Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Wabup Biak Numfor Pimpin Langsung Panen Raya Cabe Di Kampung Ramdori
Papuanewsonline.com, Biak Numfor - Panen raya Cabe kali ini dilaksanakan di Kampung Ramdori, Distrik Swandiwe, Sabtu (05/082023). Panen raya ini menjadi salah satu agenda dalam semarak memeriahkan rangkaian peringatan HUT RI ke-78 dan Festival Budaya Nusantara Tahun 2023, di Kabupaten Biak Numfor. Penen raya yang diikuti oleh sejumlah pejabat terkait dan masyarakat ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Biak Numfor Calvin Mansenmbra, SE., M. BA dan Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Biak Numfor Zhacarias L. Mailoa, ST.,MM. Wakil Bupati dalam sambutannya mengatakan, dalam rangka memperingati HUT RI Ke-78 Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor terus berupaya mendorong masyarakat untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya, salah satunya disektor pertanian terutama petani cabe guna peningkatan perekonomiannya."Atas Nama Pemda Biak Numfor mengucapkan terimakasih kepada masyarakat yang telah berpartisipasi dalam rangkaian HUT RI Ke-78. Kita berharap petani cabe di kampung ini lebih meningkatkan hasil pertaniannya. Selain membantu perekonomian keluarga juga dapat membantu dalam pelayanan jemaat melalui kebun jemaat ini," ujarnya.Sekedar diketahui, hadir pula dalam panen raya cabe adalah pimpinan TNI/POLRI, sejumlah pejabat eselon II yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor. (PNO-12)
07 Agu 2023, 14:54 WIT
Sambut Hari Kemerdekaan RI Ke- 78,Pemda Biak Numfor Adakan Lomba Gerak Jalan
Papuanewsonline.com, - Biaknumfor Para siswa/i tingkat SD, SMP dam SMA/SMK cukup antusias mengikuti lomba gerak jalan dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI ke-78, Jumat (04/08/2023). Meski suasana mendung dan hujan rintik-rintik tak menyurutkan para siswa/i untuk mengikuti lomba gerak jalan sampai tuntas dengan star Lapangan Mandala dan finish di Lapangan Gelanggang Remaja Cenderawasih. Sebanyak 174 paserta dari SD ( 50 putri dan 44 putra) dan SMP ( 46 putri dan 34 putra) ikut mengambil bagian dalam lomba gerak jalan ketepatan waktu. Sementara untuk lomba gerak jalan tingkat SMA/SMK dam Perguruan Tinggi (PT) diikuti sebanyak 75 peserta (45 putri dan 30 putra). “Saya mengajak kita semua, mengajak para siswa/I untuk terus menggelolarakan semangat menyambut HUT Kemerdekaan ke-78 kali ini. Mari kita memeriahkan HUT Kemerdekaan kali ini dengan berbagai kegiatan, kita maknai dan isi kemerdekaan dengan terus berkarya sesuai dengan kapasitas masing-masing,” ujar Simon Rumaropen, S.Sos.,MM, Staf Ahli I Bupati Biak Numfor. (**/TIM HUMASPRO BIAK)PNO-11.
