulau Sumatra. Hingga saat ini, Polri telah mengerahkan total 86 unit alat berat dan 18 unit dump truck yang tersebar di wilayah Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Pengerahan tersebut dilakukan secara terbuka dan terukur untuk membersihkan lumpur dan material banjir, membuka akses jalan dan jembatan, menormalisasi aliran sungai, serta memulihkan fasilitas umum, sekolah, tempat ibadah, dan permukiman warga agar dapat kembali digunakan secepat mungkin.Di wilayah Aceh, alat berat Polri dikerahkan secara luas di berbagai kabupaten, mulai dari Pidie Jaya, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Bireuen, Nagan Raya, Aceh Barat, Aceh Selatan, hingga Aceh Tenggara. Sedikitnya 27 unit alat berat bekerja setiap hari untuk membuka akses desa dan kecamatan yang sempat terisolasi, membersihkan rumah warga yang tertimbun lumpur, membangun serta memperkuat tanggul sungai, hingga mengamankan harta benda masyarakat. Di sejumlah lokasi, personel Polri bersama warga bahu membahu mengoperasikan alat berat demi mempercepat pemulihan lingkungan tempat tinggal.Sementara itu, di Sumatera Barat, Polri mengerahkan 12 unit alat berat dan 10 unit dump truck di Kabupaten Padang Pariaman, Agam, dan Pasaman Barat. Alat berat difokuskan untuk membuka kembali akses nagari dan korong, membersihkan pemukiman dan fasilitas layanan publik, serta memastikan jalur distribusi logistik masyarakat dapat kembali berjalan. Upaya ini dilakukan secara berkelanjutan seiring masih ditemukannya lumpur tebal dan material banjir di sejumlah titik.Di Sumatera Utara, pengerahan 47 unit alat berat dilakukan di wilayah Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Sibolga, dan Tapanuli Utara. Fokus utama diarahkan pada pembukaan jalur transportasi yang tertutup longsor, pembersihan material banjir di kawasan padat penduduk, serta pemulihan akses antarwilayah agar aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat dapat segera pulih.Trunoyudo Wisnu Andiko, Karo Penmas Divisi Humas Polri, menegaskan bahwa Polri memahami betul beratnya situasi yang dihadapi masyarakat terdampak bencana.“Kami merasakan langsung duka dan kelelahan masyarakat yang rumah, lingkungan, dan akses hidupnya tertimbun lumpur serta material. Polri tidak akan berhenti hingga seluruh akses di lokasi bencana benar-benar pulih. Masih ada desa, kecamatan, dan permukiman warga yang membutuhkan bantuan, dan kami terus berupaya maksimal untuk menjangkau semuanya,” ujar Trunoyudo dengan penuh empati.Ia juga menyampaikan apresiasi dan rasa hormat atas kesabaran serta kekuatan masyarakat dalam menghadapi kondisi sulit ini.“Kami sangat salut atas kesabaran, ketabahan, dan kerja sama masyarakat. Polri mengajak para relawan dan seluruh elemen untuk terus bergandengan tangan membantu saudara-saudara kita yang terdampak. Dengan kebersamaan, proses pemulihan akan jauh lebih cepat dan lebih kuat,” tambahnya.Polri menegaskan akan terus hadir di tengah masyarakat, mengerahkan alat berat dan seluruh kemampuan yang dimiliki, serta memastikan setiap upaya pemulihan dilakukan secara bertahap, berkelanjutan, dan berpihak pada kebutuhan warga, hingga kehidupan masyarakat terdampak bencana di Sumatra benar-benar kembali pulih. PNO-12
02 Jan 2026, 21:54 WIT
Pemerintah Dorong Beras Satu Harga, Papua Ditargetkan Setara Jawa Mulai 2026
Papuanewsonline.com, Jakarta – Pemerintah menargetkan
kebijakan beras satu harga mulai efektif diberlakukan pada tahun 2026 sebagai
langkah strategis mengakhiri kesenjangan harga pangan nasional, khususnya
antara wilayah barat dan timur Indonesia.Melalui kebijakan ini, harga beras di Papua ditargetkan sama
dengan harga di Pulau Jawa, menggantikan sistem zonasi harga eceran tertinggi
yang selama ini menyebabkan perbedaan harga cukup signifikan antarwilayah.Saat ini, harga beras di wilayah ujung timur Indonesia masih
tergolong tinggi dan di sejumlah daerah bahkan menembus angka lebih dari
Rp15.000 per kilogram, jauh di atas rata-rata harga di wilayah barat.Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan
bahwa kebijakan beras satu harga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk
mengakhiri disparitas harga pangan yang selama ini dirasakan masyarakat di
wilayah timur Indonesia.Dalam penerapannya, kebijakan ini membutuhkan revisi aturan
terkait peran dan margin penjualan Bulog. Saat ini, Bulog hanya memperoleh
keuntungan sekitar Rp150 miliar dari penjualan 3 juta ton Cadangan Beras
Pemerintah dengan margin sekitar Rp50 per kilogram.Kondisi tersebut dinilai belum cukup untuk menutup biaya
logistik distribusi beras ke wilayah timur, sehingga pemerintah akan membahas
peningkatan margin Bulog bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
(BPKP).Saat ini, sistem harga beras nasional masih dibagi ke dalam
tiga zona, yakni Zona 1 sebesar Rp13.092 per kilogram, Zona 2 Rp13.740 per
kilogram, dan Zona 3 Rp15.558 per kilogram, dengan rata-rata nasional harga
beras medium mencapai Rp13.536 per kilogram.Rencana kebijakan beras satu harga akan difinalkan melalui
rapat koordinasi terbatas sebelum dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto
untuk kemudian ditetapkan dalam regulasi resmi.Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I
Gusti Ketut Astawa, menyebut kebijakan ini diharapkan mendorong industri pangan
untuk lebih fokus memproduksi beras medium dengan harga yang stabil di kisaran
Rp13.500 per kilogram, sehingga akses masyarakat terhadap beras dapat lebih
merata di seluruh Indonesia. Penulis: JidEditor: GF
31 Des 2025, 21:40 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
