Papuanewsonline.com
BERITA TAG Hukum
Homepage
Menjelang HUT Polwan Ke-75, Polwan Polda Papua Bagikan Bunga Serta Tertibkan Lalu Lintas
Papuanewsonline.com, Jayapura - Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Ke-75 Korps Polisi Wanita Republik Indonesia, Polwan Polda Papua melaksanakan pengaturan lalulintas di wilayah rawan macet di Kota Jayapura, salah satunya di depan Mako Polda Papua Jalan Samratulangi, Kamis (31/8).Kegiatan tersebut dimulai dengan apel kesiapan pengaturan lalulintas yang dipimpin oleh Ipda Sipora P Samon, S.Sos diikuti oleh 20 personel Polwan Polda Papua.Dalam apel tersebut, Ipda Sipora menjelaskan tentang pentingnya peran Polwan dalam menjaga ketertiban lalulintas."Polwan memiliki tanggung jawab besar untuk mendukung keselamatan dan kenyamanan masyarakat dalam berlalu lintas," ujarnya.Dirinya juga mengatakan bahwa, dalam perayaan HUT Polwan yang ke-75 pada tanggal 1 September 2023 nanti pihaknya akan berusaha memberikan yang terbaik bagi masyarakat."Tentu harapan saya dengan bertambahnya usia Polisi Wanita Republik Indonesia, kami bisa terus memberikan yang maksimal dalam membantu masyarakat," ucap Ipda Sipora.Selain melakukan pengaturan lalulintas Polwan Polda Papua memberikan bunga kepada para pengendara sebagai tanda apresiasi atas kerjasama dalam mematuhi aturan lalulintas.PNO-11
31 Agu 2023, 21:36 WIT
Tingkatkan Disiplin Dalam Berlalu Lintas, Polda Maluku Akan Menggelar Operasi Zebra salawaku 2023
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku akan menggelar Operasi Zebra Salawaku Tahun 2023. Tujuannya untuk meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas.Sebelum operasi kepolisian tersebut dilakukan, Polda Maluku terlebih dahulu melaksanakan pelatihan pra operasi yang diselenggarakan di ruang utama lantai 5 Markas Polda Maluku, Kamis (31/8/2023).Karo Ops Polda Maluku, Kombes Pol Asep Saipudin dalam sambutannya yang dibacakan Kabag Dal Ops Biro Roops Polda Maluku AKBP Legawa, mengatakan, Operasi Zebra Salawaku bertujuan untuk meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas."Kegiatan ini dilakukan untuk mengupayakan peningkatan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran berlalulintas (kamseltibcarlantas)," katanya.Ia mengaku, Operasi Zebra Salawaku akan dilaksanakan selama 14 hari ke depan. Dalam pelaksanaannya diutamakan mengedepankan kegiatan edukatif dan persuasif, baik statis maupun mobile serta teguran-teguran simpatik."Ini dilakukan dalam rangka meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas dengan sasaran segala potensi gangguan (PG), ambang gangguan (AG) dan gangguan nyata yang berpotensi dapat menyebabkan pelanggaran, kemacetan dan laka lantas," jelasnya.Karo Ops meminta seluruh personil yang melaksanakan operasi Zebra dapat bekerja dengan profesional serta tidak memperburuk citra Polri di mata publik."Pelatihan pra operasi yang digelar saat ini selain meningkatkan sumber daya manusia juga bertujuan untuk meningkatkan sinergitas tugas, sehingga kesamaan visi, misi dan persepsi bagi semua pelaksana yang akan terlibat langsung dalam operasi," katanya. (PNO-12)
31 Agu 2023, 17:58 WIT
Kabidhum: Kami Masih Menyelidiki Dugaan Kasus Penembakan Yang Terjadi Di Jayawijaya
Papuanewsonline.com, Jayawijaya - Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol. Ignatius Benny Ady Prabowo, S.H., S.I.K., M.Kom memberikan tanggapan mengenai siaran pernyataan TPNPB yang menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan penembakan terhadap Michelle Kurisi Ndoga di Kimbim, Kabupaten Jayawijaya, Pegunungan Papua, pada Selasa (29/08).Dalam narasi tersebut disebutkan bahwa Michelle Kurisi Ndoga adalah seorang agen intelijen Negara Indonesia yang menjadi target penembakan. "Pembunuhan ini terjadi setelah dia diinterogasi mengenai tujuannya dalam perjalanan menuju ke Kwijawagi, di mana dia bermaksud mengumpulkan data tentang pengungsi perang masyarakat Nduga," ungkapnya.Kabid Humas, dalam keterangannya pada Rabu (30/8/2023), menyatakan bahwa pihaknya saat ini sedang melakukan pendalaman dan investigasi lebih lanjut guna memverifikasi kebenaran informasi ini. "Kami telah melakukan penyelidikan yang teliti untuk mengungkap kebenaran dari informasi ini," tegas Kabid Humas.Selain itu, Kabid Humas juga menekankan pentingnya menunggu hasil penyelidikan resmi sebelum membuat kesimpulan atau mengambil tindakan lebih lanjut. "Kami mengajak seluruh masyarakat di Papua dan masyarakat luas untuk tidak terprovokasi propaganda oleh berita yang belum terbukti kebenarannya. Mari kita bersama-sama menunggu hasil penyelidikan yang akan memberikan klarifikasi yang jelas mengenai insiden ini," tambahnya.Kombes Pol. Ignatius Benny Ady Prabowo juga menegaskan bahwa penegakan hukum dan keamanan adalah prioritas utama pihaknya di Papua. "Kami akan terus bekerja untuk menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah Papua, dan kami akan memastikan bahwa setiap pelanggaran hukum akan ditindak dengan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku," ungkapnya.Untuk diketahui, korban Michelle Kurisi Ndoga merupakan aktivis sosial yang banyak dikenal masyarakat kerena kepeduliannya terhadap masyarakat dan anak-anak di pelosok-pelosok Papua. (PNO-12)
30 Agu 2023, 17:35 WIT
Dipimpin AKBP Rositah, Seluruh Personil Polwan Polda Maluku Ikuti Webinar Nasional
Papuanewsonline.com, Ambon - Menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75, Kepolisian Wanita (Polwan) Republik Indonesia menggelar Webinar Nasional tentang peningkatan kompetensi Polwan. Kegiatan yang dilaksanakan secara virtual ini turut diikuti Polwan Polda Maluku dari Markas Polda Maluku, kota Ambon, Senin (29/8/2023).Saat mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi Polwan Polda Maluku dipimpin langsung oleh Perwira Koordinator, AKBP Rositah Umasugi, yang didampingi AKBP Sulastri Sukidjang, dan Kompol Rachel Ann Barend."Webinar ini diikuti oleh segenap personil Polwan Polda Maluku dan memiliki fokus utama pada peningkatan kompetensi," kata AKBP Rositah Umasugi.Umasugi berharap Webinar Nasional yang dilaksanakan dapat memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik, khususnya kepada Polwan Polda Maluku. Sehingga diharapkan dapat memiliki semangat dalam menjaga kedamaian menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024."Kegiatan ini juga diharapkan dapat membuat anggota Polwan, khususnya di Maluku dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik," katanya.Webinar yang dilaksanakan, kata Umasugi, juga merupakan wujud nyata dari komitmen Polwan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama dalam konteks perhelatan penting seperti Pemilu. "Dengan peningkatan kompetensi yang diperoleh melalui kegiatan ini, diharapkan Polwan dapat semakin efektif dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat," harapnya. (PNO-12)
29 Agu 2023, 21:12 WIT
Menanggapi Pernyataan OPM, Kabidhum: Tewasnya Korban Penyerangan Bukanlah Anggota Kepolisian
Papuanewsonline.com, Pegubin – Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol. Ignatius Benny Ady Prabowo, S.H., S.I.K., M.Kom memberikan tanggapan terkait pernyataan Juru bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom yang mengatakan bahwa pihaknya telah menewaskan 2 anggota Polisi, Selasa (29/08).Pernyataan Sebby Sambom tersebut dikatakannya mengenai kejadian penyerangan Camp Pendulang Emas di Kampung Kawe, Lokasi Minning Dokter 36, Kabupaten Pegunungan Bintang, Minggu (27/08) lalu.“Pada pernyataan Sebby Sambom yang banyak beredar di media sosial maupun media online menyampaikan bahwa, penyerangan tersebut dipastikan adalah ulah dari Pasukan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB-OPM) pimpinan almarhum Bocor Sobolim,” terangnya.Sebelumnya, dua warga di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan tewas diserang orang tidak dikenal (OTK). Insiden itu turut mengakibatkan 5 orang yakni OB (45), JM (49), JFB (21), AL (29) dan R (56) dievakuasi ke Kabupaten Boven Digoel usai mengalami luka-luka.Namun dari beberapa pernyataan Sebby Sambom, menyebutkan juga 2 korban yang tewas akibat penyerangan tersebut adalah anggota Kepolisian dan serangan tersebut bertujuan untuk mengusir perusahaan asing dan pendatang di tanah Papua.