07 Agu 2023, 14:37 WIT
Lomba Gerak Jalan Umum Di Biak Numfor, Ramaikan Hut Kemerdekaan RI Ke-78
Papuanewsonline.com, Biak Numfor -Lomba gerak jalan sebagai bagian dari semarak menyambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 di Kabupaten Biak Numfor, Sabtu (05/08/2023). Kali ini adalah lomba gerak jalan umum yang diikuti oleh instantansi dan lembaga, baik intansti pemerintah maupun BUMN/BUMD dan swasta. Pada lomba gerak jalan umum kali ini diikuti 119 tim, dari jumlah sebanyak itu diantaranya tim putri 77 dan putra 42 tim. Para peserta merupakan perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, guru-guru dari berbagai sekolah (SD, SMP, SMA/SMK), perbankan dan instansi vertikal salah satunya adalah Kantor Statistik. Tak hanya itu, juga ikut mengambil bagian dalam lomba gerak jalan itu diantaraya unsur Pemerintahan Kampung, Kelurahan, Distrik Puskesmas, PAM,PLN,PDAM,GMKI, DWP/PKK, Jemaat-Jemaat dari berbagai Gereja serta sejumlah lainnya. “Marilah kita semua memeriahkan rangkaian kegiatan ini dengan partisipasi dalam semangat untuk mengikuti berbagai kegiatan menyambut HUT kemerdekaan RI yang ke 78,” ujar Plt. Sekda Zacharias L Mailoa,ST.,MM saat melepas peserta lomba gerak jalan.Selain Plt. Sekda, juga ikut hadir pada acara pelepasan lomba gerak jalan antara lain; para asisten, jajaran pejabat eselon II di lingkungan Pemda Biak Numfor, pimpinan TNI/Polri dan sejumlah pejabat lainnya. (PNO-12)
07 Agu 2023, 14:34 WIT
Pimpin Upacara KPLB Anggota Polda, Kapolda Papua: Jadikan Ini Sebagai Motivasi
Papuanewsonline.com, Jayapura – Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Pol Mathius D. Fakhiri, S.I.K memimpin Upacara Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB) anggota Polri Polda Papua bertempat Lapangan Apel Mapolda Baru Koya Koso, Senin (7/8/2023).Turut hadir dalam upacara tersebut Wakapolda Papua Brigjen Pol Ramdani Hidayat, S.H., Irwasda Polda Papua Kombes Pol Alfred Papare, S.I.K., Para PJU Polda Papua dan seluruh personel Polda Papua.Upacara kenaikan pangkat tersebut dilaksanakan sebagai bentuk apresiasi Polda Papua kepada Brigpol Fransiscus Moses O. G. Ronsumbre, sehingga mendapatkan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi dari Brigpol menjadi Bripka.Dalam sambutannya Kapolda Papua mengatakan Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB) ini sebagai bentuk pengakuan kemampuan dan profesionalisme personel Polri karena telah menunjukkan dedikasi, integritas, dan prestasi yang luar biasa dalam tugas pengabdiannya bagi Bangsa dan Negara.“Kenaikan pangkat luar biasa ini merupakan bentuk perhatian institusi kepada anggota, namun pemberian reward atau penghargaan terhadap personel yang naik pangkat luar biasa tentunya melalui proses yang tidak mudah. Harus memenuhi persyaratan tertentu. Seperti berprestasi, berdedikasi dan loyalitas dalam menjalankan tugas Kepolisian,” ucap Kapolda Papua.Kapolda juga mengatakan semoga momentum ini bisa menginspirasi semua personel Polda Papua sehingga kedepan, waktunya kapan, bisa seperti Bripka Fransiscus Moses O. G. Ronsumbre, dan semoga kenaikan pangkat ini akan memacu dan memotivasi untuk berbuat serta mengabdikan diri yang terbaik bagi Institusi Polri.“Kita ketahui bahwa yang bersangkutan ini patut menjadi contoh bagi rekan-rekan yang bertugas di pedalaman. Saya berharap momentum ini bisa menjadi contoh bagi seluruh personel Polda Papua. Saya juga yakin dan percaya bahwa rekan rekan yang didepan saya ini sudah melaksanakan tugas dan pengabdian yang sangat luar biasa, tapi tentu saja ada mekanisme tertentu yang harus kita lampaui pengabdian tugas kita, sehingga Negara patut memberikan Kenaikan Pangkat Luar Biasa,” tutup Irjen Pol Mathius D. Fakhiri.Bripka Fransiscus Moses O. G. Ronsumbre dianugerahi KPLB karena mengalami cidera pada lengan kanan belakang bagian saat kontak tembak dengan KKB di Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang tanggal 7 Januari 2023. (PNO-12)
