Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Inisiasi Deklarasi Pemilu Damai Di Maluku, Kapolda: Bersama Wujudkan Pemilu Yang Aman Dan Damai
Papuanewsonline.com, Ambon - Kapolda Maluku Irjen Pol Drs. Lotharia Latif SH.,M.Hum menginisiasi kegiatan deklarasi Pemilu damai dengan menggandeng KPU Maluku, dan Forkopimda serta partai Politik. Kegiatan tersebut berlangsung di monumen gong perdamaian dunia, Kota Ambon, Rabu (30/8/2023).Selain Kapolda yang didampingi sejumlah pejabat utama Polda Maluku, turut hadir Gubernur Maluku, Irjen Pol (Purn) Murad Ismail, Ketua KPU Maluku Samsul Rifan Kubangun, dan Forkopimda Maluku beserta partai Politik.Kapolda dalam sambutannya mengajak semua pihak yang terlibat pada penyelenggaraan Pemilu di Maluku agar dapat bekerjasama, menjalin komunikasi yang baik guna terwujudnya Pemilu aman dan damai di Provinsi Maluku."Pagi ini kita bisa hadir dalam keadaan semangat dan kondisi yang teduh dan damai. Artinya ini merupakan suatu keteguhan yang Tuhan telah berikan kepada kita semua sehingga di dalam kehidupan ini komunikasi kita dengan sesama tetap dijaga dengan baik, apalagi jelang Pemilu," katanya.Irjen Latif juga berharap kepada semua pihak agar dapat bersama-sama berkomitmen untuk mewujudkan Pemilu yang aman dan damai di Maluku. "Kami berharap Maluku dapat menjadi contoh kepada provinsi lain yang ada di Indonesia," harapnya.Deklarasi Pemilu damai di Maluku hari ini, kata Kapolda, diharapkan dapat diaktualisasikan secara bersama oleh semua pihak. "Kami juga berterima kasih kepada Pak Gubernur Maluku karena sejauh ini kegiatan dan tahapan pelaksanaan pemilu di tahun 2024 nanti masih tetap berjalan dengan aman dan lancar. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada KPU dan Bawaslu serta semua yang ikut terlibat dalam penyelenggara Pemilu termasuk partai politik dan seluruh unsur komponen masyarakat yang hadir pada deklarasi damai ini. Mari sama-sama kita wujudkan Maluku yang aman damai sebagaimana arahan dari Bapak Presiden," pintanya.Deklarasi Pemilu damai yang dilaksanakan ini, lanjut Kapolda, bertujuan untuk memantapkan hati semua elemen masyarakat. "Saya berharap kita semua yang hadir pada deklarasi ini dapat menjaga persatuan dan kesatuan, dan mari kita saling menghormati perbedaan yang kita miliki baik itu partai politik dan kita yang berbeda latar belakang. Sehingga kita bisa mewujudkan Pemilu yang aman, damai, lancar dan berintegrasi di bumi Raja-raja yang kita cintai," pintanya.Di kesempatan yang sama Gubernur Maluku Murad Ismali menyampaikan atas nama pemerintah Daerah Maluku sangat menyambut baik deklarasi Pemilu damai. Kegiatan ini bertujuan mewujudkan Pemilu yang damai di Maluku. "Saya perlu ingatkan agar kita yang hadir saat ini harus benar-benar berkomitmen agar pemilu di Maluku harus damai yang berarti juga tindakan dan aktifitas kita semua elemen bangsa di Maluku harus benar-benar mengarah kepada terciptanya situasi yang aman dan kondusif jelang pemilu di 2024 nanti," harapnya.Gubernur Murad juga meminta agar deklarasi Pemilu damai di Maluku dapat juga menyentuh dunia virtual. Karena media sosial sangat berperan penting dalam pemberitaan yang menyejukan, namun juga gampang disusupi pemberitaan hoaks yang tujuan menciptakan kegaduhan pada masa Pemilu. Pada kesempatan itu, Gubernur juga menghimbau kepada seluruh insan pers agar dapat memberitakan berita yang positif dan menyejukan. "Media juga sangat berperan penting dalam Pemilu ini dengan mempublikasikan berita yang menyejukan dan hal-hal yang positif di Maluku. Dan kepada pihak Polda Maluku saya juga berharap agar dapat mengerahkan tim Cybeer crime yang ada untuk dapat memonitor setiap pemberitaan di masa Pemilu nanti," pintanya.Pada deklarasi Pemilu damai tersebut seluruh Forkopimda Maluku yang hadir ikut membacakan ikrar dan janji deklarasi Pemilu damai yang dipimpin langsung oleh ketua KPU Maluku, Samsul Rifan Kubangun. Ia didampingi seluruh kader partai politik dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemilu di wilayah Maluku. Selanjutnya dilanjutkan dengan penandatanganan deklarasi dan pelepasan burung merpati serta balon dari masing-masing kader partai sebagai wujud komitmen bersama untuk setia menyelegarakan pemilu yang damai di Provinsi Maluku. (PNO-12)
