Papuanewsonline.com
BERITA TAG Hukum
Homepage
Ops Damai Cartenz-2025 Ungkap Data Bentrokan Pilkada Di Mulia
Papuanewsonline.com, Mulia – Aksi saling serang antar pendukung pasangan calon kepala daerah di Kabupaten Puncak Jaya menyebabkan sedikitnya 12 orang meninggal dunia, ratusan lainnya luka-luka, dan ratusan bangunan terbakar. Peristiwa ini terjadi sejak 27 November 2024 hingga 4 April 2025.Kepala Operasi Damai Cartenz-2025, Brigjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H., didampingi Wakil Kepala Operasi, Kombes Pol. Adarma Sinaga, S.I.K., M.Hum., menyampaikan bahwa bentrokan terjadi antara massa pendukung Paslon 01 dan Paslon 02.“Dari hasil pendataan, korban meninggal dunia (MD) sebanyak 12 orang. Delapan di antaranya berasal dari kubu Paslon 01,” ungkap Brigjen Faizal dalam keterangan tertulisnya.Selain korban tewas, jumlah korban luka-luka akibat terkena panah mencapai 658 orang. Rinciannya, 423 orang merupakan pendukung Paslon 01, sedangkan 230 lainnya dari kubu Paslon 02.Kerugian material juga tercatat cukup besar. Sebanyak 201 bangunan terbakar, terdiri dari 196 unit rumah warga, satu bangunan sekolah (SD Pruleme Belakang Toba Jaya), satu kantor balai kampung Trikora, satu kantor distrik Irimuli, satu kantor Partai Gelora, serta satu kantor balai desa Pagaleme.Brigjen Faizal juga menegaskan bahwa sejumlah korban meninggal terkena tembakan senjata api yang diduga dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang memanfaatkan situasi politik di tengah pelaksanaan Pilkada. “Ini menjadi perhatian serius kami, karena KKB sengaja memanfaatkan situasi konflik untuk melancarkan aksinya,” ujarnya.Sementara itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz-2025, Kombes Pol. Yusuf Sutejo, S.I.K., M.T., mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban di tengah situasi politik yang memanas.“Kami mengajak seluruh warga Puncak Jaya untuk bersama-sama menjaga kamtibmas demi menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis. Keamanan adalah tanggung jawab kita bersama,” tegas Kombes Yusuf.Imbauan ini disampaikan sebagai bentuk langkah preventif untuk mencegah terulangnya kekerasan yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan serta pembangunan di wilayah Kabupaten Puncak Jaya. PNO-12
06 Apr 2025, 21:54 WIT
Meningkatnya Arus Balik Lebaran, Korlantas Akan Terapkan One Way Lokal & Nasional
Papuanewsonline.com, Cikarang - Pengamanan H+3 Lebaran 2025 difokuskan pada jalur-jalur wisata serta persiapan penanganan arus balik. Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Pol Raden Slamet Santoso selaku Kasatgas Kamseltibcarlantas Operasi Ketupat 2025 tengah menggodok pelaksanaan tersebut."Pengamanan h+3 itu adalah ada dua yang pertama adalah pengamanan jalur-jalur wisata dan yang kedua adalah persiapan arus arus balik itu sudah disampaikan oleh Bapak Kapolri bahwa tanggal 3 ini arus balik antisipasi," terang Brigjen Pol Slamet di Command Center KM 29 pada Kamis (3/4/2025).Lebih lanjut, Brigjen Pol Slamet menjelaskan bahwa pihaknya akan menerapkan rekayasa lalu lintas berupa one way lokal dari KM 188 hingga KM 70, kemudian dilanjutkan dengan contraflow dari KM 70 hingga KM 47 di ruas tol Jakarta-Cikampek."Nanti akan mungkin 1-2 jam ke depan itu akan kita berlakukan one way lokal dari KM 188 ke KM 70 namun untuk menerima one lokal Itu tentunya di KM 70 sampai KM 47 sepanjang Cikampek itu harus kita persiapkan dulu tempatnya wadahnya sehingga tidak ada ketersendatan," jelasnya.Brigjen Pol Slamet juga mengungkapkan bahwa setelah