07 Agu 2023, 14:03 WIT
Telusuri Jalan Mansel dan Teluk Bintuni Pangdam Kasuari: Menata Kasih Kebersamaan Dengan Masyarakat
Papuanewsonline.com, Mansel - Pangdam XVIII/Kasuari, Mayjen TNI Gabriel Lema, S.Sos., yang didampingi Ketua Persit KCK Daerah XVIII/Kasuari, Ny. Alin Gabriel Lema beserta para pejabat Kodam saat menelusuri jalan dari Manokwari menuju ke Kabupaten Teluk Bintuni, menyempatkan diri dengan berhenti sejenak menyapa masyarakat untuk menata kasih menyatukan hati membangun kebersamaan kepada masyarakat yang berada di Kampung Yendakwan, Mansel dan Tahota, Papua Barat, pada Minggu (6/8/2023).Pangdam Kasuari saat menyapa masyarakat menyampaikan membangun kebersamaan dengan masyarakat terutama anak-anak usia sekolah."Sengaja kita berhenti sejenak untuk menyapa masyarakat yang ada di dua wilayah tersebut, dikesempatan tersebut digunakan untuk memotivasi masyarakat khususnya anak-anak untuk terus mengejar mimpi dan meraih cita-cita"."Jangan tinggal diam dan teruslah untuk terus belajar dan belajar, sebagai orang tua kita harus menyiapkan sarana belajar yang baik bagi anak-anak kita agar anak-anak dapat menimba ilmu dengan optimal sehingga dapat meraih cita-cita yang diinginkan," ucapnya.Iapun berpesan kepada masyarakat, dengan perkembangan informasi dan teknologi yang ada tetap digunakan namun etika, sopan santun dan tatakrama terus dipelihara dengan baik serta dapat menghargai para orang tua, tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang ada dilingkungan masyarakat.Dalam kesempatan tersebut, Pangdam dan Ibu beserta rombongan berbagi kasih menyatukan hati dengan memberikan sejumlah kepada masyarakat yang disapanya. (PNO-12)
07 Agu 2023, 10:31 WIT
Dirjen Bina Keuda Berikan Arahan Serta Motivasi Pada Petugas Haji Daerah Di Mekkah
Papuanewsonline.com, Mekkah - Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni memberikan pengarahan serta motivasi kepada Petugas Haji Daerah (PHD) yang bertugas di Mekkah. Pengarahan ini diberikan dalam pertemuan antara Kementerian Agama dan Kemendagri bersama dengan Petugas Haji Daerah (PHD) seluruh Indonesia di Masjid Hotel Ahifwat Al-Shodiq, Sektor 6, Mekkah (25/6/2023).Pertemuan ini dihadiri petugas haji daerah yang berasal dari seluruh wilayah di Indonesia, baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Sesuai data, Petugas Haji Daerah Tahun 2023 berjumlah 1.674. Sedangkan Petugas Haji secara keseluruhan berjumlah 5.200 orang termasuk tenaga kesehatan. Pada kesempatan tersebut, Fatoni memberi sejumlah pengarahan serta motivasi kepada Petugas Haji Daerah (PHD). Menurutnya, petugas haji mengemban tugas yang sangat mulia, dengan kesempatan untuk bisa membantu dan menolong jamaah haji, dan menjalankan kewajiban yang harus dilaksanakan.“Petugas haji memiliki tiga kemuliaan, di antaranya kemuliaan karena dapat melaksanakan ibadah haji, kemuliaan melaksanakan kewajiban sebagai petugas haji dengan mendapatkan pahala yang berlimpah, serta kemuliaan dapat membantu dan menolong orang yang sedang berhaji,” kata Fatoni.Selain itu, petugas haji juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab sebagai petugas dan mendampingi jamaah haji dari daerah masing-masing daerah.Disisi lain, Fatoni juga membahas terkait penganggaran untuk pelaksanaan ibadah haji yang penganggarannya berbeda-beda pada setiap daerah.