Ketua Pemuda Kei Mimika Soroti "Pembangunan Rohani": Desak Bupati Buka Data Dan Audit Dana

Papuanewsonline.com, Mimika – Ketua Pemuda Kei Kabupaten Mimika, Edoardus Rahawadan, merespons pernyataan Bupati Mimika terkait capaian pembangunan fisik dan kerohanian. Ia meminta Pemerintah Kabupaten Mimika membuka data secara transparan agar tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.

Dalam pertemuan bersama tokoh masyarakat dan tokoh agama di Timika, Bupati Mimika mengakui pembangunan fisik dan infrastruktur dasar masih berjalan lambat. Di sisi lain, Bupati menyebut aspek kerohanian dan pembentukan karakter terus didorong sebagai bagian dari kemajuan daerah.

Menanggapi hal tersebut, Edoardus menilai istilah "pembangunan rohani" yang disampaikan Bupati hingga kini belum dijelaskan secara rinci kepada publik. "Sampai hari ini kami, masyarakat, dan lembaga keagamaan belum pernah menerima definisi operasional, target, maupun alokasi anggaran yang jelas terkait program itu," ujar Edoardus dalam rilis tertulisnya kepada media Papuanewsonline.com di Timika, Senin, 14 Juli 2026.

Pemuda Kei kemudian mengajukan tiga pertanyaan terbuka kepada Bupati Mimika. Pertama, apakah "pembangunan rohani" yang dimaksud berupa pembangunan infrastruktur seperti rumah ibadah, asrama, dan pusat pembinaan. Kedua, apakah program tersebut berbentuk pembinaan iman dan kegiatan rohani di wilayah pedalaman. Ketiga, apakah terdapat program lain yang selama ini belum pernah disosialisasikan kepada masyarakat.

Berdasarkan pemantauan di lapangan serta data yang dihimpun Pemuda Kei, disebutkan terdapat ketidaksesuaian antara laporan pemerintah daerah dengan kondisi di lapangan. Sejumlah proyek yang tercatat telah selesai atau sedang berjalan dalam laporan pertanggungjawaban, menurut mereka, justru belum dibangun, mangkrak, atau dikerjakan tidak sesuai standar.

Edoardus menilai kondisi tersebut dipengaruhi oleh lemahnya perencanaan, minimnya pengawasan, serta rendahnya transparansi dalam pelaksanaan anggaran. "Kami tidak ingin berspekulasi. Karena itu kami minta semua dibuka. Publik berhak tahu uang rakyat digunakan untuk apa dan hasilnya seperti apa," tegasnya.

Dalam pernyataannya, Pemuda Kei Mimika juga menyampaikan empat tuntutan resmi kepada Pemerintah Kabupaten Mimika. Pertama, meminta Bupati menyampaikan klarifikasi tertulis mengenai definisi, target, anggaran, dan capaian "pembangunan rohani" dalam waktu tujuh hari kerja. Kedua, meminta dilakukan audit menyeluruh terhadap anggaran sarana ibadah, pembinaan keagamaan, dan program karakter selama tiga tahun terakhir.

Selain itu, mereka meminta agar temuan proyek yang mangkrak atau tidak sesuai spesifikasi segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku, serta menghentikan pernyataan yang dinilai dapat menimbulkan multitafsir dengan memprioritaskan penyelesaian keterlambatan pembangunan fisik yang mendesak. "Kami memiliki dokumen dan bukti foto. Jika diperlukan kami siap menyerahkan kepada Inspektorat Daerah dan aparat penegak hukum," kata Edoardus.

Di akhir pernyataannya, Edoardus berharap Pemerintah Kabupaten Mimika lebih memfokuskan perhatian pada pembangunan yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. "Warga Mimika butuh jalan, jembatan, sekolah, dan rumah ibadah yang layak pakai. Jangan sampai narasi digunakan untuk menutupi pekerjaan yang belum tuntas," tutupnya.

Penulis: Hendrik

Editor: OF