pukul 12.00 WIB jumlah kendaraan dari Palikanci sudah mengalami peningkatan mencapai 3.500 kendaraan. Oleh karena itu, pihaknya telah mempersiapkan pengaturan lalu lintas. "Di atas jam 12.00 tadi di traffic counting yang ada di Palikanci itu sudah kurang imbang jadi yang masuk ke arah Jakarta itu sudah sekitar 3.500-an namun yang keluar itu sudah 1500-an sehingga kita sudah langsung persiapan untuk menerima arus lalu lintas yang dari arah timur ke Jakarta," kata Brigjen Pol Slamet.Selain rekayasa lalu lintas, pihaknya juga melakukan pemantauan terhadap rest area melalui sistem monitoring Command Center. Apabila terjadi kepadatan di rest area petugas akan menutup dan mengalihkan ke rest area berikutnya."Di rest area kami juga sudah mempersiapkan diri kita hitung di command center ini dengan rest area monitoring system sehingga kalau memang ada kepadatan seluruh petugas baik itu dari petugas rest area kepolisian dan petugas dari Jasa Marga dan sebagainya untuk segera menutup rest area tersebut untuk kita alihkan ke jalur rest area yang lain," tutupnya. PNO-12
05 Apr 2025, 21:58 WIT
Wamendagri Apresiasi Polri Atas Inovasi Rekayasa Arus Mudik
Papuanewsonline.com, Jakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, mengapresiasi Polri atas pelaksanaan mudik Idulfitri 1446 Hijriah. Menurutnya, mudik tahun ini terasa lebih nyaman. "Mudik tahun ini rasanya lebih lancar ya," jelas Wamendagri Bima Arya kepada wartawan, Rabu (2/4/25).Ia menyampaikan, kebijakan Work From Anywhere (WFA) dan rekayasa lalu lintas yang disiapkan Polri memberikan dampak luar biasa terhadap arus mudik. Oleh karenanya, arus lalu lintas kendaraan mengalir dengan lancar."Karena WFA ini kelihatannya efektif, jadi mudiknya bertahap. Kemudian teman-teman kepolisian membuat rekayasa lalin yang inovatif juga," ujarnya.Disampaikan Wamendagri Bima, apresiasi juga diberikan atas koordinasi yang terbangun antarkepala daerah dan pemerintah pusat. Hal itu memang menjadi salah satu yang penting dalam mewujudkan mudik aman, nyaman, dan lancar. PNO-12
05 Apr 2025, 21:54 WIT
Personel Polairud Polda Maluku Amankan Arus Balik Lebaran di Pelabuhan Hunimua Liang
Papuanewsonline.com, Malteng - Personel Direktorat Polairud Polda Maluku dan Satpolair Polresta Ambon bersama Polsek Salahutu, mengamankan arus balik lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah di Dermaga Pelabuhan Hunimua, Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Rabu (2/4/2025).Selain pengamanan, tim Satgas Operasi Ketupat Salawaku Polda Maluku 2025 ini, juga memberikan himbauan kepada masyarakat agar dapat memperhatikan barang bawaan."Selain arus mudik lebaran, tim Satgas Ops Ketupat Salawaku Polda Maluku juga melakukan pengamanan arus balik lebaran untuk memastikan keamanan masyarakat," kata Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Areis Aminnulla S.IK., M.H.Pengamanan yang dilakukan dimulai dari atas Dermaga Pelabuhan hingga ke pintu kedatangan. "Personel kepolisian juga melaksanakan pengaturan arus lalulintas untuk mengurai terjadinya kemacetan," jelasnya.Saat dilaksanakan pengamanan arus balik, tim juga sekaligus mengamankan kedatangan jenazah Almarhum AKP Edwin Weridity di Pelabuhan Fery tersebut. PNO-12
05 Apr 2025, 21:45 WIT
Polda Maluku Berduka, Satu Anggota Polri Gugur Saat Amankan Perkelahian Warga