30 Agu 2023, 18:37 WIT
Kemendagri Terus Mendorong Percepatan Realisasi APBD Dan Penanganan Inflasi
Papuanewsonline.com, Banda Aceh - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara konsisten terus menerus mendorong percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan penanganan inflasi, termasuk penanganan kemiskinan ekstrem, stunting dan program prioritas lainnya.Tim Kemendagri menurunkan tim langsung ke Aceh untuk melakukan monitoring evaluasi (monev) dan asistensi mendorong percepatan realisasi APBD, penanganan inflasi dan melakukan sosialisasi kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah. Kegiatan tersebut sekaligus dirangkaikan dalam Kegiatan Optimalisasi Kebijakan Strategis Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Aceh di Pendopo Anjong Mon Mata, Aceh, Senin (21/8/2023).Tim Kemendagri merupakan gabungan dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah, Ditjen Pembangunan Daerah dan Inspektorat Jenderal Kemendagri. Tim Kemendagri terdiri dari Direktur Jemderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda), Inspektur IV Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri, Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Ditjen Bina Keuda, Analisa Kebijakan Ahli Madya dan Ahli Muda. Sementara itu, Pemerintah Aceh yang hadir diantaranya Sekretaris Daerah, Asisten Setda, Staf Ahli, Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh, Kepala Biro, Sekretaris Badan dan Dinas, eselon 3, bendahara dan pembantu bendahara.Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni mengatakan, kunjungan Tim Kemendagri ke Aceh untuk melakukan monev dan asistensi mendorong percepatan realisasi APBD, penanganan inflasi dan sosialisasi kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah.Pada kesempatan tersebut, Fatoni membeberkan, “Realisasi pendapatan APBD Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Indonesia Tahun Anggaran 2023 per 18 Agustus 2023 sebesar 50,46% atau senilai Rp 623,08 triliun. Sementara itu, realisasi belanja APBD Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Indonesia Tahun Anggaran 2023 per per 18 Agustus 2023 sebesar 42,55% atau senilai Rp 548,39 triliun.”Selain itu, untuk Pemerintah Aceh, realisasi pendapatan APBD Tahun Anggaran 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023 sebesar 46,93% atau senilai Rp 4,78 triliun. Sementara itu, realisasi belanja APBD Aceh Tahun Anggaran 2023 per 12 Agustus 2023 sebesar 46,38% atau senilai Rp 5,14 triliun.Fatoni mengingatkan kembali bahwa realisasi APBD sejak awal tahun perlu dioptimalkan karena sejumlah faktor. Salah satunya adalah uang akan beredar di masyarakat sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan meningkatkan perekonomian masyarakat. “Kedua, pembangunan lebih awal dilaksanakan sejak awal tahun sehingga kehadiran negara dan kehadiran pemerintah dirasakan masyarakat dan hasil pembangunan bisa dinikmati sepanjang tahun. Ketiga, pelayanan publik lebih awal diperbaiki, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah semakin tinggi. Keempat, kesejahteraan rakyat meningkat dan kelima, daya saing akan meningkat dan akan menarik investor lebih awal," jelas Fatoni.Dilain sisi saat ini, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota tengah berproses melakukan APBD perubahan Tahun Anggaran 2023. Fatoni mengingatkan agar Daerah memaksimalkan proses APBD Perubahan ini dengan baik."Perubahan APBD perlu dimanfaatkan sebagai momentum untuk mengoreksi APBD yang sudah ditetapkan sejak akhir tahun sebelumnya dan sudah dilaksanakan sejak awal tahun. Apabila ada kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan, bisa dirubah. Atau ada prioritas yabg belum dianggarkan, bisa dipenuhi anggarannya. Oleh karena itu, jadikanlah momentum APBD perubahan untuk melakukan revisi, evaluasi dan meluruskan kembali APBD yang akan dilaksanakan 3 bulan terakhir," jelas Fatoni.Selain itu, menurut Fatoni terkait penyediaan anggaran yang belum tersedia dalam APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintah daerah karena keperluan darurat atau mendesak dapat menggunakan Biaya Tak Terduga (BTT) melalui mekanisme pergeseran anggaran dengan merubah Penjabaran APBD,” sambungnya.Oleh karena itu, Fatoni menjelaskan bahwa dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 perlu mempedomano prinsip atau pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Terdapat lima kebijakan dalam melakukan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024, yaitu kebijakan umum, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan kebijakan surplus, defisit dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan.PNO-11
30 Agu 2023, 13:10 WIT
Tim Mabes TNI Kunjungi Polda Maluku Data Kerawanan Pemilu 2024
Papuanewsonline.com, Ambon - Tim dari Staf Ahli Mabes TNI mengunjungi Polda Maluku. Mereka melakukan pendataan kerawanan menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024.Tim yang dipimpin Staf Ahli Panglima TNI, Marsda TNI Agus Sudarmanto, ini diterima langsung oleh Kapolda Maluku Irjen Pol Lotharia Latif, didampingi Wakapolda Maluku Brigjen Pol Stephen M. Napiun.Kegiatan pengumpulan data kesiapan pengamanan jelang Pemilu 2024 ini dilaksanakan di Rupatama Mapolda Maluku, Tantui, Kota Ambon, Selasa (29/8/2023).Kapolda Maluku Lotharia Latif dalam arahannya mengaku, secara umum Situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Sitkamtibmas) menjelang Pemilu 2024 di wilayah hukum Polda Maluku dalam keadaan aman dan kondusif."Secara umum Sitkamtibmas aman kondusif. Semoga situasi ini selalu terjaga terus hingga perhelatan pemilihan umum tanggal 14 Febuari yang tinggal 169 hari lagi," harapnya.Kapolda menyampaikan, indeks kerawanan Pemilu 2024 di wilayah Maluku berdasarkan subdimensi keamanan dari 11 kabupaten/kota semuanya masuk dalam kategori rawan sedang."Saya berharap kepada responden untuk mendukung pelaksanaan ini, dengan memberikan data dan informasi yang diperlukan, sehingga tim dapat memperoleh data dan informasi yang valid dan akuntabel yang bisa menjadi pedoman dalam pengamanan Pemilu tahun 2024 mendatang," pintanya.Pada kesempatan itu, Kapolda Maluku juga menyampaikan beberapa kendala yang dihadapi saat Pemilu tahun lalu. Diantaranya keterlambatan pendistribusian logistik akibat cuaca buruk di laut."Pada Pemilu lalu pendistribusian logistik suara saat kembali di Maluku yang terakhir, karena faktor cuaca. Sehingga diharapkan tahun 2024 nanti dapat disiapkan pesawat atau helikopter untuk pendistribusian logistik Pemilu," ungkapnya.Setelah sambutan dari Kapolda, dilanjutkan dengan paparan kesiapan Polda Maluku dalam pengamanan Pemilu tahun 2024. Paparan tersebut disampaikan oleh Karo Ops Polda Maluku Kombes Pol Asep Saipudin.Sementara itu, Staf ahli Panglima TNI Marsda TNI Agus Sudarmanto, juga menyampaikan berbagai program kegiatan yang dilakukan. Salah satunya yaitu menyusun kajian dengan judul kesiapan TNI dalam menghadapi tugas pengamanan tahapan Pemilu serentak tahun 2024. "Salah satu kegiatannya adalah dengan mengumpulkan data dengan tujuan mengiinfestarisir data dari permasalahaan di lapangan, sebagai bahan masukan kepada Panglima TNI terkait dengan kesiapan menghadapi pemilu tersebut," ujarnya.Ia mengatakan, kegiatan ini tak hanya dilakukan di Polda Maluku, melainkan juga di Kodam XVI/Pattimura, Lantamal IX Ambon, dan Lanud Patimura Ambon.PNO-11
30 Agu 2023, 12:54 WIT
Berdasarkan Hasil Rakor Para Menteri Siap Mendukung Suksesnya STC Tahun 2023 Di Biak Numfor
Papuanewsonline.com, Jakarta - Para menteri, lembaga terkait, Gubenur Papua (Plh), para bupati dan sejumlah pejabat terkait menyatakan kesiapannya akan mendukung suksesnya pelaksanaan Sail Teluk Cenderawasih (STC) tahun 2023 yang puncaknya akan dilaksanakan Biak, bulan November mendatang. Kesiapan itu disampaikan langsung pada Rapat Kordinasi (Rakor) tingkat menteri terkait persiapan dan dukungan kementerian/lembaga terkait terhadap STC 2023, di Kantor Kementerian Investasi/BKPM RI, Senin (28/08/2023) kemarin. Rapat koordinasi itu dipimpin langsung oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM RI Bahlil Lahadalia selaku Ketua Panitia Nasional dan dihadiri oleh Menteri Pariwisata dan Ekraf Sandiaga S Uno, serta beberapa Wakil Menteri, termasuk Pejabat Eselon I dan II serta Pejabat TNI Polri, Pemda Papua (Plh Gub, Plh Sekda dan beberapa pejabat eselon II) serta Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap, S.Si.,M.Pd. (PNO-12)
30 Agu 2023, 12:18 WIT
Bupati Teluk Bintuni Cek Kesiapan Lokasi Festival Mangrove Yang Akan Dilaksanakan Secara Perdana
Papuanewsonline.com, Teluk Bintuni - Festival Mangrove perdana rencananya akan digelar oleh pemerintah kabupaten teluk bintuni di tahun ini, festival tersebut terwujud adalah wujud cita-cita dan inisiasi oleh Bupati dan wakil bupati 2 periode Ir Petrus Kasihiw MT dan Matret Kokop SH.Dalam kunjungan ke rencana lokasi tersebut, bupati didampingi sejumlah pimpinan OPD terkait yakni kepala dinas pendidikan teluk bintuni Drs Albertus Anofa, Ka Satpol PP teluk bintuni Irai Suartika, Kabag Peregda teluk bintuni Nico Leftungun, kepala seksi Dinas pupr teluk bintuni Anton Pongtuluran, Kepala UPT kelistrikan Mathias Unawekia, kepala kampung masina serta masyarakat setempat yang menyambut kedatangan bupati teluk bintuni beserta rombongan.Melalui agenda kunjungan ke lokasi rencana pelaksanaan Festival Mangrove pertama di Bintuni ini, Bupati teluk bintuni Ir Petrus Kasihiw MT mengajak seluruh pihak untuk mari kita sukseskan kegiatan ini, Festival ini dapat menjadi referensi bagi seluruh pihak dan elemen strategis di bintuni untuk bersama-sama menggencarkan seruan sukseskan festival mangrove bintuni yang tujuannya sangat penting untuk menguatkan ekosistem alam dan daya dukung lingkungan.Menurut Bupati Pit Kasihiw, saat ini semua negara tengah menghadapi perubahan iklim global yang menyebabkan berbagai bencana alam seperti banjir, tidak hanya itu, mangrove memiliki manfaat untuk menekan emisi gas dan karbon serta mampu menghasilkan oksigen lima kali lipat daripada pohon yang ditanam di darat.“Hari ini saya ingin menyampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat mari kita sukseskan kegiatan ini beri dukungan penuh kepada semua yang terlibat.Pohon mangrove bisa mencapai lima kali lipatnya dari pada pohon yang ada di daratan, apalagi saat ini dunia sedang menghadapi perubahan iklim global, dan yang punya produksi oksigen signifikan adalah Mangrove, ungkap Bupati.Untuk itu dirinya berharap melalui rencana kegiatan festival mangrove ini mampu memberikan referensi sebagai bentuk dukungan kepada masyarakat setempat tepatnya di kampung masina teluk bintuni, nanti konsepnya akan kita buat tempat area mangrove kuliner juga area spot anak-anak muda dalam ajang pencarian bakat serta masih banyak hal lain yang bisa kita tumbuh kembangkan di areal kampung wisata mangrove ini.“Banyak pihak lain baik masyarakat, para pegiat lingkungan maupun dari kalangan akademisi nantinya akan kami bekerja sama untuk memberikan konsep terbaik dalam mengelola area wisata kuliner mangrove, selain itu juga terdapat salah satu situs sejarah yakni pohon mangrove yang diperkirakan sudah berusia ratusan tahun “Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai elemen dan stakeholder di Jatim baik Pemerintah Kabupaten/Kota, UPT Pemerintah Pusat, TNI, Polri, Lembaga Swadaya Masyarakat, BUMD, para pegiat lingkungan hidup dan masyarakat yang semakin intensif melakukan restorasi mangrove di sejumlah tempat Jatim,” ungkapnya.Untuk itu diperlukan langkah-langkah terobosan, inovasi dan kolaborasi sebagai upaya untuk percepatan implementasi aksi perubahan iklim, terutama pada sektor kehutanan dan penggunaan lahan khususnya aktivitas budidaya mangrove yang seiring pengelolaan peningkatan ekonomi kerakyatan “Pemulihan ekosistem mangrove merupakan salah satu cara mitigasi perubahan iklim dengan pola Peningkatan Cadangan Karbon (PCK). Ekosistem mangrove harus dikelola dengan basis masyarakat pesisir sebagai pelaku utama, dengan tetap memperhatikan nilai ekologi, ekonomi dan sosial budaya setempat,” ungkap Bupati.Menurutnya, hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan keanekaragaman hayati, perlindungan garis pantai dan sumberdaya pesisir, serta peningkatan produk yang dihasilkan bagi peningkatan pendapatan masyarakat setempat, untuk itu demi mencapai tujuan tersebut diperlukan kolaborasi berbagai pihak, dukungan kuat dari pemerintah daerah dan para pihak terkait lainnya, sehingga Festival Mangrove ke 1 kabupaten teluk bintuni menjadi bagian dari komitmen kita bersama, jelas Bupati. (PNO-12)
30 Agu 2023, 11:59 WIT
As SDM Tegaskan Pentingnya Peran Polwan Dalam Pengamanan Pemilu 2024
Papuanewsonline.com, Jakarta - Asisten Kapolri bidang SDM (As SDM) Irjen. Pol. Dedi Prasetyo menegaskan bahwa peran polwan dalam pengamanan Pemilu damai 2024 sangatlah penting. Polwan akan memiliki porsi yang sama dengan polisi laki-laki dalam mengawal pesta demokrasi yang aman dan damai.“Peran polwan sangat besar sama dengan laki-laki, kehadiran di tengah masyarakat, bhabinkamtibmas, di TPS,” ujar As SDM dalam sambutannya di diskusi HUT Polwan, Selasa (29/8/23).Menelisik kembali Pemilu 2019, As SDM menyebut, polwan dalam menjaga keamanan dari tingkat Bhabinkamtibmas sangat diapresiasi. Jajaran polwan bekerja keras tanpa lelah dan takut mengawal serta menghadapi tantangan.Lebih lanjut As SDM menuturkan, tak dipungkiri bahwa tahapan pilkada dan sengketa pemilu menjadi yang sangat memerlukan peran Polri. Sebab, dalam dua tahapan itu, relawan yang sangat militan rentan terjadi gesekan.“Pembekalan pemilu ini temen-teman harus pahami agar selalu siap,” ungkapnya.Tak lupa, Jenderal Bintang Dua ini mengingatkan pesan dari Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo agar seluruh jajaran selalu menambah dan menekankan kompetensi. Bahkan, As SDM memastikan selalu memberikan dukungan penuh kepada anggota yang ingin melanjutkan pendidikan di dalam ataupun luar negeri.Dalam penekanan Jenderal Sigit, seluruh anggota harus memiliki kompetensi etik. Kemudian, yang kedua kompetensi teknis.“Ketiga, kompetensi leadership. Meski perempuan harus bisa mimpin, baik itu diri sendiri, satuan kamu, sampe nanti kamu dikasih kesempatan mimpin seperti bu Ida Utari,” jelas As SDM.PNO-11
29 Agu 2023, 14:21 WIT
Divisi Humas Polri Laksanakan Pelatihan Pengembangan Operasional MediaHub Polri
Papuanewsonline.com,
Jakarta - Divisi Humas Polri kembali menggelar Pelatihan Operasional
Pengembangan MediaHub Polri yang berlangsung di Merlynn Park Hotel, Jakarta, pada
tanggal 29-31 Agustus 2023. Pelatihan ini dihadiri oleh para personel operator MediaHUB
dari 34 Polda di seluruh Indonesia, dengan tujuan utama untuk meningkatkan
kemampuan personel dalam mengelola konten Polri melalui platform MediaHub.Meningkatkan Kemampuan Melalui Pelatihan OperasionalPelatihan ini diinisiasi oleh Divisi Humas Polri sebagai
langkah proaktif untuk mengembangkan kemampuan personel dalam mengoperasikan
dan mengelola MediaHub Polri. Dalam menghadapi perkembangan dunia digital dan pentingnya
penyebaran informasi yang akurat, pelatihan ini menjadi sarana penting untuk
memastikan bahwa konten yang disajikan melalui MediaHub Polri memiliki kualitas
yang baik.Sebanyak 11 materi pelatihan diberikan kepada para peserta
selama acara berlangsung. Materi-materi ini meliputi berbagai aspek pengelolaan
konten, teknik penyajian informasi yang efektif, serta strategi untuk menjaga
konten yang menarik, informatif, dan berdampak positif bagi masyarakat.Dalam kesempatan ini, Karo PID Divisi Humas Polri, Brigjen