“Dapat kami pastikan bahwa dari 7 korban serangan, 2 yang tewas adalah Masyarakat sipil dan bukan anggota kepolisian sepertinya yang disebutkan, hal ini telah kami lakukan penyelidikan mendalam untuk mengungkap para pelaku kejadian tersebut,” tegas Kabid Humas.Oleh karena itu, pihak Kepolisian saat ini tengah melakukan pendalaman terkait kejadian tersebut, sehingga tidak terulang kembali yang dapat menganggu kenyamanan Masyarakat di Tanah Papua. (PNO-12)
29 Agu 2023, 20:19 WIT
Damai Secara Kekeluargaan Perselisihan Antar Warga Di SP 1 Distrik Legari, Nabire Dianggap Selesai
Papuanewsonline.com, Nabire – Pertemuan kedua belah pihak perselisihan warga yang terjadi di SP 1 Distrik Legari berakhir damai selesai secara kekeluargaan, Senin (28/8/2023).Pertemuan ini bertempat di Polres dan dihadiri oleh Bupati Nabire Mesak Magai S.Sos. M.Si, Forkopimda Nabire serta para Tokoh Masyarakat serta keluarga kedua belah pihak.Kapolres Nabire AKBP I Ketut Suarnaya, S.I.K., S.H. menyebutkan bahwa hasil dari pertemuan hari ini memiliki hasil yang baik yakni para pihak berbesar hati saling meminta maaf dan memaafkan karena menurut keterangan dari kedua belah pihak bahwa menyadari kejadian tersebut ialah murni karena kesalahpahaman."Dalam pertemuan tersebut juga disampaikan oleh para pihak bahwa permasalahan tersebut tidak ada kaitannya dengan permasalahan lain atau konflik-konflik sebelumnya. Dengan adanya pertemuan hari ini maka perselisihan yang terjadi di Legari beberapa waktu yang lalu sudah di anggap selesai,” ucap Kapolres Nabire."Kita tidak ingin kesalahpahaman ini menjadi pemicu tersebarnya konflik yang ada, kesepakatan hari ini telah diselesaikan secara kekeluargaan,” imbuhnya.Lebih lanjut, Kapolres Nabire mengharapkan dengan telah disepakatinya perdamaian oleh keduabelah pihak hari ini maka tidak ada lagi permasalahan di kemudian hari.“Semoga tidak ada lagi pihak-pihak lain yang memanfaatkan kejadian ini dengan maksud dan tujuan tertentu. Dan dalam pertemuan tersebut telah diserahkan bantuan dana kepada pihak korban," tutup AKBP I Ketut Suarnaya. (PNO-12)
29 Agu 2023, 08:45 WIT
Menkumham Dan Menko Polhukam Berikan Peluang Repatriasi Korban Pelanggaran HAM Berat Di Ceko
Papuanewsonline.com, Praha – Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengunjungi Ceko untuk memberikan peluang repatriasi bagi para korban pelanggaran HAM berat masa lalu. Para korban itu, khususnya eks Mahasiswa Ikatan Dinas (Mahid) diberi kemudahan melalui prioritas layanan visa, izin tinggal, dan izin masuk kembali secara gratis.Kepada eks Mahid di Ceko, Menteri Hukum dan HAM menegaskan kembali layanan prioritas eks Mahid untuk mendapatkan dokumen kewarganegaraan dan dokumen keimigrasian ketika ingin berkunjung ke Indonesia, atau bahkan kembali menjadi warga negara Indonesia. “Dari 14 eks Mahid di Ceko, 13 di antaranya memiliki kewarganegaraan Ceko sedangkan satu orang lagi kewarganegaraan Indonesia. Kemenkumham menjamin layanan prioritas jika ingin kembali ke Indonesia,” ujar Yasonna di Praha, Senin (28/08/2023) waktu setempat.Yasonna menuturkan, Kemenkumham telah mengeluarkan peraturan yang memungkinkan 14 eks Mahid di Ceko bisa mendapatkan layanan visa, izin tinggal, dan izin masuk kembali secara gratis.