Papuanewsonline.com, Masohi - Kepolisian Daerah Maluku berduka atas gugurnya satu anggota terbaik saat bertugas meredam perkelahian antar warga desa Sawai dan Rumaholat, Kecamatan Wahai, Kabupaten Maluku Tengah, Kamis (3/4/2025).Anggota Polri yang gugur adalah Bripka Husni Abdullah. PS. Panit Intelkam Polsek Wahai, Polres Maluku Tengah, ini meninggal dunia akibat tertembak orang tak dikenal saat mencoba menghalangi perkelahian warga di perbatasan kedua desa."Bapak Kapolda dan seluruh jajaran Polda Maluku sangat berduka atas gugurnya satu personel terbaik kami, saat mencoba meredam perkelahian antar warga," kata Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Areis Aminnulla S.IK.Personel terluka hingga yang lebih fatal yaitu meninggal dunia, kata Kombes Areis, memang merupakan bagian dari resiko yang harus dihadapi setiap anggota Polri dalam penanganan konflik."Almarhum meninggal dunia setelah mengalami luka tembak dari orang tak dikenal. Bapak Kapolda memberikan belasungkawa yang mendalam atas wafatnya Almarhum. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan kesabaran. Almarhum selanjutnya diusulkan untuk mendapatkan penghargaan Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB)," katanya.Kapolda juga sangat menyayangkan dan prihatin atas perkelahian warga yang terjadi di saat masih dalam suasana Idul Fitri, hari yang mestinya saling menghormati dan saling maaf memaafkan."Bapak Kapolda juga menghimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh isu-isu liar yang beredar melalui WAG maupun media sosial. Percayakan kepada aparat TNI Polri untuk menanganani pertikaian tersebut," pintanya.Polda Maluku sendiri telah mengerahkan sebanyak 68 personel BKO (Brimob, Samapta, Reskrimum dan Intelkam) secara bertahap untuk membackup Polres Maluku Tengah dalam mengamankan situasi dan kondisi kedua desa."Sebanyak 68 personel telah diberangkatkan dengan kapal cepat dan sudah tiba di Maluku Tengah untuk membantu Polres Malteng meredam situasi perkelahian antar kedua desa tersebut," jelasnya.Sebelumnya, untuk meredam situasi, Bupati Maluku Tengah, Kapolres dan Dandim juga telah mengerahkan personel untuk berkoordinasi dengan kedua desa.Kapolda Maluku, Gubernur Maluku hingga Pangdam XV/Pattimura juga telah melakukan konsolidasi untuk meredam perkelahian tersebut."Kami menghimbau masyarakat agar tetap tenang dan jangan mudah terprovokasi dengan isu-isu provokasi dari orang-orang tidak bertanggungjawab. Percayakan kepada Polri yang kini telah melakukan penyelidikan sesuai hukum yang berlaku. Siapa yang terlibat pasti akan ditindak tegas sesuai aturan hukum," pungkasnya. PNO-12
05 Apr 2025, 21:22 WIT
Korlantas Siapkan Flag off One Way Nasional Untuk Duta Pemudik Balik
Papuanewsonline.com, Bali - Sesuai dengan arahan dan komando langsung Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Korlantas Polri melakukan penebalan personel dan juga menyiapkan skenario dalam pelaksanaan dan mengawal duta-duta pemudik untuk kembali dari kampung halaman pada Operasi Ketupat arus balik 2025. Salah satunya adalah persiapan flag off one way nasional yang akan diberlakukan pada 6 April 2025.Hal ini sesuai dengan rapat koordinasi dengan sejumlah stakeholder dan juga komando Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho mengatakan, arus mudik telah berjalan lancar dan terkendali tanpa kejadian kecelakaan yang menonjol. Untuk itu pihaknya mempersiapkan betul strategi jurus jitu untuk mengawal duta-duta pemudikk saat arus balik."Maka dari itu kami diperintahkan oleh bapak Kapolri mempersiapkan betul strategi arus balik. Tentunya kami akan melakukan rapat koordinasi dengan stakeholder disamping merumuskan skenario cara bertindak. Bapak kapolri juga memerintahkan agar dilakukan penebalan personel baik