logo-website
Selasa, 09 Jun 2026,  WIT

Percepatan Realisasi APBD 2026, Bupati Mimika Instruksikan OPD Segera Tuntaskan Program

Bupati Mimika memberikan instruksi agar seluruh OPD untuk mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan yang telah tertuang dalam APBD 2026

Papuanewsonline.com - 08 Jun 2026, 23:35 WIT

Papuanewsonline.com/ Ekonomi

Suasana apel pagi di halaman Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Senin (8/6/2026).

Papuanewsonline.com, Timika – Bupati Mimika, Johannes Rettob, meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan yang telah tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026. Arahan tegas ini disampaikannya saat memimpin apel pagi di halaman Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Senin (8/6/2026), guna memastikan seluruh rencana pembangunan dapat berjalan sesuai jadwal.


Johannes mencatat bahwa realisasi belanja jasa sudah menunjukkan perkembangan cukup baik dengan capaian sekitar 50 persen.

Meski demikian, ia menegaskan percepatan harus terus dilakukan agar seluruh pekerjaan yang direncanakan dapat segera diselesaikan tepat waktu.

Sementara itu, kondisi berbeda terlihat pada belanja modal, di mana progres pelaksanaannya dinilai masih jauh dari target yang ditetapkan, disebabkan sebagian besar OPD belum mendelegasikan kewenangan kepada bagian pengadaan barang dan jasa.

Hasil evaluasi menunjukkan keterlambatan ini dipicu oleh sikap saling menunggu antarinstansi, keterbatasan tenaga pelaksana, serta administrasi yang belum dimulai. Oleh karena itu, ia meminta seluruh pimpinan OPD dan ASN segera mengambil langkah konkret.

“Saya berharap dalam laporan minggu ini sudah banyak pekerjaan yang dilimpahkan ke bagian pengadaan agar proses segera berjalan,” tegasnya.

Selain itu, masih banyak pekerjaan melalui penunjukan langsung yang tertahan akibat kenaikan harga barang dan jasa mencapai 25 hingga 30 persen.

Peninjauan harga memang diperlukan, namun ia mengingatkan agar proses evaluasi tidak berlarut-larut berbulan-bulan.

Tantangan ekonomi nasional dan global seperti kenaikan BBM, biaya transportasi, serta fluktuasi nilai tukar juga menjadi catatan, namun tidak boleh dijadikan alasan penundaan.

 

Penulis: Jid

Editor: GF

Bagikan berita:
To Social Media :
Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE