Perkara Hibah SMK 2020 Naik Penyidikan, Kejari Mimika Dalami Peran Dinas Pendidikan Papua

Papuanewsonline.com, Papua, – Skandal dugaan korupsi hibah bangunan fisik di sektor pendidikan vokasi tahun anggaran 2020 resmi naik ke tahap penyidikan dan masih aktif ditangani Kejaksaan Negeri Mimika.

Berdasarkan dokumen perkara yang diterima redaksi Media Papuanewsonline.com pada Senin (3/8/2026) menyebutkan perkara ini tercatat dengan nomor:

Print-01/R.1.19/Fd.1/10/2023 tanggal 10 Oktober 2023 jo Print-01.a/R.1.19/Fd.1/06/2024 tanggal 04 Juni 2024 jo Print-01.b/R.1.19/Fd.1/10/2024 tanggal 18 Oktober 2024 jo PRINT-01/R.1.19/Fd.2/01/2026 tanggal 13 Januari 2026.

Substansi perkara adalah

Skandal Tindak Pidana Korupsi Pemberian Hibah Berupa Bangunan Fisik Oleh Dinas Pendidikan, Perpustakaan, dan Arsip Daerah Provinsi Papua Pada SMK Negeri 3 Mimika dan SMKS Kasih Rafael Mimika Tahun Anggaran 2020.

Timeline Panjang: Indikasi Perkara Tidak Ringan

Rangkaian nomor Print menunjukkan penanganan sudah berjalan sejak Oktober 2023. Dari penyelidikan awal pada 2023, diperpanjang Juni 2024, Oktober 2024, hingga terbit Print penyidikan terbaru pada 13 Januari 2026.

Dalam praktik Kejaksaan, perpanjangan berulang dengan perubahan kode Fd.1 (penyelidikan) ke Fd.2 (penyidikan) menandakan:

1. Telah ditemukan peristiwa pidana.

2. Telah ada alat bukti permulaan yang cukup.

 3. Fokus beralih dari mencari apakah ada pidana, menjadi siapa yang bertanggung jawab.

Objek hibah adalah bangunan fisik yang bersumber dari APBD Provinsi Papua melalui Dinas Pendidikan, Perpustakaan, dan Arsip Daerah Provinsi Papua TA 2020. Penerima manfaat tercatat dua Sekolah yakni:

• SMKN 3 Mimika (sekolah negeri) 

• SMKS Kasih Rafael Teknologi dan Rekayasa Mimika (sekolah swasta di Kompleks Yayasan Cahaya Theresia, Jl. Hasanuddin - Brigif, Kamoro Jaya, Mimika Baru).

Hibah fisik sekolah kejuruan seharusnya menopang peningkatan kualitas pendidikan vokasi di Mimika, wilayah dengan kebutuhan tenaga terampil tinggi.

Pada Tahun Anggaran 2020, Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan, dan Arsip Daerah Provinsi Papua dijabat oleh

Saat ini, Sohilait menjabat sebagai Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Provinsi Papua setelah dilantik Gubernur Papua Matius Fakhiri.

Keterkaitan jabatan tersebut yang membuat publik menaruh perhatian lebih pada perkara ini. Hingga kini, belum ada penetapan tersangka dan asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan.

Hingga berita ini diturunkan, Kejari Mimika belum memberikan keterangan resmi terkait perkara dimaksud yaitu:

1. Nilai proyek hibah dan indikasi kerugian keuangan negara.

 2. Hasil audit fisik bangunan dan kesesuaian dengan RAB / NPHD.

3. Pihak-pihak yang sudah dimintai keterangan sebagai saksi maupun calon tersangka.

 4. Mekanisme penunjukan pelaksana dan pertanggungjawaban hibah.

Publik menunggu transparansi Kejari Mimika. Sebab jika terbukti ada penyimpangan, bukan hanya kerugian uang negara, tapi juga hak siswa vokasi di Mimika yang dirugikan dari bangunan yang seharusnya layak dan aman.

Redaksi masih berupaya mengkonfirmasi Kasi Pidsus Kejari Mimika dan Dinas Pendidikan Provinsi Papua terkait kelanjutan penanganan skandal korupsi tersebut.

Penulis: Hendrik

Editor.  : Of