“Terdapat tiga model penganggaran, pertama petugas haji daerah dibiayai penuh oleh daerah, kedua petugas haji daerah dibiayai sebagian dan ketiga petugas haji daerah menggunakan biaya sendiri atau biaya mandiri," jelas Fatoni.Sebagaimana amanat Undang Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Pemerintah Daerah menyediakan alokasi anggaran untuk transportasi jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan/atau dari debarkasi ke daerah asal yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah serta biaya operasional Petugas Haji Daerah.Pembiayaan untuk petugas haji daerah dan pelaksanaan ibadah haji dapat dilakukan melalui tiga cara. Pertama, penganggaran melalui program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan peraturan perundangan. Kedua, pembiayaan dukungan perjalanan dinas dalam rangka kegiatan ibadah haji. Terakhir, dengan cara hibah kepada Kantor Kementerian Agama atau Lembaga penyelenggara ibadah haji.“Apabila alokasi anggaran dukungan ibadah haji masih belum cukup tersedia atau belum dianggarkan, daerah dapat melakukan pergeseran anggaran melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal BTT tidak mencukupi dapat ditambahkan dari penjadwalan ulang pelaksanaan kegiatan. Kalau masih belum cukup, dapat diambilkan dari uang kas yang tersedia,” ucap Fatoni.Pada kegiatan ini turut hadir sejumlah pejabat dari Kementerian Agama dan Kemendagri di antaranya Direktur Jenderal Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU), Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Peyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU), Sekretaris Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Kepala Daerah Kerja (Daker) Mekkah, Madinah, Jedah, dan Kepala Sektor. (PNO-12)
06 Agu 2023, 15:47 WIT
Kunker Ke Jembrana, Kemendagri Monev Realisasi APBD Dan Penanganan Inflasi
Papuanewsonline.com, Jembrana - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terus menerus melakukan monitoring dan evaluasi (monev) serta asistensi dan langsung turun ke daerah mendorong percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan penanganan inflasi. Kali ini, Tim Kemendagri bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) turun langsung ke Jembrana melakukan monev realisasi APBD dan penanganan inflasi. Kegiatan ini berlangsung di Aula Jimbarwana Kantor Bupati Jembrana, Bali, Kamis (20/07/2023).Selain mendorong percepatan realisasi APBD dan penanganan inflasi, tim gabungan ini juga melakukan sosialisasi Kebijakan Transfer ke Daerah (TKD), yang diikuti oleh seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat dan Kepala Desa se-Kabupaten Jembrana. Hadir langsung pada pertemuan tersebut sejumlah pejabat dari Kemendagri, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Anggota DPR-RI, Bupati dan Sekretaris Daerah, diantaranya Anggota Komisi XI DPR-RI, Direktur Dana Transfer Umum Kemenkeu, Direktur Fasilitasi Transfer dan Pembiayaan Utang Daerah (FTPUD) Kemendagri, Kasubdit Dana Alokasi Umum (DAU) Kemenkeu, Kasubdit Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Kasubdit DAU Kemendagri.“Hari ini kita bersyukur, dari Kemendagri, Kemenkeu dan DPR-RI secara bersama-sama bisa turun ke Jembrana melakukan monitoring dan evaluasi realisasi APBD dan penanganan inflasi, sehingga bisa berdiskusi langsung dengan pemerintah daerah,” ungkap Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Agus Fatoni.Pada kegiatan ini, dilakukan evaluasi terhadap realisasi APBD menjelang triwulan III. Kemendagri menyampaikan kondisi realisasi APBD Tahun Anggaran 2023 per 17 Juli 2023. “Saat ini realisasi pendapatan APBD Provinsi, Kabupaten/Kota sebesar Rp 514,81 Triliun atau 41,73%. Sedangkan realisasi belanja APBD Provinsi, Kabupaten/Kota sebesar Rp 439,47 Triliun atau 34,01%,” ujar Fatoni.Fatoni melanjutkan, Pemerintah Daerah perlu mengoptimalkan realisasi APBD dan menjaga konsistensi realisasi perbulan. “Pemda wajib membuat target capaian realisasi APBD per triwulan dengan tetap memperhatikan output, outcome dan impact yang telah direncanakan. Target realisasi yang baik adalah untuk triwulan pertama sebesar 20%, triwulan kedua menjadi 50%, triwulan ketiga realisasi 80% dan triwulan keempat realisasi mendekati 100%,” ujar Fatoni.Tim Kemendagri juga menyampaikan solusi percepatan realisasi APBD, diantaranya dengan melakukan lelang dini, membuat target realisasi per triwulan, melakukan monev secara rutin oleh kepala daerah, Sekretaris Daerah dan pimpinan OPD. Selain itu, pembentukan Tim Pengelola Keuangan perlu diperbaharui setiap tahun dan tidak menggunakan tahun anggaran. Selanjutnya melakukan belanja melalui e-katalog, e-katalog lokal dan toko daring, menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), mempercepat penyelesaian administrasi pertanggungjawaban, membuat Rencana Penarikan Dana (RPD) dan melakukan pencairan per termin, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.Lebih lanjut Fatoni berharap, “Kita semua harus berupaya agar APBD dapat direalisasikan secara optimal sejak awal tahun, sehingga target yang telah direncanakan dapat tercapai dan APBD dapat betul-betul dirasakan oleh masyarakat khususnya pada kesejahteraan masyarakat, peningkatan pembangunan dan perbaikan kualitas pelayanan publik,” pungkasnya. (PNO-12)
05 Agu 2023, 20:12 WIT
Gelar Rapat Terbatas, Presiden: Pemerintah Akan Relaksasi Pajak Barang Milik PMI
Papuanewsonline.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 3 Agustus 2023. Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menyampaikan bahwa pemerintah akan melakukan relaksasi pajak terhadap barang-barang pengiriman milik pekerja migran Indonesia (PMI).“Presiden tadi menyetujui ada relaksasi terhadap barang-barang milik pekerja migran Indonesia. Misalnya nilai pajaknya relaksasi, mereka akan diberikan relaksasi sebesar USD1.500 setiap tahunnya dalam tiga kali pengiriman barang,” tutur Benny.Selanjutnya, Benny pun mengusulkan kebijakan yang mengatur secara khusus mengenai barang-barang milik PMI untuk menghindari permasalahan yang terjadi di lapangan. Benny pun meyakinkan bahwa barang-barang milik PMI tidak dipergunakan untuk kepentingan bisnis.“Tadi saya yakinkan kepada Bapak Presiden dan para menteri bahwa PMI jika membawa barang bekas itu jumlahnya pasti terbatas dan tidak untuk kepentingan bisnis. Tidak untuk diperjualbelikan kecuali untuk oleh-oleh keluarganya,” ucapnya.Selain itu, Benny mengatakan bahwa dalam rapat tersebut juga membahas mengenai pembebasan international mobile equipment identity (IMEI) ponsel milik PMI. Benny menyebut, pemerintah akan membebaskan biaya pengurusan IMEI untuk ponsel milik PMI ketika tiba di Tanah Air.“Presiden setuju terkait pembebasan IMEI hp milik pekerja migran Indonesia ketika dia tiba di Tanah Air. Kendala pekerja migran tiba di Tanah Air itu berurusan dengan IMEI hp yang harus diubah kemudian berbiaya sangat tinggi. Presiden juga setuju khusus untuk PMI dibebaskan untuk IMEI handphone milik pekerja migran Indonesia,” tuturnya. (PNO-12)
04 Agu 2023, 10:26 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