Pol Drs. Moh. Hendra Suhartiyono, M.Si, menyampaikan pentingnya peran MediaHub
Polri dalam mengamankan situasi kamtibmas, terutama di tengah tahun politik
2023-2024.Dengan berbagai tantangan dan dinamika yang ada, MediaHub
Polri diharapkan dapat mendukung pelaksanaan pemilu dengan menyajikan informasi
yang akurat dan mendukung terciptanya pemilu yang damai dan berintegritas.Brigjen Pol Drs. Moh. Hendra Suhartiyono, M.Si, juga
menekankan bahwa pelatihan ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan
kemampuan SDM Polri dalam mengoperasikan dan mengoptimalkan MediaHub. Dalam era di mana teknologi informasi memiliki peran yang
semakin besar, SDM Polri perlu memiliki kompetensi yang baik dalam memanfaatkan
platform ini sebagai sarana efektif dalam menyampaikan informasi kepada
masyarakat.Kombes. Pol. Tjahyono Saputro, S.I.K., Kabag Yaninfodok Ro
PID Divhumas Polri, menjelaskan MediaHUB Polri merupakan bagian dari SPIT yang
bersifat konten agregator atau pengumpul informasi yang nantinya bisa digunakan
oleh Polri maupun masyarkat umum.Kombes. Pol. Tjahyono Saputro, S.I.K., juga menyampaikan
hasil rekapitulasi upload konten terbanyak pada periode 2022-2023, dimana Polda
Jabar menduduki posisi pertama dengan jumlah konten 2.648.Sementara untuk rekapitulasi user mediaHub Polri, Kombes.
Pol. Tjahyono Saputro, S.I.K. menyebutkan untuk posisi pertama user tebanyak
ada di Polda Metro Jaya dengan jumlah user 908.Kombes. Pol. Tjahyono Saputro, S.I.K. juga mengapresiasi
keapda Polda dan Polres yang telah aktif mengerjakan penugasan di MediaHUB, dan
Polda Polres yang masih kurang aktif agar dapat di tingkat kinerjanya.Direktur PT Sarana Teknologi Komunikasi, Tjen Niko, turut
memberikan apresiasi atas pelaksanaan pelatihan pengembangan MediaHub Polri. Dia mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah
membantu dalam penyelenggaraan acara ini dan memberikan semangat kepada para
peserta untuk dapat mengaplikasikan pengetahuan yang didapatkan selama
pelatihan.Dengan pelatihan ini, diharapkan personel operator MediaHUB
Polri dapat lebih mahir dalam mengelola konten Polri melalui platform MediaHub,
serta mampu menyajikan informasi yang akurat dan bermanfaat bagi masyarakat.
Pelatihan ini menjadi salah satu langkah konkrit dalam membangun
komunikasi yang lebih baik antara Polri dan masyarakat di era digital saat ini.PNO-11
29 Agu 2023, 14:12 WIT
Menkumham Dan Menko Polhukam Berikan Peluang Repatriasi Korban Pelanggaran HAM Berat Di Ceko
Papuanewsonline.com, Praha – Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengunjungi Ceko untuk memberikan peluang repatriasi bagi para korban pelanggaran HAM berat masa lalu. Para korban itu, khususnya eks Mahasiswa Ikatan Dinas (Mahid) diberi kemudahan melalui prioritas layanan visa, izin tinggal, dan izin masuk kembali secara gratis.Kepada eks Mahid di Ceko, Menteri Hukum dan HAM menegaskan kembali layanan prioritas eks Mahid untuk mendapatkan dokumen kewarganegaraan dan dokumen keimigrasian ketika ingin berkunjung ke Indonesia, atau bahkan kembali menjadi warga negara Indonesia. “Dari 14 eks Mahid di Ceko, 13 di antaranya memiliki kewarganegaraan Ceko sedangkan satu orang lagi kewarganegaraan Indonesia. Kemenkumham menjamin layanan prioritas jika ingin kembali ke Indonesia,” ujar Yasonna di Praha, Senin (28/08/2023) waktu setempat.Yasonna menuturkan, Kemenkumham telah mengeluarkan peraturan yang memungkinkan 14 eks Mahid di Ceko bisa mendapatkan layanan visa, izin tinggal, dan izin masuk kembali secara gratis.