“Korban peristiwa pelanggaran HAM berat diberikan tarif nol rupiah atas layanan keimigrasian,” ucap Yasonna dalam kunjungannya bersama Menteri Polhukam, Mahfud MD.Untuk wilayah Ceko, layanan prioritas untuk eks Mahid dapat diperoleh melalui permohonan ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Ceko. Selanjutnya KBRI akan melanjutkan permohonan tersebut hingga mendapatkan rekomendasi dari Kemenko Polhukam.Per hari ini, Kemenkumham telah memberikan Prioritas Pelayanan Keimigrasian terhadap 5 (lima) orang eks Mahid sejak Kick Off Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu di Pidie Aceh pada tanggal 27 Juni 2023, yakni kepada:1. Ing. Jaroni Soejomartono, berupa Izin Tinggal Terbatas (ITAS) yang berlaku selama 1 (satu) tahun.2. Prof. Sudaryanto Yanto Priyono, berupa Izin Tinggal Terbatas (ITAS) yang berlaku selama 1 (satu) tahun.3. Sri Budiarti Tunruang, berupa Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan (Multiple Visa) dengan masa berlaku 5 (lima) tahun.4. Wahjuni Kansilova, berupa Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan (Multiple Visa) dengan masa berlaku 5 (lima) tahun.5. Siswartono Sarodjo, berupa Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan (Multiple Visa) dengan masa berlaku 5 (lima) tahun.Secara keseluruhan, berdasarkan data dari Kementerian Luar Negeri, total eks Mahid yang masih ada hingga kini berjumlah 139 orang. 138 tersebar di 10 negara Eropa dan 1 di negara Asia. Belanda merupakan negara dengan eks Mahid terbanyak (67 orang), disusul Ceko (14 orang). Di Rusia, eks Mahid yang ada 1 orang, tetapi terdapat 38 orang keturunan eks Mahid di negeri beruang tersebut. Sementara itu satu-satunya negara non Eropa tempat eks Mahid tinggal adalah Suriah dengan jumlah eks Mahid 1 orang.Salah seorang eks Mahid kini sedang mengalami sakit keras. Yang bersangkutan berharap dapat dimakamkan di Indonesia jika meninggal nanti. Kunjungan Yasonna ke Ceko merupakan upaya pemerintah menindaklanjuti penyelesaian HAM berat secara non-yudisial. Perwakilan Pemerintah dipimpin oleh Menko Polhukam bersama Menteri Hukum dan HAM didampingi Duta Besar RI di Ceko, Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Stafsus Menkumham bidang HLN, Dir Izin Tinggal Imigrasi, Dir Yankom Ham.Hadir pula dalam pertemuan tersebut Perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Masa Lalu (PPHAM). (PNO-12)
29 Agu 2023, 08:09 WIT
Gelar Konferensi Pers, Bupati Teluk Bintuni Klarifikasi Tuduhan Terkait Penggelapan Dana Otsus
Papuanewsonline.com, Teluk Bintuni - Bupati teluk bintuni didampingi para pimpinan OPD dan sejumlah kepala distrik se kabupaten teluk bintuni menggelar konferensi pers terkait tuduhan dirinya bersama kepala Bappeda dituduh menggelapkan dana Otsus.Bertempat di gedung woman center kali kodok Bintuni, pada senin 28/08/2023, Bupati teluk bintuni dengan tegas mengatakan " saya akan menyampaikan tanggapan bahwa terhadap tuduhan atas penggelapan dana otsus, maka hari ini kita gelar konferensi pers, yang pertama bahwa pada bulan juli dan agustus 2023 telah beredar beberapa berita yang disebarkan secara individu melalui blog pribadi dan melalui portal media di beberapa whatsApp grup yang menuduh terjadi penggelapan dana otsus di teluk bintuni, tuduhan ini dilayangkan kepada bupati teluk bintuni dan kepala Bappeda teluk bintuni, jadi tuduhan ini seakan telah menggiring bahkan membentuk opini di tengah masyarakat atau publik bahwa bupati dan perangkat daerah pengelola dana otonomi khusus telah menggelapkan dana otsus " Pemberitaan tersebut juga telah membuat kegaduhan di tengah masyarakat, saya katakan bahwa pemerintah kabupaten teluk bintuni tidak anti kritik bahkan kami mempersilahkan masyarakat menyampaikan masukan aspirasi dan kritik karena dengan demikian pemerintah daerah kabupaten teluk bintuni dapat memperbaiki dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di teluk bintuni, tapi harus diingat bahwa masukan dan kritik itu berbeda dengan tuduhan, apalagi tuduhan yang dilayangkan kepada pemerintah daerah bintuni yang merupakan tuduhan tidak berdasar.Hal seperti itu disebarkan secara tidak bertanggung jawab maka konsekuensinya yang membuat dan menyebarkan harus bisa mempertanggung jawabkan tuduhan tersebut, karena telah disebar luaskan di media sosial, yah saya hanya mengingatkan bahwa ada rambu-rambu ada aturan hukum yang akan diterima oleh pihak yang sengaja menyebarkan berita bohong