Jaksa Kumpulkan Alat Bukti Transaksi Haram Yang Libatkan Johanes Rettob

Papuanewsonline.com, Jayapura-

Jaksa Penyelidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua saat ini melakukan serangkaian proses penyelidikan guna mengumpulkan alat bukti dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang melibatkan Eks Plt Bupati Timika Johanes Rettob.

Aroma tak sedap ini, tercium Jaksa setalah  ditemukan transaksi  mencurigakan sesuai data dari PPATK.

Transaksi haram yang diduga melibatkan Johanes Rettob dan sejumlah pihak ini, dibidik Kejaksaan Tinggi Papua, setelah penyidik memiliki data dari  Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dimana PPATK sebagai  lembaga sentral (focal point) yang mengkoordinasikan pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

Hal ini dibenarkan Kepala seksi penerangan hukum Kasipenkum) Kejaksaan Tinggi Papua, Aguwani, SH.MH saat dikonfirmasi, Senin (24/7/2023).

" Saat ini Jaksa  penyelidik masih mengumpulkan alat bukti,penyelidikan dugaan TPPU yang berkaitan dengan saudara Johannes Rettob, karena kami sudah punya data awal dari PPATK,” ucap Aguwani.

Kata Aguwani,  pihaknya belum memastikan waktu kapan kasus tersebut beralih status ke penyidikan.

" Saat ini,Dalam tahap penyelidikan, waktu peningkatan status perkara ini ke tahap penyidikan Nanti akan kita sampaikan informasinya," Terangnya.

Sebut Aguwani,  saat ini Johannes Rettob masih menjalani sidang dugaan kasus korupsi pengadaan serta  pengelolaan  pesawat dan helikopter, jadi pihaknya masih mempertimbangkan, apakah  menunggu sampai selesai sidang perkara itu,  atau langsung naikin status Perkara TPPU.

" Kalau soal waktu peningkatan status perkara ini dari penyelidikan ke tahap penyidikan, belum ya intinya masih didalami ole Tim," Pungkasnya.

Diketahui, Saat ini Plt Bupati Mimika Nonaktif Johanes Rettob  sementara diadili di Pengadilan Tipikor Jayapura bersama Direktur Asian One Air Silvi Herawati.

Sebelum keduanya jadi terdakwa, mereka  ditetapkan sebagai tersangka sesuai Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua (Sprindik Khusus) Nomor : Print-37/R.1/Fd.1/01/2023 tanggal 25 Januari 2023 a.n. Johannes Rettob, S.Sos.,M.M., dan Nomor : Print-35/R.1/Fd.1/01/2023 tanggal 25 Januari 2023 a.n. Silvi Herawaty serta Surat Penetapan Tersangka (Pidsus-18) Nomor : Tap-07/R.1/Fd.1/01/2023 tanggal 25 Januari.

Perkara ini naik tahap penyidikan dimulai sejak tanggal 24 Agustus 2022, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Nomor : Print-05/R.1/Fd.1/08/2022 tanggal 24 Agustus 2022, dilanjutkan dengan  Penyidik  menyampaikan SPDP kepada pelapor, terlapor, korban, Penuntut Umum dan KPK, termasuk telah disampaikan kepada terlapor ( Johannes Rettob, S.Sos.,M.M. dan Silvi Herawaty) Nomor : B-05/R.1/Fd.1/08/2022 tanggal 25 Agustus 2022.

Selanjutnya Penyidik melakukan penyidikan dengan mengumpulkan alat bukti yang cukup sehingga sampai dengan tanggal 25 Januari 2023 telah diperoleh alat bukti berupa :Keterangan saksi sebanyak 36 orang, Keterangan ahli sebanyak 5 orang (Ahli Auditor Kerugian Negara, Ahli Keuangan Negara, Ahli Fasilitasi Bea dan Cukai pada Dirjen Beacukai, Ahli Teknis Peraturan Perundang-udangan  Dirjen Bea dan Cukai, dan Ahli LKPP),Barang bukti 157 dokumen, Alat bukti surat berupa :

Laporan Hasil Audit Investigasi Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Kantor Akuntan Publik (KAP) Tarmizi Achmad Nomor : 00176/2.0604/AP.7/09/0430/1/XI/2022 tanggal 11 November 2022 atas dugaan tindak pidana korupsi  “Pengadaan dan Operasional Pesawat Terbang Cessna Grand Caravan C 208B EX dan Helicopter Airbus H-125 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun 2022” yang menghitung kerugian keuangan negara sebesar Rp.69.135.404.600,00 (enam puluh sembilan miliar seratus tiga puluh lima juta empat ratus empat ribu enam ratus rupiah);

Hasil perhitungan dari BPKP Perwakilan Provinsi Papua Nomor : PE.11.03/LHP-323/PW26/3.2/2022 tanggal 08 Agustus 2022 yang menyatakan terdapat kewajiban PT. Asian One Air untuk membayar kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika sebesar Rp.21.848.875.000,00 (dua puluh satu miliar delapan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang hingga saat ini tidak dibayarkan.(PNO/01)