“Korban peristiwa pelanggaran HAM berat diberikan tarif nol rupiah atas layanan keimigrasian,” ucap Yasonna dalam kunjungannya bersama Menteri Polhukam, Mahfud MD.Untuk wilayah Ceko, layanan prioritas untuk eks Mahid dapat diperoleh melalui permohonan ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Ceko. Selanjutnya KBRI akan melanjutkan permohonan tersebut hingga mendapatkan rekomendasi dari Kemenko Polhukam.Per hari ini, Kemenkumham telah memberikan Prioritas Pelayanan Keimigrasian terhadap 5 (lima) orang eks Mahid sejak Kick Off Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu di Pidie Aceh pada tanggal 27 Juni 2023, yakni kepada:1. Ing. Jaroni Soejomartono, berupa Izin Tinggal Terbatas (ITAS) yang berlaku selama 1 (satu) tahun.2. Prof. Sudaryanto Yanto Priyono, berupa Izin Tinggal Terbatas (ITAS) yang berlaku selama 1 (satu) tahun.3. Sri Budiarti Tunruang, berupa Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan (Multiple Visa) dengan masa berlaku 5 (lima) tahun.4. Wahjuni Kansilova, berupa Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan (Multiple Visa) dengan masa berlaku 5 (lima) tahun.5. Siswartono Sarodjo, berupa Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan (Multiple Visa) dengan masa berlaku 5 (lima) tahun.Secara keseluruhan, berdasarkan data dari Kementerian Luar Negeri, total eks Mahid yang masih ada hingga kini berjumlah 139 orang. 138 tersebar di 10 negara Eropa dan 1 di negara Asia. Belanda merupakan negara dengan eks Mahid terbanyak (67 orang), disusul Ceko (14 orang). Di Rusia, eks Mahid yang ada 1 orang, tetapi terdapat 38 orang keturunan eks Mahid di negeri beruang tersebut. Sementara itu satu-satunya negara non Eropa tempat eks Mahid tinggal adalah Suriah dengan jumlah eks Mahid 1 orang.Salah seorang eks Mahid kini sedang mengalami sakit keras. Yang bersangkutan berharap dapat dimakamkan di Indonesia jika meninggal nanti. Kunjungan Yasonna ke Ceko merupakan upaya pemerintah menindaklanjuti penyelesaian HAM berat secara non-yudisial. Perwakilan Pemerintah dipimpin oleh Menko Polhukam bersama Menteri Hukum dan HAM didampingi Duta Besar RI di Ceko, Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Stafsus Menkumham bidang HLN, Dir Izin Tinggal Imigrasi, Dir Yankom Ham.Hadir pula dalam pertemuan tersebut Perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Masa Lalu (PPHAM). (PNO-12)
29 Agu 2023, 08:09 WIT
Gelar Konferensi Pers, Bupati Teluk Bintuni Klarifikasi Tuduhan Terkait Penggelapan Dana Otsus
Papuanewsonline.com, Teluk Bintuni - Bupati teluk bintuni didampingi para pimpinan OPD dan sejumlah kepala distrik se kabupaten teluk bintuni menggelar konferensi pers terkait tuduhan dirinya bersama kepala Bappeda dituduh menggelapkan dana Otsus.Bertempat di gedung woman center kali kodok Bintuni, pada senin 28/08/2023, Bupati teluk bintuni dengan tegas mengatakan " saya akan menyampaikan tanggapan bahwa terhadap tuduhan atas penggelapan dana otsus, maka hari ini kita gelar konferensi pers, yang pertama bahwa pada bulan juli dan agustus 2023 telah beredar beberapa berita yang disebarkan secara individu melalui blog pribadi dan melalui portal media di beberapa whatsApp grup yang menuduh terjadi penggelapan dana otsus di teluk bintuni, tuduhan ini dilayangkan kepada bupati teluk bintuni dan kepala Bappeda teluk bintuni, jadi tuduhan ini seakan telah menggiring bahkan membentuk opini di tengah masyarakat atau publik bahwa bupati dan perangkat daerah pengelola dana otonomi khusus telah menggelapkan dana otsus " Pemberitaan tersebut juga telah membuat kegaduhan di tengah masyarakat, saya katakan bahwa pemerintah kabupaten teluk bintuni tidak anti kritik bahkan kami mempersilahkan masyarakat menyampaikan masukan aspirasi dan kritik karena dengan demikian pemerintah daerah kabupaten teluk bintuni dapat memperbaiki dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di teluk bintuni, tapi harus diingat bahwa masukan dan kritik itu berbeda dengan tuduhan, apalagi tuduhan yang dilayangkan kepada pemerintah daerah bintuni yang merupakan tuduhan tidak berdasar.Hal seperti itu disebarkan secara tidak bertanggung jawab maka konsekuensinya yang membuat dan menyebarkan harus bisa mempertanggung jawabkan tuduhan tersebut, karena telah disebar luaskan di media sosial, yah saya hanya mengingatkan bahwa ada rambu-rambu ada aturan hukum yang akan diterima oleh pihak yang sengaja menyebarkan berita bohong atau