itu di pinggir jalan tol dan jalan alternatif nasional dan tempat tempat wisata," kata Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho, di Bali, Jumat (4/4/2025). Lebih lanjut ia menegaskan, puncak arus balik yang diprediksi terjadi pada tanggal 6 April 2025 akan dilakukan flag off one way nasional yang dipimpin langsung Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, menteri, dan sejumlah pejabat lainnya."Rencananya flag off itu akan dilakukan tanggal 6 hari Minggu jam 09.00. Tentunya kami mohon doa restu semoga arus mudik dan arus balik Operasi Ketupat berjalan dengan baik karena tagline Bapak Kapolri pada operasi ketupat ini adalah mudik aman keluarga nyaman selamat sampai tujuan," pungkasnya.Tak hanya itu, Kakorlantas juga menyebut bahwa Korlantas Polri juga juga menggelar sarana prasarana khususnya kendaraan patroli untuk bisa dihadirkan di sepanjang jalan demi kenyamanan duta-duta pemudik. Oleh karena itu, kata Kakorlantas, cara bertindak dan skenario arus balik sudah dipersiapkan dengan langkah-langkah yang dilakukan bersama sejumlah stakeholder."Salah satunya adalah contraflow. Contraflow itu tentunya harus melihat parameter-parameter di KM 71 radar manakala sudah per jam berturut turut 5.500, kami akan melakukan contraflow lajur 1," ungkapnya. Lebih lanjut ia menjelaskan, apabila terdapat bangkitan arus di mana radar di KM 71 per jam berturut-turut 6.400 maka akan dilakukan contraflow lajur 2 dan seterusnya hingga lajur 3. Hal itu bertujuan untuk menarik arus yang berasal dari arah timur.Oleh sebab itu manakala terjadi bangkitan arus nantinya, hal itu diprediksi terjadi di tanggal 3 April 2025 dan akan dilakukan one way lokal arus balik tahap pertama. "Itu dari KM 188-70 termasuk juga nanti akan kita perpanjang dari Km 246-188 hingga 70. Sehingga arus yang dari timur dari Pejagan dari Brebes dari Tegal dari Kalikangkung, Semarang itu kita dorong lebih keras atau lancar ke arah barat arah Jakarta," jelasnya. PNO-12
05 Apr 2025, 21:07 WIT
Polres Tolikara Ajak Masyarakat Patuhi Peraturan Berlalulintas
Papuanewsonline.com, Tolikara – Kepolisian Resor Tolikara Polda Papua melaksanakan pengamanan dan patroli di Kota Karubaga serta berikan himbauan kepada masyarakat untuk mentaati aturan berlalulintas, Jumat (04/04/2025).Kapolres Tolikara Kompol Irianto John, S. Sos., M. H melalui KBO Samapta Ipda. C. F. Wally saat dikonfirmasi mengatakan bahwa kegiatan yang dilaksanakan hari ini merupakan Operasi terpusat dengan sandi Ketupat Cartenz–2025 di wilayah Papua Pegunungan.“Pos Pengamanan Operasi Ketupat Cartenz-2025 berada di dua lokasi yang berbeda yaitu di jalan Irian Karubaga dan di samping Masjid Kodim Baitul Muttaqin Kota Karubaga,” ucap KBO Samapta.Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa personel Patroli mengawasi serta berikan himbauan kepada masyarakat untuk mentaati aturan dalam Berlalulintas serta tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.“Operasi Ketupat Cartenz-2025 dilaksanakan hingga tanggal 08 April 2025 mengantisipasi Arus Balik Mudik lebaran, saya mengucapkan terimakasih kepada rekan-rekan yang sudah melaksanakan Pengamanan dan Patroli dalam kegiatan Operasi Ketupat Cartenz-2025 di wilayah Papua Pegunungan,” katanya.“Bagi personel untuk tetap semangat serta jaga kesehatan,” imbuhnya. PNO-12
05 Apr 2025, 20:51 WIT
Menko Yusril Bahas Perjanjian Hukum dengan Prancis dan Upaya Pembatalan Penyitaan Aset Indonesia
