Peningkatan Status Perlintasan Boven Digoel, Sekjen BNPP RI Tinjau Langsung PLBN Yetetkun

Papuanewsonline.com, Boven Digoel – Sekretaris Jenderal Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI, Komjen Pol. Makhruzi Rahman, melakukan kunjungan kerja ke Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Yetetkun di Distrik Ninati, Kabupaten Boven Digoel, Kamis (6/2/2026). Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat untuk mendorong peningkatan status perlintasan di wilayah perbatasan Indonesia–Papua Nugini.

Kehadiran Sekjen BNPP RI di PLBN Yetetkun bertujuan meninjau langsung kondisi sarana dan prasarana perbatasan, sekaligus memastikan kesiapan wilayah tersebut dalam mendukung peningkatan status perlintasan yang lebih luas, aman, dan modern.

"Kami berharap peningkatan status perlintasan dapat membuka akses lebih luas bagi masyarakat Boven Digoel dan meningkatkan perekonomian daerah," kata Bupati Boven Digoel, Roni Omba S.IP, dalam keterangan persnya.

Peningkatan status perlintasan Boven Digoel juga diproyeksikan memperkuat kerja sama bilateral antara Indonesia dan Papua Nugini, terutama dalam sektor ekonomi, sosial, dan keamanan. Hal ini dinilai penting untuk menciptakan stabilitas kawasan perbatasan yang berkelanjutan.

Sekjen BNPP RI menegaskan bahwa penguatan fungsi PLBN Yetetkun tidak hanya berdampak pada kemudahan akses lintas negara, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan keamanan serta keselamatan masyarakat di wilayah perbatasan yang selama ini memiliki tantangan geografis dan infrastruktur.

PLBN Yetetkun kini menjadi simbol perubahan wajah perbatasan, dari wilayah terpencil menjadi beranda depan negara. Pada tahun 2025, survei densifikasi atau perapatan pilar batas negara RI–PNG berhasil memasang 20 pilar batas negara, terdiri dari satu pilar tipe A dan 19 pilar tipe B, sebagai bagian dari penegasan kedaulatan wilayah.

Keberadaan infrastruktur perbatasan yang semakin memadai diharapkan dapat mempercepat peningkatan status perlintasan Boven Digoel menjadi pintu masuk resmi lintas negara yang representatif, sekaligus mendukung pengembangan kawasan perbatasan terpadu.

Pemerintah daerah berharap proses peningkatan status tersebut dapat segera terealisasi, sehingga manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat, khususnya dalam peningkatan kesejahteraan, akses layanan publik, dan peluang ekonomi baru.

Langkah strategis ini dinilai sebagai wujud nyata komitmen pemerintah dalam membangun wilayah perbatasan secara inklusif dan berkelanjutan, sejalan dengan visi memperkuat kehadiran negara hingga ke pelosok tanah air.

Penulis: Hend

Editor: GF