atau Hoaks dan melakukan tuduhan yang berujung pada pencemaran nama baik, ujar Bupati.Setelah membaca pada portal kanguru 23 blogspot, saya telah berusaha untuk menghubungi narasumber pada kegiatan bimtek pada tanggal 4 agustus 2023 di hotel fujita manokwari, terkait berita dimaksud, di mana yang bersangkutan mengatakan tidak pernah bertemu dengan 115 kepala kampung dan bahkan tidak pernah diwawancarai terkait isi berita di blogspot kangguru 23 tersebut, yang bersangkutan menyampaikan tidak pernah menyampaikan berita sebagaimana dimaksud dalam portal berita kanguru 23, bahkan yang bersangkutan bersedia untuk mengklarifikasi hal tersebut, pemerintah sedang mempertimbangkan langkah-langkah hukum selanjutnya terhadap oknum yang menyebarkan informasi sesat tersebut.Lanjut Bupati, sedangkan terkait dengan dana otonomi khusus yang diwacanakan semuanya telah diatur secara runtut dalam undang-undang otsus peraturan pemerintah dan peraturan menteri keuangan mulai dari penerimaan, penggunaan, pengalokasian, pencairan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggung jawaban dan pelaporan dana otonomi khusus. hal tersebut secara tegas telah diatur dalam undang-undang otonomi khusus nomor 2 tahun 2021 dan peraturan pemerintah 107 tahun 2001 dan peraturan menteri keuangan nomor 18 tahun 2023 tentang atas peraturan menteri keuangan nomor 76 tahun 2022 karena itu secara tegas bahwa tuduhan terkait dana otonomi khusus yang dibuat dan disebar oleh penulis blogspot kanguru 23 tidak benar, dan merupakan informasi yang sesat yang akan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.Kalau ada hal yang belum dipahami oleh masyarakat terkait dengan pengelolaan dana otsus silakan tanya langsung ke pemerintah daerah bisa ke kantor keuangan atau BPKAD, disana akan terdapat kebijakan-kebijakan pro rakyat yang juga dibiayai dari dana otonomi khusus, beberapa diantaranya pelayanan pendidikan bebas biaya, pelayanan kesehatan bebas biaya, bantuan mahasiswa di 34 fakultas dan studi bantuan pendidikan umum semua berjalan karena adanya dukungan dari dana otsus, nah sedangkan kalau dana tersebut digelapkan maka tidak ada yang bisa berjalan kebijakan di kabupaten ini, justru kita berterima kasih kepada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi bahwa kebijakan dana otsus kali ini langsung turun ke kabupaten.Karena itu saya berharap penulis di blogspot harus mempertanggungjawabkan pemberitaannya, apakah dia mau minta maaf di media atau seperti apa ?, dan apabila dalam jangka waktu tiga hari berturut-turut kami belum menerima jawaban, maka saya akan proses hukum, saya akan siapkan langkah hukum apa yang harus dilakukan.Dalam perubahan regulasi terbaru otsus, tidak ada lagi yang namanya respek dan itu sudah hilang dari program provinsi, bukan berarti dana dari respek di provinsi itu sudah dialihkan ke kabupaten, bukan, tapi kabupaten berdasarkan mandatori spending sudah melakukan atau menyusun program-program yang dikonsultasikan secara bertingkat ke Bappeda provinsi dan sampai di pusat.Jadi apa yang dinarasikan oleh oknum tersebut pada dasarnya tidak benar, saya tegaskan akan saya undang oknum tersebut, dan kalau oknum itu dia mau datang lalu kita suruh dia tunjukkan dimana dana yang kami pakai itu, sesungguhnya tidak ada lagi program tersebut dan provinsi juga sepakat mulai melakukan penajaman program kegiatan dalam rangka memberikan warna yang berbeda dan terfokus untuk pemanfaatan dana otsus sesuai dengan amanat undang-undang nomor 2 dan PP 107, dan sesungguhnya, sekali lagi saya sampaikan bahwa pernyataan dan kebijakan dari Bapak Gubernur Papua barat bahwa dana dan program itu sudah tidak ada.Itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini dan saya sangat berharap teman-teman wartawan dapat menyebar luaskan berita ini, dan bagi yang bersangkutan saya mau dia Insaf jangan jadi provokator ya, tutup Bupati teluk bintuni. (PNO-12)
29 Agu 2023, 07:44 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