Papuanewsonline.com, Jakarta- Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, bertemu dengan Menteri Kehakiman Prancis, Gérald Darmanin, untuk membahas kemungkinan kerja sama bilateral antara Indonesia dan Prancis di bidang hukum. Pertemuan ini membahas beberapa agenda utama, termasuk perjanjian ekstradisi, pertukaran serta pemulangan narapidana (exchange and transfer of prisoner), serta perjanjian bantuan hukum timbal balik (Mutual Legal Assistance/MLA) antara kedua negara, pada Kamis (27/3/2025)Selain pembahasan mengenai kerja sama bilateral, Menko Yusril juga menyinggung kasus Navayo Internasional yang telah diputus oleh Pengadilan Prancis. Pengadilan Prancis telah menetapkan penyitaan terhadap aset-aset Pemerintah Republik Indonesia yang berada di Paris.Dalam pertemuan tersebut, Menko Yusril menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia menghormati putusan Pengadilan Prancis, namun menyoroti kekhawatiran terhadap prosedur yang telah diambil. "Kami sangat memerhatikan keputusan ini, karena pengadilan Prancis telah menetapkan penyitaan terhadap aset-aset diplomatik tanpa terlebih dahulu memanggil Pemerintah Indonesia sebagai pihak dalam persidangan," ujarnya.Menurut Menko Yusril, hal ini bertentangan dengan asas-asas praktik pengadilan internasional, di mana semua pihak yang terlibat dalam suatu perkara seharusnya diberikan kesempatan untuk memberikan keterangan sebelum putusan dijatuhkan. "Kelalaian terhadap prinsip ini menimbulkan pertanyaan besar tentang kredibilitas pengadilan Prancis dalam menangani permohonan yang diajukan oleh Navayo Internasional," tambahnya.Selain itu, Menko Yusril menegaskan bahwa aset-aset yang disita merupakan objek diplomatik yang seharusnya dilindungi oleh Konvensi Wina. "Aset diplomatik suatu negara di luar negeri tidak boleh disita oleh pihak swasta. Jika penyitaan ini tetap dikabulkan, maka akan menjadi preseden buruk bagi hubungan diplomatik internasional," tegasnya.Menanggapi keberatan yang disampaikan oleh Pemerintah Indonesia, pihak Prancis menyatakan bahwa seluruh informasi terkait telah disampaikan kepada Pengadilan, termasuk konfirmasi dari Kementerian Luar Negeri Prancis bahwa aset yang disita adalah properti diplomatik Pemerintah Indonesia. Pengadilan juga telah memberikan kesempatan bagi Pemerintah Indonesia untuk mengajukan banding atas keputusan tersebut, dengan sidang yang dijadwalkan pada bulan Mei mendatang."Kami akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan keberatan, sanggahan, dan bantahan atas keputusan pengadilan tersebut. Kami berharap pengadilan dapat mempertimbangkan fakta-fakta yang ada dan membatalkan keputusan yang telah diambil sebelumnya," kata Menko Yusril.Dalam rangka menghadapi persidangan tersebut, Pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Paris telah menunjuk pengacara Prancis yang berpengalaman dalam menangani kasus penyitaan aset negara. "Kami telah menunjuk pengacara yang pernah menangani kasus serupa bagi negara Kongo, dan saat ini kami yakin beliau dapat membantu membela kepentingan Pemerintah Indonesia di pengadilan Prancis," jelasnya. Selain itu, Kemenko Kumham Imipas juga akan mengirimkan perwakilan untuk memberikan keterangan dalam persidangan.Menko Yusril juga menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah hukum di dalam negeri terkait kasus Navayo Internasional. "Kami sudah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung untuk menangani dugaan fraud dalam perjanjian antara Navayo dengan Kementerian Pertahanan RI. Dugaan fraud ini telah dikemukakan dalam persidangan Arbitrase Singapura, namun langkah hukum pidana tetap diperlukan untuk menangani kasus ini lebih lanjut," jelasnya.Menutup pernyataannya, Menko Yusril mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk memberikan doa dan dukungan atas upaya hukum dan diplomasi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam menghadapi kasus ini."Semoga perjuangan hukum dan diplomasi kita dalam menghadapi persoalan Navayo ini dapat membuahkan hasil yang positif sebagaimana yang kita harapkan bersama," pungkasnya.(Red)
