Audiensi Bersama DPD IMM, Kapolda Maluku Ajak IMM Rawat Demokrasi Lewat Cara Intelektual

Papuanewsonline.com, Ambon – Kapolda Maluku Irjen Pol Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si., menerima kunjungan silaturahmi sekaligus audiensi pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Provinsi Maluku di Ruang Tamu Kapolda Maluku, Lantai II Mapolda Maluku, Jumat (6/2/2026).

Audiensi ini menjadi bagian dari penguatan sinergi antara Kepolisian dan elemen mahasiswa dalam menjaga stabilitas keamanan serta mendorong pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Maluku. Kapolda Maluku didampingi Direktur Binmas, Direktur Samapta, perwakilan Direktorat Intelkam, serta Kabid Humas Polda Maluku. Sementara dari pihak IMM hadir Ketua DPD IMM Maluku Arjun Booy bersama enam orang pengurus baru.

Dalam arahannya, Kapolda Maluku menyampaikan apresiasi atas inisiatif IMM menjalin komunikasi dan silaturahmi dengan Polda Maluku. Ia menegaskan bahwa mahasiswa merupakan mitra strategis Polri dalam menjaga kondusivitas daerah, khususnya di tengah dinamika sosial yang kerap berkembang di Maluku.

“Mahasiswa memiliki peran penting sebagai agen perubahan. Pendidikan adalah fondasi utama dalam membangun kualitas SDM Maluku. Saya berharap kader-kader IMM mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan intelektual dan sosial masyarakat,” ujar Irjen Pol Dadang Hartanto.

Kapolda juga menekankan bahwa hubungan antara Polri dan IMM selama ini telah terjalin secara harmonis dan konstruktif. Menurutnya, kolaborasi tersebut perlu terus dipertahankan dan diperkuat guna menciptakan iklim keamanan yang kondusif serta mencegah potensi konflik sosial.

Sementara itu, Ketua DPD IMM Maluku Arjun Booy menyampaikan bahwa audiensi tersebut merupakan agenda perdana pengurus hasil Musyawarah Daerah (Musda). Ia mengapresiasi keterbukaan Kapolda Maluku yang dinilai konsisten merangkul elemen pemuda dan mahasiswa sebagai bagian dari mitra strategis Polri.

“Kedatangan kami untuk bersilaturahmi pasca-Musda sekaligus memohon kesediaan Bapak Kapolda untuk hadir dan memberikan stadium general pada pelantikan pengurus DPD IMM Maluku yang akan datang,” ujar Arjun.

Dalam dialog yang berlangsung, Kapolda Maluku juga menyampaikan sejumlah arahan dan pesan strategis. Ia menginstruksikan jajaran Direktorat Intelkam Polda Maluku untuk berkoordinasi dengan pihak IMM guna memastikan kelancaran administrasi serta pengamanan kegiatan pelantikan organisasi mahasiswa tersebut.

Selain itu, Kapolda mengingatkan pentingnya peran mahasiswa dalam mengantisipasi konflik sosial. Ia meminta agar perbedaan pandangan dan dinamika demokrasi yang berkembang di tengah masyarakat tidak berujung pada gesekan fisik maupun konflik horizontal.

“Mahasiswa harus menjadi garda terdepan dalam menjaga persatuan dan menyampaikan aspirasi secara intelektual serta bermartabat,” tegasnya.

Menanggapi isu illegal fishing yang menjadi perhatian mahasiswa, Kapolda Maluku menjelaskan bahwa karakteristik wilayah Maluku yang 97 persen merupakan perairan membutuhkan kerja sama lintas sektor dan dukungan informasi yang akurat dari masyarakat, termasuk kalangan mahasiswa.

Audiensi tersebut ditutup dengan komitmen bersama untuk terus memperkuat sinergi antara Polda Maluku dan organisasi kemahasiswaan dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta mendukung pembangunan berkelanjutan di Provinsi Maluku.

Langkah Kapolda Maluku menerima dan berdialog langsung dengan organisasi mahasiswa mencerminkan wajah baru pendekatan keamanan yang lebih partisipatif dan demokratis. Di tengah tantangan polarisasi, disinformasi, dan potensi konflik sosial, kemitraan antara Polri dan mahasiswa menjadi kebutuhan strategis, bukan sekadar formalitas seremonial.

Mahasiswa memiliki posisi unik sebagai agen intelektual yang mampu menjembatani aspirasi masyarakat dengan negara. Ketika ruang dialog dibuka, potensi konflik dapat diredam sejak dini, dan demokrasi tumbuh melalui argumentasi, bukan kekerasan.

Sinergi Polri dan mahasiswa, sebagaimana tercermin dalam audiensi Kapolda Maluku dengan IMM, menjadi contoh praktik baik bagaimana stabilitas keamanan dan kualitas demokrasi dapat berjalan beriringan. Demokrasi yang kuat tidak lahir dari pembungkaman, melainkan dari kolaborasi, keterbukaan, dan kedewasaan berpikir seluruh elemen bangsa. PNO-12