Hoaks dan melakukan tuduhan yang berujung pada pencemaran nama baik, ujar Bupati.Setelah membaca pada portal kanguru 23 blogspot, saya telah berusaha untuk menghubungi narasumber pada kegiatan bimtek pada tanggal 4 agustus 2023 di hotel fujita manokwari, terkait berita dimaksud, di mana yang bersangkutan mengatakan tidak pernah bertemu dengan 115 kepala kampung dan bahkan tidak pernah diwawancarai terkait isi berita di blogspot kangguru 23 tersebut, yang bersangkutan menyampaikan tidak pernah menyampaikan berita sebagaimana dimaksud dalam portal berita kanguru 23, bahkan yang bersangkutan bersedia untuk mengklarifikasi hal tersebut, pemerintah sedang mempertimbangkan langkah-langkah hukum selanjutnya terhadap oknum yang menyebarkan informasi sesat tersebut.Lanjut Bupati, sedangkan terkait dengan dana otonomi khusus yang diwacanakan semuanya telah diatur secara runtut dalam undang-undang otsus peraturan pemerintah dan peraturan menteri keuangan mulai dari penerimaan, penggunaan, pengalokasian, pencairan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggung jawaban dan pelaporan dana otonomi khusus. hal tersebut secara tegas telah diatur dalam undang-undang otonomi khusus nomor 2 tahun 2021 dan peraturan pemerintah 107 tahun 2001 dan peraturan menteri keuangan nomor 18 tahun 2023 tentang atas peraturan menteri keuangan nomor 76 tahun 2022 karena itu secara tegas bahwa tuduhan terkait dana otonomi khusus yang dibuat dan disebar oleh penulis blogspot kanguru 23 tidak benar, dan merupakan informasi yang sesat yang akan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.Kalau ada hal yang belum dipahami oleh masyarakat terkait dengan pengelolaan dana otsus silakan tanya langsung ke pemerintah daerah bisa ke kantor keuangan atau BPKAD, disana akan terdapat kebijakan-kebijakan pro rakyat yang juga dibiayai dari dana otonomi khusus, beberapa diantaranya pelayanan pendidikan bebas biaya, pelayanan kesehatan bebas biaya, bantuan mahasiswa di 34 fakultas dan studi bantuan pendidikan umum semua berjalan karena adanya dukungan dari dana otsus, nah sedangkan kalau dana tersebut digelapkan maka tidak ada yang bisa berjalan kebijakan di kabupaten ini, justru kita berterima kasih kepada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi bahwa kebijakan dana otsus kali ini langsung turun ke kabupaten.Karena itu saya berharap penulis di blogspot harus mempertanggungjawabkan pemberitaannya, apakah dia mau minta maaf di media atau seperti apa ?, dan apabila dalam jangka waktu tiga hari berturut-turut kami belum menerima jawaban, maka saya akan proses hukum, saya akan siapkan langkah hukum apa yang harus dilakukan.Dalam perubahan regulasi terbaru otsus, tidak ada lagi yang namanya respek dan itu sudah hilang dari program provinsi, bukan berarti dana dari respek di provinsi itu sudah dialihkan ke kabupaten, bukan, tapi kabupaten berdasarkan mandatori spending sudah melakukan atau menyusun program-program yang dikonsultasikan secara bertingkat ke Bappeda provinsi dan sampai di pusat.Jadi apa yang dinarasikan oleh oknum tersebut pada dasarnya tidak benar, saya tegaskan akan saya undang oknum tersebut, dan kalau oknum itu dia mau datang lalu kita suruh dia tunjukkan dimana dana yang kami pakai itu, sesungguhnya tidak ada lagi program tersebut dan provinsi juga sepakat mulai melakukan penajaman program kegiatan dalam rangka memberikan warna yang berbeda dan terfokus untuk pemanfaatan dana otsus sesuai dengan amanat undang-undang nomor 2 dan PP 107, dan sesungguhnya, sekali lagi saya sampaikan bahwa pernyataan dan kebijakan dari Bapak Gubernur Papua barat bahwa dana dan program itu sudah tidak ada.Itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini dan saya sangat berharap teman-teman wartawan dapat menyebar luaskan berita ini, dan bagi yang bersangkutan saya mau dia Insaf jangan jadi provokator ya, tutup Bupati teluk bintuni. (PNO-12)
29 Agu 2023, 07:44 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