29 Mar 2025, 00:53 WIT
Praktisi Hukum Minta Ditreskrimsus Polda Papua Tengah Usut Dana Hibah KPU Mimika
Papuanewsonline.com, Timika- Diduga banyak. Masalah dalam penggelolaan Dana Hibah untuk KPU Mimika, praktisi hukum bily Erubun minta Ditreskrimsus Polda Papua Tengah agar memanggil Sekretaris KPU, Bendahara dan 5 Komisoner KPU Mimika untuk diperiksa." Kami minta Ditreskrimsus Polda Papua Tengah memanggil para pihak yang berperan dalam pengelolaan dana Hibah KPU Mimika, untuk diperiksa," ujar Bily di Timika, Jumat (28/3).Lanjut pengacara muda ini berharap agar penyidik Ditreskrimsus Polda Papua Tengah Proaktif tidak perlu menunggu laporan dari masyarakat, karena penanganan kasus korupsi bukan delik aduan." Temuan masyarakat yang dirilis melalui media massa merupakan informasi penting, Yang kemudian dapat dikembangkan sebagai dasar untuk melakukan pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) yang lebih mendalam, sehingga Ditreskrimsus Polda Papua Tengah sudah bisa membongkar skandal dana hibah KPU Mimika," Jelasnya." Informasi dari Media dapat dijadikan bahan keterangan untuk didalami lagi guna pengembangan," tegas Bily. Bily menyebutkan bahwa dana Hibah ke KPU secara langsung berkaitan dengan pemanfaatan anggaran yang bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Yang artinya, segala pemanfaatan dan prosesnya harus dapat dipertanggungjawabkan. "Harus dipertanggungjawabkan. Termasuk jika dalam prosesnya, ada dugaan penyalahgunaan. Kalau terbukti disalahgunakan, dan terbukti harus tangkap dan penjarakan, sehingga ada efek jerah, tapi Jika tidak (terbukti), tentu harus disampaikan sehingga diketahui publik," ujar Bily.Diketahui Berdasarkan data yang diterimah Media ini menyebutkan bahwa pengelolaan dana hibah dari APBD Kabupaten Mimika untuk KPU Mimika senilai Rp 140.910.206.500 dengan nomor NPHD 270/873/2023 dan 639/KU,07/9404/2023, diduga tidak sesusi peruntukan.Dari hasil penelusuran Media ini menyebutkan ada beberapa Item yang disinyalir merugikan keuangan negara yakni pengadaan barang dan jasa, distribusi logistik dan dana operasional pada KPU Mimika." Benar, Dari total dana Hiba 140.910.206.500 dicairkan dua kali, dimana tahap pertama 56,3 Milyar, kalau tahap kedua senilai 84,5 Milyar, kalau saya liat ada masalah pada pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik dan dana operasional," ujar salah satu sumber Media ini di Timika, Jumat (28/3), malam.Sumber menyebutkan bahwa pengelolaan dana hibah pada KPU Mimika sangat tertutup, dimana tidak ada transparansi sehingga menimbulkan berbagai pertanyaan." Seharusnya aparat penegak hukum tidak perlu menunggu laporan masyarakat, ya coba Ditreskrimsus Polda Papua Tengah tunjukan taji bongkar berbagai kejanggalan dalam pengelolaan dana hiba KPU Mimika ini," ucap Sumber.Terkait dengan persoalan ini Sekretaris KPU Mimika, Roni Robert Toisutta selaku pengguna anggaran (PA) atau pihak yang sangat bertanggungjawab dalam pengelolaan ratusan milyar dana Hibah KPU ini, belum dapat dikonfirmasi.(Redaksi)
28 Mar 2025, 21:55 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
