KPK Soroti Tata Kelola Pesawat dan Helikopter Mimika, Ketua KPK Minta Bupati Transparan ke Publik

Papuanewsonline.com, Timika, —

Pengelolaan pesawat dan helikopter milik Pemerintah Kabupaten Mimika yang dibeli menggunakan APBD kembali menuai sorotan. Hingga kini, dua aset bernilai puluhan miliar rupiah itu belum memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. 

Sorotan juga diarahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sejumlah pihak mempertanyakan langkah konkret lembaga antirasuah tersebut dalam menelusuri dugaan penyimpangan pengelolaan aset ini.

Ketua Pemuda Kei Kabupaten Mimika, Edoardus Rahawadan, menilai publik berhak mengetahui kendala yang menyebabkan pesawat dan helikopter tersebut mangkrak. 

"Kalau tidak ada manfaat untuk masyarakat, berarti ada potensi kerugian daerah. Kami juga menduga ada kelalaian yang berpotensi merugikan keuangan daerah," kata Edoardus, Sabtu (14/7/2026) di Timika.

Menurutnya, pengelolaan pesawat jenis Caravan dan satu unit helikopter melibatkan Johanes Rettob dan Asian One Air secara pribadi, sehingga tidak jelas keterkaitannya dengan Pemda. 

"Apabila ada anggaran daerah yang kembali dikuras untuk operasional dua aset ini, maka harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Puluhan miliar sudah keluar untuk pembelian, lalu pengelolaannya diserahkan ke pihak ketiga tanpa kejelasan hingga hari ini. Padahal yang digunakan adalah uang rakyat Mimika," tegasnya.

Edoardus meminta KPK tidak diam dan segera menelusuri pengelolaan dua aset tersebut agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Mimika.

Pengakuan Bupati Lewat Video Resmi, Merupakan Tamparan Keras Kepada KPK

Dalam video resmi yang dirilis 10 Februari 2026 dan dipublikasikan salah satu media lokal di Timika, Bupati Mimika mengakui adanya beban tanggung jawab yang harus diselesaikan bersama antara Pemkab Mimika dan operator penerbangan.

"Pernyataan ini menunjukkan adanya persoalan dalam pengelolaan aset. Karena itu, harus ada transparansi ke publik," ujar Edoardus.

Ia menilai kerugian yang terjadi bukan sekadar kelalaian, melainkan diduga ada unsur kesengajaan. 

"Bupati sudah bersepakat dengan pihak Asian One Air untuk menyelesaikan utang terkait pengelolaan pesawat dan helikopter ini. Namun hingga kini belum ada tindakan konkret," lanjutnya.

Edoardus juga menyoroti klaim bahwa pesawat dalam kondisi siap operasi. Menurutnya, hingga kini tidak ada satu pun operator penerbangan di wilayah tersebut yang berani mengoperasikan pesawat bekas dengan status kelayakan terbang yang belum jelas. 

"Ini menyangkut keselamatan dan penggunaan anggaran daerah. Publik berhak tahu," katanya.

Ia pun menagih janji politik Bupati Mimika soal transparansi birokrasi. 

"Mana janji politik terkait transparansi pemerintah, khususnya kasus pesawat dan helikopter ini? Jangan sampai janji tinggal janji," pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari Pemkab Mimika maupun pihak Asian One Air terkait persoalan tersebut.

Penulis: Hendrik

Editor.  : Gf